Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 2 UU NO. 6 TH. 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. 28 TH. 2007 KECUALI DIATUR TERSENDIRI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 2 UU NO. 6 TH. 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. 28 TH. 2007 KECUALI DIATUR TERSENDIRI."— Transcript presentasi:

1

2 1

3 2 UU NO. 6 TH TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. 28 TH KECUALI DIATUR TERSENDIRI DALAM UU YANG BERSANGKUTAN PPh PPN/ PPn BM PBB MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini BPHTB PPSP

4 3 DASAR HUKUM UU NO.6/1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DG UU NO 28/2007 UU No. 49/PMK.03/2007 No. 534/KMK.04/2000 No. 535/KMK.04/2000 No. 536/KMK.04/2000 jo No.82/KMK.04/2003 No. 537/KMK.04/2000 No. 538/KMK.04/2000 No. 539/KMK.04/2000 No. 40/PMK.03/2005 No. 541/KMK.04/2000 jo No.326/KMK.03/2001 No. 542/KMK.04/2000 No. 543/KMK.04/2000 No. 544/KMK.04/2000 jo No.325/KMK.03/2001 No. 545/KMK.04/2000 jo No.123/PMK.03/2006 No. 576/KMK.04/2000 jo No.97/PMK.03/2006 KEP MENKEU KEP-67/PJ./2004 jo PER-91/PJ./2005 KEP-161/PJ./2001 jo PER-160/PJ./2007 KEP-517/PJ./2000 KEP-518/PJ./2000 KEP-519/PJ./2000 jo KEP-160/PJ./2001 jo PER-122/PJ./2006 KEP-520/PJ./2000 KEP-543/PJ./2000 KEP-550/PJ./2000 KEP DIRJEN SE-DIRJEN SE-02/PJ.33/2001 SE-13/PJ.331/2003 SE-03/PJ.33/2001

5 4 WAJIB PAJAK PASAL 1 ANGKA 1 UU KUP ORANG PRIBADI PEMUNGUT / PEMOTONG PAJAK TERTENTU BADAN

6 5 KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI & MELAPORKAN USAHA PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) UU KUP

7 6  Sebelum penyerahan BKP/JKP  Paling lama akhir bulan berikut setelah s/d suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan Pengusaha Kecil Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP WP BADAN / OP Usahawan WP ORANG PRIBADI Non Usahawan JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP PASAL 2 AYAT (5) UU KUP JO. KEP- 161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007 PPKP NPWP

8 7 FUNGSI NPWP  TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WP SEBAGAI SARANA DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN;  DALAM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN; (JUGA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN DARI INSTANSI TERTENTU ) SEBAGAI SARANA PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) UU KUP

9 8 TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PASAL 2 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU KUP TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN ORANG PRIBADI BADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK PEMUNGUT/ PEMOTONG DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA KEGIATAN USAHA PENGUSAHA TERTENTU

10 9 TEMPAT PELAPORAN USAHA ORANG PRIBADI B A D A N WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT TINGGALTEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PASAL 2 AYAT (2) UU KUP

11 10 TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU Wajib Pajak BUMN, termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung dari BUMN lebih dari 50% Wajib Pajak PMA yang tidak masuk bursa, kecuali selama ini telah terdaftar di KPP domisili Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap & Orang Asing berkedudukan/bertempat tinggal di DKI Jakarta dan di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I dan III, kecuali Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan. Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh Bapepam, Perusahaan Efek Non Bank, Reksa Dana, serta KIK-EBA, kecuali selama ini telah terdaftar di KPP Setempat dan Wajib Pajak emiten BUMN. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak Orang Asing yang berkedudukan di luar DKI Jakarta Wajib Pajak BUMN, PMA, BUT dan Orang Asing, Perusahaan Masuk Bursa dan Perusahaan Besar Tertentu, terbatas dalam hal sebagai pemotong dan atau pemungut Pajak Penghasilan. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang Mempunyai Beberapa Tempat Usaha KPP BUMN KPP PMA KPP BADORA KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA KPP SETEMPAT KPP TEMPAT PUSAT, CABANG/PERWAKIL AN ATAU KEGIATAN USAHA KPP TEMPAT TINGGAL/TEMPAT KEGIATAN USAHA Wajib Pajak perusahaan besar tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KPP WAJIB PAJAK BESAR

12 11 APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA DIRJEN PAJAK MENERBITKAN NPWP DAN ATAU PPKP SECARA JABATAN PENERBITAN NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN PASAL 2 AYAT (4) UU KUP JO KEP-144/PJ./2005 JO KEP-47/PJ./2006

13 12 SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN WP ORANG PRIBADI USAHAWAN NON USAHAWAN MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN DILAMPIRI FOTO KOPI : KTP / PASPOR ditambah Surat Keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang - kurangnya Lurah / Kepala Desa; Surat Ijin Usaha / Keterangan Tempat Usaha. KEP-161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007 UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA DILAMPIRI FOTO KOPI : KTP / PASPOR ditambah Surat Keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang - kurangnya Lurah / Kepala Desa bagi Orang Asing.

14 13 WAJIB PAJAK BADAN PEMUNGUT/ PEMOTONG Dilampiri Fotocopy : Akte pendirian; penunjukan dari Kantor Pusat (Untuk BUT). KTP/Paspor salah seorang pengurus; dan Surat Ijin Usaha/ Keterangan Tempat Usaha. Dilampiri Fotocopy : Surat penunjukan sebagai bendaharawan ; Tanda bukti diri bendaharawan SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN KEP-161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007 MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN OP Dilampiri Fotocopy : Perjanjian Kerja sama sebagai OP NPWP masing-masing anggota OP UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

15 14 WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT KEP-161/PJ./2001 jo PER-160/PJ./2007 Permohonan WP dengan Surat Pernyataan Pindah Menerbitkan SURAT PINDAH kepada Wajib Pajak KPP baru menerbitkan NPWP dan atau SPPKP (menggunakan nomor lama dengan mengganti kode KPP baru) KPP LamaKPP Baru Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pindah, dikirimkan ke KPP Lama

16 15 Dilakukan dalam hal : Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT PENGHAPUSAN NPWP KEP-161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007 WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

17 16 Dilakukan dalam hal : WP Bubar WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP KEP-161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007 WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

18 17 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PASAL 1 ANGKA 10, 11, 12 UU KUP SPT MASA SPT TAHUNAN SPT Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban UNTUK SUATU MASA PAJAK UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK

19 18 FUNGSI SPT PPh a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang b. melaporkan tentang :  pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ;  penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ;  Harta dan Kewajiban ;  pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak. PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK :

20 19 FUNGSI SPT PPN a. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPnBM yang sebenarnya terutang, dan b.Melaporkan tentang: - Pengkreditan PM terhadap PK; - Pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak; - Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut). PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK :

21 20 KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT PASAL 3 AYAT (1), (2), (3), DAN (7) UU KUP WAJIB PAJAK KPP/KP4 MENGAMBIL SENDIRI MENGISI MENANDATANGANI MENYAMPAIKAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK SPT TAHUNANPPH ORANG PRIBADI: PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK SPT TAHUNANPPH BADAN : PALING LAMBAT 4 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK SPT WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM 1 (SATU) SURAT PEMBERITAHUAN MASA.

22 21 SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA: PASAL 3 AYAT (7) DAN (7A) JO 536/KMK.04/2000 JO 82/KMK.04/ SPT TIDAK DITANDATANGANI WP (ATAU DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS); 2.SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK SEPENUHNYA DILAMPIRI KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN; ATAU 3.SURAT PEMBERITAHUAN YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR DISAMPAIKAN SETELAH 3 TAHUN SESUDAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK ATAU TAHUN PAJAK, DAN WP TELAH DITEGUR SECARA TERTULIS. 4.SURAT PEMBERITAHUAN DISAMPAIKAN SETELAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU MENERBITKAN SKP. APABILA APABILA SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK WAJIB MEMBERITAHUKAN KEPADA WAJIB PAJAK.

