Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERENCANAAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERENCANAAN"— Transcript presentasi:

1 KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERENCANAAN
Debby Rahmi I ( ) M.Ihsani Prawira ( ) Free Powerpoint Templates

2 Sumber Hukum Utama Perencanaan di Indonesia
UUD 1945 pasal 33 ayat (3) UU No. 25/2004 SPPN UU No. 26/2007 Penataan Ruang UU No. 27/2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

3 Kebijakan Nasional Kebijakan Daerah UU No.32/ 2004 UU No.33/ 2004
RUANG PROGRAM DANA SEKTORAL UU No. 26 / 2007 Undang Undang sektoral UU No. 25 / 2004 UU No. 17/ 2003 Kebijakan Daerah UU No.32/ 2004 Sistem Pemerintahan Daerah UU No.33/ 2004 Hub Keuangan Pusat & Daerah Peraturan Pemerintah Suhirman, 2010

4 Perda/ Pergub/ Perkada
PRODUK Perda/ Pergub/ Perkada RUANG PROGRAM UANG SEKTORAL RTRWP RDTR Renstra RPJPD RPJM RKPD Pertamanan Perumahan Perdagangan Galian C APBD Sebagai formulasi konkret dari komitmen pemda Suhirman, 2010

5 SISTEM PERENCANAAN di Indonesia
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Perencanaan Keruangan UU No.25 Tahun 2004 UU No. 26 Tahun 2007

6 UU No.25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

7 LATAR BELAKANG Indonesia sebagai bangsa yg bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; Pembangunan yang berkeadilan dan demokratis, dilaksanakan bertahap dan berkesinambungan; menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran  perlu perencanaan pembangunan Nasional Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No.25 Thn 2004)

8 Adanya penguatan Otonomi Daerah
Adanya penguatan Otonomi Daerah. memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antardaerah. Sehingga sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan, maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan Pembangunan Nasional

9 DEFINISI Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

10 Sistem Pembangunan Nasional
DEFINISI Sistem Pembangunan Nasional Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. -Bab 1 Pasal 1 , Ayat 1,2,3 UU No.25 Tahun 2004

11 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkanpada akhir periode perencanaan.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

12 ASAS DAN TUJUAN (1) -Bab II Pasal 2, Ayat 1,2,3,4 UU No.25 Tahun 2004 (1) Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

13 ASAS DAN TUJUAN (2) -Bab II Pasal 2, Ayat 1,2,3,4 UU No.25 Tahun 2004 (3) SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara : Asas kepastian hukum Asas tertib penyelenggaraan negara Asas kepentingan umum Asas keterbukaan Asas proporsionalitas Asas profesionalitas Asas akuntabilitas

14 ASAS DAN TUJUAN (3) -Bab II Pasal 2, Ayat 1,2,3,4 UU No.25 Tahun 2004 (4) SPPN bertujuan untuk : a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

15 RUANG LINGKUP NASIONAL DAERAH (RPJP Nasional) (RPJP Daerah)
BAB III Pasal 3 UU No.24 Tahun 2005 NASIONAL DAERAH (RPJP Nasional) (RPJP Daerah) (RPJM Nasional) (RPJM Daerah) Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-KL) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja-KL) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) 20 Tahun 20 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Nasional  perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

16 ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Renstra KL Pedoman Renja - KL Pedoman RKA- KL Rincian APBN Pedoman Diacu Pemerintah Pusat Bahan Bahan RPJP Nasional Pedoman RPJM Nasional Dijabarkan RKP Pedoman RAPBN APBN Diserasikan Melalui Musrenbang Diacu Diperhatikan Dijabarkan RPJP Daerah Pedoman RPJM Daerah RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Bahan Bahan Pemerintah Daerah Pedoman Diacu Renstra SKPD Pedoman Renja - SKPD Pedoman RKA - SKPD Rincian APBD UU SPPN UU KN

