Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERATURAN JABATAN NOTARIS OLEH: PIETER LATUMETEN, SH.MH.SpN (CAND DOKTOR)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERATURAN JABATAN NOTARIS OLEH: PIETER LATUMETEN, SH.MH.SpN (CAND DOKTOR)"— Transcript presentasi:

1 PERATURAN JABATAN NOTARIS OLEH: PIETER LATUMETEN, SH.MH.SpN (CAND DOKTOR)

2 PASAL 1868 KUH.PERDATA : AKTA OTENTIK ADALAH AKTA YANG DIDALAM BENTUK YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPAN PEJABAT UMUM YANG BERWENANG UNTUK ITU DITEMPAT DIMANA AKTA ITU DIBUAT. SUMBER KEBERADAAN AKTA OTENTIK BUKU IV TENTANG PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA JENIS ALAT BUKTI KEKUATAN BUKTI BEBAN PEMBUKTIAN MANFAATFUNGSI

3 JENIS ALAT BUKTI PASAL 1868 KUH.PERDATA: BUKTI TULISAN, SAKSI SAKSI, PERSANGKAAN, PENGAKUAN DAN SUMPAH BUKTI TULISAN: TULISAN DIBAWAH TANGAN, TULISAN OTENTIK DAN TULISAN LAIN

4 KEKUATAN BUKTI AKTA AKTA OTENTIK: KEKUATAN BUKTI LAHIRIAH (LUAR) KEKUATAN BUKTI FORMAL KEKUATAN BUKTI MATERIL AKTA DIBAWAH TANGAN: AKTA DIBAWAH TANGAN MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI MATERIL BAGI PARA PIHAK JIKA TANDATANGAN DAN ISI AKTANYA DIAKUI OLEH PARA PIHAK, DAN BAGI PIHAK KETIGA HANYA MEMPUNYAI DAYA PEMBUKTIAN BEBAS. (PASAL 1875 KUH.PERDATA)

5 AKTA OTENTIK AKTA OTENTIK MEMBERIKAN KEKUATAN BUKTI LENGKAP DAN MENGIKAT BAGI PARA PIHAK, AHLI WARISNYA DAN PENERIMA HAKNYA MENGENAI APA YANG DIMUAT DALAM AKTA TERSEBUT (PASAL 1870 KUH.PERDATA) a)ALAT BUKTI YANG TIDAK MEMERLUKAN BANTUAN ALAT BUKTI LAIN DALAM PERKARA PERDATA b)TELAH MENCUKUPI BATAL MINIMAL ALAT BUKTI YANG SAH c)DIPERKENANKAN BUKTI LAWAN, KARENA AKTA NOTARIS BUKAN AKTA YANG MEMILIKI KEKUATAN BUKTI MENENTUKAN DAN MEMAKSA, SEPERTI SUMPAH DAN PERSANGKAAN. PASAL 1865 KUH.PERDATA: SETIAP ORANG YANG MENDALILKAN BAHWA IA MEMPUNYAI SESUATU HAK ATAU GUNA MENEGAKKAN HAKNYA SENDIRI MAUPUN MEMBANTAH SESUATU HAK ORANG LAIN MENUNJUK PADA SUATU PERISTIWA, DIWAJIBKAN MEMBUKTIKAN ADANYA HAK ATAU PERISTIWA TERSEBUT.

6 BUKTI LAWAN TERHADAP AKTA NOTARIS: BUKTI YANG SETARA MAUPUN BUKTI LAIN YANG TIDAK SETARA SEPERTI AKTA DIBAWAH TANGAN ATAU SAKSI-SAKSI AKIBAT HUKUM DARI ADANYA BUKTI LAWAN: AKTA NOTARIS MENJADI AKTA YANG MEMILIKI PERMULAAN PEMBUKTIAN DAN TIDAK BISA BERDIRI SENDIRI, SAMPAI ADA PUTUSAN HAKIM YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP YANG MENYATAKAN AKTA NOTARIS TETAP SAH DAN OTENTIK ATAU AKTA NOTARIS TIDAK SAH ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI OTENTIK.

7 MANFAAT AKTA OTENTIK PASAL 1870 KUH.PERDATA: AKTA OTENTIK MEMBERIKAN KEKUATAN BUKTI LENGKAP DAN MENGIKAT BAGI PARA PIHAK, PARA AHLIWARIS DAN PENERIMA HAKNYA MENGENAI APA YANG DIMUAT DALAM AKTA

8 FUNGSI AKTA OTENTIK FORMALITAS CAUSA (SYARAT KEABSAHAN PERBUATAN HUKUM) PROBATIONIS CAUSA (FUNGSI SEBAGAI ALAT BUKTI)

9 SUMBER KEBERADAAN PEJABAT UMUM PASAL 1868 KUH.PERDATA PERINTAH UNTUK MEMBUAT SUATU UU MENUNJUK SIAPA PEJABAT UMUM BENTUK AKTA OTENTIK KEWENANGAN PEJABAT UMUM

