Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERENCANAAN Debby Rahmi I (15408053) M.Ihsani Prawira (15408057)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERENCANAAN Debby Rahmi I (15408053) M.Ihsani Prawira (15408057)"— Transcript presentasi:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERENCANAAN Debby Rahmi I ( ) M.Ihsani Prawira ( )

2 Free Powerpoint Templates Page 2 Sumber Hukum Utama Perencanaan di Indonesia UUD 1945 pasal 33 ayat (3) UU No. 25/2004 SPPN UU No. 26/2007 Penataan Ruang UU No. 27/2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

3 Free Powerpoint Templates Page 3 RUANGPROGRAM DANASEKTORAL UU No. 26 / 2007 UU No. 25 / 2004UU No. 17/ 2003 Undang Undang sektoral UU No.32/ 2004 Sistem Pemerintahan Daerah UU No.33/ 2004 Hub Keuangan Pusat & Daerah Peraturan Pemerintah Suhirman, 2010

4 Free Powerpoint Templates Page 4 Perda/ Pergub/ Perkada RUANG RTRWP RDTR Renstra PROGRAMUANGSEKTORAL RPJPD RPJM RKPD APBD Pertamanan Perumahan Perdagangan Galian C Sebagai formulasi konkret dari komitmen pemda Suhirman, 2010

5 Free Powerpoint Templates Page 5 SISTEM PERENCANAAN di Indonesia Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Perencanaan Keruangan UU No.25 Tahun 2004UU No. 26 Tahun 2007

6 Free Powerpoint Templates Page 6 UU No.25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

7 Free Powerpoint Templates Page 7 Indonesia sebagai bangsa yg bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; Pembangunan yang berkeadilan dan demokratis, dilaksanakan bertahap dan berkesinambungan; menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran  perlu perencanaan pembangunan Nasional Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No.25 Thn 2004)

8 Free Powerpoint Templates Page 8 Adanya penguatan Otonomi Daerah. memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antardaerah. Sehingga sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan, maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan Pembangunan Nasional

9 Free Powerpoint Templates Page 9 DEFINISI Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

10 Free Powerpoint Templates Page 10 DEFINISI Sistem Pembangunan Nasional Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. -Bab 1 Pasal 1, Ayat 1,2,3 UU No.25 Tahun 2004

11 Free Powerpoint Templates Page Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkanpada akhir periode perencanaan. 13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 14.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkanpada akhir periode perencanaan. 13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 14.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

12 Free Powerpoint Templates Page 12 ASAS DAN TUJUAN (1) (1) Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. (2)Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. (1) Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. (2)Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. -Bab II Pasal 2, Ayat 1,2,3,4 UU No.25 Tahun 2004

13 Free Powerpoint Templates Page 13 ASAS DAN TUJUAN (2) (3) SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara :  Asas kepastian hukum  Asas tertib penyelenggaraan negara  Asas kepentingan umum  Asas keterbukaan  Asas proporsionalitas  Asas profesionalitas  Asas akuntabilitas (3) SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara :  Asas kepastian hukum  Asas tertib penyelenggaraan negara  Asas kepentingan umum  Asas keterbukaan  Asas proporsionalitas  Asas profesionalitas  Asas akuntabilitas -Bab II Pasal 2, Ayat 1,2,3,4 UU No.25 Tahun 2004

14 Free Powerpoint Templates Page 14 ASAS DAN TUJUAN (3) (4) SPPN bertujuan untuk : a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (4) SPPN bertujuan untuk : a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. -Bab II Pasal 2, Ayat 1,2,3,4 UU No.25 Tahun 2004

15 Free Powerpoint Templates Page 15 NASIONALDAERAH (RPJP Nasional) (RPJP Daerah) (RPJM Nasional) (RPJM Daerah) Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-KL) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja-KL) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) 20 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 5 Tahun 20 Tahun BAB III Pasal 3 UU No.24 Tahun 2005 RUANG LINGKUP

