Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pontianak, 28 Januari 2015 SUMBER DAYA KEHUTANAN: POTENSI PENERIMAAN, KEBOCORAN DAN PENGAWASAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pontianak, 28 Januari 2015 SUMBER DAYA KEHUTANAN: POTENSI PENERIMAAN, KEBOCORAN DAN PENGAWASAN."— Transcript presentasi:

1 Pontianak, 28 Januari 2015 SUMBER DAYA KEHUTANAN: POTENSI PENERIMAAN, KEBOCORAN DAN PENGAWASAN

2 Rantai ekstraktif sektor kehutanan Sumber: Transparency International (2010) dan Article 33 Indonesia (2013) Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

3 Landasan Hukum terkait PNBP Kehutanan UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan UU No 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah PP No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan Harga patokan Peraturan Menteri Perdagangan ( saat ini berlaku) 22/M-DAG/PER/4/2012 Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

4 Jenis PNPB Kementerian Kehutanan (PP No 12 Th 2014) Dana Reboisasi ( DR ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan ( IIUPH ) Ganti Rugi Nilai Tegakan ( GNRT ) Penggunaan Kawasan Hutan/ Pinjam Pakai Kawasan Hutan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan ( DPEH ) Iuran Mengangkut/Tumbuhan Alam Hidup atau Mati ( IASL/TA ) Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam ( PIPPA ) Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru ( PIPTB ) Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal berburu ( PIB ) Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam/PMOWA (contoh: taman wisata alam) Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam ( IHUPA ) Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru ( IHUPTB )..... total 26 sumber penerimaan Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

5 Gambaran dalam RAPBN 2015 Penerimaan Negara Bukan Pajak: 388 T Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA): 87,4% Penerimaan SDA nonmigas: 12,6% Kehutanan menyumbang ~1.15% (4,4 T) Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

6 PNBP nasional kehutanan (milyar Rp) Sumber: Biro Keuangan Kemenhut (2012) Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

7 3 PNBP sektor kehutanan yang dibagihasilkan: Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH): pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

8 Provisi sumber daya hutan (PSDH) : pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

9 Dana reboisasi (DR) : dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam berupa kayu. Dasar: UU No 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

10 Pendapatan kehutanan dalam RAPBN tahun 2015 Dana Reboisasi: Rp 2.490,8 miliar Izin Hak Pengusahaan Hutan (IHPH): Rp 162,0 miliar Provisi sumber daya hutan (PSDH): Rp 1.071,6 miliar DBH Kehutanan Provinsi Sulteng 2014: Rp 19 miliar Dana Reboisasi: Rp 203,4 miliar Provisi sumber daya hutan (PSDH): Rp 215,4 miliar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan: Rp 25,3 miliar Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

11 Alokasi PNBP kehutanan Kaltim 2014 (juta Rp): 444 M Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

12 Mekanisme Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan APBN Mendagri Konsultasi Batas Wilayah khususnya daerah pemekaran Konsultasi Batas Wilayah khususnya daerah pemekaran Penetapan Daerah Penghasil Menhut SK Daerah Penghasil Menkeu PMK Penetapan Perkiraan Alokasi Per Kab/Kota dalam volume produksi Per Kab/Kota dalam Rupiah 12 DPOD 12 Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

13 Alokasi & distribusi DBH kehutanan

14 Perhitungan 1.Dana Reboisasi: Berbasis volume pohon yang ditebang/hasil hutan kayu ( Tarif x Volume ) 2.Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan: pungutan berbasis luas areal (Misal: Rp 3.750,-/Ha untuk wilayah Sumatera, Sulawesi dan Papua) 3.Provisi Sumber Daya Hutan : berbasis volume kayu ( Harga Patokan x Tarif x Volume ) Dasar perhitungan Tarif: PP No 12 Tahun 2014 Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan Harga patokan: Peraturan menteri perdagangan terkait harga patokan (perhatikan perubahannya setiap tahun) Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

15 Penetapan harga patokan untuk penghitungan PSDH Kayu Harga PatokanSatuan 1Kayu Wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku) Kelompok Meranti /m3 Kelompok Rimba Campuran /m3 2Selain Kelompok Meranti dan Rimba Campuran Kayu Indah /m3 3Kelompok lain wilayah I /m3 4Ebony /ton Tarif PSDH sebesar 10% x harga patokan

