Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1.DASAR HUKUM RKA-KL 2.PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN K/L 2005 S/D 2006 3.UPAYA-UPAYA PENYEMPURNAAN RKA-KL 2007 4.POKOK-POKOK ISI PERMENKEU TTG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1.DASAR HUKUM RKA-KL 2.PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN K/L 2005 S/D 2006 3.UPAYA-UPAYA PENYEMPURNAAN RKA-KL 2007 4.POKOK-POKOK ISI PERMENKEU TTG."— Transcript presentasi:

1

2 1.DASAR HUKUM RKA-KL 2.PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN K/L 2005 S/D UPAYA-UPAYA PENYEMPURNAAN RKA-KL POKOK-POKOK ISI PERMENKEU TTG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-KL JADUAL PENYELESAIAN RKA-KL 2007

3 Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun RKA-KL RKAKL disusun berdasarkan prestasi kerja / kinerja yang akan dicapai. Program dan kegiatan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; b. Penganggaran Terpadu; c. Penganggaran Berbasis Kinerja UU NO 17/2003 Pasal 14 (1) UU NO 17/2003 Pasal 14 (2) PP NO 20/2004 Pasal 3 (2) PP NO 21/2004 Pasal 4

4 RENSTRA-KL PAGU INDIKATIF RENJA-KL PAGU SEMENTARA RKA-KL HIMPUNAN RKA-KL NOTA KEU & RAPBN RPJM APBN RINCIAN APBN RKP DIPA LKPP BAPPENAS KEMENTERIAN/LEMBAGA BAPPENAS+DEPKEU KEMENTERIAN/LEMBAGA BAPPENAS DEP.KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DEP.KEUANGAN PEMERINTAH+DPR DEP.KEUANGAN KEMENTRIAN/L+DEPKEU PEMERINTAH+DPR PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGESAHAN ANGGARAN PELAKSANAAN PERTNGGJWB PP SEB PP SE-MK UU Perpres UU

5 MULAI MENGGUNAKAN DOKUMEN PENGANGGARAN TERPADU - RKAKL MULAI MENERAPKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TERPADU – SATKER MULAI MENGANUT KLASIFIKASI EKONOMI TERPADU – JENIS BELANJA

6 MEMPERKENALKAN DOKUMEN PENGANGGARAN KINERJA - RKAKL MULAI MENGGUNAKAN UNIT PENANGGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN - SATKER

7 MEMPERKENALKAN DOKUMEN PENGANGGARAN UNTUK KPJM/MTEF – RKAKL KHUSUSNYA FORM 1.2, 1.4, 1.5, 2.2,.2.4, 3.2, DAN 3.4 MENGENAI PRAKIRAAN MAJU

8 MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN TERPADU - RKAKL MENYEMPURNAKAN KRITERIA SATKER SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN DAN PELAKSANA KEGIATAN TERPADU MENYEMPURNAKAN KRITERIA JENIS BELANJA DAN KRITERIA PEMBEBANAN PADA JENIS BELANJA

9 MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN KINERJA - RKAKL MENYEMPURNAKAN KRITERIA SATKER SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN SUDAH MENYEDIAKAN SEBAGIAN STANDAR BIAYA UNTUK MENGHITUNG ALOKASI PADA KEGIATAN – SBU/SBK

10 MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN KPJM/MTEF MELETAKKAN DASAR-DASAR PELAKSANAAN MTEF/KPJM SUDAH TERSEDIA SEBAGIAN STANDAR BIAYA YANG KELAK AKAN MEMBANTU DALAM MEPERHITUNGKAN PRAKIRAAN MAJU & MTEF

11 MEMPERSIAPKAN UPAYA UNTUK BENAR-BENAR MENGHILANGKAN KESAN MASIH ADANYA DIKOTOMI BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN MENGEVALUASI KEMBALI PEMBEBANAN PENGELUARAN SEBAGAI BELANJA ATAU NON BELANJA – PENDANAAN ATAU PEMBIAYAAN

12 SINKRONISASI FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM /KEGIATAN DALAM RANGKA KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN MEMPERLUAS PENYEDIAAN STANDAR BIAYA BAIK YANG BERSIFAT UMUM MAUPUN YANG BERSIFAT KHUSUS

