Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Tantangan dan Peluang Intervensi Rencana Proyek ADB di Jawa Yogyakarta, 11-12 Maret 2009 Titi Soentoro Network Advocacy Coordinator NGO Forum on ADB

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Tantangan dan Peluang Intervensi Rencana Proyek ADB di Jawa Yogyakarta, 11-12 Maret 2009 Titi Soentoro Network Advocacy Coordinator NGO Forum on ADB"— Transcript presentasi:

1 Tantangan dan Peluang Intervensi Rencana Proyek ADB di Jawa Yogyakarta, Maret 2009 Titi Soentoro Network Advocacy Coordinator NGO Forum on ADB

2 Jaringan lebih dari 250 Organisasi Masyarakat Sipil Asia dan didukung organisasi di Eropa, Amerika, Kanada, Jepang dan Australia Sekretariat: Manila, Filipina Kerja: – Monitor, intervensi dan kampanye menghadapi produk aturan dan proyek dukungan ADB – Memfasilitasi organisasi nasional dan lokal serta internasional dalam kampanye dan advokasi terhadap ADB

3 Bank Pembangunan Asia Asian Development Bank/ADB Bank pembangunan multilateral dengan negara sebagai pemilik saham, termasuk Indonesia Presiden: selalu orang Jepang Kantor pusat: Manila, Filipina Indonesian Resident Mission – Jakarta (dan Medan khusus untuk ETESP/proyek tsunami) Menyediakan utang, investasi, jaminan atas investasi/utang dan bantuan teknis ke negara berkembang anggotanya Utang Indonesia ke ADB : USD 276,16 milyar (Rp 276,16 trilyun)

4 10 pemegang saham tertinggi per 2007 Jepang 15,7% USA 15,7% Cina 6.42% India 6,31% Australia 5,77% Indonesia 5,43% (sejak 1966) Kanada 5,21% Korea Selatan 5,0% Jerman 4,31% Malaysia 2,71%

5 10 peminjam tertinggi (per Desember 2006) 1.Indonesia 17% (USD 21,5 milyar) 2.Cina 14% (USD 17,9 milyar) 3.Pakistan 13,4% (USD 16,5 milyar) 4.India 13,3% (USD 16,4 milyar) 5.Filipina 7% (USD 9,2 milyar) 6.Bangladesh 6% (USD 8,2 milyar) 7.Korea 5% (USD 6,3 milyar) 8.Thailand 4% (US$ 5,3 milyar) 9.Vietnam 3% (USD 4 milyar) 10.Srilangka 2% (USD 3,7 milyar)

6 Pengalaman dengan ADB

7 Mengumpulkan, mencuci dan menjual sereh – seorang perempuan dari komunitas yang digusur oleh Highway One Project di Cambodia. Banyak yang kini terlibat utang. Photo by Mekong Watch, 2007 Beban kerja untuk mencari air dan masalah kesehatan perempuan meningkat akibat proyek air di Kyrgistan yang dibiayai ADB. Photo by Maya 2007

8 Photo by Zakir Kibria Banjir di wilayah Khulna-Jessore Drainage Rehabilitation Project di Bangladesh.yang dibiayai ADB. Photo by Hemantha Withanage Masyarakat digusur paksa oleh Southern Transport Development Project di Srilanka yang dibiayai ADB.

9 Indonesia Laporan OED (Operations Evaluation Department) – tahun 2000 Menyorot dampak dana ADB untuk Indonesia sebagai peminjam ADB terbesar, yaitu 268 pinjaman dengan nilai total USD 18,3 milyar sampai tahun Paling sedikit 70% proyek ADB di Indonesia, tidak menghasilkan keuntungan ekonomi atau sosial jangka panjang, dan malah membawa bencana kepada Indonesia yang memang sudah sangat terbebani utang  US$ 11,8 milyar diboroskan untuk proyek yang tidak membawa manfaat, justru membawa masalah sosial dan ekonomi, dan kita semua harus membayar kembali utang tersebut.

