Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Skema Bantuan Sosial untuk Masyarakat Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Ph.D (Cand.) Hukum dan Kesejahteraan Sosial Desember 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Skema Bantuan Sosial untuk Masyarakat Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Ph.D (Cand.) Hukum dan Kesejahteraan Sosial Desember 2013."— Transcript presentasi:

1 Skema Bantuan Sosial untuk Masyarakat Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Ph.D (Cand.) Hukum dan Kesejahteraan Sosial Desember 2013

2 Kasus Walang (Tajuk Sindo, 29/11/2013) MASYARAKAT DKI Jakarta dijamin terperangah setelah membaca berita penangkapan seorang pengemis bernama Walang bin Kilon, 54. Betapa tidak, saat dicokok petugas Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan (26/11), Walang yang tengah beraksi bersama rekannya, Sa’aran, di gerobaknya ditemukan uang sebesar Rp25 juta! Hebatnya lagi, duit yang besarnya lebih dari 10 kali UMR DKI Jakarta tersebut hanya dikumpulkan dalam waktu 15 hari! Berita penangkapan pengemis dengan segepok uang seolah kembali menggugah kesadaran masyarakat bahwa mereka tertipu habis-habisan oleh penampilan dan aksi Walang dkk. Padahal sejatinya, mereka bukanlah orang yang pantas dibelaskasihani, karena mereka adalah “pemburu harta”.

3 Kasus Walang (2) Lihat saja apa yang akan dilakukan Walang dengan uang yang diperolehnya, untuk nyicil naik haji dan membeli Honda Jazz! Jika masyarakat baru tersadar akan wajah sesungguhnya Walang dkk, berarti kesadaran itu sudah sangat terlambat karena sejatinya informasi bahwa pengemis yang bergentayangan di sudut-sudut kota––baik yang berkeliling dari rumah ke rumah, membawa balita di pinggir jalan, atau berjalan sembari membawa gerobak–– tidak lebih sebagai kamuflase untuk mengelabui masyarakat.

4 Kasus Walang (3) Malah, ada fakta sebagian di antara mereka adalah bagian mafia yang diorganisasi secara rapi. Informasi bahwa mereka menjadi pengemis dan gelandang bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, tapi untuk mengejar kekayaan sebenarnya sudah banyak beredar. Bahkan sempat ada yang menghitung, jika setiap lampu merah menyala setiap pengemis bisa mendapat seribu rupiah. Maka dalam sehari, setiap pengemis bisa mendulang sekian ratus ribu rupiah. Berdasarkan temuan Suku Dinas Sosial Jakarta, setiap pengemis diwilayah ini tidak kurang mampu mengumpulkan uang Rp per hari. Fakta- fakta tersebut sebenarnya sudah sangat dipahami Pemprov DKI. Untuk mempersempit ruang gerak pengemis, gelandang, dan profesi sejenis, Pemprov DKI sudah mengeluarkan Perda No 8/2007 tentang Ketertiban Umum. Pasal 40 huruf c perda secara tegas melarang siapa pun memberikan sejumlah uang atau barang kepada mereka, dan bagi yang melanggar diancam pidana kurungan antara 10 hingga 60 hari atau denda antara Rp hingga Rp20 juta.

5 UU Penanganan Fakir Miskin No. 13 tahun 2011 Apa Hak-Hak Fakir Miskin? Apa Bentuk-Bentuk Penanganan Fakir Miskin?

6 SIAPA FAKIR MISKIN? SIAPA PMKS? Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik Jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar

7 Perlindungan Sosial dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 14 (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan/atau c. bantuan hukum

8 Perlindungan Sosial (Edi Suharto, 2006) Social protection is an important element in social policy strategies for eradicating poverty and reducing multidimensional deprivation. In a broader sense, social protection could be described as all public and private initiatives that provide income or consumption transfers to the poor, protect the vulnerable against livelihood risks, and enhance the social status and rights of marginalized groups within any given country.