16 Free Powerpoint Templates Page 16 ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DiacuDiperhatikan Diserasikan Melalui Musrenbang RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL RAPBN RKA- KL APBN Rincian APBN Pedoman Dijabarkan Pedoman Diacu Pemerintah Pusat RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Dijabarkan Pedoman Diacu UU SPPN Pemerintah Daerah UU KN Bahan

17 Free Powerpoint Templates Page 17 ISI RPJP NASIONALDAERAH Penjabaran Tujuan Nasional kedalam:  Visi dan Penjabarannya;  Misi;  Arah Pembangunan Nasional Kewilayahan Sarana – Prasarana Bidang Kehidupan Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:  Visi dan Penjabarannya;  Misi;  Arah Pembangunan Daerah Kewilayahan Sarana Prasarana Urusan Wajib Urusan Pilihan

18

19 Free Powerpoint Templates Page 19 ISI RPJM RPJM NASIONAL Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional 1.Strategi Pemb. Nasional 2.Kebijakan Umum 3.Kerangka Ekonomi Makro 4.Program – program Kementerian, Lintas kementerian, Kewilayahan, dan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran 1.Strategi Pemb. Daerah 2.Kebijakan Umum 3.Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4.Program –program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan, Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran

20 Free Powerpoint Templates Page 20 ISI RENSTRA-KL & RENSTRA-SKPD Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah Isi: 1. Visi-Misi 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif Isi: 1. Visi-Misi 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif

21

22 Free Powerpoint Templates Page 22 NARASI  Visi dan Misi  Tujuan 1  Sasaran  Strategi Kebijakan Program - kegiatan kunci Indikator Kinerja  Lain-lain  Tujuan 2 – Sasaran …. dst  Penutup MATRIKS RENSTRA NARASI  Visi dan Misi  Tujuan 1  Sasaran  Strategi Kebijakan Program - kegiatan kunci Indikator Kinerja  Lain-lain  Tujuan 2 – Sasaran …. dst  Penutup MATRIKS RENSTRA CONTOH PENULISAN RENSTRA

23 Free Powerpoint Templates Page 23 ISI RKP/D RKP Penjabaran RPJM Nasional RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP 1.Prioritas Pembangunan Nasional 2.Rancangan Kerangka Ekonomi Makro 3.Arah Kebijakan Fiskal 4.Program – program Kementerian, Lintas kementerian, Kewilayahan, dan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran 1.Prioritas Pembangunan Daerah 2.Rancangan Kerangka Ekonomi MakroDaerah 3.Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4.Program –program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan, Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran Proses Penyusunan RKPD

24 Free Powerpoint Templates Page 24 ISI RENJA-KL & RENJA-SKPD Renja-KL Penjabaran Renstra KL Renja-SKPD Penjabaran Renstra RKPD Isi: 1.Kebijakan KL 2.Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Isi: 1.Kebijakan SKPD 2.Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat

25 PERENCANAAN – APA YANG BARU? Daftar Usulan - “Shopping List” Sebanyak-banyaknya Seindah-indahnya Tidak terbatas DULUSEKARANG Rencana Kerja - “Working Plan” Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) Kegiatan (Proses) Output / Outcome Sehingga Perencanaan Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003

26 TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Penyusunan Rencana Penetapan Rencana Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana BAB IV Pasal 8 UU No.25 Tahun 2004

27 Free Powerpoint Templates Page Penyusunan Rencana Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Setiap Instansi Pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja yang siap untuk ditetapkan Partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk penyelarasan rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Penyusunan rancangan akhir perencanaan pembangunan

28 Free Powerpoint Templates Page Penetapan Rencana Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam bentuk: –RPJP Nasional-UU –RPJP Daerah-Peraturan Daerah –RPJM & Tahunan Nasional-PP –RPJM & Tahunan Daerah-Perkada

29 Free Powerpoint Templates Page Pengendalian Pelaksanaan Rencana Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Dilakukan oleh pimpinan Kementrian/Lembaga/SKPD Dihimpun dan dianalisis oleh Menteri/Kepala Bappeda hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan -BAB V I Pasal 28 UU No.25 Tahun 2004