10 PEJABAT UMUM? UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (BERLAKU 6 OKTOBER 2004) PASAL 1 BUTIR 1 UUJN: NOTARIS ADALAH PEJABAT UMUM YANG BERWENANG UNTUK MEMBUAT AKTA OTENTIK DAN KEWENANGAN LAINNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UU INI

11 KEWENANGAN PEJABAT UMUM KEWENANGAN NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM UU JABATAN NOTARIS: 1.PASAL 15 AYAT 1 2.PASAL 15 AYAT 2 3.PASAL 15 AYAT 3 GHS LUMBAN TOBING: KEWENANGAN MENGENAI AKTA KEWENANGAN MENGENAI ORANG KEWENANGAN MENGENAI WAKTU KEWENANGAN MENGENAI TEMPAT

12 KEWENANGAN PASAL 15 AYAT 1 UU JABATAN NOTARIS KEWENANGAN NOTARIS AKTA OTENTIK AKTA PARTIJ DAN AKTA RELAAS MINUTA AKTA DAN IN ORIGINALI RENVOI PROTOKOL NOTARIS

13  AKTA PARTIJ ADALAH AKTA YANG MEMUAT SECARA OTENTIK APA YANG DITERANGKAN OLEH PENGHADAP KEPADA NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANYA DAN UNTUK KEPERLUAN TERSEBUT PENGHADAP SENGAJA DATANG DIHADAPAN NOTARIS DAN MEMBERI KETERANGAN ITU AGAR KETERANGAN ITU OLEH NOTARIS DIKONTSTATIR DALAM AKTA OTENTIK  AKTA PEJABAT ADALAH AKTA YANG MEMUAT SECARA OTENTIK DARI APA YANG DISAKSIKAN, DILIHAT DAN DIDENGAR OLEH NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA TERHADAP TINDAKAN PIHAK LAIN DIHADAPAN NOTARIS  AKTA PARTIJ ATAU AKTA PEJABAT ISINYA MEMUAT PERBUATAN HUKUM PARA PIHAK BUKAN PERBUATAN HUKUM NOTARIS AKTA OTENTIK

14  PASAL 52 UUJN: NOTARIS DILARANG MEMBUAT AKTA UNTUK DIRI SENDIRI, SUAMI/ISTRI NOTARIS, KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS LURUS KEATAS ATAU KEBAWAH TANPA PEMBATASAN DERAJAT DAN DALAM GARIS SAMPING SAMPAI DERAJAT KETIGA  PASAL 53 UUJN: AKTA NOTARIS TIDAK BOLEH MEMUAT PENETAPAN YANG MEMBERIKAN HAK ATAU KEUNTUNGAN BAGI NOTARIS, SUAMI ISTRI NOTARIS, KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS LURUS KEATAS ATAU KEBAWAH TANPA PEMBATASAN DERAJAT DAN DALAM GARIS SAMPING SAMPAI DERAJAT KETIGA  PASAL 15 AYAT 1 UUJN: NOTARIS MEMBUAT AKTA ATAS PERMINTAAN ATAU KEHENDAK YANG BERKEPENTINGAN KENAPA ADA TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS ATAS AKTA-AKTANYA, PADAHAL NOTARIS BUKAN PIHAK DALAM AKTA TERSEBUT. OBJEKTIFITAS AKTA NOTARIS

15 PARAMETER NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA 1. MELAKUKAKAN PENYULUHAN HUKUM BERKAITAN DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA (PASAL 15 AYAT 2 UUJN). 2. MENOLAK MEMBERIKAN PELAYANAN DALAM PEMBUATAN AKTA, JIKA BERTENTANGAN DENGAN UUJN DAN PER-UU-AN LAINNYA (PASAL 16 AYAT 1 HURUF D UUJN).

16  PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK BUKAN JURU TULIS ATAU NOTULIS, YANG FUNGSINYA HANYA MENDENGAR KETERANGAN PENGHADAP YANG DISAMPAIKAN KEPADA NOTARIS, MENUANGKAN DALAM AKTA, MEMBACAKAN AKTA DAN KEMUDIAN MENANDATANGANI AKTA TERSEBUT NOTARIS WAJIB MELAKUKAN PENYULUHAN HUKUM UNTUK MENGARAHKAN AGAR KETERANGAN PENGHADAP SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM NOTARIS DITUNTUT UNTUK BERTINDAK PROFESIONAL DAN MEMATHUI ATURAN UU JN, KODE ETIK NOTARIS DAN SUMPAH JABATANNYA. PENYULUHAN HUKUM

17 PENOLAKAN MEMBUAT AKTA, JIKA BERTENTANGAN DENGAN ATURAN HUKUM WAJIB MENOLAK MEMBUAT AKTA JIKA KETERANGAN PENGHADAP DAN DATA FORMAL YANG DISAMPAIKAN BERTENTANGAN DENGAN ATURAN HUKUM ARAHKAN AGAR KETERANGAN PENGHADAP DISESUAIKAN DENGAN ATURAN HUKUM, JIKA PENGHADAP MEMAKSA UNTUK MEMINTA DIBUATKAN AKTANYA, MAKA NOTARIS WAJIB MENOLAK MEMBUAT AKTA

