Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HUKUM ACARA PIDANA Oleh M. Mahendradatta Bahan-bahan KUHAP KUHAP HUKUM ACARA PIDANA oleh Suryono Sutarto, S.H., M.S. dan Oeripah Soejakto, S.H. HUKUM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HUKUM ACARA PIDANA Oleh M. Mahendradatta Bahan-bahan KUHAP KUHAP HUKUM ACARA PIDANA oleh Suryono Sutarto, S.H., M.S. dan Oeripah Soejakto, S.H. HUKUM."— Transcript presentasi:

1

2 HUKUM ACARA PIDANA Oleh M. Mahendradatta

3 Bahan-bahan KUHAP KUHAP HUKUM ACARA PIDANA oleh Suryono Sutarto, S.H., M.S. dan Oeripah Soejakto, S.H. HUKUM ACARA PIDANA oleh Suryono Sutarto, S.H., M.S. dan Oeripah Soejakto, S.H. ASPEK MANUSIAWI DALAM ORGANISASI oleh Stan Kossen ASPEK MANUSIAWI DALAM ORGANISASI oleh Stan Kossen MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA oleh M. Luthfie Hakim, S.H. MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA oleh M. Luthfie Hakim, S.H. MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA oleh A. Wirawan Adnan, S.H. MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA oleh A. Wirawan Adnan, S.H. PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP oleh M. Yahya Harahap, S.H. PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP oleh M. Yahya Harahap, S.H.

4 Pokok Bahasan I. POKOK BAHASAN I: Pengenalan HAP 1. Pengertian HAP 2. Fungsi/tugas dan Tujuan HAP 3. Sumber hukum HAP 4. Dramatis Personae dalam HAP II. POKOK BAHASAN II: Pengenalan Lanjutan HAP 1. Asas-asas HAP 2. Ilmu-ilmu Pengetahuan Pembantu HAP 3. Memahami Fakta dan Kesimpulan

5 (lanjutan) Pokok Bahasan III. POKOK BAHASAN III: Pemeriksaan Pendahuluan (voorenderzoek) IV. POKOK BAHASAN IV: Pemeriksaan Pengadilan (gerechtelijk onderzoek)

6 POKOK BAHASAN I: Pengenalan HAP  Pengertian HAP: HAP ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar (Sudarto)

7 (Lanjutan) Hukum Acara Pidana Penegak HukumMasyarakat

8 (Lanjutan) Kesimpulan dari pengertian HAP: Fungsi HAP adalah untuk melaksanakan atau menegakkan HUKUM PIDANA; Fungsi HAP adalah untuk melaksanakan atau menegakkan HUKUM PIDANA; HAP telah beroperasi meskipun baru ada persangkaan saja adanya pelanggaran HUKUM PIDANA, berarti HAP sudah dapat berjalan meskipun belum jelas ada/tidaknya suatu tindak pidana; HAP telah beroperasi meskipun baru ada persangkaan saja adanya pelanggaran HUKUM PIDANA, berarti HAP sudah dapat berjalan meskipun belum jelas ada/tidaknya suatu tindak pidana;

9 (Lanjutan)  Uraian Fungsi/Tugas HAP:  Menemukan fakta tentang terjadinya pelanggaran thd HUKUM PIDANA;  Menetapkan pelanggar hukum (tersangka);  Menemukan dan memeriksa tersangka (termasuk menangkap/menahannya);  Mengumpulkan alat-alat bukti;  Mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan;

10 (Lajutan)  Memeriksa terdakwa dan menjatuhkan putusan;  Mengatur upaya-upaya hukum atas putusan hakim;  Melaksanakan dan mengawasi putusan hakim.  Tujuan HAP: Mencari kebenaran materiil (substantial truth/materiele waarheid) dan sekaligus untuk perlindungan terhadap HAM (protection of human rights); Mencari kebenaran materiil (substantial truth/materiele waarheid) dan sekaligus untuk perlindungan terhadap HAM (protection of human rights);

11 (Lanjutan)  Pemahaman ringkas tujuan HAP: Kebenaran materiil HUKUM ACARA PIDANA Perlindungan HAM

12 (Lanjutan)  Sumber hukum HAP:  KUHAP;  UU Pokok Kehakiman;  UU Tentang Mahkamah Agung;  UU Pokok Kepolisian;  UU Pokok Kejaksaan;  PP Tentang Pelaksanaan KUHAP;  Berbagai UU lain, seperti UU Tentang Terorisme dll;

13 (Lanjutan)  Dramatis personae dalam HAP:  Setiap orang:  Tersangka/terdakwa;  Saksi;  Ahli;  Pejabat Kepolisian dan PPNS (pemeriksaan pendahuluan/voorenderzoek):  Penyelidik (Polri);  Penyidik (Polri dan PPNS);  Penyidik Pembantu (Polri);

14 (Lanjutan)  Pejabat Kejaksaan (melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan):  Jaksa;  Penuntut Umum (JPU);  Pejabat Pengadilan (memeriksa dan membantu memeriksa, dan memutus perkara di sidang pengadilan):  Hakim;  Panitera, Wa Panitera, Pan Muda, Pan Pengganti;

15 (Lanjutan)  Penasihat Hukum;  Pejabat eksekutor (pelaksana) putusan pengadilan (menjalankan UU pelaksanakan pidana/penitentiaire recht):  Jaksa, Pejabat LAPAS, Polri;

16 POKOK BAHASAN II: Pengenalan Lanjutan HAP  Asas-asas HAP:  Equality before the law (isonomia);  Principle of legality terhadap seluruh proses hukum;  Presumption of innocence;  Ganti rugi dan rehabilitasi;  Speedy trial (constante justitie) and fair trial;

