Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Dr. Arum Atmawikarta, MPH Sekretaris Eksekutif Sekretariat MDGs Nasional – KemenPPN/Bappenas Disampaikan dalam Audiensi Penyusunan Dokumen MAF Upaya Peningkatan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Dr. Arum Atmawikarta, MPH Sekretaris Eksekutif Sekretariat MDGs Nasional – KemenPPN/Bappenas Disampaikan dalam Audiensi Penyusunan Dokumen MAF Upaya Peningkatan."— Transcript presentasi:

1 Dr. Arum Atmawikarta, MPH Sekretaris Eksekutif Sekretariat MDGs Nasional – KemenPPN/Bappenas Disampaikan dalam Audiensi Penyusunan Dokumen MAF Upaya Peningkatan Akses terhadap Air Minum Layak di Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram, 14 Mei © United Nations Development Programme MDGs ACCELERATION FRAMEWORK (MAF): Upaya Peningkatan Akses terhadap Air Minum Layak

2 OUTLINE 2 Pendahuluan Metodologi MAF Pengalaman Pendekatan MAF AKI di Provinsi Jawa Tengah Kesimpulan

3 Pendahuluan 1.Capaian sasaran MDGs di Indonesia dibagi dalam tiga kategori, yaitu: a.Sudah tercapai sebelum tahun 2015 (already achieved) b.Diperkirakan akan dapat dicapai pada akhir tahun 2015 (on track) c.Diperkirakan akan sulit dicapai pada akhir tahun 2015 sehingga diperlukan kerja keras (off track) 3

4 2.Sampai dengan tahun 2013 dari 63 indikator MDGs, pencapaiannya dapat dapat dikelompokan dalam 3 kategori: a.13 indikator sudah dicapai sebelum 2015 b.35 indikator diperkirakan dapat dicapai pada tahun 2015 c.15 indikator diperlukan kerja keras untuk mencapai sasaran tahun Lima belas indikator yang masih memerlukan kerja keras untuk mencapainya adalah: a.GOAL 1 : (i) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional; (ii) Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum b.GOAL 4 : (iii) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup; (iv) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup c.GOAL 5 : (v) Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 4

5 d.GOAL 6 : (vi) Proporsi jumlah penduduk usia tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS; (vii) Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir; (viii) Prevalensi HIV dan AIDS (persen) dari total populasi e.GOAL 7: (ix) Jumlah emisi karbon dioksida (CO2); (x) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan; (xi) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perdesaan; (xii) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perdesaan; (xiii) Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan f.GOAL 8: (xiv) Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi; dan (xv) Proporsi rumah tangga dengan akses internet 5

6 Salah satu metodologi yang diperkenalkan oleh PBB untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGs dengan kategori off track adalah MDGs Acceleration Framework (MAF). MAF merupakan salah satu instrumen disamping instrumen lain yang telah ada yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah. 6

7 Metodologi MAF telah diterapkan di Indonesia dengan daerah pilot di Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan kesehatan ibu, khususnya dalam percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Pada tahun 2014, metodologi ini akan diperluas untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGs kategori off track, yaitu: – Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kepulauan Riau – Akses terhadap Air Minum Layak di Provinsi Nusa Tenggara Barat – Akses terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu 7

8 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 8

9 TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP IndikatorAcuan Dasar Data Terb aru Target MDGs 2015 StatusSumber TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 37,73% (1993) 67,73% (2013) 68.87% ▼ BPS, Susenas 7.8aPerkotaan 50,58% (1993) 79,34% (2013) 75.29% ● 7.8bPerdesaan 31,61% (1993) 56,17% (2013) 65.81% ▼ 7.9 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan 24,81% (1993) 60,91% (2013) 62.41% ▼ 7.9aPerkotaan 53,64% (1993) 73.15% (2012) 76.82% ► 7.9bPerdesaan 11,10% (1993) 42.73% (2012) 55.55% ▼ Status : ● Sudah Tercapai ► Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus 9

10 10 Sumber: BPS, Susenas 2013 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

11 Metodologi MAF 11

12 Kerangka metodologi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan stakeholders berupa pendekatan sistematis: – Mengidentifikasi dan memprioritaskan bottleneck dalam upaya mencapai target MDGs dengan kategori off-track sekaligus – Mempercepat solusi untuk memecahkan bottleneck tersebut 12 Pengertian MAF

13 1.Penentuan prioritas negara/daerah untuk melakukan intervensi spesifik 2.Mengidentifikasi dan menyusun prioritas bottleneck untuk dapat diimplementasi secara efektif 3.Memilih intervensi yang dapat dilakukan bersama multistakeholders untuk mengatasi bottleneck yang dianggap prioritas 4.Perencanaan dan pemantauan implementasi dari solusi yang ditentukan 13 Empat Langkah MAF

14 Untuk membantu mempercepat pencapaian Target MDGs kategori off-track pada tingkat Nasional maupun Daerah MAF merupakan cara sistematis untuk mengatasi bottleneck dan memberikan solusi konkret serta memiliki dampak yang besar untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGs dengan melibatkan semua stakeholders 14 Perlunya Pendekatan MAF