18 MINUTA AKTA ASLI AKTA NOTARIS BUKU BUNDEL MINUTA AKTA (SETIAP BULAN) DAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI DASAR DITERBITKANNYA SALINAN AKTA, KUTIPAN AKTA ATAU GROSSE AKTA MINUTA AKTA AKTA PARTIJ: TANDA TANGAN WAJIB ATAU SURROGAAT TANDA TANGAN AKTA RELAAS: TANDA TANGAN TIDAK WAJIB RENVOI: WAJIB DIBERIKAN TANDA PENGESAHAN OLEH PARA PENGHADAP, SAKSI AKTA DAN NOTARIS

19 PROTOKOL NOTARIS

20 KEWENANGAN: LEGALISASI PASAL 15 AYAT 2 HURUF A UUJN: NOTARIS BERWENANG PULA MENGESAHKAN TANDATANGAN DAN MENETAPKAN KEPASTIAN TANGGAL SURAT DIBAWAH TANGAN DENGAN MENDAFTAR DALAM BUKU KHUSUS DASAR HUKUM: PASAL 15 AYAT 2 HURUF A UUJN JO PASAL 1874A, PASAL 1874 AYAT 2 DAN PASAL 1880 KUH.PERDATA JO STBLD NO 46 JO 43 SYARAT-SYARATNYA: 1.PENGHADAP DIKENAL NOTARIS ATAU DIPERKENALKAN OLEH 2 KAWAN PENGHADAP LAINNYA ATAU 2 SAKSI PENGENAL; 2.ISI AKTA DITERANGKAN OLEH NOTARIS KEPADA PENGHADAP; 3.PENGHADAP MEMBUBUHKAN TANDATANGANNYA (CAP JEMPOL) DIHADAPAN NOTARIS

21 KEWENANGAN: WAARMERKEN (PENDAFTARAN) PASAL 15 AYAT 2 HURUF B UUJN: NOTARIS BERWENANG PULA MEMBUKUKAN SURAT-SURAT DIBAWAH TANGAN DENGAN MENDAFTAR DALAM BUKU KHUSUS DASAR HUKUM PASAL 15 AYAT 2 HURUF B UUJN JO STBL 1916 NO 46 DAN 3 WAARMERKEN ADALAH TINDAKAN HUKUM DIMANA SESEORANG MEMBERIKAN KEPADA NOTARIS AKTA DIBAWAH TANGAN YANG SUDAH DITANDATANGANI DAN NOTARIS HANYA MEMBERIKAN TANGGAL PASYI (DATE CERATIN) YAITU TANGGAL PENDAFTARAN

22 KEWENANGAN: COPY COLLATIONEE DAN COPY SESUAI ASLI PASAL 15 AYAT 2 HURUF C UUJN: NOTARIS BERWENANG PULA MEMBUAT KOPI DARI ASLI SURAT-SURAT DIBAWAH TANGAN PASAL 15 AYAT 2 HURUF D UUJN: NOTARIS BERWENANG PULA MELAKUKAN PENGESAHAN KECOCOKAN FOTOKOPI DENGAN SURAT ASLINYA COPY COLLATIONEE DAN COPY SESUAI ASLINYA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI SAMA DENGAN ASLINYA (PASAL 1888 KUH.PERDATA)

23 MASALAH HUKUM 1. BAGAIMANA JIKA MINUTA TIDAK DITANDATANGANI? 2. KAPAN RENVOI TIDAK BOLEH DILAKUKAN LAGI? PASAL 44 AYAT 1 UUJN: SEGERA SETELAH AKTA DIBACAKAN, AKTA TERSEBUT DITANDATANGANI OLEH SETIAP PENGHADAP, SAKSI DAN NOTARIS, KECUALI APABILA ADA PENGHADAP YANG TIDAK DAPAT MEMBUHBUHKAN TANDA TANGAN DENGAN MENYEBUTKAN ALSANNYA. J.C.H MELIS DALAM BUKUNYA NOTARISWET MNGATAKAN: NOTARIS MEMBUBUHKAN TANDATANGANNYA PALING AKHIR DENGAN DASAR PEMIKIRAN BAHWA NOTARIS DENGAN MEMBUHBUHKAN TANDATANGANNYA, MENJADIKAN AKTA TERSEBUT MENJADI AKTA OTENTIK LENGKAP, SETELAH MANA TIDAK BOLEH ADA PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN, JUGA TIDAK BOLEH DITANDATANGANI OLEH PIHAK LAIN.”