17 (Lanjutan)  Hak untuk membela diri dan menunjuk penasihat hukumnya;  Hak diberitahu akan hak-haknya;  Onmidelijkheid van het oderzoek (kelangsungan pemeriksaan pengadilan dng terdakwa hadir);  Openbaarheid van het proces kecuali ditentukan lain oleh UU;

18 (Lanjutan)  Ilmu-ilmu Pengetahuan Pembantu HAP:  Logika: Orientasi – hipotesis – verifikasi – konstruksi logis ada/tidaknya tindak pidana;  Psikologi: Berusaha memahami jiwa manusia agar dapat memperlakukannya dengan tepat;

19 (Lanjutan)  Kriminalistik:  Pelajari kejahatan dari sudut teknis.  Didukung ilmu-ilmu forensik (ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi pengadilan secara meyakinkan-ilmiah): o Ilmu kedokteran forensik (pelajari organ manusia menyangkut sebab-sebab luka atau kematian dalam kaitan dng tindak pidana);

20 (Lanjutan) o Toksikologi forensik (“toxicon” dan “logos”, mempelajari racun dalam kaitan dng tindak pidana); o Ilmu kimia forensik (pelajari berbagai bahan kimia dengan dasar ilmu kimia analitika); o Ilmu alam forensik, misal: Forensic ballistic (balistik kehakiman, pelajari peluru kejahatan atau geincrimineerde kogel) Forensic ballistic (balistik kehakiman, pelajari peluru kejahatan atau geincrimineerde kogel) o Dactyloscopie (“doctylus” or “finger” dan “copy” atau cetakan – sidik jari/finger-prints);

21 (Lanjutan)  Psikiatri:  Pelajari jiwa manusia yang sakit;  Kriminologi:  Pelajari kejahatan sebagai suatu masalah manusiawi: mengapa, bagaimana, apa tujuan orang melakukan kejahatan. Pelajari kejahatan dalam arti makro;

22 Antara Fakta dan Kesimpulan  Memahami Fakta dan Kesimpulan:  Definisi fakta:  Segala sesuatu yang kita sepakati bahwa hal itu benar;  Sifat keberadaan sesungguhnya (Webster)  Fakta adalah (benar-benar) kesimpulan dengan kadar probabilitas yang berbeda-beda, makin suatu kesimpulan mendekati kepastian maka makin merupakan fakta;  Kesalahan dalam memahami fakta dan kesimpulan akan menjauhkan dari upaya mencari kebenaran materiil (substantial truth/materiele waarheid);

23 Perhatikan Gambar Di bawah Ini

24 Benar, Salah atau Tanda Tanya B S ? B S ? Ada dua orang dalam ruangan _ _ _ Ada dua orang dalam ruangan _ _ _ ME sedang tidur bersama _ _ _ ME sedang tidur bersama _ _ _ ME tidak memakai baju _ _ _ ME tidak memakai baju _ _ _ Mereka bertemu malam hari _ _ _ Mereka bertemu malam hari _ _ _ ME berada pada kamar hotel _ _ _ ME berada pada kamar hotel _ _ _ ME baru selesai mandi _ _ _ ME baru selesai mandi _ _ _ ME sedang tersenyum _ _ _ ME sedang tersenyum _ _ _

25 (Lanjutan) Skala Probabilitas Skala ProbabilitasTidak Mungkin Mungkin Pasti Kita harus berusaha menjadikan kepastian dari probabilitas (certainties out of probabilities) Kita harus berusaha menjadikan kepastian dari probabilitas (certainties out of probabilities)

26 (Lanjutan)  Perbedaan fakta dan kesimpulan: Kesimpulan: 1. Dibuat setiap waktu sebelum, selama dan sesudah pengamatan; 2. Melampaui apa yang anda amati; 3. Menunjukkan suatu kadar probabilitas; 4. Biasanya menimbulkan perselisihan pendapat; 5. Tak terbatas jumlahnya;

27 (Lanjutan) Fakta: 1. Ditetapkan sesudah pengamatan atau pengalaman; 2. Terbatas pada apa yang anda amati saja; 3. Sedekat mungkin dengan kepastian; 4. Cenderung memperoleh persetujuan; 5. Terbatas jumlahnya;

28  Pemahaman fakta dan kesimpulan dalam praktik konkrit:  Suatu fakta atau kesimpulan tunggal: = Munir tewas setelah minum juice jeruk; = Pramugari menyajikan minum juice jeruk pada Munir; = Pramugari meracun Munir hingga tewas (???)  Suatu fakta atau kesimpulan berkelanjutan: = Polycarpus terbang bersama Munir ke Singapura; = Polycarpus mempersilakan Munir duduk di kursinya di kelas bisnis; bisnis; = Polycarpus mengaku telah meminta ijin pramugari untuk = Polycarpus mengaku telah meminta ijin pramugari untuk menyerahkan kursinya pada Munir; menyerahkan kursinya pada Munir; = Munir tewas setelah minum juice jeruk; = Pramugari menyajikan minum juice jeruk pada Munir; = Pramugari bersekongkol dengan Polycarpus meracun Munir hingga tewas (???)  Rumusan perundang-undangan menghindari kalimat yang mengandung kesimpulan;

29  Tipe persepsi “mental set”: Kebanyakan orang cenderung mencerap apa yang ingin mereka lihat atau mereka persiapkan, terlepas dari kenyataan; Penyebab persepsi “mental set”: Setiap orang memiliki “saringan persepsi” (perceptual filter) tentang benda dan manusia yang didasarkan pada latar belakangnya; Penyebab persepsi “mental set”: Setiap orang memiliki “saringan persepsi” (perceptual filter) tentang benda dan manusia yang didasarkan pada latar belakangnya;