13 MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN KPJM/MTEF – KHUSUSNYA MULAI DIGUNAKANNYA FORM 1, FORM 2, DAN FORM 3 UNTUK MULAI MELAKSANAKAN DASAR-DASAR KPJM/NTEF MEMPERLUAS TERSEDIANYA STANDAR BIAYA YANG AKAN SANGAT MEMBANTU DALAM MEPERHITUNGKAN PRAKIRAAN MAJU DAN KPJM

14 Keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan. PP No. 20 th 2004 Ttg RKP Pasal 8 ayat (2) KEGIATAN DALAM PERLU DIEVALUASI APAKAH PROGRAM SUDAH SEJALAN DENGAN TUGAS POKOK ORGANISASI. APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH SESUAI DAN SECARA SINERGIS MENDUKUNG PROGRAMNYA APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH MEMPUNYAI KELUARAN YANG SESUAI SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

15 1.BEBERAPA SUBFUNGSI TERKAIT HANYA DENGAN FUNGSI TERTENTU (SUDAH DIMUAT DALAM LAMPIRAN III PP N0.21/2004) 2.BEBERAPA PROGRAM HANYA TERKAIT DENGAN FUNGSI/SUBFUNGSI TERTENTU 3.BEBERAPA KEGIATAN HANYA TERKAIT DENGAN PROGRAM TERTENTU. 4.NOMENKLATUR KEGIATAN DISEMPURNAKAN AGAR SEDAPAT MUNGKIN :  MENCERMINKAN TUPOKSI  MENUNJUKKAN DUKUNGAN THD PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM  MENGGAMBARKAN OUTPUT 5.KODE KEGIATAN DITATA ULANG SEHINGGA MENUNJUKKAN KODE FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, DAN KEGIATAN

16 1.RKA-KL DISUSUN MENURUT UNIT ORGANISASI DAN KEGIATAN BERDASARKAN RENJA-KL YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN PAGU SEMENTARA 2.PENYUSUNAN RKA-KL DENGAN PENDEKATAN ANGGARAN TERPADU, KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH, DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA 3.RKA-KL HASIL PEMBAHASAN DENGAN DPR DISAMPAIKAN KEPADA DJAPK UNTUK DILAKUKAN PENELAAHAN MELIPUTI : KESESUAIAN DENGAN PAGU SEMENTARA, PRAKIRAAN MAJU, STANDAR BIAYA, DAN TOR/RAB 4.RKA-KL HASIL PENELAAHAN MENJADI DASAR PENYUSUNAN SATUAN ANGGARAN PER SATUAN KERJA (SAPSK) 5.TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-KL DILAKUKAN BERDASARKAN LAMPIRAN I, LAMPIRAN II, DAN LAMPIRAN III

17 1.LAMPIRAN I : PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-KL 2007 MEMUAT TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI OUTPUT DENGAN PENDEKATAN ANGGARAN TERPADU DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA. 2.LAMPIRAN II : PEDOMAN PENYUSUNAN KPJM MEMUAT TATA CARA PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU DAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)/ MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAME WORK (MTEF) 3.LAMPIRAN III : PETUNJUK PENGISIAN APLIKASI RKA-KL 2007 MEMUAT TATA CARA PENGISIAN APLIKASI RKA-KL, APLIKASI PENYUSUNAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, DAN APLIKASI PENYUSUNAN KONSEP DIPA

18 Penempatan program-program pada fungsi/subfungsi yang sesuai, misalnya semua program pendidikan dan latihan ditempatkan pada Fungsi/Subfungsi Pendidikan; Penyesuaikan/penambahan program-program kementerian negara/lembaga agar lebih konsisten dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga; Ditetapkannya Program Penyelenggaran Pimpinan Kepemerintahan dan Kenegaraan di semua Kementerian Negara/Lembaga untuk menampung kegiatan eks Administrasi Umum; Hal 1