30 Free Powerpoint Templates Page Evaluasi Pelaksanaan Rencana Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan kinerja mencakup input, output, result, benefit, dan impact Kementrian/Lembaga/SKPD wajib melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya -BAB V I Pasal 28 UU No.25 Tahun 2004

31 PENANGGGUNGJAWAB DOKUMEN PERENCANAAN DOKUMENPENGANGGUNG JAWABPENGESAHAN RPJP Nasional Menteri (Pimpinan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS) UU RPJM Nasional Menteri PP RKP PP RPJP Daerah Kepala Bappeda Perda RPJM Daerah Kepala Bappeda Perkada RKPD Perkada Renstra-KL Pimpinan Kementrian/Lembaga Permen Renja-KL Renstra-SKPD Kepala SKPD Peraturan Kepala SKPD Renja-SKPD

32 Free Powerpoint Templates Page 32 KELEMBAGAAN Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional, dibantu Menteri, dan Pimpinan Kementrian/Lembaga sesuai tugas & Kewenangannya. Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya, dibantu Kepala Bappeda dan Pimpinan SKPD sesuai tugas dan kewenangannya Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota -BAB V III Pasal 32 UU No.25 Tahun 2004

33 JADWAL PENETAPAN PERENCANAAN DOKUMENWAKTUKETERANGAN RPJP Nasional Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum RPJP berjalan berakhir RPJM Nasional Paling lambat 3 bulan setelah presiden dilantik Musrenbang dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah presiden dilantik RKP Musrenbang dilaksanakan paling lambat bulan April RPJP Daerah Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum RPJP berjalan berakhir RPJM Daerah Paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik Musrenbang dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah kepala daerah dilantik RKPD Musrenbang dilaksanakan paling lambat bulan Maret Renstra-KL Disesuaikan dengan RPJM Nasional Renja-KL Renstra-SKPD Disesuaikan dengan RPJM Daerah Renja-SKPD

34 Free Powerpoint Templates Page 34 Siklus Penataan Ruang Perencanaan tata ruang Pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang

35 Free Powerpoint Templates Page PENEGASAN HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT H A K a.mengetahui rencana tata ruang; b.menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c.memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d.mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e.mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f.mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. a.partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b.partisipasi dalam pemanfaatan ruang: c.partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang Pasal 60 Pasal 61 Pasal 65 & 66 a.menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b.mematuhi larangan:  memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.  melanggar kekentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.  menghalangi akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasan-kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang- undangan sebagai milik umum: KEWAJIBAN PERAN Pasal 61 Pasal 65 & 66

36 Free Powerpoint Templates Page 36 Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan - Mediasi -Konsiliasi -Negosiasi Tidak dicapai mufakat/kesepakatan 13. PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN RUANG Pasal 67

37 Free Powerpoint Templates Page 37 Jenis peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-undang Penataan Ruang Jangka waktu penyelesaian/penyesuaian Peraturan Pemerintah Diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Peraturan Presiden Diselesaikan paling lambat 5 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Peraturan Menteri Diselesaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Disesuaikan paling lambat 1 tahun 6 bulan terhitung sejak UU diberlakukan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Disusun atau disesuaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Disusun atau disesuaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukan 14. PENGATURAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN ATURAN- ATURAN PELAKSANAAN SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI TERBITNYA UU PENATAAN RUANG INI 43

38 Free Powerpoint Templates Page 38  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PNS tertentu dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana bidang penataan ruang.  Wewenang PPNS dalam tindak pidana bidang penataan ruang: Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan. 15. PEMBENTUKAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 68

39 Free Powerpoint Templates Page 39 PERBANDINGAN UU PENATAAN RUANG UU No. 24/1992 dan UU No. 26/2007

40 Free Powerpoint Templates Page 40 Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007 UU No. 24 / 1992UU No. 26/ 2007 Perencanaan Ruang Wilayah Propinsi Hanya mengacu pada RTRWN Mengacu pada RTRWN, Pedoman bidang penataan ruang dan RPJP daerah Selain untuk merencanakan, juga sebagai pedoman Difokuskan sebagai pedoman, input untuk perencanaan lain Tidak ada arah acuan Diarahkan, ada rencana tata ruang rinci Jangka Waktu: 15 tahun Jangka Waktu:20 tahun Sumber: UU No. 24/ 1992 dan UU No.26/2007