30 POKOK BAHASAN III: Pemeriksaan Pendahuluan (voorenderzoek)  Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan:  Kedapatan tertangkap tangan;  Karena adanya laporan;  Karena adanya pengaduan;  Diketahui sendiri oleh penyidik;

31 SETELAH DIKETAHUI ADA DUGAAN PERISTIWA HUKUM PENYELIDIKAN(Penyelidik) PENYIDIKAN(Penyidik) Penyelidikan Penyelidikan tindakan untuk menentukan apakah sesuatu peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan Penyidikan serangkaian tindakan untuk menemukan tersangkanya Penyidikan serangkaian tindakan untuk menemukan tersangkanya Tugas&Wewenang

32 PENANGKAPAN 1. Pengertian – 1 angka 20 KUHAP 2. Siapa yang berwenang –16 KUHAP 3. Syarat Penangkapan – 17 KUHAP 4. Lama Penangkapan – 19 KUHAP 5. Tatacara – KUHAP

33 PENAHANAN 1. Pengertian – 1.21 KUHAP 2. Siapa yang berwenang –20 KUHAP 3. Syarat Penahanan –21 KUHAP 6. Lama Penahanan – KUHAP 4. Tatacara – 21.2 & 21.3 KUHAP 5. Jenis Penahanan – 22 KUHAP

34 BATAS WAKTU PENAHANAN INSTANSI Awal Perpanjang Total Pasal 29 INSTANSI Awal Perpanjang Total Pasal 29 (hari) (hari/oleh) (hari) tambahan (hari) (hari/oleh) (hari) tambahan 1. PENYIDIKAN (JPU) PENUNTUTAN (KPN) PENGADILAN (KPN) BANDING (KPT) KASASI (KMA) ______________________________________________ Maximum hari penahanan ( ) Maximum hari penahanan ( ) (700 hari) (700 hari) Pasal 29: ditambah, jika ada gangguan fisik+mentall, ancaman pidanan lebih 9 tahun. + Terhadap perpanjangan= boleh mengajukan keberatan KPT dan KMA

35 PENANGGUHAN PENAHANAN (Pasal 31 (1) KUHAP)  Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.  Dalam Hal Penangguhan Penahanan dikabulkan oleh Pejabat yang berwenang. Jaminan berupa uang, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP. Jaminan berupa uang, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP. Jaminan berupa orang, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berasarkan Pasal 36 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP. Jaminan berupa orang, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berasarkan Pasal 36 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP.

36  Permohonan Penangguhan Penahanan harus mencantumkan syarat-sayarat :  Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri.  Tersangka atau Terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti.  Tersangka atau Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.  Tersangka atau Terdakwa bersedia memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan.

37  Pejabat yang berwenang dapat mencabut penangguhan penahanan atas tersangka atau terdakwa jika melanggar syarat-syarat yang ditentukan, Yaitu wajib lapor,tidak keluar rumah atau kota.  Terdakwa, Tersangka, keluarga atau Penasehat Hukum dapat mengajukan permohonan perubahan status penahanan kepada pejabat yang berwenang, dari Status Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota atau Tahanan Rumah.  Permohonan perubahan Status Tahanan lazim mencantumkan: Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri. Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri. Tersangka atau Terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti. Tersangka atau Terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti. Tersangka atau Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Tersangka atau Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Tersangka atau Terdakwa bersedia memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa bersedia memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan

38  Perubahan Status Tahanan apabila dikabulkan akan mengurangi masa tahanan Tersangka atau Terdakwa dengan perhitungan masa tahanan :  Penahanan Rumah Tahanan Negara, jumlah pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanannya ( 1 hari : 1 hari).  Penahanan Rumah, jumlah pengurangannya 1/3 hari X jumlah masa penahanannya (misalnya Masa tahanan 60 hari, maka jumlah penahannya 60 hari X 1/3 hari).  Penahanan Kota, jumlah pengurangannya 1/5 hari X jumlah masa penahanannya (misalnya Masa tahanan 60 hari, maka jumlah penahannya 60 hari X 1/5 hari).

39 PENGGELEDAHAN 1. Pengertian – 1.17 KUHAP 2. Siapa yang berwenang –32 KUHAP 3. Tatacara – Ps 33 KUHAP 4. Pengecualian – 34 dan 35 KUHAP 5. Jenis Penggeledahan- Pasal 32

40 PENYITAAN 1. Pengertian – 1.16 KUHAP 2. Siapa yang berwenang –38 KUHAP 3. Tatacara – 38, 39,40,41 KUHAP 4. Penyimpanan –44 KUHAP 5. Tanggung Jawab- Pasal 44 (2)

41 HAK-HAK TERSANGKA TERSANGKA Cepat Diperiksa Mengajukan Saksi Berbicara Bertemu Setiap saat Dg PH Memberi Ket Bebas Bantuan Hukum Mengirim Surat Pd Pen Hukum

42 Pembelaan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan “Pasal 69 dan 70 KUHAP” Penasehat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu. Juklak angka 1 Lamp.Kep.Menkeh No.M.14-PW.07.03/1983, yang dimaksud setiap waktu adalah pada jam kerja.

43 SURAT PANGGILAN ( Pasal 112 s/d 113 ) Penyidik melakukan panggilan guna pemeriksaan harus secara jelas. Penyidik melakukan panggilan guna pemeriksaan harus secara jelas. Yang dipanggil harus datang. Yang dipanggil harus datang. Apabila orang yang dipanggil tidak datang harus memberikan alasan yang patut dan wajar. Apabila orang yang dipanggil tidak datang harus memberikan alasan yang patut dan wajar.

