Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ARAH DAN KEBIJAKAN SUB SEKTOR MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI Jakarta, 5 November 2009 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ARAH DAN KEBIJAKAN SUB SEKTOR MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI Jakarta, 5 November 2009 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL."— Transcript presentasi:

1 ARAH DAN KEBIJAKAN SUB SEKTOR MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI Jakarta, 5 November 2009 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI Oleh : Dr.-Ing. Evita H. Legowo Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Disampaikan pada: MECHANICAL FAIR 2009 – IKATAN MAHASISWA MESIN UI

2 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 22 AGENDA  KONDISI ENERGI GLOBAL  KONDISI ENERGI INDONESIA  KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL  DASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS  TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN MIGAS  KEBIJAKAN DAN SASARAN SUBSEKTOR MIGAS  KONDISI MIGAS SAAT INI  PENYEDIAAN BAHAN BAKAR DALAM NEGERI  STRATEGI UNTUK MENCAPAI SASARAN PENGELOLAAN MIGAS  DIVERSIFIKASI ENERGI  TANTANGAN SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

3 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 33 KONDISI ENERGI GLOBAL

4 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM KONSUMSI ENERGI DUNIA OECD dan NON-OECD ( ) Sumber: web site Projections: EIA, Generate World Oil Balance Model (2009) with base line: Energy Information Administration (EIA) 2006

5 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM KEBUTUHAN ENERGI PRIMER DUNIA (Skenario Referensi) Kebutuhan energi dunia meningkat hingga 45% pada periode – pertumbuhan rata-rata 1,6% per tahun Tidak berkelanjutan — secara sosial, lingkungan & ekonomi WOE IEA Mtoe

6 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM PEKEMBANGAN KETERGANTUNGAN TERHADAP MINYAK IMPOR (% IMPOR NETTO TERHADAP KONSUMSI) NEGARA TAHUN OECD AMERIKA SERIKAT EROPA JEPANG100 KOREA100 DEVELOPING ASIA CINA INDIA Sumber: Reference Scenario, IEA, World Energy Outlook 2006

7 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 77 KONDISI ENERGI INDONESIA

8 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM ENERGI NON FOSILSUMBER DAYA KAPASITAS TERPASANG Tenaga Air MW (e.q. 845 juta SBM)4.200 MW Biomass MW445 MW Panas Bumi MW (e.q. 219 juta SBM)1.179 MW Tenaga Angin MW 1,1 MW Uranium MW (e.q. 24,112 ton) untuk 11 tahun *) 30,0 MW Mini/ Micro Hydro 500 MW86,1 MW Tenaga Surya 4,80 kWh/m2/hari12,1 MW *) Baru dari Kalan – West Kalimantan CADANGAN DAN PRODUKSI ENERGI INDONESIA (2008) ENERGI FOSILSUMBER DAYACADANGANPRODUKSI RASIO CAD/ PROD (TAHUN)*) Minyak Bumi56,6 miliar barel8,2 miliar barel**)357 juta barel23 Gas Bumi334,5 TSCF170 TSCF2,7 TSCF63 Batubara104,8 miliar ton18,8 miliar ton229,2 juta ton82 Coal Bed Methane/CBM453 TSCF--- *) Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru **) Termasuk Blok Cepu

9 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM PROYEKSI PEMANFAATAN ENERGI PRIMER PROYEKSI PEMANFAATAN ENERGI PRIMER Rata-rata pertumbuhan : - Tanpa konservasi = 8,4% - RIKEN = 5,6% Sumber: Blue Print PEN (status Juni 2008) Juta SBM Tanpa konservasi energi RIKEN RIKEN : Rencana Induk Konservasi Energi

10 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM Sumber: Konsep Blue Print PEN status Maret Juta SBM Minyak BumiBatubaraGasTenaga AirPanas BumiEBT Lainnya GRAFIK REALISASI DAN PROYEKSI ENERGI PRIMER RealisasiProyeksi

11 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM KONDISI PEMANFAATAN ENERGI SAAT INI  Masih sangat tergantung kepada minyak bumi;  Konsumsi energi terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 7% pertahun;  Masih ada bahan bakar yang disubsidi;  Ratio Elektrifikasi 65,10% (2008);  Elastisitas energi sekitar 1,63 (2008);  Pengembangan dan Pemanfaatan EBT belum optimal. Bauran Energi (Primer) 2006 Elastisitas Energi ± 1,80 ENERGI NON FOSIL ± 4,4%