23 22 a. DALAM BAHASA INDONESIA B.HURUF LATIN C. MENGGUNAKAN ANGKA ARAB D.SATUAN MATA UANG RUPIAH (KECUALI WP YANG TELAH MENDAPAT IZIN MENKEU UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH, YAITU DALAM MATA UANG US $ ) SPT harus diisi dengan : PENGISIAN SPT PASAL 3 AYAT (1), (1A) UU KUP JO 49/PMK.03/2007

24 23 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YG TERUTANG DAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA PASAL 3 AYAT (4), (5) DAN (5A) UU KUP PERPANJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 2 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT DITERBITKAN SURAT TEGURAN DENGAN SYARAT :

25 24 BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT BENTUK MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN ISI LAMPIRAN BERUPA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN PASAL 3 AYAT (6) UU KUP

26 25 DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT PASAL 3 AYAT (8) UU KUP JO. KMK NO.535/KMK.04/2000 DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH :  WP OP BERPENGHASILAN NETTO DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA PPH PASAL 25 DAN SPT TAHUNAN PPH).  WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS. (UNTUK SPT MASA PPH PASAL 25 ). WAJIB PAJAK TERTENTU

27 26 PENGISIAN SPT PASAL 4 DAN PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1) UU KUP  BENAR  LENGKAP  JELAS  DITANDATANGANI :  BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS  ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAPORAN KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN) PENGISIAN SPT benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

28 27 MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA PENELITIANPENELITIAN SERANGKAIAN KEGIATAN Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN PASAL 1 ANGKA 30 UU KUP BERSIFAT FORMAL

29 28 TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT PASAL 5 UU KUP DAPAT MENENTUKAN TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

30 29 PENYAMPAIAN SPT PASAL 6 UU KUP JO. KEP- 518 /PJ./2000 Dengan Cara Disampaikan langsung ke KPP/ KP4 WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan Atau cara lain melalui :  jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak

31 30 SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT PASAL 7 AYAT (1) UU KUP SPT WP Badan Rp ,00 SPT Masa PPN Rp WP TERLAMBAT / TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MASA SPT TAHUNAN SPT WP OP Rp ,00 SPT Masa Lain Rp ,00

32 31 DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA PASAL 7 AYAT (2) UU KUP JO. KMK NO. 537/KMK.04/2000 WP TERTENTU DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA A.WP OP YANG TELAH MENINGGAL DUNIA; B.WP OP YANG SUDAH TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS; C.WP OP YANG BERSTATUS SEBAGAI WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK TINGGAL LAGI DI INDONESIA; D.BENTUK USAHA TETAP YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN LAGI DI INDONESIA; E.WP BADAN YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA LAGI TETAPI BELUM DIBUBARKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU; F.BENDAHARA YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN LAGI; G.WAJIB PAJAK YANG TERKENA BENCANA, YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN; ATAU H.WAJIB PAJAK LAIN YANG DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP

33 32 PEMBETULAN SPT  PERNYATAAN TERTULIS (DENGAN SPT PEMBETULAN YBS ATAU BESERTA LAMPIRAN SENDIRI).  DALAM HAL PEMBETULAN SPT MENYATAKAN RUGI ATAU LEBIH BAYAR, PEMBETULAN SPT HARUS DISAMPAIKAN PALING LAMA 2 TAHUN SEBELUM DALUWARSA PENETAPAN.  BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN.  APABILA PEMBETULAN SPT MENYEBABKAN PAJAK KURANG BAYAR DIKENAKAN SANKSI BUNGA 2% PER BULAN ATAS JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR. DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN PASAL 8 AYAT (1), (1A) DAN (2) UU KUP SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN SYARAT

34 33 TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, SEHUBUNGAN TINDAK PIDANA PASAL 38 TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, SEHUBUNGAN TINDAK PIDANA PASAL 38 PENGUNGKAPAN KETIDAK- BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI APABILA WP :  MENGUNGKAPKAN KETIDAK BENARAN ATAS KEMAUAN SENDIRI  MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR DAN DENDA 150% DARI JUMLAH PAJAK YANG KURANG DIBAYAR SPT TELAH DISAMPAIKAN TIDAK DISIDIK PASAL 8 AYAT ( 3 ) UU KUP

35 34 PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI SEKALIPUN TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN DG SYARAT BELUM DITERBITKAN SKP WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI  PAJAK YANG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU ATAU LEBIH KECIL;  RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU ATAU LEBIH BESAR;  JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU ATAU LEBIH KECIL;  JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL. SYARAT PASAL 8 AYAT (4) DAN (5) UU KUP MELUNASI PAJAK YANG KURANG DIBAYAR DAN KENAIKAN 50 % PROSES PEMERIKSAAN TETAP DILANJUTKAN

36 35 PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING PASAL 8 AYAT 6 UU KUP WP Menerima SKP, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembaliyang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan Dapat menyampaikan pembetulan SPT sekalipun jangka waktu 2 tahun telah terlampaui Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

37 36 TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK PASAL 9 AYAT (1) UU KUP JIS. NO. 541 /KMK.04/2000 JO 326/KMK.03/2003 Catatan : Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

38 37 BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN HARUS DILUNASI PALING LAMBAT PASAL 9 AYAT (2) UU KUP

39 38 SANKSI ADMINISTRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI PASAL 9 AYAT (2A) UU KUP

40 39 JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK  STP  SKPKB  SKPKBT  SK PEMBETULAN  SK KEBERATAN  PUTUSAN BANDING HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN PAJAK TERUTANG ATAS : YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH PASAL 9 AYAT (3) UU KUP

41 40 PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PASAL 9 AYAT (4) UU KUP  STP  SKPKB  SKPKBT  PPh Pasal 29  SK PEMBETULAN  SK KEBERATAN  PUTUSAN BANDING Yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar ditambah ATAS PERMOHONAN WP UNTUK MENGANGSUR/MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAS : DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN DIKENAKAN SANKSI BUNGA SEBESAR 2% SEBULAN

42 41 SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 541/KMK.04/2000 jo 326/KMK.03/2003  Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar;  Diajukan paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaan diluar kekuasaannya;  Disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur/ditunda PERMOHONAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK SYARAT Keputusan menerima atau menolak diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima lengkap, lebih dari jangka waktu tersebuT dianggap diterima

43 42 TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK PASAL 10 AYAT (1) UU KUP JO. 541/KMK.04/2000 JO 326/KMK.03/2003 TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN BANK BUMN/D ATAU BANK-BANK LAIN YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN ANGGARAN KANTOR POS

44 43 SARANA PEMBAYARAN PAJAK PASAL 10 AYAT (2) UU KUP JO. NO 541/KMK.04/2000 Jo 326/KMK.03/2003 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DITENTUKAN DIRJEN PAJAK

45 44 TANGGAL JATUH TEMPO PELAPORAN PAJAK PASAL 9 AYAT (1) UU KUP JO. NO. 541/KMK.04/2000 JO NO.326/KMK.03/2003 Catatan : KEP.543/PJ./2000 Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya NO.JENIS PAJAK JATUH TEMPO PELAPORAN PPh Pasal 25 PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 PPN/PPnBM PPh Pasal 4 ayat (2): a. Penjualan saham di Bursa Efek b. Penghasilan bunga atau diskonto obligasi di Bursa Efek PPN/PPnBM atas impor dipungut DJBC PPh Pasal 22, pemungutan Bendaharawan APBN/D PPh Pasal 22, Pertamina,atau Badan tertentu Pemungut pajak PPN/PPnBM oleh Bendaharawan Pemerintah/instansi Pemerintah PPN/PPnBM selain Bendaharawan Pemerintah /instansi Pemerintah SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. SPT Masa secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Paling lambat tanggal 25 Paling lambat tanggal 20 bulan yang sama dengan bulan penyetoran