10 Agro-industri – US$ 2,9 milyar untuk 71 proyek 70% proyek yang diaudit, dianggap “tidak sukses secara umum” Masalah: penggusuran massal masyarakat lokal, pemiskinan dan menyebabkan kekurangan makanan, penghancuran sistem irigasi tradisional yang termasuk paling canggih di dunia, penghamburan dana utang, kerusakan lingkungan, tidak adanya analisis biaya-keuntungan, tidak ada monitoring dan evaluasi keuntungan, dan tidak ada perhatian terhadap prosedur operasi dan perawatan yang dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan proyek. Salah satu sebab utama kegagalan proyek: kesalahan dalam rancangan, implementasi dan keberlanjutan proyek, tidak ada konsultasi yang berarti dengan masyarakat lokal.

11 Perkebunan sawit: US$ 2,4 juta untuk ‘Sawit Sebarang’ Termasuk proyek ADB pertama di Indonesia dan bertujuan untuk melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Para auditor itu sendiri sulit untuk memberikan justifikasi bahwa proyek seperti ini bisa menurunkan angka kemiskinan. Yang terjadi malah sebaliknya: – pendapatan real buruh kebun tidak meningkat, dan malah turun sehingga buruh kebun dan keluarganya harus bekerja lebih keras dan lama sehingga mereka menghadapi persoalan kurang makan dan tidak sehat. – Buruh pabrik harus bekerja 11 jam per hari dalam situasi udara panas dan bising. – Berlaku larangan buruh kebun untuk memiliki ternak yang bisa menambah penghasilan mereka, selain itu mereka dipaksa untuk mengurangi luas halaman rumah mereka. – Banyak anak sakit akibat kurang gizi terutama karena keluarga tidak mampu membeli susu untuk makanan anak-anak balita. – Penyemprotan udara dengan bahan kimia telah mematikan ikan di sungai sehingga sumber makanan berkurang. Selanjutnya, penyemprotan bahan kimia telah merusak keseimbangan alam.

12 Irigasi: USD 247,9 juta di NTT dan Bali Proyek-proyek tersebut telah menghancurkan sistem sumberdaya air tradisional, tidak ada keuntungan bagi masyarakat setempat, tidak ada dukungan untuk operasi dan perawatan peralatan dan sistem irigasi. Untuk proyek di NTT, sekitar digusur dan nasib mereka kemudian tidak ketahuan. Proyek irigasi ADB di Bali tidak meningkatkan ketersediaan air, malah merusak sistem subak sehingga kemampuan subak untuk mengelola sistem irigasi mereka menjadi lemah. Selanjutnya, proyek gagal menghormati hak atas air yang secara tradisional sudah dimiliki masyarakat Bali, dan pada gilirannya justru menimbulkan konflik.

13 Rencana proyek ADB per Maret 2009 Equity investment in Indonesian infrastructure financing facility – USD 40 juta - utang - sektor swasta - (untuk disetujui 2009) Second Community and Local Government Support – USD 600,000 – Bantuan Teknis Pro-Poor Planning and Budgeting – USD 2,1 juta – Bantuan Teknis Flood Management in Selected River Basins – Bantuan Teknis USD 1,25 juta disetujui; sedang diajukan Bantuan Teknis berikutnya USD 2 juta

14 Financial Governance and Social Security Reform Program II – USD 600 juta Metropolitan Sanitation Management and Health – USD 35 juta Rice Fortification for the Poor USD 2 juta – hibah (untuk disetujui 2009): Regional Roads Development - PFR 1 – Bantuan Teknis disetujui USD 1,3 juta; usulan utang MFF USD 500 juta Flood Management in Selected River Basins; Multi-tranche Facility Financing (untuk disetujui 2010) – USD 500 juta