17 ISI RPJP Penjabaran Tujuan Nasional kedalam:
DAERAH Penjabaran Tujuan Nasional kedalam: Visi dan Penjabarannya; Misi; Arah Pembangunan Nasional Kewilayahan Sarana – Prasarana Bidang Kehidupan Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: Arah Pembangunan Daerah Sarana Prasarana Urusan Wajib Urusan Pilihan

18

19 ISI RPJM RPJM NASIONAL RPJM DAERAH Kerangka Ekonomi Makro
Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Strategi Pemb. Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program – program Kementerian, Lintas kementerian, Kewilayahan, dan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Strategi Pemb. Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program –program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan,

20 ISI RENSTRA-KL & RENSTRA-SKPD
Berpedoman pada RPJM Nasional Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah Isi: Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Program-program Kegiatan Indikatif

21

22 CONTOH PENULISAN RENSTRA
NARASI Visi dan Misi Tujuan 1 Sasaran Strategi Kebijakan Program - kegiatan kunci Indikator Kinerja Lain-lain Tujuan 2 – Sasaran …. dst Penutup MATRIKS RENSTRA

23 ISI RKP/D RKP RKP Daerah Prioritas Pembangunan Nasional
Penjabaran RPJM Nasional RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program – program Kementerian, Lintas kementerian, Kewilayahan, dan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi MakroDaerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program –program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan, Proses Penyusunan RKPD

24 ISI RENJA-KL & RENJA-SKPD
Penjabaran Renstra KL Renja-SKPD Penjabaran Renstra RKPD Isi: Kebijakan KL Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Kebijakan SKPD

25 PERENCANAAN – APA YANG BARU?
DULU SEKARANG Daftar Usulan - “Shopping List” Sebanyak-banyaknya Seindah-indahnya Tidak terbatas Rencana Kerja - “Working Plan” Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) Kegiatan (Proses) Output / Outcome Sehingga Perencanaan Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003

26 TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Penyusunan Rencana Penetapan Rencana Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana BAB IV Pasal 8 UU No.25 Tahun 2004

27 1. Penyusunan Rencana Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Setiap Instansi Pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja yang siap untuk ditetapkan Partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk penyelarasan rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Penyusunan rancangan akhir perencanaan pembangunan Tahap ini untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan

28 2. Penetapan Rencana Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam bentuk: RPJP Nasional-UU RPJP Daerah-Peraturan Daerah RPJM & Tahunan Nasional-PP RPJM & Tahunan Daerah-Perkada

29 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Dilakukan oleh pimpinan Kementrian/Lembaga/SKPD Dihimpun dan dianalisis oleh Menteri/Kepala Bappeda hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan -BAB V I Pasal 28 UU No.25 Tahun 2004

30 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan kinerja mencakup input, output, result, benefit, dan impact Kementrian/Lembaga/SKPD wajib melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya -BAB V I Pasal 28 UU No.25 Tahun 2004

31 PENANGGGUNGJAWAB DOKUMEN PERENCANAAN
PENGANGGUNG JAWAB PENGESAHAN RPJP Nasional Menteri (Pimpinan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS) UU RPJM Nasional Menteri PP RKP RPJP Daerah Kepala Bappeda Perda RPJM Daerah Perkada RKPD Renstra-KL Pimpinan Kementrian/Lembaga Permen Renja-KL Renstra-SKPD Kepala SKPD Peraturan Kepala SKPD Renja-SKPD

32 KELEMBAGAAN Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional, dibantu Menteri, dan Pimpinan Kementrian/Lembaga sesuai tugas & Kewenangannya. Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya, dibantu Kepala Bappeda dan Pimpinan SKPD sesuai tugas dan kewenangannya Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota -BAB V III Pasal 32 UU No.25 Tahun 2004

33 JADWAL PENETAPAN PERENCANAAN
DOKUMEN WAKTU KETERANGAN RPJP Nasional Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum RPJP berjalan berakhir RPJM Nasional Paling lambat 3 bulan setelah presiden dilantik Musrenbang dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah presiden dilantik RKP Musrenbang dilaksanakan paling lambat bulan April RPJP Daerah RPJM Daerah Paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik Musrenbang dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah kepala daerah dilantik RKPD Musrenbang dilaksanakan paling lambat bulan Maret Renstra-KL Disesuaikan dengan RPJM Nasional Renja-KL Renstra-SKPD Disesuaikan dengan RPJM Daerah Renja-SKPD