19 Penempatan kegiatan-kegiatan pada program yang benar-benar sesuai, sehingga keluaran/output kegiatan akan menunjang tercapainya hasil/sasaran/output dari program; Nomenklatur kegiatan dan subkegiatan lebih sederhana yang sedapat mungkin menggambarkan keluaran/output yang hendak dicapai; Dikelompokkannya kegiatan-kegiatan ke dalam (a) kegiatan yang terkait dengan program tertentu dan (b) kegiatan yang dapat terkait dengan semua program. Hal 1

20 Pelaksanaan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) lebih disempurnakan dengan lebih mencermati pencantuman besaran angka pada kolom prakiraan maju secara benar. Dalam rangka melanjutkan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja telah dilakukan sinkronisasi program/kegiatan untuk memperjelas konsistensi perencanaan dan penganggaran, keterkaitan antara program dengan kegiatan/subkegiatan, Penyempurnaan yang cukup mendasar dilakukan dengan meninjau kembali rumusan nomenklatur kegiatan/subkegiatan maupun pengkodeannya. Tatacara penyusunan anggaran yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) disamakan dengan yang bersumber dari rupiah murni. Tata cara revisi anggaran tidak dimuat dalam petunjuk ini, melainkan diupayakan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan tersendiri sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU APBN. Hal 3

21 NATIONAL GOALS SISTEM KLASIFIKASI ANGGARAN DALAM RKA-KL FUNGSI SUBFUNGSI PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN Keterangan: SATKER UNIT ORG K/L JENIS BELANJA OUTPUT Hal 7 SD 10

22 KLASIFIKASI EKONOMI BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BANTUAN SOSIAL HIBAH SUBSIDI CICILAN/BUNGA UTANG BELANJA LAIN-LAIN PENGELUARAN UNTUK KOMPENSSI DALAM BENTUK UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH YANG BERTUGAS DIDALAM MAUPUN DILUAR NEGERI SEBAGI IMBALAN ATASPEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PENGELUARAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG HABIS PAKAI UNTUK MEMPRODUKSI BARANG/JASA TERTENTU PENGELUARAN YANG DIPAKAI UNTUK PEMBENTUKAN MODAL YANG SIFATNYA MENAMBAH ASET PEMERINTAH PENGELUARAN UNTUK TRANSFER UANG ATAU BARANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT GUNA MELINDUNGI DARI KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO SOSIAL TERTENTU PENGELUARAN UNT TRANSFER YANG SIFATNYA TIDAK WAJIB KEPADA NEGARA LAIN ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL PENGELUARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PERUSAHAAN NEGARA/SWASTA/LEMBAGA TERTENTU YG MEMPRODUKSI DAN MENJUAL BARANG/JASA AGAR HARGA BARANG/JASA YANG DIPRODUKSI DPT DIJANGKAU MASYARAKAT PENGELUARAN UK PEMBAYARAN ATAS KEWAJIBAN PENGGUNAAN UTAMH BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI PENGELUARAN UNTUK BELANJA PEMERINTAH YANG TIDAK DAPAT DIKLASIFIKASIKAN MENUUR JENIS BELANJA TERSEBUT Hal 9

23 PENDEKATAN ANGGARAN TERPADU DALAM RKA-KL PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK MELAKSANAKAN SEMUA KEGIATAN YANG DITETAPKAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SETIAP SATUAN KERJA MINIMAL MEMPUNYAI SATU KEGIATAN DLM RANGKA MEWUJUDKAN SEBAGIAN SASARAN PROGRAM DARI UNIT ORGANISASI KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TIDAK TUMPANG TINDIH DNG KELUARAN DARI KEGIATAN LAIN JENIS BELANJA YG DITETAPKAN DENGAN KRITERIA YG SAMA UNTUK SEMUA KEGIATAN SATU DOKUMEN PERENCANAAN, SATU DOKUMEN PENGANGGARAN DAN SATU DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN UNTUK SEMUA JENIS SATKER DAN KEGIATAN Hal 10 KOMPONEN POKOK

24 SATUAN KERJA SEBAGAI PENANGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT KEGIATAN/ SUBKEGIATAN SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBEBANAN ANGGARAN PADA JENIS BELANJA YANG SESUAI PERHITUNGAN ANGGARAN DIDASARKAN PADA STANDAR BIAYA (BERISFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS RANGKAIAN TINDAKAN YG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA UNTUK MENGHASILKAN KELUARANAN YANG DITENTUKAN Hal PENDEKATAN ANGGARAN KINERJA DALAM RKA-KL KOMPONEN POKOK

