Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERENCANAAN SDM KESEHATAN Disajikan Pada : Rakerkesda Provinsi Bengkulu 2-4 Desember 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERENCANAAN SDM KESEHATAN Disajikan Pada : Rakerkesda Provinsi Bengkulu 2-4 Desember 2014."— Transcript presentasi:

1 PERENCANAAN SDM KESEHATAN Disajikan Pada : Rakerkesda Provinsi Bengkulu 2-4 Desember 2014

2

3

4

5

6 Overview Campbell J, Dussault G, Buchan J, Pozo-Martin F, Guerra Arias M, Leone C, Siyam A, Cometto G. A universal truth: no health without a workforce. Forum Report, Third Global Forum on Human Resources for Health, Recife, Brazil. Geneva, Global Health Workforce Alliance and World Health Organization, Campbell J, Dussault G, Buchan J, Pozo-Martin F, Guerra Arias M, Leone C, Siyam A, Cometto G. A universal truth: no health without a workforce. Global Health Workforce Alliance and World Health Organization, A universal truth….

7 Proposals for Post-2015 Development Agenda Main themes o Human rights o Inequalities o Sustainability Specific themes o Population dynamics o Peace and security o Stable and inclusive economic growth o Productive employment and decent work o Food security o Governance (including principles of inclusion & participation, promoting transparency & accountability) o Building resilience of vulnerable population groups

8 Sumber : WHO

9 Evolving health needs and challenges Meeting MDGs Revival of values-based approaches Fragmentation and inequity Unmet expectations Financial crisis Why PHC? Sumber : WHO

10 Primary health care renewed: 4 sets of reforms Participation Sumber : WHO

11 INDONESIA: Inefficient Health System BANGKRUTNYA SISTEM UKP RUSAKNYA SISTEM UKM Insentif kuat untuk anggaran UKP Mendidik masy utk non healthy consumerism UKP overheated Kemampuan regulasi Promkes menuju budaya hidup sehat tdk opt “Health in All Policy” tdk dikuasai PHBS tdk tercapai Kapasitas pem utk PHC tdk optimal Politik anggaran kes JELEK Non-vitalized PHC infrastructures Kemampuan politik dan advokasi kes rendah` PHC & Healthy Consumerism tdk difahami Sinergi tdk optimal A cad- B uss- G ovt for HEALTH E mpowerment Gatekeeping “dibaca” hanya urusan UKP Dinamika Pemberdayaan tak difahami Suplai Nakes Kesmas terampil blm optimal Modif dari: Bachtiar, WHO Meeting for CHW at Srilanka

12 ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan  Penyiapan SDMK mengikuti pengembangan upaya kesehatan RPJMN II RPJMN III RPJMN IV VISI: & MISI PENTAHAPAN RPJPK

13 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA RPJMN 3 (2015– 2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN (UU 17/2005) 13 PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN YANG BERKUALITAS !!!

14 ARAH KEBIJAKAN KEMENKES Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) di Puskesmas 2.Penerapan pendekatan keberkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care) 3.Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

15

16

17 Promotif-Preventif 1. PHBS, Penurunan Gizi Buruk Masyarakat penangunlangan KKP 2. Penurunan Kematian Ibu dan Anak 3. Pemberantasan TBC, Polio, Tetanus, Campak, Hepatitis 4. Pemberantasan Malaria, Pengendalian HIV/AIDS 5.Menjamin akses air bersih, akses obat essensial Pasar sehat, kali bersih, 6.Pembangunan berwawasan kes Sistem Jaminan Kesehatan 17 Pengemb. Univ Coverage Jamkes PemerintahMasyarakat JUMLAH, JENIS, MUTU DAN SEBARAN SDM KES Sumber Daya Manusia Kesehatan Merencanakan, menyiapkan dan mendayagunakan nakes sesuai kebutuhan

18 UU NO.36/2014 TTG TENAGA KESEHATAN Ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan PerUU Perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif UU KESEHATAN Pengelompokkan Nakes : 13 KELOMPOK NAKES  terdapat perubahan nomenklatur untuk perawat gigi menjadi terapis gigi dan mulut, serta perawat anestesi menjadi penata anestesi. Selain itu juga masuknya tenaga kesehatan tradisional yaitu tenaga kesehatan ramuan (ex:jamu) dan tenaga kesehatan tradisional ketrampilan (ex:akupuntur)

19 Arah Kebijakan Program NAKES Strategi Program NAKES  Penguatan perencanaan  Pengembangan jenis Nakes  Penyesuaian kurikulum  Pengembangan kapasitas SDM Kesehatan  Kebijakan afirmasi  Ikatan kerja  Strategi insentif  Uji kompetensi (sertifikasi) untuk semua tenaga kesehatan  Mekanisme registrasi dan lisensi  Akreditasi pelatihan  Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik.  Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu  Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada seluruh nakes  Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan  Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan  Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh  Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan  Peningkatan Implementasi Manajemen kinerja  Pengembangan insentif baik material dan non material untuk nakes dan SDMK

20 PENYELENGGARAAN URUSAN (UU NO 23/2014) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a.menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

21 LANJUTAN... Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria, Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah dimaksud; Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

22 PERENCANAAN SDM KESEHATAN

23 TUJUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES 1. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan yaitu untuk memenuhi jenis, jumlah, dan kualifikasi nakes 2. Menghubungkan nakes yang ada saat ini terhadap kebutuhan yang akan datang untuk antisipasi perkembangan, 3. Memperkirakan kecenderungan terhadap banyaknya penyediaan (pengadaan/ produksi) tiap jenis tenaga yang dibutuhkan