24 PENDELEGASIAN KEWENANGAN NOTARIS KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI NOTARIS (PASAL 15, 16 DAN 17 UU JN) NOTARIS PENGGANTI NOTARIS PENGGANTI KHUSUS PEJABAT SEMENTARA NOTARIS

25 BENTUK AKTA OTENTIK PASAL 38 UU JABATAN NOTARIS AWAL AKTA ATAU KEPALA AKTA BADAN AKTA AKHIR ATAU PENUTUP AKTA

26 AWAL AKTA ATAU KEPALA AKTA 1. JUDUL AKTA 2. NOMOR AKTA 3. JAM, HARI, TANGGAL, BULAN DAN TAHUN 4 4. NAMA LENGKAP DAN TEMPAT KEDUDUKAN NOTARIS

27 BADAN AKTA IDENTITAS PENGHADAP/YANG DIWAKILI KETERANGAN KEDUDUKAN BERTINDAK PENGHADAP ISI AKTA IDENTITAS SAKSI PENGENAL

28 AKHIR AKTA ATAU PENUTUP AKTA URAIAN TENTANG PEMBACAAN AKTA URAIAN TENTANG PENANDATANGANAN, TEMPAT PENANDATANGANAN ATAU PENTERJEMAHAN AKTA JIKA ADA IDENTITAS SAKSI AKTA URAIAN TENTANG PERUBAHAN

29 MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI PILAR PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS UU NOMOT 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS BERLAKU 6 OKTOBER MENCABUT PASAL 54 UU NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM. 2.PN TIDAK BERWENANG MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS YANG BERWENANG MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS

30 MAJELIS PENGAWAS NOTARIS 1. PASAL 67 AYAT 1 UUJN: PENGAWASAN ATAS NOTARIS DILAKUKAN OLEH MENTERI PASAL 67 AYAT 2 UUJN: MENTERI MEMBENTUK MAJELIS PENGAWAS NOTARIS; 2. MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SECARA BERJENJANG TERDIRI DARI: A. MAJELIS PENGAWAS DAERAH YANG DIBENTUK DITINGKAT KOTA/ KABUPATEN B. MAJELIS PENGAWAS WILAYAH YANG DIBENTUK DITINGKAT PROPINSI C. MAJELIS PENGAWAS PUSAT YANG DIBENTUK DITINGKAT PUSAT ATAU IBUKOTA NEGARA D. MAJELIS PENGAWAS NOTARIS MASING MASING TERDIRI DARI 3 UNSUR YAITU 3 ORANG MEWAKILI UNSUR PEMERINTAH, 3 ORANG MEWAKILI UNSUR AKADEMISI DAN 3 ORANG MEWAKILI UNSUR ORGANISASI PROFESI NOTARIS

31 DASAR HUKUM 1. UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, BERLAKU 6 OKTOBER PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: M.03.HT TAHUN 2007 TENTANG PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS, BERLAKU 8 NOPEMBER KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR M.39-PW TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS. 4. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR M.02.PR TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS. BERLAKU 7 DESEMBER 2004

32 MAJELIS PENGAWAS NOTARIS MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA/ KABUPATEN MAJELIS PENGAWAS PUSAT (IBU KOTA NEGARA) MAJELIS PENGAWAS WILAYAH PROPINSI MENTERI HUKUM & HAM

33 PUTUSAN MK NOMOR /PUU-III/2005 MAHKAMAH KONSTITUSI BERPENDAPAT : WAKIL ATAU UNSUR NOTARIS DALAM MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TIDAK DAPAT MEMAKSAKAN KEHENDAKNYA DAN KEHADIRANNYA AKAN DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF DAN REALISTIS KARENA UNSUR NOTARIS SELAIN MEMAHAMI JUGA MERASAKAN BUDAYA PROFESI (PROFESIONAL CULTURE) YANG HIDUP DILINGKUNGAN NOTARIS UNSUR NOTARIS 3 ORANG DAN 6 ORANG LAIN DILUAR UNSUR NOTARIS UNSUR NOTARIS MEMAHAMI DAN MENGALAMI BUDAYA PROFESI (PROFESSIONAL CULTURE)

34 PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS MENURUT UU JABATAN NOTARIS LINGKUP PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS 1.PERILAKU NOTARIS YANG DIATUR DALAM KODE ETIK NOTARIS 2.PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS YANG DIATUR DALAM UU JABATAN NOTARIS SANKSI: HUKUM (TANGGUNG JAWAB HUKUM)

35 KAEDAH MORAL DALAM UUJN UU JABATAN NOTARIS Notaris dapat diberhentikan sementara jika melakukan perbuatan tercela yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan Norma Agama, Norma Kesusilaan dan Norma Adat (Pasal 9 ayat 1 huruf c jo PenjelasanUUJN) Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan martabat jabatan notaris misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina. (Pasal 12 huruf c jo Penjelasannya UUJN)

36 Hukm = Moral Moral dan Hukum Hukum Tidak Sama Sebagian sama Dengan Moral HUBUNGAN MORAL DAN HUKUM Hukum Moral HUKUM MORAL