25 SAAT KEBIJAKAN DIPUTUSKAN KPJM / MTEF R-APBNPRAKIRAAN MAJU Hal 11 PRAKIRAAN MAJU

26 Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Priotitas Pembangunan Nasional dan/atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga. Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat Kebutuhan dana Pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years) Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pemulihan pasca konflik dan pasca bencana di berbagai daerah. Hal 15

27 27 DOKUMEN PENGANGGARAN Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) FORMAT RKA-KL KEGIATAN KELUARAN VOLUME KELUARAN KEGIATAN PRAKIRAAN MAJU KEGIATAN JENIS BELANJA MEMUAT BIAYA OUTPUT KEGIATAN PENDAPATAN KEGIATAN JENIS BELANJA RINCIAN PER MATA ANGGARAN MEMUAT BIAYA INPUT ANGGARAN KINERJA KPJM ANGARAN TERPADU ANGGARAN KINERJA Back Hal 17

28 Visi dan Misi kementerian negara/lembaga. Skala Prioritas. RKA-KL disusun berdasarkan skala prioritas dengan mengacu pada: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil pembahasan dgn DPR Pagu Sementara/Pagu Definitif Hasil Kesepakatan DPR dengan kementerian negara/lembaga Tupoksi unit organisasi kementerian negara/lembaga Pengalokasian anggaran kedalam kegiatan/subkegiatan dalam RKA-KL tidak dapat mengakibatkan : pergeseran anggaran antar program pengurangan belanja mengikat perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan (RM/PLN/HLN/PNBP) yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Perhitungan alokasi biaya didasarkan pada indeks satuan biaya yang ditetapkan. Hal 17

29 PERATURAN, ANTARA LAIN 1.PMK TTG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-KL 2.RENJA-KL/RKP 3.SE MENKEU PAGU SEMENTARA/DEFINITIF 4.PMK TTG STANDAR BIAYA DOKUMEN PENDUKUNG, ANTARA LAIN 1.TERM OF REFERENCE (TOR) 2.RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) 3.DAFTAR PEMBAYARAN GAJI BULAN TERTT. 4.DATA ANALISIS KERUSAKAN BANGUNAN 5.DAFTAR JUMLAH & KONDISI INVENTARIS Hal 18

30 WHAT WHY MEANING, ACTIVITY, OUTPUT REASONS RELATED TO PROGRAM WHO HOW HOW MUCH WHEN WHERE SUBJECT PERFORMING ACTIVITY LOCATION OF ACTIVITY CERTAIN TIME STARTED & ENDED, HOW LONG COST OF ACTIVITY WAY,METHOD,E FFORT TO IMPLEMENT DETAIL OF COST ACTIVITY SUBJECT RECEIVING BENEFIT Hal 19

31 Hal Program-program dikaitkan dengan fungsi/subfungsi yang sesuai, sehingga setiap program berada pada subfungsi tertentu. Program-program dan alokasi anggarannya dalam Pagu Sementara 2007 tidak dapat ditambah atau dikurangi, kecuali atas persetujuan/rekomendasi DPR-RI/ Ketua Komisi Mitra Kerja kementerian negara/lembaga terkait yang ditunjukkan dengan dokumen tertulis. Alokasi anggaran pada masing-masing program tidak dapat digeser/diubah antar sumber pendanaan/sumber pembiayaan Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan (Kode ) adalah program yang dapat terkait dengan semua fungsi pada subfungsi lain-lain (Kode 0090), khususnya dalam rangka pengalokasian anggaran untuk belanja-belanja yang sifatnya mengikat, sehingga kode program tersebut adalah xx Dalam program xx9019 tersebut dimungkinkan untuk adanya kegiatan-kegiatan/belanja-belanja yang tidak mengikat.