15 1.Mengatasi fragmentasi sumber daya dari kementerian Lembaga, mitra pembangunan dan stakeholder untuk mencapai sasaran MDGs kategori off-track; 2.Menentukan prioritas dalam perencanaan dan strategi berdasarkan hasil penelitian, informasi data statistik mutakhir, evaluasi dan belajar dari pengalaman; 3.Memecahkan ego sektoral dengan cara berpikir yang pragmatis, lintas sektoral, berorientasi pada hasil, kerjasama kemitraan dan memperkuat sinergi; 4.Membantu memfokuskan upaya MDG dalam mengatasi disparitas antar kelompok penduduk atau wilayah geografis yang tertinggal. 15 Nilai Lebih dari Pendekatan MAF

16 Proses MAF dipimpin oleh pemerintah melibatkan seluruh stakeholder yang terkait (CSO, akademisi, privat sector, mitra internasional) yang memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran MDGs 16 Mitra MAF

17 Stakeholders yang Berperan dalam Peningkatan Sanitasi dan Air Minum

18 Kriteria untuk Berhasilnya MAF 1.Tingginya komitmen politik untuk mengatasi sasaran MDGs off-track 2.Terdapatnya rencana dan strategi pada tingkat nasional maupun daerah untuk mencapai sasaran MDGs off- track 3.Terdapatnya fasilitasi untuk implementasi rencana yang konkret pada setiap sektor atau aktor 4.Tersedianya Sumber Daya Manusia dan finansial pada tingkat nasional dan daerah untuk implementasi rencana kerja. 5.Terdapatnya pengalaman penerapan MAF pada tingkat nasional atau daerah untuk dapat direplikasikan ke daerah lain atau topik lain. 18

19 Kaitan MAF dalam RAD MDGs dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah MAF RAN MDGs RAD MDGs MAF MDGS telah diarusutamakan dalam berbagai dokumen perencanaan (RPJPN/D, RPJMN/D, RKP/D), perencanaan K/L dan SKPD (RENSTRA, RENJA) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran baik di Pusat maupun Daerah

20 MAF Memperkuat Kebijakan Air Minum di Pusat dan Daerah Kebijakan Nasional (Sumber: Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs ) Kebijakan Provinsi NTB (Sumber:RAD MDGs NTB ) 1Dalam meningkatkan cakupan pelayanan air minum, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, dan PDAM bertugas dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan air minum layak melalui pembangunan dan perbaikan sistem air baku, perbaikan dan pengembangan instalasi serta pengembangan dan perbaikan jaringan transmisi dan distribusi, terutama di kawasan perkotaan. 1Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir melalui pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2Menyediakan perangkat peraturan di tingkat Pusat dan/atau Daerah untuk mendukung pelayanan air minum dan sanitasi yang layak, melalui penambahan, revisi, maupun deregulasi peraturan perundang- undangan. 2Membangun, memelihara dan mengembangkan infrastruktur jalan, sumber daya air, perumahan dan pemukiman dengan mewujudkan ketersediaan air dan pemerataan pelayanan alokasi kebutuhan air multi sektor (melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air) 3Memastikan ketersediaan air baku untuk air minum; Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 3Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum; Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal; Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan; dan Peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan.

21 Lanjutan… Kebijakan Nasional (Sumber: Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs ) Kebijakan Provinsi NTB (Sumber:RAD MDGs NTB ) 4Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum yang layak; Meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum yang layak 4Arah Kebijakan untuk Pengelolaan Limbah a.Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat; b.Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman; c.Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; d.Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman; e.Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman. 5Meningkatkan belanja investasi daerah untuk perbaikan akses air minum; Meningkatkan iklim investasi yang mendukung pembangunan guna merangsang partisipasi aktif sektor swasta dan masyarakat 5.Arah Kebijakan untuk Drainase a.Pemantapan keterpaduan penanganan pengendalian banjir dan sektor/sub sektor terkait lainnya berdasarkan keseimbangan tata air; b.Peningkatan pelibatan seluruh stakeholder berdasarkan hirarki sistem drainase; c.Peningkatan kapasitas kelembagaan, peraturan dan perundangan; d.Pengembangan alternatif pembiayaan lewat pilot program cost recovery; e.Melakukan kampanye dan desiminasi drainase

22 Beberapa Upaya Percepatan Pencapaian Sasaran MDGs di Indonesia 1.Integrasi MDGs pada RPJMN 2010 – Integrasi MDGs pada Renstra KL 2010 – Integrasi MDGs pada RPJMD Provinsi 4.Integrasi MDGs pada RKPD Provinsi 5.Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 dengan fokus MDGs 6.Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs Indonesia 2010 – Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs Provinsi 8.Surat Edaran MenPPN dan Mendagri tentang Percepatan Pencapaian MDGs sebagai dasar RAPBD 9.Pemberian Penghargaan MDGs bagi daerah yang berhasil.