12 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM TARGET BAURAN ENERGI NASIONAL (Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006) Energi Mix Tahun 2025 Elastisitas Energi < 1 EBT MINIMUM 17 % Berkurangnya peranan minyak bumi dalam bauran energi Terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri Subsidi harga menjadi subsidi langsung Rasio elektrifikasi 93% pada tahun 2025 Elastisias energi kurang dari 1 pada tahun 2025 EBT dapat berkembang dengan optimal

13 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

14 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL Peningkatan Kegiatan ekonomi Peningkatan Kegiatan ekonomi Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional P E R A N E N E R G I KETAHANAN ENERGI EKSPLORASI PRODUKSI KONSERVASI (OPTIMASI PRODUKSI) SUBSIDI LANGSUNG DIVERSIFIKASI KONSERVASI (EFISIENSI) SUPPLY SIDE POLICY DEMAND SIDE POLICY JAMINAN PASOKAN PENINGKATAN KESADARAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT HARGA ENERGI SHIFTING PARADIGM MENUJU HARGA KEEKONOMIAN

15 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM DIVERSIFIKASI ENERGI DIVERSIFIKASI ENERGI (UU Energi No. 30 tahun 2007)  Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;  Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

16 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM KONSERVASI ENERGI KONSERVASI ENERGI (UU Energi No. 30 tahun 2007)  Konservasi energi tanggung jawab semua pihak;  Konservasi energi mencakup seluruh tahap pengelolaan energi;  Pengguna dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau insentif;  Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif.

17 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM DEWAN ENERGI NASIONAL DEWAN ENERGI NASIONAL (UU Energi No. 30 tahun 2007) Tugas DEN  merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR;  menetapkan rencana umum energi nasional;  Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta  mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

18 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM DASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS

19 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 19 FALSAFAH UNDANG-UNDANG NO 22/2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI Perekonomian Nasional Sumber Daya Alam Strategis yang dikuasai oleh negara Pengelolaan Kemakmuran & KesejahteraanRakyat Komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak Berlandaskan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945

20 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM UU MIGAS No. 22/2001 Putusan MK 21 Desember 2004 HULU (Bab IV Pasal 11 s.d Pasal 21) HILIR (Bab V Pasal 23 s.d Pasal 30) Pasal 49 PP 42/2002 tentang BPMIGAS Pasal 49 PP 67/2002 tentang BPHMigas Pasal 60 huruf a PP 31/2003 tentang Pertamina Perpres 55/2005 Perpres 71/2005 Hak penguasaan negara atas sumber daya alam (Pengertian MK atas Psl 33 UUD 1945): Merumuskan kebijakan (beleid) Pengaturan (regelendaad) Pengurusan (bestuurdaad) Pengelolaan (beheerdaad) Pengawasan (toezichthoudendaad) Permen ESDM Bidang Hilir Permen ESDM Bidang Hulu PP 36/2004 jo PP 30/2009 PP 35/2004 jo PP 34/2005 jo PP 55/2009 DASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS SAAT INI

21 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 21 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN MIGAS

22 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 22 PEMERINTAHBPMIGASBPH MIGAS Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Pembinaan  penyelenggaraan Pemerintah di bidang migas  penetapan kebijakan kegiatan usaha migas Pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (DESDM beserta instansi terkait lainnya) Pengawasan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama Pengendalian manajemen operasi kegiatan usaha hulu migas Pengaturan terhadap pelaksanan penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi yang ditetapkan Pemerintah Pengawasan terhadap pelaksanan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir TUGAS DAN FUNGSI KELEMBAGAAN MIGAS BERDASARKAN UU 22/2001