46 45 SURAT KETETAPAN PAJAK PASAL 1 ANGKA 14 UU KUP SURAT KETETAPAN PAJAK PASAL 13 PASAL 15 PASAL 17 DAN PASAL 17 B PASAL 17 A SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)

47 46 KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PASAL 12 AYAT (1) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK

48 47 JUMLAH PAJAK TERUTANG PASAL 12 AYAT (2) & (3) UU KUP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR Atau Apabila MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA

49 48 SKPKB PASAL 13 AYAT (1) DAN (2) UU KUP DAPAT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN, DALAM HAL : APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU KETERANGAN LAIN PAJAK YANG TERUTANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR; JUMLAH KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG DALAM SKPKB DITAMBAH : APABILA KEPADA WAJIB PAJAK DITERBITKAN NPWP DAN/ATAU DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP SECARA JABATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (4A). SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% (DUA PERSEN) PER BULAN PALING LAMA 24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN, DIHITUNG SEJAK SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAU BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR.

50 49 SKPKB PASAL 13 AYAT (1) DAN (3) UU KUP DAPAT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN, DALAM HAL : APABILA SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DISAMPAIKAN DALAM JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (3) DAN SETELAH DITEGUR SECARA TERTULIS TIDAK DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA SEBAGAIMANA DITENT UKAN DALAM SURAT TEGURAN; JUMLAH PAJAK DALAM SKPKB DITAMBAH : APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU KETERANGAN LAIN MENGENAI PAJAK PPN DAN PPN BMTERNYATA TIDAK SEHARUSNYA DIKOMPENSASIKAN SELISIH LEBIH PAJAK ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKENAI TARIF 0% APABILA KEWAJIBAN SEBAGAIM ANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 ATAU PASAL 29 TIDAK DIPENUHI SEHINGGA TIDAK DAPAT DIKETAHUI BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN 50% DARI PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DALAM SATU TAHUN PAJAK; ATAU SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN 100% DARI PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK ATAU KURANG DIPOTONG, TIDAK ATAU KURANG DIPUNGUT, TIDAK ATAU KURANG DISETOR, DAN DIPOTONG ATAU DIPUNGUT TETAPI TIDAK ATAU KURANG DISETOR, ATAU SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN 100% DARI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR.

51 50 PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI PASAL 13 AYAT (4) UU KUP

52 51 S K P K B dapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal : WAJIB PAJAK DIPIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DITAMBAH SANKSI BUNGA 48 % PASAL 13 AYAT (5) UU KUP

53 52 SANKSI ADMINISTRASI PASAL 13A UU KUP WAJIB PAJAK YANG KARENA KEALPAANNYA TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN ATAU MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN, TETAPI ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP, ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA KENAIKAN SEBESAR 200% DARI JUMLAH PAJAK YANG KURANG DIBAYAR YANG DITETAPKAN MELALUI PENERBITAN SKPKB TIDAK DIKENAI SANKSI PIDANA APABILA KEALPAAN TERSEBUT PERTAMA KALI DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK DAN WAJIB PAJAK TERSEBUT WAJIB MELUNASI KEKURANGAN PEMBAYARAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG BESERTA SANKSI ADMINISTRASI BERUPA :

54 53 SURAT TAGIHAN PAJAK PASAL 14 AYAT (1) DAN (3) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT TAGIHAN PAJAK APABILA: PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DARI HASIL PENELITIAN TERDAPAT KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK SEBAGAI AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG; JUMLAH KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG DALAM STP DITAMBAH DENGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN UNTUK PALING LAMA 24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN, DIHITUNG SEJAK SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAU BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA STP WAJIB PAJAK DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DAN/ATAU BUNGA CATATAN: PASAL 14 AYAT (2) STP MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN SKP

55 54 SURAT TAGIHAN PAJAK PASAL 14 AYAT (1) DAN (4) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT TAGIHAN PAJAK APABILA: PENGUSAHA YANG TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP, TETAPI TIDAK MEMBUAT FAKTUR PAJAK ATAU MEMBUAT FAKTUR PAJAK, TETAPI TIDAK TEPAT WAKTU PENGUSAHA YANG TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK MENGISI FAKTUR PAJAK SECARA LENGKAP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13 AYAT (5) UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN PERUBAHANNYA, SELAIN: PENGUSAHA KENA PAJAK MELAPORKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SESUAI DENGAN MASA PENERBITAN FAKTUR PAJAK; WAJIB MENYETOR PAJAK YANG TERUTANG SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 2% DARI DASAR PENGENAAN PAJAK IDENTITAS PEMBELI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13 AYAT (5) HURUF B UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN PERUBAHANNYA; ATAU IDENTITAS PEMBELI SERTA NAMA DAN TANDATANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13 AYAT (5) HURUF B DAN HURUF G UNDANG- UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN PERUBAHANNYA, DALAM HAL PENYERAHAN DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN DITAMBAH

56 55 SKPKBT Diterbitkan dalam Jangka Waktu 5 Tahun Apabila :  Data baru dan atau  Data yg semula belum terungkap yang berakibat jumlah pajak terutang bertambah Ditemukan Ditemukan oleh FISKUS Dikenakan KENAIKAN 100 % Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU KUP Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri Tidak Dikenakan KENAIKAN

57 56 S K P K B T Dapat Diterbitkan dalam Jangka Waktu 5 Tahun, Dalam Hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Ditambah Sanksi BUNGA 48% Pasal 15 Ayat (4) UU KUP

58 57 PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK PERMOHONAN WP PASAL 16 AYAT (1) DAN PENJELASAN UU KUP SALAH TULIS, SALAH HITUNG DAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU SALAH TULIS, SALAH HITUNG DAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBETULKAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN, SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, ATAU SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA SECARA JABATAN DAPAT BERUPA :  MENAMBAH ATAU  MENGURANGKAN ATAU  MENGHAPUSKAN

59 58 PERMOHONAN PEMBETULAN APABILA JANGKA WAKTU TELAH LEWAT, TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN, MAKA PERMOHONAN PEMBETULAN YANG DIAJUKAN TSB DIANGGAP DIKABULKAN PASAL 16 AYAT (2), (3), (4) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEJAK TANGGAL PERMOHONAN DITERIMA, HARUS MEMBERI KEPUTUSAN DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN APABILA DIMINTA OLEH WP, DIREKTUR JENDERAL PAJAK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS MENGENAI HAL- HAL YANG MENJADI DASAR UNTUK MENOLAK ATAU MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

60 59 PENERBITAN S K P L B PASAL 17 DAN PENJELASAN UU KUP DITERBITKAN SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK YANG MENYATAKAN KURANG BAYAR, NIHIL, ATAU LEBIH BAYAR YANG TIDAK DISERTAI DENGAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK APABILA JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR LEBIH BESAR DARIPADA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG APABILA TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG, WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK UNTUK MENERBITKAN SKPLB SKPLB MASIH DAPAT DITERBITKAN LAGI APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU DATA BARU TERNYATA PAJAK YANG LEBIH DIBAYAR JUMLAHNYA LEBIH BESAR DARIPADA KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DITETAPKAN.