23 Template Matriks Rencana Aksi MAF Prioritas MDGs Indikator MDGs Prioritas Intervensi dan sub-intervensi Prioritas Bottleneck Solusi Percepatan Indikatif Pembiayaan Mitra Penanggung jawab 1.……. 1.….1.1. … … … … … dst 23

24 Template Perencanaan Implementasi Dan Monitoring MAF Target MDGs Kegiatan Intervensi Jadwal Waktu Implementasi ( ) Indikator untuk Monitoring Tahunan Penanggung Jawab Jan - Des 2014 Jan - Des A Intervensi 1 (Kegiatan 1.1) Kegiatan 1.2 ……. 5B Intervensi 1 (Kegiatan 1.1) Kegiatan 1.2 ……..

25 PENGALAMAN PENDEKATAN MAF AKI DI PROVINSI JAWA TENGAH 1.Komitmen Pemerintah Daerah tinggi 2.Melibatkan berbagai stakeholder (Instansi pemerintah, universitas, organisasi profesi, NGO, mitra internasional, dan tenaga ahli) 3.Dikoordinasikan oleh Bappeda. 4.Perumusan rencana kerja dibicarakan secara intensif dengan berbagai stakeholder. 5.Diperlukan monitoring implementasi rencana aksi MAF 6.Saat ini, sedang dilaksanakan di 12 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 25

26 Tahapan Penerapan MAF 1.Penjajakan baik di Pusat maupun di daerah untuk menyamakan persepsi tentang area MAF yang akan digarap Komunikasi dengan Kementerian Kesehatan Komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas Komunikasi dengan UN 2.Pemilihan kandidat lokasi: Komitmen Pemda tinggi Akan berdampak terhadap sasaran secara nasional 3.Permintaan resmi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada UN 4.Mulai melakukan persiapan: Rapat koordinasi Menyusun agenda kerja Merekrut konsultan Menyusun TOR untuk pelaksanaan MAF 5.Berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah Bertemu dengan Bappeda dan stakeholders lain menyampaikan gagasan MAF dan menyampaikan persepsi Stakeholder: Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat 26

27 6.Proses pengumpulan data Telaah dokumen kebijakan di Pusat maupun daerah Telaah laporan di Pusat maupun daerah Diskusi Wawancara Kunjungan lapangan: Kabupaten Tegal (AKI tinggi), Kebumen (AKI rendah) dan Kendal (Puskesmas PONED) Responden: ⁻ Nasional: Pertemuan dengan stakeholders terkait: Bappenas, Kemenkes, BKKBN, dl ⁻ Provinsi: Bappeda, Dinkes, BKKBN, JNPK, IBI, RS, BPS, dll ⁻ Kabupaten: Puskesmas PONED, Dinkes dan RS di Tegal dan Kebumen; Dinkes dan Puskesmas Kendal 7.Proses Analisis Data Pada lokasi Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK Pada tingkat komunitas Pada tingkat rujukan Pada tingkat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi berkualitas 27

28 7.Penyusunan draft laporan Draft 1 – Konsultasi Draft 2 – Konsultasi Draft 3 – Konsultasi 8.Konsultasi hasil dengan Pemda Stakeholders 9.Konsultasi hasil dengan Pusat Tim Kecil Expert Tim Besar Expert 10.Penyusunan dokumen final 11.Penetapan oleh Pemda 12.Pelaksanaan rencana aksi MAF 13.Pemantauan dan Evaluasi 28

29 Tim Konsultan MAF Air Minum Ketua: – Dr. Dewi Susanna, dra, MS Tenaga Ahli: – Dr. drs. Tris Eryando, M.A Tenaga Penunjang: – Dian Pratiwi, M.K.M 29

30 Kesimpulan 1.Upaya peningkatan akses terhadap Air Minum layak merupakan salah satu prioritas tinggi dalam pencapaian sasaran MDGs di Indonesia 2.Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran MDGs tersebut 3.Salah satu metode yang komprehensif yang diperkenalkan oleh PBB untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGs off- track adalah Metode MAF. Metode ini telah dilaksanakan di berbagai negara 4.Di Indonesia penerapan pertama metode MAF dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan daerah tersebut memiliki komitmen yang tinggi dan akan berdampak terhadap sasaran nasional 30

31 5.Dalam proses penyusunan MAF memerlukan kerja sama yang kuat antara berbagai stakeholders yang berasal dari Pemerintah, universitas, organisasi profesi, lembaga kemasyarakatan, media, mitra kerja internasional, dan swasta. 6.Proses penyusunan MAF di Jawa Tengah dapat digunakan sebagai lesson learned untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGs 5 dan MDGs kategori off track lainnya dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan kondisi daerah. 7.Apreasiasi kepada Provinsi Banten dan Jawa Timur yang berkomitmen tinggi untuk mempercepat pencapaian sasaran Goal 5 MDGs. 8.Metodologi MAF akan diperluas untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGs off track di bidang: a.Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kepulauan Riau b.Akses Air Minum Layak di Provinsi Nusa Tenggara Barat c.Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu 31

32 32


Download ppt "Dr. Arum Atmawikarta, MPH Sekretaris Eksekutif Sekretariat MDGs Nasional – KemenPPN/Bappenas Disampaikan dalam Audiensi Penyusunan Dokumen MAF Upaya Peningkatan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google