23 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 23 PEMBAGIAN PERAN DALAM INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI MIKRO (Pelaku Usaha) Usaha Inti Usaha Penunjang KKS (Kontrak Kerja Sama) ; BBM (Bahan Bakar Minyak) Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu-Hilir Migas) (Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu-Hilir Migas) BU Niaga BU Penyimpanan BU Pengangkutan Bentuk Usaha Tetap (BUT) MENTERI ESDM (Pembuat Kebijakan Bidang Hulu – Hilir Migas) Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Usaha Hulu Migas) MAKRO (Kebijakan dan Regulasi) : Pembuat Kebijakan Regulator  Aspek Keteknikan  Aspek Bisnis Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Industri Hilir Migas) Badan Pengatur BBM dan Gas Pipa (Regulator BBM Tertentu* dan Gas Bumi melalui Pipa) Usaha Hulu Migas Usaha Hilir Migas Badan Pelaksana Hulu Migas (BPMIGAS) Badan Usaha di Bidang Hulu Migas Badan Usaha (BU) Pengolahan BBM, Bahan Bakar Cair Bahan Bakar Cair dan Gas Non-Pipa BU Niaga BU Penyimpanan Badan Usaha (BU) BBM Subsidi dan Gas Pipa KKS Regulasi *) BBM yang disubsidi oleh Pemerintah BADAN USAHA PENUNJANG HULU-HILIR MIGAS BADAN USAHA JASA PENUNJANG INDUSTRI PENUNJANG (JASA KONSTRUKSI UU 18/1999) (JASA NON KONSTRUKSI)

24 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 24 KEBIJAKAN & SASARAN PENGELOLAAN SUB SEKTOR MIGAS

25 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM Kebijakan Umum Bidang Migas UU 30 /2007 ttg Energi UU 22 /2001 ttg Minyak & Gas Bumi KEBIJAKAN SDA MIGAS (PETROLEUM POLICY) KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MIGAS (FUELS POLICY) HUBUNGAN KEBIJAKAN MIGAS DENGAN KEBIJAKAN ENERGI LAINNYA (UU NO.22 TAHUN 2001 TERHADAP UU NO. 30 TAHUN 2007) UUD 1945 KEBIJAKAN MINYAK DAN GAS BUMI UU 27 /2003 ttg Panas Bumi UU 4 /2009 ttg Pertambangan Mineral & Batubara DIVERSIFIKASI KONSERVASI Minyak dan Gas Bumi Energi yang Lain Kebijakan Umum (Bidang Energi Lain) Kebijakan Umum UU ttg Ketenagalistrikan (tlh disahkan pd Sidang Paripurna DPR RI tgl 8 Sept 2009)

26 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM SASARAN PADA 2025  Mempertahankan produksi minyak mentah 1 juta BOPD;  50% Operatorship oleh Perusahaan Nasional;  Terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri dan bahan bakar nasional secara mandiri pada tahun 2025  91% Penggunaan Barang & Jasa Nasional;  99% Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional;  Meningkatnya nilai tambah utk Pertumbuhan Ekonomi Nasional yg berkelanjutan, demi kemakmuran & kesejahteraan rakyat ARAH KEBIJAKAN SDA, KEBIJAKAN BAHAN BAKAR & SASARAN PENGELOLAAN SUB SEKTOR MIGAS KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)  Jaminan Ketersediaan Migas  Alokasi Pemanfaatan Migas  Penetapan Harga Migas  Pengusahaan Migas Unconventional  Konservasi Produksi Migas  Peningkatan Kapasitas Nasional Dalam Pengusahaan Migas KEBIJAKAN BAHAN BAKAR  Jaminan Pasokan Bahan Bakar  Kategorisasi Bahan Bakar  Penetapan Harga  Diversifikasi Bahan Bakar  Standar Dan Mutu Bahan Bakar  Penghematan BBM