41 Free Powerpoint Templates Page 41 Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007 (Cont’d) UU No. 24 / 1992UU No. 26/ 2007 Perencanaan Ruang Wilayah Kabupaten RTRW Kabupaten merupakan penjabaran RTRW propinsi dalam bentuk strategi pemanfaatan ruang Mengacu pada RTRWN dan RTRWP, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, RPJP daerah Jangka Waktu:10 tahun Jangka Waktu: 20 tahun Belum ada peraturan zonasi sehingga tidak terlalu mengikat dan hanya ditekankan pada perilaku etika. Peraturan zonasi Ketentuan perizinan Ketentuan insentif disinsentif Arahan sanksi  Lebih mengikat

42 Free Powerpoint Templates Page 42 Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007 (Cont’d) UU No. 24 / 1992UU No. 26/ 2007 Perencanaan Ruang Wilayah Kabupaten Sanksi berupa sanksi administrasi, perdata, pidana--> sanksi melihat di peraturan/ UU yg lain Sanksi lebih tegas. Bila melarang zoning regulation,bangunan harus langsung dibongkar. Sanksi diberikan kepada pelaku dan pemberi izin Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Kawasan perkotaan merupakan bagian dari kabupaten (belum dijelaskan bagian dari kabupaten mana) Kawasan perkotaan merupakan bagian dari kabupaten yang dilaksanakan pada kawasan fungsional berciri perkotaan

43 Free Powerpoint Templates Page 43 UU No. 24 / 1992UU No. 26/ 2007 Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Rencana tata ruang kawasan perdesaan dan rencana tata ruang kawasan perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang berada pada suatu kabupaten adalah sama dengan rencana rinci tata ruang kabupaten. Rencana Tata Ruang yg mencakup 2 atau lebih kabupaten sebagai alat koordinasi, pemanfaatan ruang dilakukan dengan sistem koordinasi lintas wilayah Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007 (Cont’d)

44 Free Powerpoint Templates Page 44 Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007 (Cont’d) UU No. 24 / 1992UU No. 26/ 2007 Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Belum ada ketentuan minimal persentase luas RTH Ada ketentuan minimal persentase luas RTH Belum ada penjelasan perencanaan strategis ada penjelasan perencanaan strategis

45 Free Powerpoint Templates Page 45 PERBANDINGAN RTRW DAN RDTR

46 Free Powerpoint Templates Page 46 RTRWRDTR Penjabarandari RTRW propinsidari RTRW kota PerubahanSetiap 10 tahunSetiap 5 tahun Skala Peta1: : :5000 FungsiMenetapkan lokasi kaw. yg dibagi lindung dan budidaya Menciptakan keserasian perkembangan kota Merumuskan kebijakan pokok dari pemanfaatan ruang Pedoman ntuk RDTR Kaw perkotaan Penyusunan program kegiatan berupa blok peruntukan guna lahan Menjaga keserasian perkembangan kota pedoman penyusunan rencana detail kaw perkotaan Lebih kepada pelaksanaan program pembangunan