34 Siklus Penataan Ruang Perencanaan tata ruang
Pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang

35 10. PENEGASAN HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 60 KEWAJIBAN Pasal 61 mengetahui rencana tata ruang; menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; mematuhi larangan: memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. melanggar kekentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang. menghalangi akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasan-kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum: Pasal 61 Pasal 65 & 66 partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; partisipasi dalam pemanfaatan ruang: partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang PERAN Pasal 65 & 66

36 13. PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN RUANG
Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Di Luar Pengadilan - Mediasi -Konsiliasi -Negosiasi Pasal 67 Tidak dicapai mufakat/kesepakatan

37 Jangka waktu penyelesaian/penyesuaian
14. PENGATURAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN ATURAN-ATURAN PELAKSANAAN SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI TERBITNYA UU PENATAAN RUANG INI Jenis peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-undang Penataan Ruang Jangka waktu penyelesaian/penyesuaian Peraturan Pemerintah Diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Peraturan Presiden Diselesaikan paling lambat 5 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Peraturan Menteri Diselesaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Disesuaikan paling lambat 1 tahun 6 bulan terhitung sejak UU diberlakukan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Disusun atau disesuaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Disusun atau disesuaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukan 43

38 15. PEMBENTUKAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 68 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PNS tertentu dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana bidang penataan ruang. Wewenang PPNS dalam tindak pidana bidang penataan ruang: Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan.

39 PERBANDINGAN UU PENATAAN RUANG
UU No. 24/1992 dan UU No. 26/2007

40 Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007
Perencanaan Ruang Wilayah Propinsi Hanya mengacu pada RTRWN Mengacu pada RTRWN, Pedoman bidang penataan ruang dan RPJP daerah Selain untuk merencanakan, juga sebagai pedoman Difokuskan sebagai pedoman, input untuk perencanaan lain Tidak ada arah acuan Diarahkan, ada rencana tata ruang rinci Jangka Waktu: 15 tahun Jangka Waktu:20 tahun Sumber: UU No. 24/ 1992 dan UU No.26/2007

41 Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007 (Cont’d)
Perencanaan Ruang Wilayah Kabupaten RTRW Kabupaten merupakan penjabaran RTRW propinsi dalam bentuk strategi pemanfaatan ruang Mengacu pada RTRWN dan RTRWP, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, RPJP daerah Jangka Waktu:10 tahun Jangka Waktu: 20 tahun Belum ada peraturan zonasi sehingga tidak terlalu mengikat dan hanya ditekankan pada perilaku etika. Peraturan zonasi Ketentuan perizinan Ketentuan insentif disinsentif Arahan sanksi Lebih mengikat

42 Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007 (Cont’d)
Perencanaan Ruang Wilayah Kabupaten Sanksi berupa sanksi administrasi, perdata, pidana--> sanksi melihat di peraturan/ UU yg lain Sanksi lebih tegas. Bila melarang zoning regulation,bangunan harus langsung dibongkar. Sanksi diberikan kepada pelaku dan pemberi izin Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Kawasan perkotaan merupakan bagian dari kabupaten (belum dijelaskan bagian dari kabupaten mana) Kawasan perkotaan merupakan bagian dari kabupaten yang dilaksanakan pada kawasan fungsional berciri perkotaan

43 Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007 (Cont’d)
Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Rencana tata ruang kawasan perdesaan dan rencana tata ruang kawasan perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang berada pada suatu kabupaten adalah sama dengan rencana rinci tata ruang kabupaten. Rencana Tata Ruang yg mencakup 2 atau lebih kabupaten sebagai alat koordinasi, pemanfaatan ruang dilakukan dengan sistem koordinasi lintas wilayah