37 KATEGORISASI HUKUM DAN MORAL DALAM PROFESI NOTARIS JJ MO HU MORAL JENIS NORMA DAN SISTIM SANKSI HUKUM JENIS NORMA SISTIM SANKSI KODE ETIK NOTARIS NORMA ETIK, NORMA SANKSI ORGANISATORIS DISIPLIN DAN NORMA OLEH DEWAN KEHORMAT P IDANA AN NOTARIS (INTERNAL) UU JABATAN NOTARIS NORMA ETIK, NORMA SANKSI JABATAN OLEH DISIPLIN DAN NORMA MAJELIS PENGAWAS PIDANA NOTARIS (EKSTERNAL)

38 LATAR BELAKANG KESETARAAN YURIDIS FORMAL KETIDAKSETARAAN SOSIO PSIKOLOGIS NOTARIS PENGGUNA JASA (KLIEN) NOTARIS PENGGUNA JASA (KLIEN) PENYALAHGUNAAN KEAHLIAN DAN KEJAHATAN EPISTEMIK PARAMETERS MORAL: (KODE ETIK PROFESI) DAN (NORMA DISIPLIN)

39 NOTARIS SEBAGAI PROFESI LUHUR (OFFICIUM NOBILE ) PROFESI PROFESI UMUM PROFESI LUHUR PROFESSIO (LATIN) = PEKERJAAN YANG DIJALANKAN BERDASARKAN KEAHLIAN TERTENTU ORIENTASI PENCAPAIAN MATERIAL ATAU USEFUL (ASAS MANFAAT) MOTIVASI PELAYANAN (HONORABLE BERSIFAT SELF CONTAINED DAN MEMILIKI NILAI INTRINSIK)

40 CIRI-CIRI PROFESI LUHUR KEAHLIAN (BERSUMBER DARI PENDIDIKAN FORMAL, PELATIHAN DAN PENGALAMAN) PELAYANAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

41 KEPERCAYAAN DASAR HUBUNGAN PROFESIONAL DAN KLIEN PROFESIONAL (NOTARIS) KLIEN (AWAM) SALING PERCAYA (SALING MEMBUTUHKAN) KEAHLIAN

42 KEUDUDKAN KLIEN DAN NOTARIS PROFESIONAL (NOTARIS KLIEN (AWAM) ASIMETRIS SUBORDINATIF (KETIDAKSETARAAN)

43 KEJAHATAN EPISTEMIK KEAHLIAN SEMU (TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI) MEMBOHONGI ATAU TIDAK JUJUR SAMA KLIEN PROFESIONAL (NOTARIS)

44 HUKUM ACARA MASALAH: 1. SIAPA PELAPOR? 2. SIAPA TERLAPOR? 3. BAGAIMANA JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN BERKAS OLEH MPW ATAU MPP KEPADA MPD? LAPORAN MASYARAKAT MAJELIS PENGAWAS DAERAH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH MAJELIS PENGAWAS PUSAT

45 PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA MAJELIS PENGAWAS DAERAH MAJELIS PEMERIKSA DAERAH 1.JANGKA WAKTU= 5 HARI KERJA SEJAK LAPORAN DITERIMA; 2.DIBENTUK BERDASARKAN SK KETUA MPD; 3.MAJELIS PEMERIKSA TERDIRI DARI 3 ORANG YAITU MASING-MASING MEWAKILI UNSUR AKADEMIS, UNSUR PEMERINTAH DAN UNSUR ORGANISASI PROFESI; 4.TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH DALAM GARIS LURUS KEATAS ATAU KEBAWAH TANPA PEMBATASAN DERAJAT DAN DALAM GARIS SAMPING SAMPAI DERAJAT KETIGA DENGAN NOTARIS DAN PELAPOR

46 SIDANG PEMERIKSAAN MAJELIS PEMERIKSA DAERAH SIDANG PEMERIKSAAN (TERTUTUP UNTUK UMUM) JANGKA WAKTU PEMANGGILAN: 5 HARI KERJA SEBELUM SIDANG PELAPOR TIDAK HADIR TERLAPOR TIDAK HADIR 1.PEMBACAAN LAPORAN OLEH KETUA SIDANG 2. MENDENGAR KETERANGAN PELAPOR 3.TANGGAPAN TERLAPOR 4.PEMERIKSAAN BUKTI-BUKTI

47 BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS PEMERIKSA DAERAH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH: TEMBUSAN KEPADA TERLAPOR, PELAPOR, MPP NOTARIS DAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS SELAMBAT- LAMBATNYA 30 HARI KALENDER SEJAK LAPORAN DITERIMA

48 PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH 1.JANGKA WAKTU= 5 HARI KERJA SEJAK BERKAS DITERIMA; 2.DIBENTUK BERDASARKAN SK KETUA MPW; 3.MAJELIS PEMERIKSA TERDIRI DARI 3 ORANG YAITU MASING-MASING MEWAKILI UNSUR AKADEMIS, UNSUR PEMERINTAH DAN UNSUR ORGANISASI PROFESI; 4.TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH DALAM GARIS LURUS KEATAS ATAU KEBAWAH TANPA PEMBATASAN DERAJAT DAN DALAM GARIS SAMPING SAMPAI DERAJAT KETIGA DENGAN NOTARIS DAN PELAPOR