47 Free Powerpoint Templates Page 47 UU NOMOR 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG

48 Free Powerpoint Templates Page 48 1.Strategi Umum dan Strategi Implementasi Penyelenggaraan Penataan RuangStrategi Umum Strategi Implementasi 2.Kejelasan Produk Rencana Tata Ruang (Bukan Hanya Administratif, tetapi dapat pula Fungsional)Kejelasan Produk Rencana Tata Ruang 3.Pembagian Kewenangan yang Lebih Jelas antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan RuangPembagian Kewenangan 4.Penekanan pada Hal-hal yang Bersifat Sangat Strategis Sesuai Perkembangan Lingkungan Strategis dan Kecenderungan yang AdaPenekanan pada Hal-hal yang Bersifat Sangat Strategis 5.Penataan Ruang Mencakup Ruang Darat, Ruang Laut, dan Ruang Udara, termasuk Ruang di dalam Bumi, sebagai Satu KesatuanRuang Darat, Ruang Laut, dan Ruang Udara, termasuk Ruang di dalam Bumi 6.Pengaturan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang Dinilai Rawan Bencana (Rawan Bencana Letusan Gunung Api, Gempa Bumi, Longsor, Gelombang Pasang dan Banjir, SUTET, dll.)Kawasan-Kawasan yang Dinilai Rawan Bencana 7.Mengatur Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dan MetropolitanKawasan Perkotaan dan Metropolitan ISI POKOK UU NO 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG

49 Free Powerpoint Templates Page 49 8.Mengatur Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dan AgropolitanPenataan Ruang Kawasan Perdesaan dan Agropolitan 9.Mengatur Penataan Ruang Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (termasuk pula Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan)Penataan Ruang Kawasan Perbatasan 10.Mengatur Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Pandang Ekonomi (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kerjasama Ekonomi Sub Regional, serta Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas)Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional 11.Penegasan Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat dalam Penataan RuangHak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat 12.Diperkenalkannya Perangkat Insentif dan DisinsentifInsentif dan Disinsentif 13.Pengaturan SanksiPengaturan Sanksi 14.Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penataan RuangPenyelesaian Sengketa 15.Pengaturan Jangka Waktu Penyelesaian Aturan-Aturan Pelaksanaan sebagai Tindak Lanjut dari Terbitnya UU Penataan Ruang IniJangka Waktu Penyelesaian Aturan-Aturan Pelaksanaan ISI POKOK UU NO 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG

50 Free Powerpoint Templates Page STRATEGI UMUM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PASAL 3 Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,nyaman,produktif,dan berkelanjutan STRATEGI UMUM: a)Menyelenggarakan penataan ruang wilayah nasional secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup b)Menerapkan prinsip-prinsip “komplementaritas” dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi.prinsip-prinsip “komplementaritas c)Memperjelas pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruangpembagian wewenang d)Memberikan perhatian besar kepada aspek lingkungan/ekosistem e)Menekankan struktur dan pola ruang dalam rencana tata ruang.struktur pola ruang PASAL 6 (2) PASAL 7 (3) PASAL 6 PASAL 17 PASAL 28-30

51 Free Powerpoint Templates Page STRATEGI UMUM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG STRATEGI IMPLEMENTASI : Strategi implementasi dilakukan antara lain, melalui : a)Penerapan peraturan zonasi secara konsisten yang merupakan kelengkapan dari rencana detail tata ruang.peraturan zonasi b)Penekanan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistemik melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. c)Penegakan hukum yang ketat dan konsisten untuk mewujudkan tertib tata ruang.

52 Free Powerpoint Templates Page KEJELASAN PRODUK RENCANA TATA RUANG (BUKAN HANYA ADMINISTRATIF TAPI JUGA FUNGSIONAL) Sistem Wilayah Sistem Internal Perkotaan SISTEM Kawasan Lindung Kawasan Budidaya FUNGSI UTAMA Wilayah Nasional Wilayah Provinsi Wilayah Kabupaten/Kota WILAYAH ADMINISTASI Kawasan Perkotaan Kawasan Pedesaan KEGIATAN KAWASAN Kawasan Strategis Nasional Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Strategis Kabupaten / Kota NILAI STRATEGIS KAWASAN PASAL 5 KLASIFIKASI PENATAAN RUANG

53 Free Powerpoint Templates Page KEJELASAN PRODUK RENCANA TATA RUANG (BUKAN HANYA ADMINISTRATIF TAPI JUGA FUNGSIONAL)

54 Free Powerpoint Templates Page PEMBAGIAN WEWENANG YANG JELAS ANTARA PEMERINTAH, PEMPROV, DAN PEMKAB/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG WEWENANG PEMERINTAH pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penataan ruang nasional, provinsi, & kabupaten/kota pelaksanaan penataan ruang nasional pelaksanaan penataan ruang kws strategis nasional kerja sama penataan ruang antar negara & fasilitasi antarprovinsi Pasal 8 & 9 WEWENANG PEMPROV pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penataan ruang provinsi & kabupaten/kota pelaksanaan penataan ruang provinsi pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitasi antarkabupaten/kota Pasal 10