27 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM AGENDA UTAMA SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI 1. Peningkatan Eksplorasi dan Produksi Migas 2. Peningkatan Jaminan Pasokan Bahan Baku dan Bahan Bakar Migas 3. Pengurangan Subsidi BBM dan Peningkatan Efisiensi Penyediaan Migas 4. Pemanfaatan Bahan Bakar Ramah Lingkungan 5. Intensifikasi Penerimaan Negara dari Migas 6. Peningkatan Keselamatan Migas 7. Peningkatan Akses Data Migas 8. Pemberdayaan Kapasitas Nasional Bidang Migas 9. Perlindungan Konsumen Migas 10. Penyempurnaan Perundang-undangan Migas 1. Peningkatan Eksplorasi dan Produksi Migas 2. Peningkatan Jaminan Pasokan Bahan Baku dan Bahan Bakar Migas 3. Pengurangan Subsidi BBM dan Peningkatan Efisiensi Penyediaan Migas 4. Pemanfaatan Bahan Bakar Ramah Lingkungan 5. Intensifikasi Penerimaan Negara dari Migas 6. Peningkatan Keselamatan Migas 7. Peningkatan Akses Data Migas 8. Pemberdayaan Kapasitas Nasional Bidang Migas 9. Perlindungan Konsumen Migas 10. Penyempurnaan Perundang-undangan Migas

28 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 28 STRATEGI UNTUK MENCAPAI SASARAN PENGELOLAAN SUB SEKTOR MIGAS

29 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM STRATEGI MEMPERTAHANKAN PRODUKSI MINYAK BUMI 1 JUTA BAREL PER HARI SAMPAI TAHUN 2014 Meningkatkan kegiatan pemboran eksplorasi untuk menambah cadangan migas; Melanjutkan optimalisasi produksi dari lapangan yang sudah berproduksi, antara lain dengan melakukan kajian secara menyeluruh untuk dilakukan pemboran sumur-sumur baru dan, membuka lapisan-lapisan baru yang belum diproduksikan; Menerapkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan- lapangan yang potensial; Meningkatkan penawaran Wilayah Kerja baru.

30 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM STRATEGI MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI MINIMAL SEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN Diversifikasi energi Pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG Pemberlakuan kewajiban pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) Substitusi bensin dan minyak solar pada sektor transportasi DENGAN ENERGI LAIN (LPG, BBG, BBN) Pengembangan penggunaan bahan bakar alternatif untuk rumah tangga Program MFO-nisasi untuk pembangkit tenaga listrik Mendorong pemanfaatan minyak dan gas bumi non konvensional Mendorong partisipasi daerah dan UKM dalam pengembangan Desa Mandiri Energi

31 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 2.Konservasi energi Program penghematan BBM Penggunaan jenis BBM sesuai dengan fuel requirement kendaraan Penggunaan teknologi hemat BBM Pemisahan spesifikasi LPG untuk rumah tangga dan industri dalam rangka meningkatkan yield produksi LPG Penerapan ‘zero flare gas’ Penerapan audit dan manajemen pemanfaatan bahan bakar di sektor industri dan kantor-kantor Pemerintah (lanjutan) STRATEGI MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI MINIMAL SEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

32 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 3.Mendorong investasi penyediaan bahan bakar di dalam negeri  Pemberian insentif investasi untuk pembangunan kilang migas  Dimungkinkan untuk pemberian kemudahan (Insentif) bagi pengembangan Bahan Bakar Alternatif  Mandatory Pemanfaatan BBN (Permen ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain) (lanjutan) STRATEGI MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI MINIMALSEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

33 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM STRATEGI PENGGUNAAN BARANG DAN JASA NASIONAL SEBESAR 70% PADA TAHUN 2014 PP No. 35/2004 ps 79 : Pengutamaan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri telah tersedia dan memenuhi persyaratan mutu, waktu penyerahan dan harga sesuai ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa. Permen ESDM No. 037 Tahun 2006 bahwa Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) wajib mengutamakan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ADP (Apresiasi Domestic Product) LIST: menyusun daftar kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pengadaan barang dan jasa kontraktor migas Pemberian preferensi terhadap nilai Local Content (LC) untuk barang 15% terhadap LC dan jasa 7.5% terhadap LC dalam pengadaan barang dan jasa Permen ESDM No. 027 Tahun 2008, sebagai dukungan usaha penunjang dalam mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional dalam kegiatan usaha migas Menyusun program peningkatan kemampuan domestik dalam penyediaan barang untuk operasi migas

34 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM STRATEGI MENCIPTAKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA BIDANG MIGAS SEBESAR ORAN PADA TAHUN 2014 PP 35/2004 ps. 82, kewajiban BU/BUT dalam penggunaan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan; PP 35/2004 ps. 84, kewajiban BU/BUT dalam pengembangan kemampuan tenaga kerja Indonesia dengan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan; Pemagangan fresh graduated di industri migas (dalam POD); Meningkatkan link & match antara kegiatan usaha migas dengan perguruan tinggi; Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi Tenaga Kerja Indonesia dengan memberdayakan training center dalam negeri.