49 SIDANG PEMERIKSAAN MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH SIDANG PEMERIKSAAN (TERTUTUP UNTUK UMUM): 1.MENDENGAR KETERANGAN PELAPOR DAN TERLAPOR 2.NOTARIS BERHAK MEMBELA DIRI 3.PEMERIKSAAN BUKTI-BUKTI PALING LAMBAT 7 HARI KALENDER SEJAK BERKAS DITERIMA, MULAI MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP BAP MPD DAERAH PEMANGGILAN TERLAPOR DAN PELAPOR, 5 HARI KERJA SEBELUM SIDANG

50 SIDANG PUTUSAN PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH (TERBUKA UNTUK UMUM) PALING LAMBAT 30 HARI SEJAK BERKAS DITERIMA PALING LAMBAT 30 HARI KALENDER SEJAK PUTUSAN DIUCAPKAN DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI, TERLAPOR, PELAPOR, MPD, MPP DAN PP INI LAPORAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN LAPORAN DAPAT DIBUKTIKAN TERLAPOR DIJATUHKAN SANKSI: 1.TEGURAN LISAN ATAU TERTULIS (FINAL) 2. USUL PEMBERHENTIAN KEPADA MPP NOTARIS: -PEMBERHENTIAN SEMENTARA 3 S/D 6 BULAN; -PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT

51 UPAYA HUKUM BANDING BANDING PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH MAJELIS PENGAWAS PUSAT MELALUI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH PERNYATAAN BANDING DIAJUKAN PALING LAMA 7 HARI KALENDER SEJAK PUTUSAN DIUCAPKAN JIKA T/P HADIR ATAU 7 HARI KALENDER SEJAK PUTUSAN DITERIMA JIKA T/P TIDAK HADIR MEMORI BANDING (MB) WAJIB DIAJUKAN DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 14 HARI KALENDER SEJAK BANDING DINYATAKAN. MB WAJIB DISAMPAIKAN KEPADA TERBANDING DALAM JW PALING LAMA 7 HARI KALENDER SEJAK MB DITERIMA SEKRETARIAT MPW. TERBANDING DAPAT MENGAJUKAN KONTRA MB DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 14 HARI KALENDER SEJAK MB DITERIMA OLEH TERBANDING

52 MAJELIS PEMERIKSA PUSAT MAJELIS PENGAWAS PUSAT MAJELIS PEMERIKSA PUSAT PALING LAMBAT 5 HARI KERJA SEJAK BERKAS BANDING DITERIMA - DIBENTUK BERDASARKAN SK KETUA MPP; -TERDIRI DARI 3 ORANG YAITU MASING MASING MEWAKILI UNSUR PEMERINTAH, AKADEMISI DAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS; -TIDAK ADA HUBUNGAN DARAH DAN SEMENDA SAMPAI DERAJAT KETIGA DENGAN TERBANDING DAN PEMBANDING

53 SIDANG PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN SIDANG MAJELIS PEMERIKSA PUSAT SIDANG PEMERIKSAAN (TERBUKA UNTUK UMUM) SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN (TERBUKA UNTUK UMUM) PALING LAMBAT 30 HARI KALENDER SEJAK BERKAS BANDING DITERIM A PALING LAMBAT 30 HARI KALENDER SEJAK PUTUSAN DIUCAPKAN DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI, TERBANDING, PEMBANDING, MPD, MPW, PP INI.

54 PERADILAN DISIPLINAIR (DIBELANDA) PERADILAN DISIPLINER (MAJELIS PENGAWAS) TERDIRI DARI 5 ANGGOTA (KETUA DAN 4 ANGGOTA) KETUA PENGADILAN NEGERI SBG KETUA MAJELIS PENGAWAS DAN 2 ORANG KETUA PENGGANTI YANG DITUNJUK OLEH KETU PN DARI ANGGOTA PN 2 ANGGOTA TERDIRI DARI SEORANG HAKIM KANTON DAN SEORANG DARI DINAS PERPAJAKAN DAN MASING MASING PENGGANTINYA 2 ANGGOTA LAIN TERMASUK PENGGANTINYA DIUSULKAN OLEH PENGURUS CABANG ORGANISASI NOTARIS DAN DIANGKAT RAPAT CABANG MAJELIS PENGAWAS MASA JABATAN 4 TAHUN DAN DAPAT DIANGKAT KEMBALI

55 AMAR PUTUSAN MK NO 49/PUU- X/2012 MENYATAKAN “FRASA” DENGAN “PERSETUJUAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH” DALAM PASAL 66 AYAT 1 UU JABATAN NOTARIS TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, SEHINGGA PASAL 66 AYAT 1 UUJN BERBUNYI: “ UNTUK KEPENTINGAN PROSES PERADILAN, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM ATAU HAKIM BERWENANG: (A).MENGAMBIL FOTO COPY MINUTA AKTA DAN/ATAU SURAT SURAT YANG DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA ATAU PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS; (B). MEMANGGIL NOTARIS UNTUK HADIR DALAM PEMERIKSAAN YANG BERKAITAN DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA ATAU PROTOKOL NOTARIS YANG BERADA DALAM PENYIMPANAN NOTARIS.”