44 SURAT KUASA PADA DASARNYA ACUAN DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MERUJUK PADA PASAL 1792 S/D 1797 KUH PERDATA PADA DASARNYA ACUAN DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MERUJUK PADA PASAL 1792 S/D 1797 KUH PERDATA KUASA DAPAT DIBERIKAN DAN DITERIMA DALAM ; AKTA UMUM, TULISAN DIBAWAH TANGAN, SURAT ATAU BAHKAN SECARA LISAN. KUASA DAPAT DIBERIKAN DAN DITERIMA DALAM ; AKTA UMUM, TULISAN DIBAWAH TANGAN, SURAT ATAU BAHKAN SECARA LISAN. DALAM SURAT KUASA MEMUAT: DALAM SURAT KUASA MEMUAT:  IDETITAS PEMBERI KUASA;  IDENTITAS PENERIMA KUASA DAN DOMISILINYA;  HAL-HAL YANG DIKUASAKAN SECARA KHUSUS

45 Berita Acara bukan pro yustisia; Berita Acara bukan pro yustisia; Keterangan yang diberikan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan; Keterangan yang diberikan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan; Tolak pemintaan dokumen oleh penyelidik (dapat terjadi self increminating). Penyerahan dokumen selaku barang bukti haruslah dibuatkan BAPenyitaan; Tolak pemintaan dokumen oleh penyelidik (dapat terjadi self increminating). Penyerahan dokumen selaku barang bukti haruslah dibuatkan BAPenyitaan; Kedudukan Penasihat Hukum tidak diatur, tetapi dalam praktek dapat mendampingi terperiksa dan memberikan nasihat hukum. Kedudukan Penasihat Hukum tidak diatur, tetapi dalam praktek dapat mendampingi terperiksa dan memberikan nasihat hukum.

46 Penyidikan—Pemeriksaan Saksi (Pasal 6 s/d 9 KUHAP) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penyidik. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penyidik. Tidak diatur kedudukan Penasihat Hukum (PH) dalam hal pemeriksaan saksi; Tidak diatur kedudukan Penasihat Hukum (PH) dalam hal pemeriksaan saksi; Dalam praktek, penyidik menanyakan kepada saksi apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan dicatat dalam BAP nama Penasihat Hukumnya; Dalam praktek, penyidik menanyakan kepada saksi apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan dicatat dalam BAP nama Penasihat Hukumnya; Dalam praktek, PH cukup leluasa membantu merumuskan pertanyaan dan jawaban agar pemeriksaan berjalan lancar dan cepat; Dalam praktek, PH cukup leluasa membantu merumuskan pertanyaan dan jawaban agar pemeriksaan berjalan lancar dan cepat;

47 Penyidikan—Pemeriksaan Tersangka Kedudukan PH diatur secara sederhana dalam pasal 115 KUHAP; Kedudukan PH diatur secara sederhana dalam pasal 115 KUHAP; Prinsip umum: melihat dan mendengar saja (within sight and within hearing); Prinsip umum: melihat dan mendengar saja (within sight and within hearing); Pengecualian: Perkara “keamanan negara” hanya dapat melihat, tidak dapat mendengar (within sight without hearing); Pengecualian: Perkara “keamanan negara” hanya dapat melihat, tidak dapat mendengar (within sight without hearing); Dalam praktek untuk perkara selain “kamneg” PH dapat membantu merumuskan jawaban, bahkan terkadang membantu merumuskan pertanyaan. Hal ini sangat bergantung pada keluwesan dan etiket PH serta pribadi penyidik; Dalam praktek untuk perkara selain “kamneg” PH dapat membantu merumuskan jawaban, bahkan terkadang membantu merumuskan pertanyaan. Hal ini sangat bergantung pada keluwesan dan etiket PH serta pribadi penyidik; Tujuan membantu di sini untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, bukan untuk tindakan curang; Tujuan membantu di sini untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, bukan untuk tindakan curang;

48 PRAPERADILAN (Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP) Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; Ganti Kerugian dan atau Rehebilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Ganti Kerugian dan atau Rehebilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

49  Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal.  Praperadilan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya Kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan dengan menyebutkan alasannya.  Praperadilan diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Pihak Ketiga Kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permintaan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permintaan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

50  Acara Pemeriksaan Praperadilan :  Dalam waktu 3 hari diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan sidang.  Pemeriksaan dilakukan secara cepat yaitu 7 (tujuh) hari, apabila dalam waktu tersebut belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.  Terhadap permintaan tersebut tidak dapat dimintakan banding.

51  Tersangka, Terdakwa atau Terpidana atau ahli warisnya berhak menuntut Ganti Kerugian karena ditangkap,ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang Praperadilan dan mengikuti acara Praperadilan (Pasal 95 KUHAP).

52 Penandatanganan BAP (Pasal 118 KUHAP) Saksi maupun Tersangka harus bebas dalam memberikan keterangan dan dicatat seteliti- telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakannya (pasal 117); Saksi maupun Tersangka harus bebas dalam memberikan keterangan dan dicatat seteliti- telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakannya (pasal 117); Setelah memberikan keterangan, saksi dan tersangka menandatangani BAP; Setelah memberikan keterangan, saksi dan tersangka menandatangani BAP; Apabila keterangan yang diberikan tidak sama dengan yang tertulis dalam BAP maka saksi dan tersangka dapat menolak menandatangani BAP; Apabila keterangan yang diberikan tidak sama dengan yang tertulis dalam BAP maka saksi dan tersangka dapat menolak menandatangani BAP; Untuk itu dibuatkan BAPenolakan penandatanganan BAP; Untuk itu dibuatkan BAPenolakan penandatanganan BAP;