55 Free Powerpoint Templates Page PEMBAGIAN WEWENANG YANG JELAS ANTARA PEMERINTAH, PEMPROV, DAN PEMKAB/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG WEWENANG PEMKAB/KOTA pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penataan ruang kab/kota pelaksanaan penataan ruang kab/kota pelaksanaan penataan ruang kws strategis kab/kota kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota Pasal 11

56 Free Powerpoint Templates Page PENEKANAN PADA HAL-HAL YANG BERSIFAT SANGAT STRATEGIS SESUAI PERKEMBANGAN YANG ADA Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota minimal 30%, dimana proporsi RTH Publik pada wilayah kota minimal 20%. (Pasal 28 – 30)Ruang Terbuka Hijau (RTH) Proporsi kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. (Pasal 17)Daerah Aliran Sungai (DAS) Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara lebih merata. (Pasal 8) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. (Pasal 35 – 40)

57 Free Powerpoint Templates Page PENATAAN RUANG MENCAKUP RUANG DARAT, RUANG LAUT, DAN RUANG UDARA, TERMASUK RUANG DI DALAM BUMI SEBAGAI SATU KESATUAN Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhlukh hidup lain melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. [PASAL 1] Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan [PASAL 6 AYAT 3] Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [PASAL 6 AYAT 4] RTRWN, RTRWP, dan RTRWK mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. [PASAL 15]

58 Free Powerpoint Templates Page PENGATURAN RUANG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA  Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi: …fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;… [Penjelasan Pasal 33 (3)]  Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: …kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;… [Pasal 6 Ayat 1]  Termasuk ke dalam kawasan lindung: …kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;… [Pasal 5 (2)]  Rencana tata ruang wilayah kota memuat:…rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah… [Pasal28]

59 Free Powerpoint Templates Page Mengatur Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dan Metropolitan Kawasan Perkotaaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya (satu juta) jiwa. PASAL 1 PASAL 41 Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada:  kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten  kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi

60 Free Powerpoint Templates Page Mengatur Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dan Metropolitan PASAL 42 : RTR kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten. PASAL 43 : RTR kawasan perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota pada 1 atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah PASAL 47 : Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah. LANJUTAN..

61 Free Powerpoint Templates Page MENGATUR RUANG KAWASAN PERDESAAN DAN AGROPOLITAN Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. PASAL 1 PASAL 48 : Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:  kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten  kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi

62 Free Powerpoint Templates Page MENGATUR RUANG KAWASAN PERDESAAN DAN AGROPOLITAN LANJUTAN... RTR kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten [PASAL49] RTR kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah [PASAL 50] [PASAL 54] Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah

63 Free Powerpoint Templates Page MENGATUR PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DARI SUDUT PANDANG PERTAHANAN KEAMANAN (TERMASUK PULAU-PULAU TERKECIL TERLUAR / TERDEPAN) Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. [PASAL 1] Aspek Hankam Aspek Pertumbuhan Ekonomi Aspek Fungsi dan DDL Aspek SDA Aspek Sosbud

64 Free Powerpoint Templates Page PENEGASAN HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT H A K a.mengetahui rencana tata ruang; b.menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c.memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d.mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e.mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f.mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. a.partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b.partisipasi dalam pemanfaatan ruang: c.partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang Pasal 60 Pasal 61 Pasal 65 & 66 a.menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b.mematuhi larangan:  memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.  melanggar kekentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.  menghalangi akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasan-kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang- undangan sebagai milik umum: KEWAJIBAN PERAN Pasal 61 Pasal 65 & 66