56 PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PROTOKOL NOTARIS PETUNJUK TEKNIS

57 1. Notaris wajib setiap bulan, paling lambat 15 hari bulan berikutnya menyampaikan salinan yang telah disahkan dari DAFTAR AKTA, DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DISAHKAN, SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DIBUKUKAN dan DAFTAR SURAT PROTES WESEL dan CEK kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (Pasal 66 UU Jabatan Notaris). 2. Notaris wajib menyampaikan DAFTAR AKTA WASIAT (NIHIL atau ADA) kepada SEKSI DAFTAR PUSAT WASIAT DITJEN AHU, setiap bulannya paling lambat 5 hari pada minggu pertama bulan berikutnya (Pasal 16 ayat 1 Huruf I UU Jabatan Notaris). KEWAJIBAN PELAPORAN

58 1.PROTOKOL NOTARIS ADALAH KUMPULAN DOKUMEN YANG MERUPAKAN ARSIP NEGARA YANG HARUS DISIMPAN DAN DIPELIHARA NOTARIS. 2.MPD NOTARIS BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PROTOKOL NOTARIS SECARA BERKALA 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN ATAU SETIAP WAKTU YANG DIANGGAP PERLU 3.PROTOKOL NOTARIS MENCAKUP: MINUTA AKTA (BUNDEL MINUTA AKTA) BUKU DAFTAR AKTA (REPERTORIUM) BUKU DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DISAHKAN BUKU DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DIBUKUKAN KLAPPER DAFTAR AKTA KLAPPER DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DISAHKAN BUKU DAFTAR PROTES BUKU DAFTAR WASIAT BUKU DAFTAR LAIN YANG HARUS DISIMPAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.PROTOKOL NOTARIS ADALAH KUMPULAN DOKUMEN YANG MERUPAKAN ARSIP NEGARA YANG HARUS DISIMPAN DAN DIPELIHARA NOTARIS. 2.MPD NOTARIS BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PROTOKOL NOTARIS SECARA BERKALA 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN ATAU SETIAP WAKTU YANG DIANGGAP PERLU 3.PROTOKOL NOTARIS MENCAKUP: MINUTA AKTA (BUNDEL MINUTA AKTA) BUKU DAFTAR AKTA (REPERTORIUM) BUKU DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DISAHKAN BUKU DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DIBUKUKAN KLAPPER DAFTAR AKTA KLAPPER DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DISAHKAN BUKU DAFTAR PROTES BUKU DAFTAR WASIAT BUKU DAFTAR LAIN YANG HARUS DISIMPAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROTOKOL NOTARIS

59 Depok, Nomor : Lampiran : Hal : Laporan Salinan yang telah disahkan dari KEPADA Daftar Akta, Daftar Surat Dibawah tangan YTH. Ketua Majelis Pengawas Daerah Yang Disahkan dan Yang Dibukukan serta Notaris Kota Depok salinan Buku Daftar Protes di- DEPOK.- Memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan sehubungan dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004, dengan ini disampaikan salinan salinan yang telah disahkan dari buku-buku: 1. DAFTAR AKTA: Bulan ………………dengan nomor urut ………..s/d nomor urut …………………………; 2. DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DISAHKAN: Bulan ………………dengan nomor urut…………s/d nomor urut ……………………….. ; 3. DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DIBUKUKAN: Bulan ……………….dengan nomor urut ……….s/d nomor urut ………………………. ; 4. DAFTAR PROTES YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 143 C dan 218 C Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan: Bulan ……………………………….. (Nihil Akta) Demikian agar dapat diterima dengan baik dan menjadi maklum. Notaris Kota Depok, (………………………………………………….) PENGANTAR LAPORAN BULANAN

60 SALINAN BUKU DAFTAR AKTA BULAN PEBRUARI 2011 SALINAN BUKU DAFTAR AKTA BULAN PEBRUARI 2011 NO. URUT NOMOR BULANAN TANGGALSIFAT AKTANAMA PENGHADAP DAN ATAU YANG DIWAKILI/KUASA Pebruari 2011 Akta Pengikatan Jual Beli -Tuan ANTON, SH -Nyonya ANITA, SH -Tuan YUNUS, SH Pebruari 2011 Wasiat Umum -Tuan BADU, SH Pada tanggal 4 Maret 2011, telah dikirimkan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, melalui surat Nomor 23/III/2011 tanggal 3 Maret 2011, (satu) Daftar Wasiat Bulan Oktober 2005, guna memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf I dan j UU Jabatan Notaris. Depok, 10 Maret 2011 Notaris di Kota Depok PIETER LATUMETEN Depok, 10 Maret 2011 Notaris di Kota Depok PIETER LATUMETEN