35 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 3535 KONDISI MIGAS SAAT INI

36 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM KONDISI MIGAS KONTRIBUSI SUB SEKTOR MIGAS thd PENERIMAAN NEGARA 2008 No Commodities Avrg shares to total exports between Crude oil and its products11.5% 2 Natural gas and its processed products 9.3% 3Garments6.6% 4Vegetable oil and fat5.0% 5Woven goods and textiles4.6% 6Metal ores and residue4.6% 7Telecommunication devices4.5% 8Electrical machinery and its devices4.3% 9Coal, coke and briquette4.1% 10Wooden and styrofoam goods4.1% Cummulative shares of top 10 commodities 58.6% TOP 10 KOMODITI EKSPORT INDONESIA (Dikutip dari THE JAKARTA POST, 5 Mei 2009) MIGAS Rp. 304,4 Triliun 31,6% 63,7% Penerimaan Sektor ESDM Penerimaan dr Sektor lain 36,3% Pertambangan Umum, 4,4% Lain-lain, 0,3% STRATEGIS UNTUK NEGARA ALOKASI GAS BUMI UTK DOMESTIK & EKSPOR BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI GAS BUMI (PJBG) (2002 – Mei 2009)

37 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM PAPUA CADANGAN MINYAK (MMSTB) NATUNA MALUKU TERBUKTI = 3, MMSTB POTENSIAL= 4, MMSTB TOTAL = 8, MMSTB NAD SUMATERA UTARA SUMATERA TENGAH SUMATERA SELATAN JAWA TIMUR JAWA BARAT SULAWESI KALIMANTAN 4, CADANGAN MINYAK BUMI INDONESIA (STATUS 1 JANUARI 2008)

38 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM NAD PAPUA CADANGAN GAS (TSCF) NATUNA TERBUKTI = TSCF POTENSIAL = TSCF TOTAL = TSCF 5.72 SUMETERA TENGAH SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA JAWA TIMUR KALIMANTAN TIMUR JAWA BARAT SULAWESI MALUKU ACEH (NAD) CADANGAN GAS BUMI INDONESIA (STATUS 1 JANUARI 2008)

39 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM CADANGAN CBM INDONESIA Total CBM Basin = 11 (Advance Resources Interational, Inc., 2003) Penandatangan Kontrak CBM sampai dengan Agustus 2009: 15 CBM KKS

40 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 40 *) STATUS AUG 2009 TANDATANGAN KONTRAK KERJASAMA (KKS) SELAMA *)

41 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM INVESTASI SUB SEKTOR MIGAS *) Angka Target **) Angka Realisasi (Januari-Juni 2009) Angka Status

42 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 42 PENYEDIAAN BAHAN BAKAR DALAM NEGERI

43 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM KILANG MINYAK DI INDONESIA TRI WAHANA UNIVERSAL CAPACITY : 6 MBCD (Commisioning) PERTAMINA-BANTEN CAPACITY : 300 MBCD STATUS : STUDY E & E KASIM CAPACITY : 10 MBCD BALONGAN CAPACITY : 125 MBCD CILACAP CAPACITY : 348 MBCD PLAJU CAPACITY : 127,3 MBCD KILANG MUBA CAPACITY : 0.8 MBCD STATUS : STATUS : Construction BALIKPAPAN CAPACITY : 260 MBCD CEPU CAPACITY : 3,8 MBCD TUBAN CAPACITY : 100 MBCD DUMAI CAPACITY : 127 MBCD Existing SUNGAI PAKNING CAPACITY : 50 MBCD Rencana Konstruksi HUMPUS PENGOLAHAN MINYAK CAPACITY : 10 MBCD (Construction has been completed) Balongan Refinery Expansion CAPACITY: 200 MBCD STATUS: STUDY E & E

44 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM SUPPLY – DEMAND BAHAN BAKAR MINYAK INDONESIA

45 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM KEBUTUHAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK BARU  Kondisi Saat Ini: Total Kapasitas Kilang Domestik: MBSD; Produksi BBM 2008: 740 MBSD; Demand BBM 2008: MBSD; Defisit 2008: 360 MBSD (33%).  KEBUTUHAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK BARU Defisit pada tahun 2012 sekitar 600 MBSD. Dibutuhkan 2 kilang minyak baru dengan sekitar 300 MBSD.