32 KEGIATAN KEGIATAN DASAR KEGIATAN TUPOKSI KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN PENUNJANG PENGELOLAAN GAJI, TUNJANGAN DAN HONORARIUM PENYELESAIAN LANGGANAN DAYA DAN JASA PERAWATAN SARANA PRASARANA Hal 21-22

33 1.SATUAN KERJA PUSAT ESELON I 2.SATUAN KERJA PUSAT ESELON II 3.SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL ESELON II 4.SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL ESELON III 5.SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) 6.SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) 7.SATUAN KERJA SEMENTARA (SKS) 8.SATUAN KERJA KHUSUS (DILUAR BAGIAN ANGGARAN K/L) Hal 23-24

34 SATKER PUSAT Satker pusat adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kantor pusat unit organisasi kementerian negara/lembaga. Untuk mendukung kecepatan dan kelancaran penganggaran dan pelaksanaan anggaran satker pusat dapat berupa: Unit eselon II, sepanjang memenuhi salah satu atau lebih syarat sbb: Lokasi satker berada pada prop/kab/kota yang berbeda dengan kantor pusatnya. Karakteristik tugas/kegiatan satker yang komplek Volume kegiatan dengan anggaran yang relatif besar Komite atau sejenisnya dengan bidang tugas/ kegiatan memerlukan koordinasi lintas unit organisasi /kementerian/lembaga. Contoh: Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang mendapatkan anggaran dari dan dikoordinasikan oleh DJPBN. Hal 23

35 SATKER VERTIKAL / UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Satker Vertikal / UPT adalah satker di daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian /lembaga untuk mencapai keluaran/output dalam rangka menunjang sasaran program kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Contoh : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal DJPBN. Hal 23

36 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SKPD adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Contoh : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Departemen Kesehatan dalam rangka dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Departemen Kesehatan dalam rangka tugas pembantuan. Hal 23

37 SATKER NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) SNVT adalah satker yang ditetapkan kementerian negara/lembaga untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian negara/lembaga yang bersangkutan karena adanya sifat tertentu dari kegiatan dimaksud. Beberapa contoh SNVT pada Tahun 2006 yang dimungkinkan masih digunakan pada tahun 2007, antara lain: Hal 24

38 Di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terdapat satker pusat yang ada di lokasi kegiatan dan kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan oleh SKPD karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya. Contoh : Kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) setempat. Di lingkungan Departemen Perhubungan terdapat kegiatan yang ditinjau dari sifat pekerjaan memerlukan penanganan oleh satker pusat. Contoh : Pembangunan Bandar Udara yang dilaksanakan oleh SNVT Pembangunan Bandar Udara “Sultan Badaruddin II” Palembang di bawah Ditjen Perhubungan Udara. Pembangunan Jalan Kereta Api di Lampung yang dilaksanakan oleh SNVT Pengembangan Perkeretaapian Lampung di bawah Ditjen Perkeretaapian. Hal 24

39 SATKER SEMENTARA Dalam hal kementerian/lembaga tidak dapat memanfaatkan satker sebagaimana dimaksud pada butir 1 s/d 4 tersebut diatas maka dapat menggunakan satker sementara. SATKER KHUSUS Satker Khusus adalah satker yang ditetapkan untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola dana yang bersumber dari bagian anggaran (BA) di luar anggaran kementerian negara/lembaga atau Bagian Anggaran pembiayaan Perhitungan, antara lain BA 69 Hal 24-25

40 SATKER KEGIATAN KEGIATAN DASAR  GAJI & TUNJANGAN YANG MELEKAT PADA GAJI  LANGGANAN DAYA DAN JASA  PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DIDANAI DARI BELANJA MENGIKAT KEGIATAN TUPOKSI (KEGIATAN PRIORITAS & KEGIATAN PENUNJANG)  UNTUK MENCAPAI OUTPUT YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA  UNTUK MENDUKUNG MEWUJUDKAN SASARAN PROGRAM DIDANAI DARI BELANJA TIDAK MENGIKAT BELANJA MENGIKAT DAN BELANJA TIDAK MENGIKAT

41 Hal Belanja Pegawai Tidak Mengikat Belanja pegawai tidak mengikat adalah belanja pegawai yang diberikan dalam rangka mendukung pembentukan modal dan atau kegiatan yang bersifat temporer. Anggaran untuk belanja pegawai tidak mengikat dapat disediakan untuk kegiatan sepanjang: pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/pokja. mempunyai keluaran ( output ) jelas dan terukur. sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/instansi lain. sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari. bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal satker.