53 TURUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN ; HANYA BAP TERSANGKA. PADA TINGKAT PENYIDIKAN ; HANYA BAP TERSANGKA. PADA TINGKAT PENUNTUTAN ; SEMUA BERKAS PERKARA TERMASUK SURAT DAKWAAN PADA TINGKAT PENUNTUTAN ; SEMUA BERKAS PERKARA TERMASUK SURAT DAKWAAN PADA TINGKAT PEMERIKSAAN PENGADILAN ; SELURUH BERKAS PERKARA TERMASUK PUTUSAN HAKIM PADA TINGKAT PEMERIKSAAN PENGADILAN ; SELURUH BERKAS PERKARA TERMASUK PUTUSAN HAKIM

54 Tim Pencari Fakta BAP Pro Justitia Dilimpahkan Tim Pencari Fakta

55 REKONSTRUKSI PERKARA – Apa itu? Dapat bertentangan dengan HAM krn: Dapat bertentangan dengan HAM krn: 1. Tersangka “disuruh” mengaku; 2. Dapat bertentangan dg prinsip Praduga tak bersalah; 3. Tidak diatur dalam KUHAP; Rebuilt a fact or idea Membangun- menampilkan kembali peristiwa pidana

56 Pertanyaan yg menjerat? Pasal 166 KUHAP – Pertanyaan yg menjerat tidak boleh diajukan pd terdakwa maupun kepada saksi Pasal 166 KUHAP – Pertanyaan yg menjerat tidak boleh diajukan pd terdakwa maupun kepada saksi Apakah berarti pertanyaan menjerat boleh pd TERSANGKA (ditingkat penyidikan) Apakah berarti pertanyaan menjerat boleh pd TERSANGKA (ditingkat penyidikan)

57 Proses Penuntutan- Acara Biasa Kasus Hukum Penyelidikan Penyidikan PENUNTUTAN *Laporan *Tertangkap Tangan

58 PENUNTUTAN 1. Pengertian – 1.7 KUHAP PENUNTUT UMUM PENGADILAN Berkas Perkara & Surat Dakwaan Tersangka/ Pen Hukum Penyidik

59 Tentang Surat Dakwaan FORMALMATERIIL Tanggal dan tanda tangan JPU Identitas Lengkap Uraian cermat,jelas, lengkap = TP Tempus dan Locus delicti Gabung (voeging) Pisah (splitsing) Org sama- beberapa tindak Pidana Beberapa T.P Bersangkut paut Beberapa TP oleh beberapa Tersangka Beberapa TP tidak bersangkut paut ttp ada hubungannya Tunggal Kumulatif Alternatif Subsider Campuran

60 Surat dakwaan tunggal/biasa Hanya berisi satu saja dakwaan; Hanya berisi satu saja dakwaan; Tidak mengandung faktor “penyertaan” (mededaderschap), atau “perbarengan” (concursus), atau alternatif, atau subsidaritas; Tidak mengandung faktor “penyertaan” (mededaderschap), atau “perbarengan” (concursus), atau alternatif, atau subsidaritas;

61 Surat dakwaan kumulasi (Pasal 141 KUHAP) Surat dakwaan dengan menggabungkan beberapa dakwaan sekaligus: Surat dakwaan dengan menggabungkan beberapa dakwaan sekaligus:  Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;  Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;  Tidak bersangkut-paut tapi berhubungan;

62 Pemahaman dakwaan kumulatif akan lebih jelas bila dikaji ketentuan KUHP pasal 55 berkenaan dengan “penyertaan” atau “ambil bagian” (deelneming, take part in crime) dan ketentuan “perbarengan” (concursus, samenloop) yang diatur dalam pasal-pasal 63, 64, 65, 66, dan 70 KUHP); Pemahaman dakwaan kumulatif akan lebih jelas bila dikaji ketentuan KUHP pasal 55 berkenaan dengan “penyertaan” atau “ambil bagian” (deelneming, take part in crime) dan ketentuan “perbarengan” (concursus, samenloop) yang diatur dalam pasal-pasal 63, 64, 65, 66, dan 70 KUHP);

63 Surat Dakwaan Alternatif Dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengesampingkan/menggantikan” (one that substitutes for another); Dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengesampingkan/menggantikan” (one that substitutes for another); Hakim bebas memilih mana yang lebih pantas dikenakan pidana berdasarkan pembuktian di sidang pengadilan; Hakim bebas memilih mana yang lebih pantas dikenakan pidana berdasarkan pembuktian di sidang pengadilan; Dicirikan dengan selalu ada kata ATAU antara dakwaan yang satu dengan yang lain Dicirikan dengan selalu ada kata ATAU antara dakwaan yang satu dengan yang lain

64 Surat Dakwaan Subsideritas Terdiri dari dua atau lebih dakwaan; Terdiri dari dua atau lebih dakwaan; Disusun secara berurutan (berturut-turut): Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih-lebih Subsidair, Lebih-lebih Subsidair Lagi, dst; Disusun secara berurutan (berturut-turut): Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih-lebih Subsidair, Lebih-lebih Subsidair Lagi, dst; Urutan mulai dari dakwaan pidana “terberat” dan berakhir pada dakwaan “teringan”; Urutan mulai dari dakwaan pidana “terberat” dan berakhir pada dakwaan “teringan”; Duduk perkara antara dakwaan satu dengan yang lain saling berhubungan erat; Duduk perkara antara dakwaan satu dengan yang lain saling berhubungan erat;

65 Perbuatan Yang Berbarengan CONCORSUS IDEALIS Satu Perbuatan Satu Orang Sesuatu Perbuatan Temasuk dlm beberapa Ketentuan Pidana Orang membunuh dengan tembakan pd org Lain yg berada dibalik kaca mobil.Kaca mobil Pecah-mobil Rusak (membunuh=338) + (merusak: 406) Pasal-2 (406 KUHP) Satu Perbuatan Satu Orang CONCORSUS REALIS Beberapa Perbuatan Satu Orang Pasal KUHP Pasal KUHP Seseorang mendatangi rumah orang lain; -Melakukan Penganiayan thdp pemilik Rumah - Kemudian merusak barang-barang yg dirumah (Menganiaya=351) + (merusak: 406) Pasal-1 (338 KUHP)