15 Rencana Proyek ADB di Jawa: (1)Proyek Pengembangan Jalan Regional (akan disetujui: Februari 2010) Cakupan: – Kalimantan Barat – km koridor jalan – Kalimantan Timur – 600 km – Jawa bagian Selatan 1,700 km Perbaikan, pelebaran (2-3 m), pembuatan jalan baru dan jalan tol

16

17

18 Struktur Pengajuan Utang Bantuan teknis: MFF – Utang: USD 500 juta

19 Perkiraan sementara dampak Penggusuran masyarakat adat Pengambilalihan lahan Konflik lahan Penggusuran rumah/tempat tinggal, sumber ekonomi dan lahan pertanian/perkebunan Meningkatnya trafficking, HIV/Aids Turunnya pendapatan bagi transportasi sungai

20 Proyek Pengendalian Banjir di DAS* Tujuan: mencegah banjir di Jawa melalui pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Wilayah: – Ciujung-Cileman di propinsi Banten – Pekalen-Sampeyan di Jawa Timur – JERATUNSELUNA di Jawa Tengah – Progo-Opak-Oyo di Yogyakarta dan Jawa Tengah Katagori: - lingkungan A Pelaksana: Kementerian Kelautan dan Perikanan http: ADB\Policy and projects\35182 Flood Management in Selected River Basins - ADB_org.mht

21 Struktur Pengajuan Utang: Bantuan teknis (selesai): – Dana khusus bantuan teknis: USD (hibah) – Netherlands Fund: USD 1 juta (hibah) Bantuan teknis (diajukan): – Japan Special Fund: USD 1 juta Bantuan teknis (diajukan 2010): – Dana khusus bantuan teknis: USD 1 juta Bantuan teknis (diajukan 2011): – Dana khusus bantuan teknis: USD 1 juta Multi-tranche Financing Facility (diajukan 2010) – Ordinary capital resources: USD 500 juta (utang) MFF – subproject 2 (diajukan2010) – OCR: USD 60 juta MFF – subproject 3 (diajukan 2012) – OCR: USD 60 juta

22 Pilihan dan keputusan Ada dalam tangan masyarakat Penting pikiran jangka panjang, bukan jangka pendek: – Keadilan bagi perempuan – Keadilan bagi lingkungan dan sumberdaya alam Potensi masalah ketidakadilan gender dan lingkungan masa depan

23 Apa yang dapat dilakukan?

24 Strategi komprehensif Penyadaran persoalan dan penentuan sikap masyarakat penyediaan informasi proyek, aturan, peningkatan kapasitas dan keterampilan, pengembangan strategi, pengorganisasian dan mobilisasi Intervensi/desakan perubahan kebijakan/aturan bicara dengan pengambil keputusan, penyampaian persoalan berkaitan dengan fakta dan persoalan lapangan serta tuntutan Kampanye mengangkat persoalan dan tuntutan ke publik untuk memperoleh dukungan baik secara lokal, nasional dan internasional, membangun jaringan lokal, nasional, daninternasional

25 Peluang intervensi Persyaratan dukungan proyek sesuai ketentuan aturan ADB Safeguard policy (Aturan Perlindungan) – lingkungan, penggusuran dan masyarakat adat Public Communication Policy (Aturan Komunikasi Publik) Gender and Development Policy (Aturan tentang Gender dan Pembangunan)

26 Aturan Perlindungan (1)Lingkungan: Kategori sasi proyek: Kategori A: harus tersedia Analisis Dampak Lingkungan Kategori B: harus tersedia Tinjauan Informasi Lingkungan Konsultasi publik saat awal kegiatan dan Amdal selesai dilakukan Ringkasan Amdal dan dokumen lainnya dipasang di website 120 hari bagi proyek pemerintah dan swasta sebelum rapat persetujuan proyek oleh Dewan Direktur untuk tanggapan publik Penyediaan informasi dampak lingkungan kepada pemangku kepentingan dalam bahasa yang mereka bisa akses sebelum konsultasi Masyarakat terkena dampak terlibat dalam rencana pengelolaan lingkungan