61 60 PENERBITAN S K P N Pasal 17 A UU KUP JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YG TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK / PEMBAYARAN PAJAK SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN

62 61 PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DARI WAJIB PAJAK DIPERIKSADIPERIKSA SKPLBSKPKBSKPN HARUS DITERBITKAN PALING LAMA 12 BULAN SEJAK PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP PASAL 17B AYAT (1) UU KUP SELAIN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DARI WAJIB PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 17C DAN PASAL 17D TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN APABILA SETELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU 12 BULAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN, PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIANGGAP DIKABULKAN DAN SKPLB HARUS DITERBITKAN PALING LAMA 1 BULAN SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUT BERAKHIR.

63 62 SPTLB PPN DENGAN PERMOHONAN OLEH PKP YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERTENTU DIPERIKSADIPERIKSA SKPLB SKPKB SKPN PASAL 17B AYAT (1) UU KUP DAN KEP-519/PJ./2000 JO KEP-160/PJ./ EKSPOR BKP 2. PENYERAHAN BKP/JKP TERHADAP PEMUNGUT DITERBITKAN PALING LAMBAT DALAM JANGKA WAKTU 2 BULAN SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN KEGIATAN TERTENTU

64 63 SPT LB DENGAN PERMOHONAN DALAM SPT SKPLB = SPT DITAMBAH IMBALAN BUNGA 2 % SEBULAN LEBIH DARI 12 BULAN TIDAK ADA KEPUTUSAN DITERBITKAN DALAM WAKTU PALING LAMBAT 1 BULAN PASAL 17B AYAT (2) DAN (3) UU KUP DITERBITKAN LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULAN

65 64 Penerbitan SKPPKP (SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK) SETELAH DILAKUKAN PENELITIAN (FORMAL) TERHADAP SPT PASAL 17C AYAT (1), (2), (3) UU KUP PPN Jangka Waktu 1 bulan WP DENGAN KRITERIA TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan Diterbitkan SKPPKP Tidak menghendaki SKPPKP Diproses sesuai dengan Pasal 17 B

66 65 KRITERIA WP YANG DAPAT DIBERIKAN SKPPKP WP YANG : 1.TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT (2 TAHUN TERAKHIR) 2.TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK (KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAU MENGANGSUR) 3.TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN TERAKHIR 4.DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT, HARUS DENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAU WAJAR DNG PENGECUALIAN SEPANJANG TIDAK MEMPENGARUHI R/L FISKAL WP YANG : 1.TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT (2 TAHUN TERAKHIR) 2.TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK (KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAU MENGANGSUR) 3.TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN TERAKHIR 4.DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT, HARUS DENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAU WAJAR DNG PENGECUALIAN SEPANJANG TIDAK MEMPENGARUHI R/L FISKAL NO 544/KMK.04/2000 JO 235/KMK.03/2003 DALAM HAL L/K TIDAK DIAUDIT : §WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SEPANJANG MEMENUHI SYARAT 1, 2, 3 §DALAM 2 TAHUN PAJAK TERAKHIR MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 UU KUP; DAN §APABILA DALAM 2 TAHUN TERAKHIR TERHADAP WP PERNAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK, MAKA KOREKSI FISKAL UNTUK SETIAP JENIS PAJAK YANG TERUTANG TIDAK LEBIH DARI 10% DALAM HAL L/K TIDAK DIAUDIT : §WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SEPANJANG MEMENUHI SYARAT 1, 2, 3 §DALAM 2 TAHUN PAJAK TERAKHIR MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 UU KUP; DAN §APABILA DALAM 2 TAHUN TERAKHIR TERHADAP WP PERNAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK, MAKA KOREKSI FISKAL UNTUK SETIAP JENIS PAJAK YANG TERUTANG TIDAK LEBIH DARI 10%

67 66 WP DENGAN KRITERIA TERTENTU DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPLBSKPNSKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % PASAL 17C AYAT (4), (5) DAN PENJELASAN UU KUP SETELAH DITERBITKAN SKPPKP

68 67 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 UU KUP Jo. KMK No. 538/KMK.04/2000 SKPLB Pasal 17 dan 17 B SKPPKP Pasal 17 C SISA LEBIH SISA LEBIH DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK : - DITERIMANYA PERMOHON AN WP untuk Pasal 17 - DITERBITKANNYA SKPLB untuk Pasal 17 B DITERBITKAN SKPKPP DAN SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BULAN SEJAK DITERBITKAN SKPPKP IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA DIKOMPENSASI dengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Kelebihan Pembayaran Pajak Berdasarkan Pasal 27 A SISA LEBIH DITERBITKAN SPMIB DLM JANGKA WAKTU 1 BULAN SEJAK : - DITERBITKAN SK. KEB ATAU PUT. BANDING; - DITERBITKAN SK. PE NGURANGAN/PENGHA PUSAN SANKSI ADM.

69 68 PENAGIHAN PAJAK Pasal 18 AYAT (1) UU KUP  STP  SKPKB  SKPKBT  SK PEMBETULAN  SK KEBERATAN  PUTUSAN BANDING  PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DASAR PENAGIHAN PAJAK YANG MENGAKIBATKAN PAJAK YANG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH

70 69 BUNGA PENAGIHAN Ayat (1) Ayat (1) Pajak yg terutang menurut SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, apabila pada saat jatuh tempo pembayaran tidak/ kurang dibayar Pajak yg terutang menurut SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, apabila pada saat jatuh tempo pembayaran tidak/ kurang dibayar Bunga dihitung dari tanggal jt. Tempo pem bayaran s/d tgl. Pem bayaran atau tgl STP Bunga dihitung dari tanggal jt. Tempo pem bayaran s/d tgl. Pem bayaran atau tgl STP Ayat (2) Pajak yang terutang dlm hal WP diperbolehkan mengangsur / menunda pembayaran Ayat (3) Kekurangan pajak yg belum dilunasi, apabila WP diberikan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh Bunga dihitung dari saat berakhirnya penyampaian SPT s/d tgl pem bayaran kekurangan pajak PASAL 19 AYAT (1), (2) DAN (3) UU KUP 2% Per Bulan Dikenakan Terhadap : BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN

71 70 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PASAL 20 AYAT (1), (3) UU KUP  STP  SKPKB  SKPKBT  SK PEMBETULAN  SK KEBERATAN  PUTUSAN BANDING  PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH SURAT PAKSA TIDAK DIBAYAR SESUAI JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT(3) PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (UU PPSP)

72 71 PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS PENJELASAN PASAL 20 AYAT (2) UU KUP ADALAH : TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK YANG DILAKSANAKAN OLEH JURU SITA PAJAK KEPADA PENANGGUNG PAJAK TANPA MENUNGGU TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN YANG MELIPUTI SELURUH UTANG PAJAK DARI SEMUA JENIS PAJAK, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

73 72 PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS DILAKUKAN DALAM HAL :  PENANGGUNG PAJAK AKAN MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMA-LAMANYA ATAU BERNIAT UNTUK ITU;  PENANGGUNG PAJAK MEMINDAHTANGANKAN BARANG YG DIMILIKI ATAU DIKUASAI DALAM RANGKA MENGHENTIKAN ATAU MENGECILKAN KEGIATAN PERUSAHAAN, ATAU PEKERJAANNYA DI INDONESIA;  TERDAPAT TANDA-TANDA BAHWA PENANGGUNG PAJAK AKAN MEMBUBARKAN BADAN USAHANYA, ATAU MENGGABUNGKAN USAHANYA, ATAU MEMEKARKAN USAHANYA, ATAU MEMINDAHTANGANKAN PERUSAHAAN YANG DIMILIKI ATAU YANG DIKUASAINYA, ATAU MELAKUKAN BERUBAHAN BENTUK LAINNYA;  BADAN USAHA AKAN DIBUBARKAN OLEH NEGARA;  TERJADI PENYITAAN ATAS BARANG PENANGGUNG PAJAK OLEH PIHAK KETIGA ATAU TERDAPAT TANDA-TANDA KEPAILITAN. PASAL 20 AYAT (2) UU KUP