66 Contoh Dakwaan Alternatif dan Subsideritas Hasil Penyidikan FAKTA : Terdakwa Menerima Hasil Curian PASAL Yang sesuai 1.Penadahan – 480 KUHP 2.Turut Serta -55 jo 362 KUHP Penuntut Umum Surat Dakwaan Alternatif Subsideritas

67 Contoh Dakwaan Alternatif dan Subsideritas Hasil Penyidikan FAKTA: Terdakwa Menghilangkan Nyawa Orang Lain PASAL Yang sesuai 1.Pembunuhan – 338 KUHP 2.Penganiayaan berat-mati KUHP Penuntut Umum Surat Dakwaan Alternatif Susideritas

68 Contoh Dakwaan Subsideritas I.Primer : Pasal 340 KUHP II. Subsider: Pasal 338 KUHP III Lebih subsider : Pasal 355 ayat 2 KUHP IV Lebih subsider lagi Pasal 353 KUHP I.Primer : Pasal 340 KUHP II. Subsider: Pasal 338 KUHP III Lebih subsider : Pasal 355 ayat 2 KUHP IV Lebih subsider lagi Pasal 353 KUHP Fakta: Menghilangkan Nyawa orang lain Fakta: Menghilangkan Nyawa orang lain

69 Contoh Dakwaan Alternatif (kasus: Pencurian) PASAL Yang sesuai 1.Penadahan – 480 KUHP 2.Turut Serta -55 jo 362 KUHP Surat Dakwaan Dakwaan-1 Penadahan Dakwaan-2 Turut Serta Mencuri

70 Dakwaan Kumulatif ( kasus : Bersama-sama mencuri- mededaderscap ) PENCURIAN Pelaku 1 Mencongkel Pelaku 2 Masuk Rumah Ambil barang Pelaku 3 Masuk Rumah Ambil barang Dakwaan Kumulatif untuk 3 Terdakwa Semuanya Peserta Pencurian -Dakwaan dijadikan Satu. Satu putusan untuk ketiga terdakwa Equal Degree Of criminal Liability

71 Contoh Dakwaan Kumulatif ( kasus : Concursus Realis) Berbarengan (Concursus Realis=meerdaadsche Samenloop) Pencurian- Penganiayaan- Penipuan Dakwaan KUMULATIF Dakwaan 1 – 362 KUHP Dakwaan II – 378 KUHP Dakwaan III – 351 KUHP Satu Hukuman Maksimum Hukman Terberat + 1/3

72 Contoh Beberapa Kemungkinan Dakwaan (kasus: Penggelapan- Concursus Idealis) Pasal 63-2 KUHP Pid Umum-Khusus Pegawai Negeri Menggelapkan Uang Negara Psl 372 KUHP (Lex Generalis) Max 4 th Psl 417 KUHP (Lex Spesialis) Max 5 ½ Th Penuntut Umum TunggalKumulatifAlternatifSubsider

73 Proses Persidangan –Acara Biasa Putusan SELA Eksepsi Diterima Eksepsi Ditolak Pembacaan S.Dakwaan Eksepsi:PH Tanggapan:JPU PEMBUKTIAN TUNTUTAN PIDANA PEMBELAAN REPLIK DUPLIK PUTUSAN Pembukaan-Sidang Pemanggilan Terdakwa Pemeriksaan SAKSI, Ahli Surat, Terdakwa, Barang Bukti

74 PENGERTIAN PEMBUKTIAN Kamus Umum: Memberi atau memperlihatkan sesuatu hal atau peristiwa yang cukup untuk dapat dinyatakan atau dimengerti sebagai suatu hal yang benar (W.J.S. Poerwadarminta) HUKUM ACARA PIDANA : Mencari, mempertahankan, dan meletakkan suatu kebenaran berdasarkan ketentuan dan pedoman yang dibenarkan oleh undang-undang guna untuk menentukan kesalahan terdakwa. Kamus Hukum Umum: usaha menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberikan dasar yang cukup kepada hakim yg memeriksa perkara guna memberi kepastian ttg kebenaran peristiwa yg dikemukakan kedalam sidang pengadilan (Prof Dr. Sudikno Mertokusumo,SH)

75 Pasal KUHAP Pasal 183: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya Alat Bukti Yang Sah 1. Keteranagan Saksi 2. Keteranagan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa Ps Keyakinan Hakim

76 Jadi Yang Dimaksud TERBUKTI (Beyond a reasonable doubt): Kesalahan Terdakwa 2 alat bukti Yg Sah Keyakinan HAKIM TERBUKTI Secara Sah Dan Meyakinkan Absolute Truth

77 Dua Alat Bukti Yang Sah ? 1.Keterangan Saksi 2.Keterangan Ahli 3.Surat 4.Petunjuk 5.Keterangan Terdakwa Alat Bukti Yang Tersedia Setiap butir “alat bukti yang tersedia” harus terpenuhi secara penuh untuk dapat memenuhi syarat sebagai 1 alat bukti. Dua saksi yg sah berarti memperoleh satu alat bukti. Dengan demikian 2 alat bukti yg sah adalah kombinasi antara No 1 -5 secara penuh. Permasalahan Boleh satu saksi yg sah ditambah Keterangan terdakwa sama dengan 2 alat bukti yang sah.