27 (2) Aturan tentang Penggusuran: Masyarakat terkena dampak proyek situasi hidupnya tidak boleh lebih buruk dari situasi sebelumnya, minimal sama dan harusnya lebih baik Penggusuran: – Tempat tinggal – Sumber kehidupan Kompensasi uang adalah cara terakhir setelah semua usaha memberikan situasi kehidupan yang lebih baik, tidak bisa dilakukan Konsultasi FPIC (free, prior and informed consent/consultation) untuk masyarakat adat Konsultasi untuk masyarakat korban Terlibat dalam ‘Rencana Penggusuran’

28 (3) Aturan Tentang Masyarakat Adat Penerapan prinsip FPIC (free, prior and informed consent)  memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang diberikan sebelumnya, dan dilakukan tanpa ada tekanan/paksaan Terlibat dalam ‘Rencana untuk Masyarakat Adat’

29 Gender and Development Policy Aturan Gender harus diimplementasi di semua operasi ADB Data terpisah secara gender mengenai indikator sosial dan ekonomi Informasi tentang disparitas gender dalam hal pendidikan, kesehatan, ketenaga-kerjaan, aset produktif dan pengambilan keputusan Rancangan untuk mengakomodasi kepedulian gender

30 Aturan Komunikasi Publik Ringkasan Amdal untuk Proyek Katagori A dan Tinjauan Lingkungan Awal untuk Proyek Katagori B – dipasang di website selama 120 hari sebelum rapat persetujuan Dewan Eksekutif untuk tanggapan publik Informasi disediakan kepada masyarakat yang berkepentingan dalam bahasa yang dapat mereka akses (mengerti)

31 Struktur ADB Dewan Gubernur: – Menteri Keuangan masing-masing negara Presiden (selalu orang Jepang dan membawahi manajemen) dan Dewan Direktur (Utusan pemerintah). – Indonesia: utusan Bappenas Departemen secara wilayah Staff proyek Resident Missions – Jakarta dan Aceh (sementara untuk proyek tsunami) NGO Center – Tugas utama: menghadapi NGOs dan organisasi masyarakat sipil lainnya

32 Siklus Operasi ADB Strategi Kemitraan Negara Analisis Strategi Review Rencana bisnis (tersendiri) Review/Tinjauan Dokumen informasi proyek /PID (sektor publik) Dokumentasi informasi proyek/PID (sektor swasta) Nota persiapan proyek Kerangka Rancangan dan Monitoring Analisis Awal Sosial dan Kemiskinan Dokumen rencana pemindahan Dokumen Perencanaan Pengembangan Masyarakat Adat Laporan Akhir Konsultan dalam PPTA (Bantuan Teknis Persiapan Proyek) Penilaian/Persetujuan Laporan dan Rekomendasi ke Presiden/RRP (Sektor publik) Laporan dan Rekomendasi ke Presiden/RRP (Sektor swasta) Perjanjian legal/kontrak Laporan Bantuan teknis Laporan Bantuan hibah Implementasi Laporan akhir konsultan pada bantuan teknis Perubahan utama dalam cakupan proyek Laporan monitoring sosial dan lingkungan Laporan perkembangan berdasarkan ‘tranche’ yang dibayarkan Evaluasi Laporan Penyelesaian Proyek Laporan evaluasi