61 NO URUTTANGGALSIFAT SURAT NAMA YANG MENANDATANGANI DAN ATAU YANG DIWAKILI/KUASA 12/LEGALISASI/II/20116 Pebruari 2011Pernyataan-Tuan HARRY, SH 13/LEGALISASI/II/20119 Pebruari 2011Persetujuan Istri -Nyonya INEKE, SH SALINAN BUKU DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DISAHKAN BULAN PEBRUARI 2011 SALINAN BUKU DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DISAHKAN BULAN PEBRUARI 2011 Depok, 10 Maret 2011 Notaris di Kota Depok PIETER LATUMETEN Depok, 10 Maret 2011 Notaris di Kota Depok PIETER LATUMETEN

62 NO URUT TANGGAL SURAT TANGGAL; DIDAFTARKAN SIFAT SURAT NAMA YANG MENANDATANGANI DAN ATAU YANG DIWAKILI/KUASA 25/DAFTAR/II/202 Mei Pebruari 2011 Surat Pernyataan -Tuan SUNARTO, SH 02/DAFTAR/X/20057 April Pebruari 2011 Pelunasan Hutang -Tuan ARIF, SH -Tuan LINDUNG, SH SALINAN BUKU DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DIBUKUKAN BULAN PEBRUARI 2011 SALINAN BUKU DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DIBUKUKAN BULAN PEBRUARI 2011 Depok, 10 Maret 2011 Notaris di Kota Depok PIETER LATUMETEN Depok, 10 Maret 2011 Notaris di Kota Depok PIETER LATUMETEN

63 NO. URUTNO. AKTATANGGAL YANG DITAGIH YANG MENAGIH TANGGAL WESEL/CEK TANGGAL JATUH WAKTU WESEL/CEK BULANPebruari Nihil Akta 2011 SALINAN BUKU DAFTAR SURAT PROTES SALINAN BUKU DAFTAR SURAT PROTES Depok, 10 Maret 2011 Notaris di Kota Depok PIETER LATUMETEN Depok, 10 Maret 2011 Notaris di Kota Depok PIETER LATUMETEN

64 Depok, Nomor: Lamp : 1 (satu) Hal : Daftar Yang dimaksud Pasal 16 ayat 1 KEPADA huruf I UU Jabatan Notaris (UU Nomor YTH. Direktorat Perdata 30 tahun 2004) qq Ka Subdit. Harta Peninggalan DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 6-7 di- JAKARTA SELATAN.- Memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf (i) UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka dengan ini disampaikan akta akta wasiat yang dibuat dihadapan saya, notaris yaitu: Bulan : Pebruari 2011 Jumlah : Nihil Akta (terlampir) Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.- Notaris di Kota Depok PIETER LATUMETEN PENGANTAR LAPORAN WASIAT

65 No. NAMA LENGKAP DAHULU BERNAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL, BULAN DAN TAHUN LAHIR PEKERJAAN ALAMAT TERAKHIR NO. AKTA TANGGAL,BULA N DAN TAHUN AKTA NO. REP. JENIS AKTA NAMA DAN KEDUDUK AN NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA WASIAT 01tn. BADULIM SIOEBandun g 4 Juni 1965 SwastaJalan Kedondong No. 10, Rawasari, Jakarta Timur Pebruari Wasiat Umum PIETER L, SH Notaris di Kota Depok SALINAN BUKU DAFTAR WASIAT SALINAN BUKU DAFTAR WASIAT Depok, 10 Maret 2011 Notaris di Kota Depok HASANUDDIN, SH.MKn Depok, 10 Maret 2011 Notaris di Kota Depok HASANUDDIN, SH.MKn

66 NO. URUT NAMA PENGHADAP/YANG DIWAKILI SIFAT AKTATANGGAL AKTANO AKTA NOMOR PADA REPERTORIUM 01Tn. ANTON Akta Pengikatan Jual Beli 6 Oktober Ny. AMINAHKuasa Menjual31 Oktober NO. URUT NAMA PENGHADAP/YANG DIWAKILI SIFAT AKTATANGGAL AKTANO AKTA NOMOR PADA REPERTORIUM 01Tn. BADUKuasa Menjual31 Oktober KLAPPER DAFTAR AKTA KLAPPER DAFTAR AKTA HURUF B HURUF A

67 NO URUTNAMA PENGHADAP/YANG DIWAKILISIFAT SURAT TANGGAL DAN NOMOR PENGESAHAN 01Tn. HARRY, SHPernyataan 6 Oktober 2005 No.01/LEGALISASI/X/2005 NO URUTNAMA PENGHADAP/YANG DIWAKILISIFAT SURAT TANGGAL DAN NOMOR PENGESAHAN 01Ny. INEKE, SHPersetujuan Istri 31 Oktober 2005 No.02/LEGALISASI/X/2005 (I) (H) KLAPPER BUKU DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DISAHKAN

68 BERSAMBUNG SEKIAN


Download ppt "PERATURAN JABATAN NOTARIS OLEH: PIETER LATUMETEN, SH.MH.SpN (CAND DOKTOR)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google