78 Keterangan Saksi Melalui Teleconference Lihat,dengar, alami sendiri, menyebut alasan. (1.27) Bukan pendapat atau rekaan. (185.5) Harus diberikan di dalam sidang Pengadilan (185.1) Harus lebih dari dua saksi (185.2) Syarat Sahnya KESAKSIAN Mengapa Teleconference bermasalah? 1.Karena kesaksiannya diberikan diluar pengadilan (bertentangan dg Ps 185/1) 2.Kalau saksi (di luar negeri) hrs ditahan karena keterangannya di persidangan jarak jauh diduga palsu (174.2), bagaimana melaksanakan proses hukumnya? Hukum apa yang berlaku? 3.Bagaimana persidangan dpt memastikan saksi memberi keterangan dalam keadaan bebas? Permasalahan

79 PEMBELAAN Pengertian Pengertian Membela kepentingan hukum klien, menangkis, menyanggah, mengajukan bukti yang sebaliknya, menempatkan masalah-kesalahan pada tempatnya, membela agar memperoleh “fair trial”. Membela kepentingan hukum klien, menangkis, menyanggah, mengajukan bukti yang sebaliknya, menempatkan masalah-kesalahan pada tempatnya, membela agar memperoleh “fair trial”. Kekeliruan pengertian Kekeliruan pengertian Membela keinginan klien/terdakwa, membengkokkan yang lurus dan meluruskan yang bengkok.

80 Nota Keberatan/Eksepsi Tangkisan (plead) yg tidak mengenai ‘materi pokok’ surat dakwaan melainkan pada cacat ‘formal’nya, yaitu adanya tertib acara yang in proper (tidak tepat) atau illegal (tidak sah); Tangkisan (plead) yg tidak mengenai ‘materi pokok’ surat dakwaan melainkan pada cacat ‘formal’nya, yaitu adanya tertib acara yang in proper (tidak tepat) atau illegal (tidak sah);

81 Pokok-Pokok Materi Eksepsi Pendahuluan Pendahuluan Eksepsi Gugurnya Kewenangan Menuntut Eksepsi Gugurnya Kewenangan Menuntut  Exceptio judicate (ne bis in idem) --76 KUHP  Terdakwa meninggal dunia –77 KUHP  Exceptio in tempores (dakwaan telah daluwarsa) – 78 KUHP Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima  Pelanggaran pasal 56 ayat 1 KUHAP (apabila pasal 56 ayat 1 tidak dipenuhi, dianggap pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang diminta UU, berakibat “tuntutan PU tidak dapat diterima  MA No.1565 K/Pid/1991, 16 Sept. 1993)  Tidak memenuhi syarat klacht delict (apabila tindak pidana berupa delik aduan, tapi ternyata tidak ada pengaduan dari korban) Eksepsi Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum – 67 jo 191 ay 2 KUHAP Eksepsi Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum – 67 jo 191 ay 2 KUHAP  Jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti (diakui), tetapi perbuatan itu tidak merupakan sesuatu tindak pidana Eksepsi Kewenangan Mengadili (absolut dan relatif) Eksepsi Kewenangan Mengadili (absolut dan relatif)

82 Eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima Eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima  Exceptio subjudice (tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaan perkara pidana lainnya karena kesamaan tindak pidana yang didakwakan);  Exceptio in personan (keliru mendakwa orang)  Eksepsi keliru sistimatika dakwaan subsidiaritas (dakwaan Subsider lebih berat drpd dakwaan Primer)  Eksepsi keliru bentuk dakwaan (misal: Seharusnya berbentuk Kumulasi, tapi disusun secara subsidiaritas)

83 Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum (143 ay 2 KUHAP)  obscuur libel, misleading Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum (143 ay 2 KUHAP)  obscuur libel, misleading  Dakwaan tidak memuat “tanggal dan tanda tangan PU”  Dakwaan tidak memuat identitas Terdakwa secara lengkap  Dakwaan tidak menyebut locus delicti dan tempus delicti  Dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan  Penutup

84 Tentang Surat Tuntutan Tentang Surat Dakwaan Tentang Surat Dakwaan Tentang Pemeriksaan Saksi-saksi/Tentang Fakta Di Persidangan Tentang Pemeriksaan Saksi-saksi/Tentang Fakta Di Persidangan Saksi Aldo Saksi Aldo Saksi mengatakan melihat terdakwa ada di lokasi TKP Saksi mengatakan melihat terdakwa ada di lokasi TKP Benar terdakwa menurut saksi telah menusukkan pisau ke dalam perut korban Benar terdakwa menurut saksi telah menusukkan pisau ke dalam perut korban Benar pisau yang ditunjukkan saksi adalah alat bukti yang dipakai terdakwa Benar pisau yang ditunjukkan saksi adalah alat bukti yang dipakai terdakwa Benar Terdakwa menusuk perut korban dikarenakan terdakwa akan dipukul dengan pedang oleh korban Benar Terdakwa menusuk perut korban dikarenakan terdakwa akan dipukul dengan pedang oleh korban Saksi Rani Saksi Rani Benar saksi kenal dengan terdakwa Benar saksi kenal dengan terdakwa Ahli Dr. Mun’im Ahli Dr. Mun’im Dipersidangan Ahli menerangkan sebagai berikut: Dipersidangan Ahli menerangkan sebagai berikut:

85 Tentang Pasal Yang Didakwakan Tentang Pasal Yang Didakwakan Tentang Analisis Yuridis Tentang Analisis Yuridis (membahas dan menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan) (membahas dan menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan) Tentang Tuntutan Hukum Tentang Tuntutan Hukum Hal-hal yang meringankan Hal-hal yang meringankan Hal-hal yang memberatkan Hal-hal yang memberatkan Besarnya tuntutan hukum Besarnya tuntutan hukum