44 Perbedaan UU No. 24 / 1992 dan UU No. 26/ 2007 (Cont’d)
Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Belum ada ketentuan minimal persentase luas RTH Ada ketentuan minimal persentase luas RTH Belum ada penjelasan perencanaan strategis ada penjelasan perencanaan strategis

45 PERBANDINGAN RTRW DAN RDTR

46 RTRW RDTR Penjabaran dari RTRW propinsi dari RTRW kota Perubahan Setiap 10 tahun Setiap 5 tahun Skala Peta 1: :20.000 1:5000 Fungsi Menetapkan lokasi kaw. yg dibagi lindung dan budidaya Menciptakan keserasian perkembangan kota Merumuskan kebijakan pokok dari pemanfaatan ruang Pedoman ntuk RDTR Kaw perkotaan Penyusunan program kegiatan berupa blok peruntukan guna lahan Menjaga keserasian perkembangan kota pedoman penyusunan rencana detail kaw perkotaan Lebih kepada pelaksanaan program pembangunan

47 UU NOMOR 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG

48 ISI POKOK UU NO 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG
1. Strategi Umum dan Strategi Implementasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Kejelasan Produk Rencana Tata Ruang (Bukan Hanya Administratif, tetapi dapat pula Fungsional) Pembagian Kewenangan yang Lebih Jelas antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Penekanan pada Hal-hal yang Bersifat Sangat Strategis Sesuai Perkembangan Lingkungan Strategis dan Kecenderungan yang Ada Penataan Ruang Mencakup Ruang Darat, Ruang Laut, dan Ruang Udara, termasuk Ruang di dalam Bumi, sebagai Satu Kesatuan Pengaturan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang Dinilai Rawan Bencana (Rawan Bencana Letusan Gunung Api, Gempa Bumi, Longsor, Gelombang Pasang dan Banjir, SUTET, dll.) Mengatur Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dan Metropolitan HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

49 ISI POKOK UU NO 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG
Mengatur Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dan Agropolitan Mengatur Penataan Ruang Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (termasuk pula Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan) Mengatur Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Pandang Ekonomi (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kerjasama Ekonomi Sub Regional, serta Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas) Penegasan Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Diperkenalkannya Perangkat Insentif dan Disinsentif Pengaturan Sanksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Pengaturan Jangka Waktu Penyelesaian Aturan-Aturan Pelaksanaan sebagai Tindak Lanjut dari Terbitnya UU Penataan Ruang Ini HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

50 1. STRATEGI UMUM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PASAL 3 Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan STRATEGI UMUM: Menyelenggarakan penataan ruang wilayah nasional secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup Menerapkan prinsip-prinsip “komplementaritas” dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi. Memperjelas pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang Memberikan perhatian besar kepada aspek lingkungan/ekosistem Menekankan struktur dan pola ruang dalam rencana tata ruang. PASAL 6 (2) PASAL 7 (3) PASAL 6 PASAL 17 PASAL 28-30 HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

51 1. STRATEGI UMUM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Strategi implementasi dilakukan antara lain, melalui : Penerapan peraturan zonasi secara konsisten yang merupakan kelengkapan dari rencana detail tata ruang. Penekanan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistemik melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. Penegakan hukum yang ketat dan konsisten untuk mewujudkan tertib tata ruang. HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

52 2. KEJELASAN PRODUK RENCANA TATA RUANG (BUKAN HANYA ADMINISTRATIF TAPI JUGA FUNGSIONAL)
PASAL 5 KLASIFIKASI PENATAAN RUANG SISTEM Sistem Wilayah Sistem Internal Perkotaan FUNGSI UTAMA Kawasan Lindung Kawasan Budidaya WILAYAH ADMINISTASI Wilayah Nasional Wilayah Provinsi Wilayah Kabupaten/Kota KEGIATAN KAWASAN Kawasan Perkotaan Kawasan Pedesaan NILAI STRATEGIS KAWASAN Kawasan Strategis Nasional Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Strategis Kabupaten / Kota HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