33 Langkah intervensi Dokumen informasi proyek /PID (sektor publik) Dokumentasi informasi proyek/PID (sektor swasta) Nota persiapan proyek Kerangka Rancangan dan Monitoring Analisis Awal Sosial dan Kemiskinan Dokumen rencana pemindahan Dokumen Perencanaan Pengembangan Masyarakat Adat Laporan Akhir Konsultan dalam PPTA (Bantuan Teknis Persiapan Proyek Review/Tinjauan Minta dokumen -Bahasa Inggris -Bahasa Indonesia -Bahasa Jawa Analisis dokumen: resiko dan potensi dampak pelanggaran aturan Bangun komunikasi – Jakarta dan Manila (project officers, pid) Penyiapan dokumen intervensi: -Informasi proyek - persoalan -Kronologis proyek - Analisis pelanggaran aturan (aturan perlindungan, informasi publik, gender) -Dokumen terkait lainnya (foto, dll) -Butir-butir persoalan yang akan disampaikan (talking points) Periksa data/informasi lapangan

34 Langkah intervensi Laporan dan Rekomendasi ke Presiden/RRP (Sektor publik) Laporan dan Rekomendasi ke Presiden/RRP (Sektor swasta) Perjanjian legal/kontrak Laporan Bantuan teknis Laporan Bantuan hibah Penilaian/Persetujuan Minta dokumen -Bahasa Inggris -Bahasa Indonesia -Bahasa Jawa Analisis dokumen: resiko dan potensi dampak pelanggaran aturan Bangun komunikasi – Jakarta dan Manila (Dewan Direktur; manajemen a.l. project officers) Penyiapan dokumen intervensi: -Informasi proyek - persoalan -Kronologis proyek - Analisis pelanggaran aturan (aturan perlindungan, informasi publik, gender -Dokumen terkait lainnya -Respon pengambil keputusan -Butir-butir persoalan yang akan disampaikan (talking points) Periksa data/informasi lapangan Intervensi ke pengambil keputusan: -Dewan Direktur ADB -Special Project Facilitator dan Compliance Review Panel -Kementrian Keuangan negara pemegang saham ADB

35 Langkah intervensi Laporan akhir konsultan pada bantuan teknis Perubahan utama dalam cakupan proyek Laporan monitoring sosial dan lingkungan Laporan perkembangan berdasarkan ‘tranche’ yang dibayarkan Implementasi Minta dokumen -Bahasa Inggris -Bahasa Indonesia -Bahasa Jawa Analisis dokumen: Situasi masyarakat tergusur dan/atau adat Situasi perempuan dan ketidakadilan gender Pelanggaran aturan Bangun komunikasi – Jakarta dan Manila (Dewan Direktur; manajemen a.l. project officers, SPF/CRP) Penyiapan dokumen intervensi: -Informasi proyek - persoalan -Kronologis proyek - Analisis pelanggaran aturan (aturan perlindungan, informasi publik, gender -Dokumen terkait lainnya -Respon pengambil keputusan, SPF/CRP -Butir-butir persoalan yang akan disampaikan (talking points) Periksa data/informasi lapangan Intervensi ke pengambil keputusan: -Dewan Direktur ADB -Special Project Facilitator dan Compliance Review Panel -Kementrian Keuangan negara pemegang saham ADB

36 Langkah intervensi Laporan Penyelesaian Proyek Laporan evaluasi Implementasi Minta dokumen -Bahasa Inggris -Bahasa Indonesia -Bahasa Jawa Analisis dokumen: dampak lingkungan, masyarakat adat dan masyarakat tergusur Situasi perempuan dan ketidakadilan gender Pelanggaran aturan Bangun komunikasi – Jakarta dan Manila (Dewan Direktur; manajemen a.l. project officers, SPF/CRP) Penyiapan dokumen intervensi: -Informasi proyek -Kronologis proyek - Analisis pelanggaran aturan (aturan perlindungan, informasi publik, gender -Respon pengambil keputusan, SPF/CRP -Butir-butir persoalan yang akan disampaikan (talking points) Periksa data/informasi lapangan Intervensi ke pengambil keputusan: -Dewan Direktur ADB -Special Project Facilitator dan Compliance Review Panel -Kementrian Keuangan negara pemegang saham ADB