9 Perlindungan Sosial (Edi Suharto, 2006) Social protection refers to processes, policies and interventions, and entities like the government, private sector and civil society who respond to the economic, political, and security risks faced by a region’s population, particularly those categorized as the poor and vulnerable. As an approach, social protection consists of all interventions from the public and private sectors, together with community-based organizations to support individuals, households and communities in preventing, managing and overcoming risks and vulnerabilities

10 Perlindungan Sosial (Edi Suharto, 2006) As a set of social policies, social protection refers to what governments can pursue in order to provide protection to its citizens, especially those categorised as “active poor”. Such intervention would enable the “active poor” to participate more productively in economic activities as well as those categorized as less active poor with considerable benefits to society as a whole (Shepherd et al, 2004). Such public policies serve as an articulation of states’ obligations to fulfil basic rights for all individuals. Social protection policies are always part of a broader set of policies on macroeconomic development, employment programmes, and education and health policies established to reduce risks and deprivation and to encourage growth with equity and sustainability

11 Bantuan Sosial (Edi Suharto, 2006) Social assistance schemes are designed to enhance social welfare by reducing poverty directly. Social assistance involves the provision of welfare and social services to highly vulnerable groups, cash or in-kind transfers such as food-stamps and family allowances and temporary subsidies such as life-line tariffs, housing subsidies, or support of lower prices of staple food in times of crisis (ADB, 2005).

12 Bantuan Sosial (2) The vulnerable groups as the main beneficiaries of social assistance policies include the mentally and physically disabled, ethnic minorities and people who live in very remote areas without infrastructures, substance abusers, orphans, single-parent households, refugees, victims of natural disaster or war conflicts, widows, the elderly, disabled and unemployed ineligible for social insurance.

13 Bantuan Sosial (3) Bantuan Sosial (3) The effective design of efficient social assistance programme is primarily related to knowing the answers to a set of key questions concerning eligibility (such as maximum age, and nationality conditions), entitlement (such as the level of acceptable resources below which a person should not be allowed to fall, means testing, and targeting of assistance), and administration (such as control of fraud, systems for reviewing claims, etc.).

14

15 Bentuk Bansos?

16 Problem (4) Problem related to the coverage and availability COVERAGE & AVAILABILITY MONEY EXECUTING AGENCIES LARGE NUMBER OF BENEFICIARIES GEOGRAPHICAL BARRIERS HUMAN RESOURCES

17 Means of Test & Eligibility SOCIAL SECURITY SOCIAL INSURANCE EMPLOYEE PARTICIPATION/ PREMIUM SOCIAL ASSISTANCE COVERED BY THE STATE FOR PEOPLE IN NEED MEANS OF TEST/ ELIGIBILITY

18 Beberapa Scheme Beberapa Scheme 1. Community Health Care Security; (JPKM = Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat). This program was JPKM ( ) was a continuation of preceding social program that were established to overcome the multidimensional crisis endured by all people. It started with the development of the social safety net. Program in health sector (JPS-BK) in , then Energy Subsidy Reduction Impact Program (PDPSE) in 2001, and Fuel Subsidy Reduction Compensation Program (PKPS-BBM) in

19 2. Health Insurance for the Poor; (ASKESKIN= Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin); Askeskin or health insurance for the community’s poor is special JPKM for poor family (JPKMM or JPK-Gakin). At the end of 2004 the government through the Minister of Health with Decree (SK) no.1241/MENKES/SK/XI/2004 dated 12 November 2004, charged PT Askes in managing health care program for community’s poor based on social insurance. It is this insurance that is called Askeskin.

20 3. Social Welfare Insurance; (Askesos = Asuransi Kesejahteraan Sosial) Askesos which is organized by the Department of Social Affairs (Depsos) is a system of social protection for self-employed and informal sector worker in the form of family income replacement security if there is declining or loss of income due to illness, accident, or death. Therefore the Askesos is hoped to maintain income stability at the same time preventing the advent of poverty. The legal ground for Askesos is Minister of Social Affairs Decree No. 51 year 2003 on Social Security Program for Vulnerable and Poor People through Social Welfare Insurance and Permanent Social Welfare Assistance scheme (DEPSOS, 2008 ).