74 73 PENANGGUNG PAJAK ORANG PRIBADI BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN PAJAK TERMASUK: WAKIL YANG MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN ORANG-ORANG YANG NYATA-NYATA MEMPUNYAI WEWENANG MENENTUKAN KEBIJAKSANAAN DAN/ MENGAMBIL KEPERLUAN DALAM KEGIATAN PERUSAHAAN, WALAU TIDAK TERCANTUM DALAM SUSUNAN PENGURUS DALAM AKTE PERUSAHAAN, TERMASUK KOMISARIS & PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PASAL 1 ANGKA 28 DAN PASAL 32 AYAT (4) UU KUP

75 74 Negara mempunyai Hak Mendahulu untuk Tagihan Pajak Barang- barang milik Penanggung Pajak HAK MENDAHULU PASAL 21 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU KUP Meliputi : - Pokok Pajak - Sanksi Administrasi :  Bunga  Denda  Kenaikan - Biaya Penagihan Pajak ATAS

76 75 DIKECUALIKAN DARI HAK MENDAHULU 1.Biaya perkara yg semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak / tidak bergerak 2.Biaya yg telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang dimaksud 3.Biaya perkara, yg semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan PASAL 21 AYAT (3) UU KUP

77 76 HAK MENDAHULU HILANG PASAL 21 AYAT (4), DAN AYAT (5) UU KUP SETELAH LAMPAU WAKTU LIMA TAHUN SEJAK TGL DITERBITKANNYA  STP  SKPKB  SKPKBT  SK PEMBETULAN  SK KEBERATAN  PUTUSAN BANDING  PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENGAKIBATKAN PAJAK YANG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH KECUALI LAMPAU WAKTU 5 TAHUN TSB DIHITUNG  SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA ; ATAU  DITAMBAH DGN JANGKA WAKTU PENUNDAAN PEMBAYARAN. APABILA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TSB :  SURAT PAKSA UNTUK MEMBAYAR TELAH DIBERITAHUKAN SECARA RESMI ATAU  DIBERIKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN.

78 77 DALUWARSA PENAGIHAN PASAL 22 AYAT (1) UU KUP HAK UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK DALUWARSA SETELAH LAMPAU WAKTU 5 TAHUN SEJAK :  SAAT TERUTANGNYA PAJAK; ATAU  BERAKHIRNYA :  MASA PAJAK; ATAU  BAGIAN TAHUN PAJAK; ATAU  TAHUN PAJAK YBS.

79 78  DITERBITKAN SURAT PAKSA  ADA PENGAKUAN UTANG PAJAK DARI WP BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SEPERTI :  DITERBITKAN SKPKB EX PASAL 13 AYAT (5) ATAU SKPKBT EX PASAL 15 AYAT (4) KARENA WP MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN  DILAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN. DALUWARSA PENAGIHAN TERTANGGUH APABILA PASAL 22 AYAT (2) DAN PENJELASAN UU KUP DALUWARSA SEJAK :  TANGGAL PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA  TANGGAL SURAT PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK  TANGGAL PENERBITAN SURAT KETETAPAN  TANGGAL PENERBITAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

80 79 GUGATAN WP ATAU PENANGGUNG PAJAK TERHADAP : PASAL 23 AYAT (2) UU KUP HANYA DAPAT DIAJUKAN KEPADA : BADAN PERADILAN PAJAK  PELAKSANAAN SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN, ATAU PENGUMUMAN LELANG;  KEPUTUSAN PENCEGAHAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK  KEPUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PERPAJAKAN, SELAIN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 25 AYAT (1) DAN PASAL 26;  PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN YANG DALAM PENERBITANNYA TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR ATAU TATA CARA YANG TELAH DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERPAJAKAN

81 80 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN DIATUR OLEH MENTERI KEUANGAN SPPT, SKP,SKPT, SKPKB, SKBKBT, STB SK PEMBETULAN, SK KEBERATAN DAN PUTUSAN BANDING YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI Pasal 24 UU KUP 565/KMK.04/2000 jo 539/KMK.03/2002

82 81 KEBERATAN WP  SKPKB  SKPKBT  SKPLB  SKP Nihil  Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga PASAL 25 AYAT (1), AYAT (7) UU KUP Diajukan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: Catatan :  Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.  Tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).

83 82 SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN 1.TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA 2.MEMUAT JUMLAH PAJAK YG TERUTANG ATAU JUMLAH PAJAK YG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT ATAU JUMLAH RUGI MENURUT PENGHITUNGAN WP. 3.MEMUAT ALASAN-ALASAN YANG JELAS 4.DALAM JANGKA WAKTU TIGA BULAN SEJAK TANGGAL DIKIRIM SKP ATAU TANGGAL PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN KECUALI DI LUAR KEKUASAAN WAJIB PAJAK (FORCE MAYEUR) 5.SATU SURAT KEBERATAN UNTUK SATU JENIS PAJAK DAN SATU TAHUN PAJAK PASAL 25 AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4) UU KUP SYARAT TIDAK DIPENUHI TIDAK DIANGGAP SURAT KEBERATAN SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN DALAM HAL WP MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SKP, WP WAJIB MELUNASI PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR PALING SEDIKIT SEJUMLAH YANG TELAH DISETUJUI WP DALAM PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN, SEBELUM SURAT KEBERATAN DISAMPAIKAN

84 83 TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN PASAL 25 AYAT (5) UU KUP TANDA BUKTI PENERIMAAN TANDA TERIMA YANG DIBUAT OLEH PEGAWAI DITJEN PAJAK YANG DITUNJUK RESI (TANDA PENGIRIMAN POS TERCATAT) YG DIBUAT OLEH KANTOR POS CATATAN : BATAS WAKTU PENYELESAIAN KEBERATAN DIHITUNG SEJAK TANGGAL DITERIMANYA SURAT PERMOHONAN KEBERATAN WP SECARA LENGKAP CARA LAIN YANG DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

85 84 Untuk Meminta : Dasar Pengenaan Pajak Dasar Penghitungan Rugi Dasar Pemotongan atau Pemungutan Pajak HAK WAJIB PAJAK DALAM PENGAJUAN KEBERATAN PASAL 25 AYAT (6) DAN PENJELASAN UU KUP WAJIB PAJAK DIBERI HAK WAJIB DIPENUHI SECARA TERTULIS OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK BILA DIMINTA

86 85 PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN PALING LAMA 12 BULAN SEJAK TGL SURAT KEBERATAN DITERIMA, DIRJEN PAJAK HARUS MEMBERIKAN KEPUTUSAN PALING LAMA 12 BULAN SEJAK TGL SURAT KEBERATAN DITERIMA, DIRJEN PAJAK HARUS MEMBERIKAN KEPUTUSAN Keputusan dapat berupa :  Menerima seluruhnya  Menerima sebagian  Menolak  Menambah jumlah pajak terutang BILA DALAM WAKTU 12 BULAN TERLEWATI, DAN TIDAK DIBERIKAN KEPUTUSAN, MAKA SURAT KEBERATAN WP DIANGGAP DITERIMA PASAL 26 AYAT (1), (2), (3), DAN (5) UU KUP Catatan: Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan

87 86 PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN DALAM HAL KEBERATAN WP DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN, WP DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH PAJAK BERDASARKAN KEPUTUSAN KEBERATAN DIKURANGI DENGAN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR SEBELUM MENGAJUKAN KEBERATAN. DALAM HAL KEBERATAN WP DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN, WP DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH PAJAK BERDASARKAN KEPUTUSAN KEBERATAN DIKURANGI DENGAN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR SEBELUM MENGAJUKAN KEBERATAN. PASAL 26 AYAT (9) dan (10) SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DI ATAS TIDAK DIKENAKAN, DALAM HAL WAJIB PAJAK MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DI ATAS TIDAK DIKENAKAN, DALAM HAL WAJIB PAJAK MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING

88 87 PEMBUKTIAN KETIDAK- BENARAN KETETAPAN PAJAK SECARA JABATAN PASAL 26 AYAT (4) UU KUP SURAT KEBERATAN ATAS SKP SECARA JABATAN KARENA : WP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN SETELAH DITEGOR SECARA TERTULIS; TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBUKUAN TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT TERTENTU YG DIANGGAP PERLU HARUS DIBUKTIKAN OLEH WP KETIDAKBENARAN SKP TSB. APABILA TIDAK DIBUKTIKAN KEBERATAN DITOLAK

89 88 PERMOHONAN BANDING  Ditulis dalam Bahasa Indonesia;  Alasan yang jelas  Dalam jangka waktu tiga bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima;  Dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan HANYA DAPAT DIAJUKAN BANDING KEPADA syarat PASAL 27 AYAT (1), (2), (3), DAN (5c) UU KUP ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN Catatan : Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. BADAN PERADILAN PAJAK

90 89 PUTUSAN BANDING Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. PASAL 27 AYAT (2), UU KUP

91 90 BADAN PERADILAN PAJAK Badan Peradilan Pajak diatur dengan UU Pasal 27 ayat (6) UU KUP

92 91 IMBALAN BUNGA ATAS KEBERATAN/BANDING/PK DIKEMBALIKAN DG DITAMBAH BUNGA 2% PER BULAN, UNTUK PALING LAMA 24 BULAN : untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak untuk SKP Nihil dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak KEBERATAN/BANDING/PK DITERIMA SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA PASAL 27 A AYAT (1) UU KUP JO 40/PMK.03/2005 Sepanjang utang pajak dalam SKPKB dan atau SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

93 92 PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Imbalan bunga juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak : PASAL 27 A AYAT (1A) untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak untuk SKP Nihil dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan Pajak untuk STPPajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak

94 93 PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PEMBAYARAN LEBIH SANKSI ADMINISTRASI BERUPA :  DENDA PASAL 14 AYAT (4) DAN ATAU  BUNGA PASAL 19 AYAT (1) PASAL 27 A AYAT (2), (3) UU KUP JO. KMK NO.40/PMK.03/2005 Berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

95 94 PENGERTIAN PEMBUKUAN MELIPUTI  HARTA  KEWAJIBAN  MODAL  PENGHASILAN DAN BIAYA  HARGA PEROLEHAN DAN PENYERAHAN BARANG/JASA PROSES PENCATATAN SECARA TERATUR UNTUK MENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI KEUANGAN YANG DITUTUP DENGAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN (NERACA & LABA RUGI) UNTUK PERIODE TAHUN PAJAK TERSEBUT PASAL 1 ANGKA 28 UU KUP

96 95 KEWAJIBAN PEMBUKUAN PASAL 28 AYAT (1) UU KUP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

97 96 DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN PASAL 28 AYAT (2) UU KUP WP ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN WP ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS

98 97  Harus memperhatikan itikad baik  Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya  Diselenggarakan di Indonesia  Huruf latin  Angka Arab  Satuan mata uang Rupiah  Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan yaitu bahasa Inggris  Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau stelsel kas  Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian(sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang) SYARAT PEMBUKUAN PASAL 28 AYAT (3), (4), (5), (7) UU KUP

99 98 PERUBAHAN TAHUN BUKU DAN ATAU METODE PEMBUKUAN TAHUN BUKU METODEPEMBUKUAN, misal :  Pengakuan Penghasilan dan Biaya dan Biaya  Metode Penyusutan Aktiva Tetap Aktiva Tetap  Metode Penilaian Persediaan Persediaan - Harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak - Diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan alasan-alasan perubahan PASAL 28 AYAT (6) UU KUP PERUBAHAN

100 99 PEMBUKUAN DLM BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH PEMBUKUAN DENGAN BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH WP DALAM RANGKA  PMA  KONTRAK KARYA  KONTRAK BAGI HASIL  BUT  WP yang mempunyai afiliasi dengan perusahaan di LN SETELAH MENDAPAT IZIN MENTERI KEUANGAN KECUALI WP DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU KONTRAK BAGI HASIL CUKUP PEMBERITAHUAN PASAL 28 AYAT (8) UU KUP JO. 49/PMK.03/2007 Pemberian ijin dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak

101 100 PENGERTIAN PENCATATAN PENGUMPULAN DATA SECARA TERATUR tentang  Peredaran atau penerimaan bruto dan atau;  Penghasilan bruto SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG, (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak dan atau yg dikenakan pajak yg bersifat final) PASAL 28 AYAT (9) UU KUP

102 101 KEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN BADANORANG PRIBADI PASAL 28 AYAT (11) UU KUP PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN TERMASUK HASIL PENGOLAHAN DATA DARI PEMBUKUAN YANG DIKELOLA SECARA ELEKTRONIK ATAU SECARA PROGRAM APLIKASI ON-LINE SELAMA 10 TAHUN DI INDONESIA Tempat Kedudukan Tempat Kegiatan atau Tempat Tinggal

103 102 KEGIATAN PENCATATAN PASAL 28 AYAT (12) UU KUP DAN KEP-520/PJ./ WP OP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS YANG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO 2. WP OP YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS PENCATATAN WAJIB DILAKUKAN SYARAT PENCATATAN 1. PENCATATAN HARUS DIBUAT LENGKAP DAN BENAR 2. DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN ; * YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN PEREDARAN ATAU PENERIMAAN BRUTO DAN ATAU PENGHASILAN BRUTO * PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK DAN ATAU * PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA FINAL 3. JANGKA WAKTU PENCATATAN MELIPUTI JANGKA WAKTU 12 BULAN, MULAI TANGGAL 1 JANUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER

104 103 PENGERTIAN PEMERIKSAAN Untuk :  menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan  tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan peraturan per- UU perpajakan Serangkaian Kegiatan untuk  Menghimpun  Mengolah Data, Keterangan, dan/atau Bukti PASAL 1 ANGKA 25 UU KUP yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan

105 104 WEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TUJUAN PEMERIKSAAN TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERPAJAKAN PASAL 29 AYAT (1) UU KUP

106 105 SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PETUGAS PEMERIKSA HARUS MEMILIKI TANDA PENGENAL PEMERIKSA & DILENGKAPI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN HARUS DIPERLIHATKAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA PASAL 29 AYAT (2) UU KUP UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN

107 106 KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu c. Memberikan keterangan yang diperlukan PASAL 29 AYAT (3) UU KUP

108 107 KEWAJIBAN MERAHASIAKAN UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN DITIADAKAN PASAL 29 AYAT (4) UU KUP

109 108 PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PASAL 30 UU KUP BILA WAJIB PAJAK :  TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT/RUANGAN YANG DIPANDANG PERLU;  TIDAK MEMBERI BANTUAN GUNA KELANCARAN PEMERIKSAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERWENANG MELAKUKAN PENYEGELAN TEMPAT/RUANGAN TERTENTU

110 109 TATA CARA PEMERIKSAAN PASAL 31 UU KUP DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN 545/KMK.04/2000 jo 123/PMK.03/2006