24 KERANGKA PIKIR RENCANA PENGEMBANGAN NAKES (RPTK) TAHUN

25  Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, utamanya di DTPK.  Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya.  Kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. Ketersediaan, penyebaran dan kualitas SDMK yang belum optimal.  Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, utamanya di DTPK.  Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya.  Kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. Ketersediaan, penyebaran dan kualitas SDMK yang belum optimal.  Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan sinkronisasi antara produksi dengan kebutuhan, persebaran penempatan, dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, termasuk didalamnya pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem insentif tenaga kesehatan. PERMASALAHAN TENAGA KESEHATAN

26 ISU POKOK PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES 26 Kemampuan perencanaan kebutuhan nakes masih perlu ditingkatkan Belum ada perencanaan kebutuhan nakes yang menyeluruh Belum didukung dengan data/informasi SDM Kesehatan yang akurat Belum dapat digunakan sepenuhnya untuk pengelolaan nakes secara keseluruhan

27 PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES 27 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan (Pasal 13 UU Nakes) Perencanaan Tenaga Kesehatan disusun secara berjenjang (dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah daerah provinsi, sampai dengan Pemerintah secara nasional) berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan (pasal 14 ayat 2 UU Nakes)

28 Types and Settings of Services Shi & Singh 2008 Types of Healthcare ServicesDelivery Settings Preventive CarePublic Health Programs Community Programs Personal Lifestyles Primary CarePhysician Office/Clinic Self-Care Alternative Medicine Specialized CareSpecialist Clinics Chronic CarePrimary Care Settings Specialist Provider Clinics Home Health Long-term Care Facilities Self-Care Alternative Medicine

29 Types and Settings of Services (2) Types of Healthcare ServicesDelivery Settings Long-term CareLong-term Care Facilities Home Health Sub-Acute CareSpecial Sub-Acute Units (Hospital, Long-term Care Facilities) Home Health Outpatient Surgical Centers Acute CareHospitals Rehabilitative CareRehabilitation Departments (Hospital, Long- Term Care Facilities) Home Health Outpatient Rehabilitation Centers End-of-Life CareHospice Services Shi & Singh 2008

30 PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN Standar Pendidikan Standar Pelayanan Standar Kompetensi PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGAKESEHATAN

31 PENGADAAN SDMK PERENCANAAN SEBAGAI DASAR PEMENUHAN KEBUTUHAN SDMK MAPPING KETERSEDIAAN DAN SEBARAN SDMK RENCANA KEBUTUHAN SDMK UPAYA PEMERATAAN SDMK (  PEMENUHAN DAN RETENSI)

32 PENGUATAN PERENCANAAN SDMK 1.Optimalisasi regulasi 2.Pemetaan kebutuhan SDMK tahunan 3.Penyusunan Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan ( ) 4.Penyusunan Pedoman Perencanaan Kebutuhan SDMK 5.Penyusunan standar ketenagaan di fasyankes 6.Fasilitasi penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDMK di tingkat kab/kota 7.Pengembangan Sistem Informasi SDMK

33 KETERSEDIAAN DOKTER PTT AKTIF Sumber: Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan, 1 Oktober 2014

34 KETERSEDIAAN DOKTER GIGI PTT AKTIF Sumber: Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan, 1 Oktober 2014

35 KETERSEDIAAN BIDAN PTT AKTIF Sumber: Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan, 1 Oktober 2014

36 UPAYA PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN

37  Permasalahan mendasar dalam ketenagaan adalah kurang meratanya persebaran tenaga kesehatan, terutama di DTPK  Masih ditemukan Puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak lengkap Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatannya. Masih dijumpai Puskesmas yang tidak ada Dokter  Masih ada Rumah Sakit yang mempunyai tenaga tetapi tidak disertai dengan peralatan yang lengkap.  Turn Over Tenaga Kesehatan di beberapa daerah tinggi, Retensi Tenaga Kesehatan rendah.  Insentif Tenaga Kesehatan belum memadai ISU PEMENUHAN NAKES

38 PBM (MENKES, MENDAGRI, MENPAN) TTG PERENCANAAN DAN PEMERATAAN NAKES DI FASYANKES MILIK PEMDA ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemda, belum merata baik dalam jumlah dan mutu, untuk itu perlu adanya perencanaan dan pemerataan nakes pada fasyankes milik pemda

39 PERENCANAAN DAN PEMERATAAN NAKES DI FASYANKES MILIK PEMDA Pemerataan Tenaga Kesehatan dilaksanakan melalui redistribusi dan distribusi Redistribusi dan distribusi Tenaga Kesehatan harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jenis Tenaga Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan

40 UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN NAKES OLEH PEMERINTAH DAERAH Perencanaan Kebutuhan Nakes: – Memperhatikan pertumbuhan penduduk, epidemiologi penyakit, perkembangan ekonomi, arah bangkesda. – Memperhatikan standar pelayanan kesehatan – Memperhatikan hasil analisis beban kerja -Usulan Formasi CPNS -Daya serap fasyankes swasta -Rekrutmen PTT daerah -Regulasi daerah untuk model pendayagunaan nakes lainnya

41


Download ppt "PERENCANAAN SDM KESEHATAN Disajikan Pada : Rakerkesda Provinsi Bengkulu 2-4 Desember 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google