53 RDTR RTRWN RTRW-KAB RTRWP RTR KOTA
2. KEJELASAN PRODUK RENCANA TATA RUANG (BUKAN HANYA ADMINISTRATIF TAPI JUGA FUNGSIONAL) RTRWN RTRWP RTRW-KAB RTR KOTA RDTR HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

54 3. PEMBAGIAN WEWENANG YANG JELAS ANTARA PEMERINTAH , PEMPROV, DAN PEMKAB/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG WEWENANG PEMERINTAH pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penataan ruang nasional, provinsi, & kabupaten/kota pelaksanaan penataan ruang nasional pelaksanaan penataan ruang kws strategis nasional kerja sama penataan ruang antar negara & fasilitasi antarprovinsi Pasal 8 & 9 WEWENANG PEMPROV pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penataan ruang provinsi & kabupaten/kota pelaksanaan penataan ruang provinsi pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitasi antarkabupaten/kota Pasal 10 HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

55 3. PEMBAGIAN WEWENANG YANG JELAS ANTARA PEMERINTAH , PEMPROV, DAN PEMKAB/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG WEWENANG PEMKAB/KOTA pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penataan ruang kab/kota pelaksanaan penataan ruang kab/kota pelaksanaan penataan ruang kws strategis kab/kota kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota Pasal 11 HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

56 4. PENEKANAN PADA HAL-HAL YANG BERSIFAT SANGAT STRATEGIS SESUAI PERKEMBANGAN YANG ADA
Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota minimal 30%, dimana proporsi RTH Publik pada wilayah kota minimal 20%. (Pasal 28 – 30) Proporsi kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. (Pasal 17) Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara lebih merata. (Pasal 8) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. (Pasal 35 – 40) HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

57 5. PENATAAN RUANG MENCAKUP RUANG DARAT, RUANG LAUT, DAN RUANG UDARA, TERMASUK RUANG DI DALAM BUMI SEBAGAI SATU KESATUAN Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara , termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhlukh hidup lain melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. [PASAL 1] Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara , termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan [PASAL 6 AYAT 3] Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara , termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [PASAL 6 AYAT 4] RTRWN, RTRWP, dan RTRWK mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara , termasuk ruang di dalam bumi. [PASAL 15] HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

58 6. PENGATURAN RUANG PADA KAWASAN
RAWAN BENCANA Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: …kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;… [Pasal 6 Ayat 1] Termasuk ke dalam kawasan lindung: …kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;… [Pasal 5 (2)] Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi: …fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;… [Penjelasan Pasal 33 (3)] Rencana tata ruang wilayah kota memuat:…rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah… [Pasal28] HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

59 7. Mengatur Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
dan Metropolitan Kawasan Perkotaan VS Kawasan Metropolitan Kawasan Perkotaaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya (satu juta) jiwa. PASAL 1 PASAL 41 Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada: kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

60 7. Mengatur Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dan Metropolitan
LANJUTAN.. PASAL 42 : RTR kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten. PASAL 43 : RTR kawasan perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota pada 1 atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah PASAL 47 : Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah. HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

61 8. MENGATUR RUANG KAWASAN PERDESAAN
DAN AGROPOLITAN Kawasan Perdesaan VS Agropolitan Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. PASAL 1 PASAL 48 : Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada: kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

62 8. MENGATUR RUANG KAWASAN PERDESAAN DAN AGROPOLITAN
LANJUTAN ... RTR kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten [PASAL49] RTR kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah [PASAL 50] [PASAL 54] Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

63 9. MENGATUR PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN
SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DARI SUDUT PANDANG PERTAHANAN KEAMANAN (TERMASUK PULAU-PULAU TERKECIL TERLUAR / TERDEPAN) Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. [PASAL 1] Aspek Hankam Aspek Pertumbuhan Ekonomi Aspek Fungsi dan DDL Aspek SDA Aspek Sosbud HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

64 10. PENEGASAN HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 60 KEWAJIBAN Pasal 61 mengetahui rencana tata ruang; menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; mematuhi larangan: memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. melanggar kekentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang. menghalangi akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasan-kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum: Pasal 61 Pasal 65 & 66 partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; partisipasi dalam pemanfaatan ruang: partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang PERAN Pasal 65 & 66