111 110 WAKIL WAJIB PAJAK BADAN  badan oleh pengurus;  badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;  badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;  badan dalam likuidasi oleh likuidator; PASAL 32 AYAT (1), (4) UU KUP WARISAN YANG BELUM DIBAGI  Ahli waris  Pelaksana wasiat atau yg mengurus harta peninggalannya. ANAK BELUM DEWASA / ORANG YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN  Wali atau pengampunya DAPAT DITUNJUK SEORANG KUASA WAJIB PAJAK

112 111 Tanggung Jawab Wakil WAJIB PAJAK BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI DAN ATAU SECARA RENTENG ATAS PEMBAYARAN PAJAK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB, DALAM HAL WAKIL DAPAT MEMBUKTIKAN DAN MEYAKINKAN DIRJEN PAJAK BAHWA BENAR- BENAR TIDAK MUNGKIN DIBEBANI TANGGUNG JAWAB PASAL 32 AYAT (2) UU KUP

113 112 ORANG PRIBADI / BADAN DAPAT MENUNJUK SEORANG KUASA DENGAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SURAT KUASA KHUSUS KUASA WAJIB PAJAK PASAL 32 AYAT (3), (3A) UU KUP JO. 576 /KMK.04/2000 JO 97/PMK.03/2005 SYARAT SEORANG KUASA : 1. Menyerahkan Surat Kuasa Asli 2. Menguasai Ketentuan Dibidang Perpajakan (memiliki Brevet Yang diterbitkan DJP atau ijazah formal pendidikan. Di bidang Perpajakan) 3. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lain di bidang keuangan negara Surat Kuasa Tidak Bisa Dilimpahkan Kepada Orang Lain

114 113 TANGGUNG JAWAB RENTENG Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. PASAL 33 UU KUP DIHAPUS

115 114 RAHASIA JABATAN Dilarang memberitahukan rahasia Wajib Pajak kepada pihak lain PASAL 34 UU KUP PEJABAT / TENAGA AHLI Sebagai saksi atau saksi ahli dlm sidang pengadilan untuk kepentingan negara untuk peme- riksaan perkara pidana/ perdata atas permin- taan hakim dengan izin tertulis Men.Keu. KECUALI Memberikan keterangan kpd pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara

116 115 PIHAK LAIN YANG DAPAT DIBERIKAN KETERANGAN OLEH PEJABAT/TENAGA AHLI Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU KUP jo 539/KMK.04/2000 DIBERIKAN KEPADA :  PEJABAT DARI LEMBAGA NEGARA (BPK)  PEJABAT INSTANSI PEMERINTAH (BPKP) Yang Berwenang Melakukan Pemeriksaan di Bidang Keuangan Negara Yang Sedang Menjalankan Tugas DENGAN SURAT TUGAS MENYEBUTKAN  NAMA WP  KETERANGAN YANG INGIN DIKETAHUI (YANG BERSIFAT UMUM MENGENAI PERPAJAKAN WP)

117 116 KEWAJIBAN MERAHASIAKAN OLEH PIHAK KE 3 DITIADAKAN Atas permintaan tertulis Dirjen Pajak Kepada :  Akuntan Publik  Notaris.  Konsultan Pajak  Kantor administrasi  Pihak ke - 3 lainnya lainnya Atas permintaan tertulis Menteri Keuangan Kepada :  Bank Mengenai keterangan atau bukti-bukti dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan PASAL 35 UU KUP

118 117 Direktur Jenderal Pajak berwenang MENGURANGKAN ATAU MENGHAPUSKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN DALAM HAL SANKSI TERSEBUT DIKENAKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB PAJAK ATAU BUKAN KARENA KESALAHANNYA MENGURANGKAN ATAU MEMBATALKAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR MENGURANGKAN ATAU MEMBATALKAN SURAT TAGIHAN PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 14 YANG TIDAK BENAR; ATAU MEMBATALKAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK DARI HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKSANAKAN TANPA : - PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN; ATAU - PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN; ATAU - PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN DENGAN WAJIB PAJAK. - PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN DENGAN WAJIB PAJAK. Karena Jabatan atau atas Permohonan WP PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK PASAL 36 UU KUP JO. 542/KMK.04/2000 SYARAT :  SECARA TERTULIS  PALING LAMBAT 3 BULAN SEJAK TGL DITERBITKAN STP, SKPKB, atau SKPKBT  ALASAN JELAS DAN MEYAKINKAN PERMOHONAN DIAJUKAN UNTUK SATU KETETAPAN APABILA WP TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN - MENYEBUTKAN JUMLAH PAJAK YANG MENURUT WP SEHARUSNYA TERUTANG - SECARA TERTULIS - 3 BULAN PENERBITAN KETETAPAN

119 118 SANKSI BAGI PETUGAS PAJAK Pasal 36A UU KUP PETUGAS PAJAK KARENA KELALAIANNYA ATAU DENGAN SENGAJA MENGHITUNG ATAU MENETAPKAN PAJAK TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UU PERPAJAKAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU PEGAWAI PAJAK YANG DALAM MELAKUKAN TUGASNYA DENGAN SENGAJA BERTINDAK DI LUAR KEWENANGANNYA YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN, DAPAT DIADUKAN KE UNIT INTERNAL DEPARTEMEN KEUANGAN YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN INVESTIGASI DAN APABILA TERBUKTI MELAKUKANNYA DIKENAI SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

120 119 SANKSI BAGI PETUGAS PAJAK Pasal 36A UU KUP PEGAWAI PAJAK YANG DALAM MELAKUKAN TUGASNYA TERBUKTI MELAKUKAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN KEPADA WAJIB PAJAK UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM DIANCAM DENGAN PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 368 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA. PEGAWAI PAJAK YANG DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA MEMAKSA SESEORANG UNTUK MEMBERIKAN SESUATU, UNTUK MEMBAYAR ATAU MENERIMA PEMBAYARAN, ATAU UNTUK MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA SENDIRI, DIANCAM DENGAN PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERUBAHANNYA. PEGAWAI PAJAK TIDAK DAPAT DITUNTUT, BAIK SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA, APABILA DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA DIDASARKAN PADA IKTIKAD BAIK DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN.

121 120 KODE ETIK PEGAWAI DJP Pasal 36B UU KUP MENTERI KEUANGAN BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBUAT KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. (PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1/PM.3/2007) PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB MEMATUHI KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. PENGAWASAN PELAKSANAAN DAN PENAMPUNGAN PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DILAKSANAKAN OLEH KOMITE KODE ETIK YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. PEGAWAI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DIKENAKAN SANKSI MORAL DAN ATAU HUKUMAN DISIPLIN. PENGENAAN SANKSI MORAL DISAMPAIKAN SECARA TERBUKA ATAU TERTUTUP.