46 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM KONDISI PENGEMBANGAN GAS BUMI DI INDONESIA SAAT INI 1)Meningkatnya Pemanfaatan Gas Bumi untuk Domestik, dgn prioritas:  Gas Lift utk peningkatan produksi Minyak;  Bahan baku Industri (termasuk Pabrik Pupuk);  Pembangkit Listrik;  Bahan Bakar Rumah Tangga. 2)Meningkatnya produksi Gas Bumi di Indonesia; 3)Indonesia mulai mengembangkan Unconventional Gas. ALOKASI GAS BUMI UTK DOMESTIK & EKSPOR BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI GAS BUMI (PJBG) (2002 – Mei 2009)

47 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM PERKIRAAN SUPPLY – DEMAND LPG

48 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 48 DIVERSIFIKASI ENERGI

49 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 49 ENERGI RUMAH TANGGATRANSPORTASIINDUSTRI PEMBANGKIT LISTRIK Gas  LPG√√√–  CNG√√√√ Coal  Coal√–√√  Briquette√–√–  Liquefied Coal√√√√  Gasified Coal–√√√ Biofuel  Bio-ethanol√ √ –√  Bio-diesel √ √√√  Bio-oil√√ √ √ Geothermal√––√ Oher Renewable Energy  Biomass√––√  Nuclear–––√  Hydro–––√  Solar√√–√  Wind–––√  Coal Bed Methane (CBM)√√√√  Hydrogen / Fuel Cell–√–√  Oil Shale/Oil Sand–√√√  Biogenic Gas√––√ PROGRAM DIVERSIFIKASI ENERGI

50 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 50 STRATEGI PENGEMBANGAN BBN FAST TRACK PENGEMBANGAN BIOFUEL DI DAERAH SESUAI POTENSI SPECIAL BIOFUEL ZONE LAPANGAN KERJA MENGURANGI KEMISKINAN ENERGI Jangka Menengah Jangka Panjang DESA MANDIRI ENERGI Infrastruktur Demplot Jadwal yang tepat Rasio investasi terhadap penyediaan lapangan kerja jelas Blue Print Pengembangan BBN

51 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM PERKEMBANGAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NABATI (BBN) DI INDONESIA  Kapasitas terpasang produksi Bioethanol (status Ags 2009): kL/ tahun (fuel grade);  Kapasitas terpasang produksi Biodiesel (status Ags 2009): kL/ tahun;  Desa Mandiri Energi (DME), status Juli 2009: 237 desa (berbasiskan BBN);  Pembangkit listrik berbahan bakar BBN oleh PLN kapasitas terpasang (status Ags 2009) = 116 MW;  Pemanfaatan Perdana BBN untuk Industri pada 11 Nopember 2008 (5%);  BBN PSO sedang dalam proses untuk diberikan subsidi sebesar Rp 1,000/ liter rata – rata selisih dari harga BBN dan BBM-fossil base (apabila harga BBN lebih tinggi dari harga BBM-fossil base) mulai tahun anggaran 2009;  Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas produk BBN pada tahun anggaran 2009.

52 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 52 TANTANGAN SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

53 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 53 TANTANGAN SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI TANTANGANTANTANGAN USAHA INTI MIGAS:  NATURAL DECLINE  KETERBATASAN DATA  TUMPANG TINDIH LAHAN  LAMANYA WAKTU DARI FASE EKSPLORASI KE FASE PRODUKSI KAIDAH KETEKNIKAN YANG BAIK:  LINGKUNGAN  SAFETY  COMMUNITY DEVELOPMENT KEBIJAKAN: KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN NASIONAL DAN KEPENTINGAN INVESTOR

54 © DJMIGAS DEPARTEMENDESDM 5454


Download ppt "ARAH DAN KEBIJAKAN SUB SEKTOR MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI Jakarta, 5 November 2009 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google