42 Contoh Belanja Pegawai Tidak Mengikat Honorarium yang disediakan untuk PNS yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Honorarium ini diberikan karena perangkapan jabatan/penugasan dan tanggungjawab. Honorarium yang disediakan untuk anggota Tim Penyusunan Draft Peraturan Perundang-undangan yang mengikutsertakan satker/instansi lain yang terkait. Honorarium ini diberikan dalam rangka mencapai keluaran berupa peraturan Honorarium yang disediakan untuk anggota Tim Penyusunan Standar Biaya Khusus Kementerian/Lembaga yang anggotanya terdiri dari unsur Kementerian/lembaga, Departemen keuangan, dan Badan pusat Statistik. Honorarium ini disediakan dalam rangka mencapai keluaran berupa standar biaya kegiatan tertentu. Hal 28

43 SATKER KEGIATAN KEGIATAN SWAKELOLA  ANGGARAN DIBEBANKAN PADA BEBERAPA JENIS BELANJA, SESUAI DENGAN KOMPONEN- KOMPONENNYA  CONTOH : DIKLAT FUNGSIONAL HONORARIUM MASUK BELANJA PEGAWAI, PERJALANAN MASUK BELANJA BARANG KEGIATAN KONTRAKTUAL  ANGGARAN DIBEBANKAN PADA SATU JENIS BELANJA YANG SESUAI  CONTOH : DIKLAT FUNGSIONAL MASUK BELANJA BARANG KEGIATAN SWAKELOLA DAN KONTRAKTUAL Hal 35

44

45 K/LDJAPKSEKKABDJPBN JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER RKA-KL YG DISEPAKATI DPR PENELAAHAN RKA-KL HIMPUNAN RKA-KL PENYESUAIAN RKA-KL DNG PAGU DEFINITIF PENELAAHAN RKA-KL PENYUSUNAN RINCIAN APBN SAPSK PENETAPAN PERPRES KONSEP PERPRES PENGESAHAN DIPA KONSEP DIPA PERPRES RABPP MEKANISME PENYELESAIAN RKA-KL UNIT WAKTU

46

47 PERUBAHAN APLIKASI RKAKL TAHUN 2008 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Sosialisasi Aplikasi RKAKL 2008

48  Program PPKK (XX.90.19) dihilangkan Dikonversi ke  Program TUPOKSI/TEKNISK/L  Program Penerapan Kepemerintahan yang baik ( )/(KB)  Menu ubah Program PPKK, pada Utility

49  Kegiatan 0003, 0004, 0005 digabung ke kegiatan 0002  Keg 0001 : belanja pegawai mengikat  Keg 0002 : belanja barang mengikat  SKPD digabung menjadi satu

50  Informasi SBU, SBK dan Keterangan MAK  SBU :  Komponen biaya non perjadin  Komponen biaya perjadin ad cost  SBK :  Tidak semua komponen SBK menjadi Kegiatan/sub kegiatan.  Detil MAK tidak muncul pada form 1.5

51  Informasi …. lanjutan  MAK yang tidak digunakan :  Belanja Inventaris Kantor (521112)  Belanja Pelaksanaan Tupoksi (521114)  Kegiatan ditambah dengan  Indikator Output : Summary dari output subkegiatan  KPJM : aspek input dan output pada KPJM  Prioritas RKP : keterkaitan dengan RenjaKL

52  Sub Kegiatan ditambah Indeks Sub Kegiatan  Fasilitas copy/hapus sub kegiatan dan MAK  Fasilitas perbaikan data  Form 1.3, 2.3, 3.3 komponen mengikat dan tidak mengikat tidak dimunculkan

53  Perubahan Porsi  Virus Data CATATAN

54


Download ppt "1.DASAR HUKUM RKA-KL 2.PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN K/L 2005 S/D 2006 3.UPAYA-UPAYA PENYEMPURNAAN RKA-KL 2007 4.POKOK-POKOK ISI PERMENKEU TTG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google