21 Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Agar memperoleh bantuan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan Hak RTSM : Mendapatkan bantuan uang tunai Tanggung jawab RTSM : Memeriksakan anggota keluarganya (Ibu Hamil dan Balita) ke fasilitas kesehatan (Puskesmas, dll). Menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan

22

23 PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan —Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM)— merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

24 Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya

25 PNPM Mandiri Perkotaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. [Dikutip dari : Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005]

26 pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman. Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam ‘melembagakan' dan ‘membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kepada kelembagaan masyarakat tersebut yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi P2KP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun dana waqaf bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana serta sarana dasar perumahan dan permukiman.

27 Social Assistance Indonesian social assistance involves two programs namely income support and social service. The current program does not involve family benefits, the third type of social assistance. In 2005, the new elected government extensively widened the scope of social assistance through ‘Oil Subsidy Reduction Program’ (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak-PKPS BBM). Many local governments jointly subsidize social assistance programs in addition to the national social assistance program for local residents. Most of them extend the coverage of healthcare for the poor program (Askeskin/Jamkesmas) and school program to the near poor. In some provinces or districts, the local governments extend healthcare program to the entire local residents including the non-poor household.

28 The following programs of income supports in Indonesia: 1.Social Welfare Program (Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen), the oldest program among social assistance programs in Indonesia, provides income support to neglected elderly, neglected children and poor disabled persons. A temporaryscheme is targeted at the victim of natural disasters/social disasters and troubled migrant workers. The schemeis implemented by the Ministry of Social Affairs and Local Governments. 2.Cash Transfer (Bantuan Langsung Tunai) has been introduced in The unconditional cash transfer (bantuan langsung tunai tidak bersyarat) was implemented from October 2005 to December 2006 providing 19.2 million poor with income support. The unconditional cash transfer has been replaced by conditional cash transfer (bantuan langsung tunai bersyarat) since January In contrast to unconditional cash transfer, the conditional cash transfer provides income support to very poor family conditionally upon investment in human capital – school attendance, healthcare, nutrition). The target groups of conditional cash transfer program are very poor households with children between 0 and 15 years and/or a pregnant mother at the time of registration. Each family will receive funds for up to six years. During three years of implementation, in 2010 the conditional cash transfer namely Program Keluarga Harapan, was implemented in 20 provinces, 86 districts and 739 sub districts for very poor households. The program is targeted to reach 2.4 million poor households in 2014.

29 The following programs of social services in Indonesia: 1.Healthcare for the Poor (Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin / Askeskin - Jaminan Kesehatan Masyarakat / Jamkesmas) has been implemented since January 2005 for 74,6 million the poor and the near poor to cover free-of-charge primary healthcare services including maternity at public health center (PUSKESMAS) and inpatient treatment in third-class hospital wards. The Ministry of Health assigned PT ASKES to run this scheme until The Ministry of Health has been taking over the implementation since 2008 to directly distribute the funds to Puskesmas and hospitals. 2.A maternity Benefit for the Uninsured Persons (Jaminan Persalinan) hasbeen implemented since 2011 for pregnant women who are not covered by any maternity scheme. 3.School Aid Programs provide operational aid to primary and secondary schools (Bantuan Operasional Sekolah- BOS) and scholarships for senior secondary school students (Bantuan Khusus Murid-BKM). The programs have been implemented since Social Welfare Insurance Program (Asuransi Kesejahteran Sosial - ASKESOS) has been implemented since 2003 by the Ministry of Social Affairs for the poor and near poor working in informal sector of economy. The Program covers limited healthcare benefits and death benefits for maximum 3 years of membership.


Download ppt "Skema Bantuan Sosial untuk Masyarakat Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Ph.D (Cand.) Hukum dan Kesejahteraan Sosial Desember 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google