122 121 TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN ALPAALPA SENGAJA PENGULANGAN PENGULANGAN PERCOBAAN

123 122 TINDAK PIDANA KARENA ALPA  TIDAK MENYAMPAIKAN SPT  MENYAMPAIKAN SPT TIDAK BENAR BERAKIBAT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA DAN PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN SETELAH PERBUATAN YANG PERTAMA KALI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13A  DIDENDA PALING SEDIKIT 1 KALI JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DAN PALING BANYAK 2 KALI JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR, ATAU  DIPIDANA KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BULAN ATAU PALING LAMA 1 TAHUN Pasal 38 UU KUP WAJIB PAJAK

124 123 TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA WAJIB PAJAK :  TIDAK MENDAFTARKAN DIRI UNTUK DIBERIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK;  MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK;  TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN;  MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP;  MENOLAK UNTUK DILAKUKAN PEMERIKSAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 29;  MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN, PENCATATAN, ATAU DOKUMEN LAIN YANG PALSU ATAU DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH BENAR, ATAU TIDAK MENGGAMBARKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA;  TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DI INDONESIA, TIDAK MEMPERLIHATKAN ATAU TIDAK MEMINJAMKAN BUKU, CATATAN, ATAU DOKUMEN LAIN;  TIDAK MENYIMPAN BUKU, CATATAN, ATAU DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DAN DOKUMEN LAIN TERMASUK HASIL PENGOLAHAN DATA DARI PEMBUKUAN YANG DIKELOLA SECARA ELEKTRONIK ATAU DISELENGGARAKAN SECARA PROGRAM APLIKASI ON-LINE DI INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 AYAT (11); ATAU  TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT BERAKIBAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA PASAL 39 AYAT (1) UU KUP

125 124 TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 6 (ENAM) BULAN DAN PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DAN PALING BANYAK 4 (EMPAT) KALI JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR. PASAL 39 AYAT (1),(2), (3) UU KUP BERLAKU JUGA BAGI WAKIL, KUASA, PEGAWAI DARI WAJIB PAJAK, ATAU PIHAK LAIN YANG MENYURUH MELAKUKAN, YANG TURUT SERTA MELAKUKAN, YANG MENGANJURKAN, ATAU YANG MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN PASAL 43 AYAT (1)

126 125 TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA: DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 2 TAHUN DAN PALING LAMA 6 TAHUN SERTA DENDA PALING SEDIKIT 2 KALI JUMLAH PAJAK DALAM FAKTUR PAJAK, BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK, BUKTI PEMOTONGAN PAJAK, DAN/ATAU BUKTI SETORAN PAJAK DAN PALING BANYAK 6 KALI JUMLAH PAJAK DALAM FAKTUR PAJAK, BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK, BUKTI PEMOTONGAN PAJAK, DAN/ATAU BUKTI SETORAN PAJAK PASAL 39A UU KUP  MENERBITKAN DAN/ATAU MENGGUNAKAN FAKTUR PAJAK, BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK, BUKTI PEMOTONGAN PAJAK, DAN/ATAU BUKTI SETORAN PAJAK YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI YANG SEBENARNYA; ATAU  MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TETAPI BELUM DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

127 126 TINDAK PIDANA KARENA PENGULANGAN APABILA SESEORANG MELAKUKAN LAGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT 1 TAHUN, TERHITUNG SEJAK SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN ANCAMAN PIDANA (PASAL 39 AYAT (1) ) SANKSI DILIPATKAN DUA PASAL 39 AYAT (2) UU KUP

128 127 TINDAK PIDANA KARENA PERCOBAAN SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 2 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 KALI JUMLAH RESTITUSI YANG DIMOHONKAN DAN/ATAU KOMPENSASI ATAU PENGKREDITAN YANG DILAKUKAN DAN PALING BANYAK 4 KALI JUMLAH RESTITUSI YANG DIMOHONKAN DAN/ATAU KOMPENSASI ATAU PENGKREDITAN YANG DILAKUKAN PASAL 39 AYAT (3) UU KUP  MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NPWP PAJAK ATAU PENGUKUHAN PKP, ATAU  MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP DALAM RANGKA MENGAJUKAN PERMOHONAN RESTITUSI ATAU MELAKUKAN KOMPENSASI PAJAK ATAU PENGKREDITAN PAJAK

129 128 DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SETELAH LAMPAU 10 TAHUN PASAL 40 UU KUP Sejak :  Saat terutangnya pajak;  Berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak ybs

130 129 DELIK ADUAN A L P A TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU YG DIKETAHUI / DIBERITAHUKAN KEPADANYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM RANGKA JABATAN ATAU PEKERJAANNYA ( SEPERTI TERSEBUT DLM PASAL 34 ) ( SEPERTI TERSEBUT DLM PASAL 34 ) SANKSI  DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN DAN  DENDA PALING BANYAK RP ,00 SANKSI  DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN DAN  DENDA PALING BANYAK RP ,00 PASAL 41 UU KUP SENGAJA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU YG DIKETAHUI / DIBERITAHUKAN KEPADANYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM RANGKA JABATAN ATAU PEKERJAANNYA ( SEPERTI TERSEBUT DLM PASAL 34 ) ( SEPERTI TERSEBUT DLM PASAL 34 )

131 130 Pihak ke 3 (Ps 35) yg dengan sengaja :  Tidak memberikan keterangan / bukti atau  Memberikan keterangan / bukti yang tidak benar (Pasal 41 A) Termasuk yang menyuruh / menganjurkan / membantu melakukan tindak pidana perpajakan Pasal 43 Ayat ( 2 ) Sanksi maksimal : n Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan n Denda paling banyak Rp ,00 SANKSI PIDANA TERHADAP PIHAK KETIGA Pihak ke 3 yang dengan sengaja :  Mempersulit  Menghalangi penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Sanksi maksimal : n Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan n Denda paling banyak Rp ,00 Pasal 41 B PASAL 41 A DAN 41B UU KUP Pasal 41 A

132 131 SANKSI PIDANA TERHADAP PIHAK KETIGA SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35A AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP ,00 SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENYALAHGUNAKAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA NEGARA DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP ,00 PASAL 41C UU KUP SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN PEJABAT DAN PIHAK LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35A AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 10 BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK RP ,00 SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI YANG DIMINTA OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35A AYAT (2) DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 10 BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK RP ,00

133 132 PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN WAJIB PAJAK Pasal 38, Pasal 39 Wakil, kuasa atau pegawai WP PIHAK KETIGAPEJABAT Pasal 41 Pasal 43 ayat (1)Pasal 43 ayat (2)  Yang menyuruh  Yang menganjurkan  Yang membantu melakukan

134 133 PPNS DJP PASAL 44 AYAT (1) UU KUP Diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai penyidik Mempunyai wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Dilaksanakan sesuai dengan KUHP

135 134 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK MENEMUKAN TERSANGKANYA UNTUK MENCARI DAN MENGUMPULKAN BUKTI MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN PASAL 1 ANGKA 31 UU KUP

136 135 Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yg dilakukan e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain f. Meminta bantuan tenaga ahli h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi g.Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang, benda, dokumen yg dibawa. j. Menghentikan penyidikan k.Melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yg bertanggungjawab

137 136 PELAKSANAAN PENYIDIKAN Pemberitahuan saat dimulainya penyidikan Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa Penuntut umum Penyampaian atas hasil penyidikan SESUAI KETENTUAN KUHP PASAL 44 AYAT (3) UU KUP PPNS

138 137 PENGHENTIAN PENYIDIKAN PPNSJAKSA AGUNG DENGAN SYARAT: SETELAH WP MELUNASI PAJAK YG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN DITAMBAH DENGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR EMPAT KALI JUMLAH PAJAK YG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR, ATAU YG TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN Pasal 44 B  TIDAK CUKUP BUKTI  BUKAN TINDAK PIDANA  DALUARSA  TERSANGKA MENINGGAL DUNIA Pasal 44 A ATAS PERMINTAAN MENTERI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA PALING LAMA DALAM JANGKA WAKTU 6 (BULAN SEJAK TANGGAL SURAT PERMINTAAN

139 138 HAK & KEWAJIBAN YANG BELUM SELESAI Pasal II UU KUP DIBERLAKUKAN KETENTUAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGIAMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN TERHADAP SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TAHUN PAJAK 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2007 YANG BELUM DISELESAIKAN


Download ppt "1 2 UU NO. 6 TH. 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. 28 TH. 2007 KECUALI DIATUR TERSENDIRI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google