86 Barang siapa mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun keseluruhan tanpa ijin pemilik barang tersebut diancam dengan hukum pidana selama- lamanya 6 tahun. Barang siapa mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun keseluruhan tanpa ijin pemilik barang tersebut diancam dengan hukum pidana selama- lamanya 6 tahun. Unsur Barang Siapa Unsur Barang Siapa Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang. Dalam hal ini tidak ada orang lain yang dimaksud melainkan adalah terdakwa, karena terdakwalah diajukan dan diperiksa di muka sidang. Unsur Mengambil barang milik orang lain sebagian maupun keseluruhan Unsur Mengambil barang milik orang lain sebagian maupun keseluruhan Unsur tanpa ijin pemilik barang Unsur tanpa ijin pemilik barang

87 Nota Pembelaan/Pleidooi Pendahuluan Pendahuluan Tentang pokok-pokok perbuatan/peristiwa yang didakwakan Tentang pokok-pokok perbuatan/peristiwa yang didakwakan Tentang fakta-fakta di persidangan (uraian keterangan saksi-saksi dapat dikelompokkan dengan mengacu pada pokok-pokok perbuatan/peristiwa yang didakwakan, atau berupa uraian keterangan saksi-saksi secara berurutan) Tentang fakta-fakta di persidangan (uraian keterangan saksi-saksi dapat dikelompokkan dengan mengacu pada pokok-pokok perbuatan/peristiwa yang didakwakan, atau berupa uraian keterangan saksi-saksi secara berurutan) Analisis Yuridis Terhadap Tuntutan (uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan, dikaitkan dengan fakta di persidangan) Analisis Yuridis Terhadap Tuntutan (uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan, dikaitkan dengan fakta di persidangan) Kesimpulan/Penutup Kesimpulan/Penutup

88 Kesimpulan/Penutup Memutuskan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala hukuman atau setidak-tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan. Memutuskan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala hukuman atau setidak-tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan.

89 Tentang Fakta-fakta di Persidangan Dakwaan kesatu Dakwaan kesatu Tentang Keberadaan Perusahaan Goro di Bekas Gudang DOLOG DKI Tentang Keberadaan Perusahaan Goro di Bekas Gudang DOLOG DKI Saksi A mengatakan ……, saksi B mengatakan …, saksi C mengatakan … dst. Saksi A mengatakan ……, saksi B mengatakan …, saksi C mengatakan … dst. Tentang Proses Tukar Guling Tentang Proses Tukar Guling Saksi A mengatakan …., saksi C mengatakan …, saksi D mengatakan …, dst Saksi A mengatakan …., saksi C mengatakan …, saksi D mengatakan …, dst

90 PROSES PEMBELAAN (FAIR TRIAL)   Menerima Bantuan Hukum sejak ditangkap dan ditahan (Pasal 69 KUHAP)   Mengajukan Praperadilan (Ps 77 KUHAP)   Meminta turunan BAP (Ps 72 KUHAP)   Memperoleh berkas perkara ketika dilimpahkan ke PN (Pasal KUHAP)   Mengajukan EKSEPSI   Melakukan pemeriksaan Saksi   Mengajukan Saksi A de Charge (160-1-c KUHAP) – Penasehat Hukum minta saksi dihadirkan wajib dipenuhi oleh Hakim   Menolak pembacaan BAP (Pasal 162 KUHAP)   Mengkonfrontasikan antara saksi yg satu dengan saksi yg lain (– Psl KUHAP)   Mengajukan Pembelaan Tertulis (Pasal c),

91 Kewenangan Hakim Ketua Majelis Hakim Ketua Sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan (Pasal 217 ayat (1) KUHAP)

92 Pasal 219 KUHAP (1) Siapapun dilarang membawa sejata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu

93 TIADA KEPENTINGAN HAKIM & JPU DALAM PERKARA PIDANA (1) Tiada seorang Hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam makna ayat tersebut di atas berlaku juga bagi Penuntut Umum (Pasal 220 KUHAP)

94 SIKAP HAKIM Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 158 KUHAP)

95 SIKAP HAKIM Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi (Pasal 166 KUHAP)

96 Menolak pertanyaan yang jawabannya berupa pendapat pada saksi fakta, atau jawaban berupa fakta pada (saksi) ahli; Menolak pertanyaan yang jawabannya berupa pendapat pada saksi fakta, atau jawaban berupa fakta pada (saksi) ahli; Menolak pertanyaan yang bersifat menjerat; Menolak pertanyaan yang bersifat menjerat; Menolak pertanyaan yang berulang-ulang; Menolak pertanyaan yang berulang-ulang; Menolak kesimpulan yang diucapkan di persidangan; Menolak kesimpulan yang diucapkan di persidangan; Menolak sikap hakim yang menyatakan bersalahnya terdakwa di luar pembacaan putusan; Menolak sikap hakim yang menyatakan bersalahnya terdakwa di luar pembacaan putusan; Menolak sikap yang menyerang/mendebat saksi/terdakwa; Menolak sikap yang menyerang/mendebat saksi/terdakwa; Menolak aparat yang membawa senjata api ke dalam ruang sidang; Menolak aparat yang membawa senjata api ke dalam ruang sidang; Meminta agar saksi yang memberikan keterangan berubah-ubah atau berbeda sekali dengan saksi yang lain diperiksa dengan dugaan memberikan keterangan palsu; Meminta agar saksi yang memberikan keterangan berubah-ubah atau berbeda sekali dengan saksi yang lain diperiksa dengan dugaan memberikan keterangan palsu;


Download ppt "HUKUM ACARA PIDANA Oleh M. Mahendradatta Bahan-bahan KUHAP KUHAP HUKUM ACARA PIDANA oleh Suryono Sutarto, S.H., M.S. dan Oeripah Soejakto, S.H. HUKUM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google