Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PBB dan Bea Meterai Fakultas Hukum UI. 2 PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Diatur dalam UU No. 12 Th. 1985 sbgmana telah Diatur dalam UU No. 12 Th. 1985.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PBB dan Bea Meterai Fakultas Hukum UI. 2 PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Diatur dalam UU No. 12 Th. 1985 sbgmana telah Diatur dalam UU No. 12 Th. 1985."— Transcript presentasi:

1 PBB dan Bea Meterai Fakultas Hukum UI

2 2 PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Diatur dalam UU No. 12 Th sbgmana telah Diatur dalam UU No. 12 Th sbgmana telah diubah dengan UU No.12 Th.1994; diubah dengan UU No.12 Th.1994; Bumi adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut dan tubuh bumi yang ada dibawahnya; Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamn atau dilekatkan

3 3 Termasuk dalam pengertian Bangunan. Jalan lingkungan yang terletak dlm suatu komplek bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemen-nya dll yg merupakan satu kesatuan dg. komplek bangunan tsb. Jalan TOL Kolam renang Pagar Mewah Tempat Olah Raga Galangan kapal, dermaga Taman Mewah Tempat penampungan /kilang minyak, air dan gas Fasilitas lain yang memberikan manfaat

4 4 Obyek Pajak PBB. Yang menjadi obyek pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan Klasifikasi obyek pajak dimaksud diatur oleh Men-teri Keuangan Yang dimaksud dengan klasifikasi PBB adalah pe-ngelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sbg. pedoman untuk mem-permudah pengitungan pajak terhutang

5 5 Penentuan Klasifikasi tsb. memperhatikan :. Bumi /Tanah : Letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi ling- kungan dll. Bangunan : Bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dll.

6 6 Dikecualiakan sbg. Obyek PBB. Digunakan semata2 untuk kepentingan umum : ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan yg tidak di-maksudkan untuk mencari keuntungan. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wi-sata, tanah negarayang belum dibebani hak. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas reciprocal. Digunakan untuk perwakilan organisasi Internasio-nal yg ditentukan oleh Menkeu

7 7 Subyek Pajak PBB. Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tanda pembayaran/pelunasan PBB bukan merupakan kepemilikan hak. Tarif Pajak Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak ada-lah 0,5 %

8 8 Cara Menghitung Pajak. Tarif kali Dasar Pengenaan Pajak/Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan Nilai Jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur, serta memperhatikan asas self assessment.

9 9 BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). UU No. 12 Th. 1985, seba- Diatur dalam UU No. 12 Th. 1985, seba- gaimana telah diubah dengan UU No.12 gaimana telah diubah dengan UU No.12 Th.1994 Th.1994 Adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

10 10 Obyek BPHTB. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Milik atas satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan. Yang disebabkan karena : Jual beli, Tukar Menukar, Hibah, Hibah Wasiat, Waris, Pemasukan dalam perse-roan atau badan lainnya, Pemisahan hak yg menga-kibatkan peralihan, Penunjukan pembeli dalam lelang, Pelaksanaan putusan hakim yg mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggabungan Usaha,Peleburan Usaha, Pemekaran Usaha, Hadiah.

11 11 Obyek Pajak yang dikecualikan:. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas reciprocal Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan /pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum Badan atau organisasi Internasional yang ditetap kan oleh Menkeu Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama Orang pribadi atau badan karena wakaf.

12 12 Dasar Pengenaan BPHTB. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak yaitu dari nilai pasar Dalam hal Nilai Perolehan Obyek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJO PBB, maka yang dipakai adalah NJOP PBB Tarif Pajak Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak ada-lah 5 %

13 13 Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak. Nilai Perolehan tidak kena Pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp.60 juta. Kecuali dalam hal perolehan karena waris, hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih hubungan keluarga sedarah dalam garis keturun-an lurus satu derajat keatas/kebawah dg. pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp.300 juta rupiah.

14 14 BM (Bea Meterai) Diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 1985 ten- tang Bea Meterai; Bea Meterai adalam meterai tempel dan ker- tas meterai yang dikeluarkan olehj Pmerintah Republik Indonesia

15 15 Objek Bea Meterai Surat perjanjian dan surat lainnya yg dibuat untuk tujuan sebagai alat bukti yg bersifat perdata; Akta-akta notaris; Akta-akta yg dibuat pejabat oleh PPAT; Surat yg memuat jumlah uang > Rp.1 juta; Surat berharga yg harga nominalnya > Rp.1 juta Dokumen sbg. Alat bukti di muka pengadilan

16 16 Tarif Bea Meterai (diatur dlm. PP Nomor 24 Th.2000) Surat perjanjian dan surat lainnya yg dibuat dengan tujuan se- bagai alat pembuktian, akta notaris dan salinannya, akta PPAT, dikenakan Bea Meterai Rp.6000,- Surat yang memuat jumlah uang : - sampai dengan Rp ,- tidak dikenakan Bea Meterai - Rp ,- sd. Rp ,-, dikenakan BM Rp.3.000,- - Lebih dari Rp ,- dikenakan BM Rp.6.000,- Cek dan Bilyet Firo dikenakan BM Rp.3.000,-

17 17 Tidak dikenakan Bea Meterai Dokumjen berupa : Surat penyimpanan barang, konose- men, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pe- ngiriman barang dan sejenisnya; Segala bentuk ijazah; Tanda terima gaji, uang tunggu dan sejenisnya; Tanda bukti penerimaan uang negara; Kuitansi untuk pembayaran pajak dan sejenisnya; Td.terima uang Negara dari Kas Negara/Pemda & Bank; Td terima uang yang dibuat keperluan intern organisasi; Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian, dll.

18 18 Penggunaan & Cara Pelunasan BM atas dokumen dilunasi dg. cara menggunakan: - bea meterai; - cara lain yang ditetapkan oleh Menkeu. Meterai tempel dilekatkan ditempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan; Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pen- cantuman tgl, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenisnya sehingga sebag. tanda tangan mengenai meterai;

19 19 Dokumen yang dibuat di LN Tidak dikenakan Bea Meterai sepanjang Dokumen tidak digunakan di Indonesia; Dalam hal Dokumen digunakan di Indonesia harus, sudah dilunasi Bea Meterai yang terhutang dengan cara Pemeteraian Kemudian, berikut dendanya 200 % Pemeteraian kemudian dilakukan oleh Pejabat Pos


Download ppt "PBB dan Bea Meterai Fakultas Hukum UI. 2 PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Diatur dalam UU No. 12 Th. 1985 sbgmana telah Diatur dalam UU No. 12 Th. 1985."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google