65 11. INSENTIF DAN DISINSENTIF
A. Perangkat Insentif : Merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Perangkat Insentif berupa : Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham; pembangunan serta pengadaan infrastruktur; Kemudahan prosedur perizinan; Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta atau pemerintah daerah. Pasal 38 ayat (2) B. Perangkat Disinsentif : Merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Perangkat Disinsentif berupa : pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. Pasal 38 ayat (3) HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

66 11. INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pemda 1 (mendapat manfaat dr penyelenggaraan penataan ruang ) Pemda 2 (dirugikan akibat penataan ruang) Kompensasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Swasta/masyarakat Dispensasi, Dukungan Perwujudan RTR Pemerintah Subsidi Dukungan Perwujudan RTR Dukungan Perwujudan RTR Pasal 38 ayat (5) Diperkenalkannya perangkat insentif dan disinsentif diharapkan : Mendorong agar perencanaan dan produk rencana tata ruang bisa berjalan sesuai situasi dan kondisi Indonesia. Pemanfaatan ruang yang sudah terlanjur tidak sesuai dengan RTRW, dengan mekanisme insentif dan disinsentif dapat dikurangi tekanannya terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

67 12. PENGATURAN SANKSI ADMINISTRASI (PSL 63) peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif PIDANA (PSL 69-74) penjara; denda; Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya Pencabutan izin usaha Pencabutan status badan hukum PERDATA (PSL 75) Tuntutan ganti kerugian secara perdata bagi orang yang dirugikan akibat tindak pidana HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

68 12. PENGATURAN SANKSI LANJUTAN..
Untuk tindak pidana yang dilakukan olah korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang ditentukan dalam ketentuan sanksi pidana pada Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum. [PASAL 74] Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. [PASAL 75] HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

69 13. PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN RUANG
Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan. HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

70 Jangka waktu penyelesaian/penyesuaian
14. PENGATURAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN ATURAN-ATURAN PELAKSANAAN SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI TERBITNYA UU PENATAAN RUANG INI Jenis peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-undang Penataan Ruang Jangka waktu penyelesaian/penyesuaian Peraturan Pemerintah Diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Peraturan Presiden Diselesaikan paling lambat 5 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Peraturan Menteri Diselesaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Disesuaikan paling lambat 1 tahun 6 bulan terhitung sejak UU diberlakukan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Disusun atau disesuaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Disusun atau disesuaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukan 43

71 KETERKAITAN ANTARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN TATA RUANG
Penjelasan Skema: 1) RPJPN merupakan amanat yang disusun berdasarkan UU No. 25/2004, sedangkan RTRWN disusun berdasarkan amanat yang terdapat pada UU No. 26/2007. 2) Rencana Pembangunan (Nasional dan Daerah) dan Rencana Tata Ruang harus dapat saling mengacu dan mengisi. Berdasarkan pasal 19 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, bahwa di dalam penyusunan RTRWN harus memperhatikan RPJPN, dan pada pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa RTRWN menjadi pedoman untuk penyusunan RPJPN. RTRWN merupakan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat “keruangan”. RPJPN dan RTRWN memiliki batas waktu selama 20 tahun. Untuk RTRWN dapat ditinjau kembali satu kali dalam 5 tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis seperti terjadi bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan UU, perubahan batas wilayah provinsi yang ditetapkan dengan UU (khusus RTRWP dan RTRWK), dan perubahan batas wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan UU (khusus RTRWK). 3) RPJMN merupakan turunan dari RPJPN yang memiliki batas waktu selama 5 tahun. Penjabaran RPJMN tertuang di dalam RKP yang dirumuskan setiap tahun dan disusun melalui Murenbangnas HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /

72 SEKIAN DAN TERIMAKASIH 15408053 / 15408057
HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 / HUKUM DAN PERENCANAAN / PL3101 /


Download ppt "KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERENCANAAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google