16 Simulasi Perhitungan 1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Contoh : Harga Patokan Jenis Meranti: Rp /m3 Tarif: 10% (umumnya untuk Hutan Alam) Volume: 20 meter kubik PSDH yang harus dibayar = Harga Patokan x Tarif x Volume = Rp ,- x 10% x 20 = Rp ,- Potensi kehilangan penerimaan

17 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi Kayu Tarif ($)satuan 1Kayu Wilayah Sumatera dan Sulawesi Kelompok Meranti Diameter 30 cm-49 cm 14/m3 Diameter >49 cm 14,5/m3 2 Kelompok Rimba Campuran Diameter 30 cm-49 cm 12/m3 Diameter >49 cm 12,5/m3 3Kelompok Indah satu Ebony 20/m3 4Jenis Kayu Lain 18/m3

18 Simulasi Perhitungan 2. Dana Reboisasi (DR) Contoh: Volume = 20 meter kubik Tarif Jenis Meranti $ 14/m3 Besaran DR yang harus dibayar = Tarif x Volume = $ 14 x 20 m3 = $ 280 Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

19 Simulasi Perhitungan 3. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Contoh: PT A mendapatkan izin pengusahaan hutan alam sebesar Hektar Besaran iuran untuk hutan alam = Rp 3.750/Ha/Thn Besaran Iuran yang harus dibayarkan PT A = Tarif x Luasan = Rp x Ha = Rp ,- Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

20 Data Dephut** untuk Kab A produksi kayu bulat PT SS sebagai berikut: Berapa nilai PSDR dan DR yang dibayarkan PT SS? Berapa nilai DBH yang harus diterima Kab A dari PT SS **http://bit.ly/1HlvzKq Kelompok Jenis MerantiRimba CampuranKayu IndahEbonyLainnya * ) BatangM3BatangM3BatangM3BatangM3BatangM , ,324 4, , ,596.94

21 Perhitungan PSDH Kab A JenisVolume (m3) Harga Patokan PSDH Tarif PSDH PenerimaanDBH Kabupaten Penghasil Meranti 1725, % Rimba Campuran 4154, % Kayu Indah 1596, % Ebony % - - Lainnya * ) 1596, % total

22 Perhitungan Dana Reboisasi Kab A Volume (m3) tarif DR ($) Penerimaan ($) DBH DR Kab Penghasil Meranti 1725,93 14, Rimba Campuran 4154,5 12, Kayu Indah 1596, Ebony Lainnya * ) 1596, total

23 Tahun 2014, Kabupaten A menurut data dephut (wilayah sumatera, sulawesi dan sumatera) mengeluarkan 30 izin masing-masing seluas Ha. Total volume produksi kayu meranti mencapai 200 m3/tahun, dan kayu jenis Ebony 250 m3/tahun. Berapa total alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten W Catatan: Iuran lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IIUPHHK-HA) Rp 3.750,-/ijin/hektare/tahun* Provisi kayu meranti : 10% x harga patokan /m3* Harga patokan meranti Rp /m3 ** Dana reboisasi kayu meranti 14$/m3 dan ebony 20$/m3* *Tarif: PP No 12 Tahun 2014 Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan **Harga patokan Peraturan Menteri Perdagangan ( saat ini berlaku) 22/M- DAG/PER/4/2012

24 Mekanisme Rekonsiliasi 24 Depkeu Wajib Bayar Dishut Prov Bendahara Penerima Kas Negara LHP Dishut Kab. Kas Daerah LHP: Laporan Hasil Produksi Rekon Penerimaan Daerah Rekon Penerimaan Daerah Rekon Penerimaan Nasiona l Rekon Penerimaan Nasiona l Data Produksi Setoran Rp dan USD $ Tiap Akhir Pekan Dihitung dan disalurkan DBH-nya Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

25 Rekonsiliasi penerimaan Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

26 Pelaksaanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah (DBH) SDA Tahun 2014 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.183/PMK.07/2013 Penyaluran Triwulan I (maret) dan Triwulan II (juni) sebesar 20% dari pagu perkiraan alokasi Penyaluran Triwulan III (september) sebesar 30% dari pagu perkiraan alokasi Penyaluran Triwulan IV (desember) sesuai selisih pagu perkiraan and jumlah pada penyaluran sebelumnya 26 Potensi Penerimaan Sektor Kehutanan