65 Free Powerpoint Templates Page INSENTIF DAN DISINSENTIF A. Perangkat Insentif : Merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Perangkat Insentif berupa : a.Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham; b.pembangunan serta pengadaan infrastruktur; c.Kemudahan prosedur perizinan; d.Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta atau pemerintah daerah. B. Perangkat Disinsentif : Merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Perangkat Disinsentif berupa : a.pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; b.Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. Pasal 38 ayat (2) Pasal 38 ayat (3)

66 Free Powerpoint Templates Page INSENTIF DAN DISINSENTIF Pemda 1 (mendapat manfaat dr penyelenggaraan penataan ruang ) Pemda 2 (dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang) Kompensasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Swasta/masyarakat Dispensasi, Dukungan Perwujudan RTR Pemerintah (mendapat manfaat dr penyelenggaraan penataan ruang ) Pemerintah Daerah (dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang) Subsidi Dukungan Perwujudan RTR Pasal 38 ayat (5) Diperkenalkannya perangkat insentif dan disinsentif diharapkan : 1)Mendorong agar perencanaan dan produk rencana tata ruang bisa berjalan sesuai situasi dan kondisi Indonesia. 2)Pemanfaatan ruang yang sudah terlanjur tidak sesuai dengan RTRW, dengan mekanisme insentif dan disinsentif dapat dikurangi tekanannya terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan

67 Free Powerpoint Templates Page PENGATURAN SANKSI peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif ADMINISTRASI (PSL 63) penjara; denda; Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya Pencabutan izin usaha Pencabutan status badan hukum PIDANA (PSL 69-74) Tuntutan ganti kerugian secara perdata bagi orang yang dirugikan akibat tindak pidana PERDATA (PSL 75)

68 Free Powerpoint Templates Page PENGATURAN SANKSI  Untuk tindak pidana yang dilakukan olah korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang ditentukan dalam ketentuan sanksi pidana pada Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.  Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum. [PASAL 74] Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. [PASAL 75] LANJUTAN..

69 Free Powerpoint Templates Page PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN RUANG (1)Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat (2)Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.

70 Free Powerpoint Templates Page 70 Jenis peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-undang Penataan Ruang Jangka waktu penyelesaian/penyesuaian Peraturan Pemerintah Diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Peraturan Presiden Diselesaikan paling lambat 5 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Peraturan Menteri Diselesaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Disesuaikan paling lambat 1 tahun 6 bulan terhitung sejak UU diberlakukan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Disusun atau disesuaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Disusun atau disesuaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukan 14. PENGATURAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN ATURAN- ATURAN PELAKSANAAN SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI TERBITNYA UU PENATAAN RUANG INI 43

71 Free Powerpoint Templates Page 71 KETERKAITAN ANTARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN TATA RUANG Penjelasan Skema: 1) RPJPN merupakan amanat yang disusun berdasarkan UU No. 25/2004, sedangkan RTRWN disusun berdasarkan amanat yang terdapat pada UU No. 26/ ) Rencana Pembangunan (Nasional dan Daerah) dan Rencana Tata Ruang harus dapat saling mengacu dan mengisi. Berdasarkan pasal 19 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, bahwa di dalam penyusunan RTRWN harus memperhatikan RPJPN, dan pada pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa RTRWN menjadi pedoman untuk penyusunan RPJPN. RTRWN merupakan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat “keruangan”. RPJPN dan RTRWN memiliki batas waktu selama 20 tahun. Untuk RTRWN dapat ditinjau kembali satu kali dalam 5 tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis seperti terjadi bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan UU, perubahan batas wilayah provinsi yang ditetapkan dengan UU (khusus RTRWP dan RTRWK), dan perubahan batas wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan UU (khusus RTRWK). 3) RPJMN merupakan turunan dari RPJPN yang memiliki batas waktu selama 5 tahun. Penjabaran RPJMN tertuang di dalam RKP yang dirumuskan setiap tahun dan disusun melalui Murenbangnas

72 Free Powerpoint Templates Page 72


Download ppt "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERENCANAAN Debby Rahmi I (15408053) M.Ihsani Prawira (15408057)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google