37 Pimpinan Komunitas Kraing Kaok, Sin Chhin, menjelaskan masalah yang tidak terselesaikan akibat Highway One Project di Kamboja, ke presiden ADB, Haruhiko Kuroda selama Pertemuan Dewan Gubernur ADB di Mei 2007 Photo by Mekong Watch, 2007 Photo by Greenpeace/NODA, 2007 Maliwan Nakwirot memperlihatkan Haruhiko Kuroda, presiden ADB, 400 serifikat kematian akibat tercemar oleh PLT Batu Bara Mae Moh di Thailand dibiayai ADB

38 Status Proyek Jalan per Maret 2009 Dokumen informasi proyek /PID (sektor publik) Dokumentasi informasi proyek/PID (sektor swasta) Nota persiapan proyek Kerangka Rancangan dan Monitoring Analisis Awal Sosial dan Kemiskinan Dokumen rencana pemindahan Dokumen Perencanaan Pengembangan Masyarakat Adat Laporan Akhir Konsultan dalam PPTA (Bantuan Teknis Persiapan Proyek Review/Tinjauan Bantuan teknis USD 1,3 juta dari Japan Special Fund Informasi bisa dilihat di website ADB Minta ke Public Information Disclosure Unit (Unit Informasi Publik) Minta ke Project officer Draft PPTA sedang disiapkan konsultan – selesai Maret 2009 Pertemuan tripartit – Konsultan – ADB – Pemerintah/Dept. PU (paling cepat pertengahan April  Menentukan ruas jalan yang dibiayai ADB Warga dan Organisasi Masyarakat Sipil hadir Periksa akurasi PPTA di lapangan

39 Pengalaman Advokasi PT. Semen Andalas Indonesia milik Lafarge (Perancis) di Aceh Maret 2007 – Juni 2008

40 Hanya ada 3 kambing dan seorang manusia…… ADB setuju membiayai USD 45 juta (Rp 45 milyar) April 2007 PT Semen Andalas Indonesia di Aceh

41 Tuntutan warga 1.Hak untuk terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di wilayah mereka; 2.Adanya kantor Lafarge di Lhok Nga atau Aceh; 3.Revisi Amdal; 4.Sistem kuota untuk tenaga kerja lokal

42 Pembagian Peran Komite Masyarakat Lhok-Nga dan Leupung: pemberian informasi, penyadaran, pengorganisasian, mobilisasi, perundingan dengan PT. SAI Solidaritas Perempuan Aceh: penyadaran dan pengorganisasian perempuan, komunikasi dan konsultasi, suplai informasi lapangan dan dokumen Solidaritas Perempuan, Nadi, Environmental Defense: analisis dokumen, intervensi ADB Mekong Watch dan Jacses: intervensi ke pemerintah Jepang (Kementrian Keuangan) NGO internasional lainnya: menyediakan ruang untuk bertemu dengan para Direktur Eksekutif ADB

43 Intervensi ke ADB Dokumen yang disiapkan: Lembar fakta tentang PT SAI: – deskripsi proyek, pembiayaan, keprihatinan Kronologis proyek : – catatan seluruh perkembangan proyek dan intervensi Pandangan terhadap AMDAL: – tidak akurat, kurangnya pelibatan publik dalam proses AMDAL Pelanggaran Ketentuan ADB: – Aturan Perlindungan, Publik Informasi dan Gender Lembar butir-butir persoalan – sebagai pegangan diskusi dengan ADB

44 Intervensi ADB Manila – Maret 2007 dan 2008 – Pimpinan dan staf proyek – Direktur Eksekutif Kyoto – Mei 2007 – Presiden ADB – Direktur Eksekutif Madrid – Mei 2008 – Presiden ADB – Direktur Eksekutif  Hasil: ADB membatalkan persetujuan utang PT SAI


Download ppt "Tantangan dan Peluang Intervensi Rencana Proyek ADB di Jawa Yogyakarta, 11-12 Maret 2009 Titi Soentoro Network Advocacy Coordinator NGO Forum on ADB"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google