27 PMK Alokasi Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan untuk Kalimantan Timur Tahun 2014 sebesar ,- Berapa nilai transfer per triwulan sesuai aturan? TransferNilai (Rp) Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan 4 (penyesuaian) selisih

28 Seluk beluk perizinan sektor kehutanan

29 Keterkaitan lembaga dalam sektor kehutanan Perijinan Sektor Kehutanan

30 Bisnis proses dan tata kelola usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Sumber: Kajian KPK tentang perizinan dan tata kelola Perijinan Sektor Kehutanan

31 Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik (IPKTM) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan Perijinan Sektor Kehutanan

32 Dasar: PP No tentang Tata Kelola Hutan

33 Potensi kehilangan penerimaan

34 30-20 trilyun Rupiah hilang Potensi kehilangan penerimaan No Sumber Penelitian Nilai kehilangan penerimaan akibat illegal logging Kepustakaan 1Laporan BPK RI (2010)Rp 30,3 triliun/tahun atau Rp 83 milyar/hari BPK RI (2011) 2Human Rights watch (2009) US $ 2 milyar/tahunSebagaimana dikutip Wasef (2012) 3World Bank (2006)US $ 3 milyar/tahunSebagaimana dikutip Blundell (2008) 4Brown (2006)US $ 1,4 milyar/tahunSebagaimana dikutip Brown dan Stolle (2009) 5Nurrochmat (2005)US $ 2,79 milyar/tahunSebagaimana dikutip Nurrochmat dan Hasan (2010) 6Kementerian Kehutanan (2002) US $ 3,7 milyar/tahunDikutip oleh Asia Pulse (2003) dalam Schroeder et al (2004) Analisis oleh Article 33

35 Realisasi PSDH cuma 30% potensi Potensi kehilangan penerimaan Tahun PSDH untuk PNBP Kayu dan Bukan Kayu (milyar Rp) Potensi PSDH Kayu (milyar Rp) Perbandingan Realisasi dan Potensi (%) ,32.115,633, ,12.470,924,2 Sumber: Mumbunan dan Wahyudi (2012) Keterangan data: Realisasi PSDH berdasarkan PMK DBH SDA Kehutanan (kayu dan non-kayu); Potensi PSDH berdasarkan formula PSDH kayu, di mana data produksi kayu merujuk Renja dan Statistik Kehutanan, dan proporsi kayu merujuk data BPS.

36 Fokus pengawasan: Perizinan Contoh: Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan Izin pemanfaatan kayu untuk perkebunan sawit (?), menjadi kedok untuk pengambilan hasil hutan alam Alih fungsi hutan lindung atau lahan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain Pencadangan kawasan hutan Potensi kehilangan penerimaan

37 Beberapa celah dalam perizinan Sumber: Kajian KPK tentang perizinan dan tata kelola Potensi kehilangan penerimaan

38 Contoh: tidak ada batasan waktu penilaian terkait perizinan memberi ruang jual beli pengaruh Sumber: Kajian KPK tentang perizinan dan tata kelola Potensi kehilangan penerimaan

39 Fokus pengawasan : Pungutan hasil Semua kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Contoh: aktivitas kajian terhadap hasil Laporan Hasil Cruising (LHC) dan dibandingkan dengan Laporan Hasil Produksi (LHP) perusahaan dan menghitung produksi riil perusahaan Potensi kehilangan penerimaan

40 Koleksi rente kehutanan Potensi kehilangan penerimaan

41 Fokus pengawasan: Alokasi anggaran Contoh: Pembagian Dana Bagi Hasil ke Daerah penghasil Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil sesuai dengan peraturan yang berlaku Catatan: Dana reboisasi sifatnya specific grant khusus hanya untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi. PSDH dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sifatnya block grant. Potensi kehilangan penerimaan

42 Alokasi & distribusi DBH kehutanan Potensi kehilangan penerimaan

43 Penatausahaan Hasil Hutan Online (http://puhh2.dephut.net:7778/pls/itts/home_default#) Potensi tool pendukung pengawasan

44 Terima Kasih Potensi tool pendukung pengawasan

45

46 TERIMA PWYP Indonesia


Download ppt "Pontianak, 28 Januari 2015 SUMBER DAYA KEHUTANAN: POTENSI PENERIMAAN, KEBOCORAN DAN PENGAWASAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google