Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SLEMAN, 25 NOVEMBER 2014 BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANWIL KEMENAG DIY.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SLEMAN, 25 NOVEMBER 2014 BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANWIL KEMENAG DIY."— Transcript presentasi:

1

2 SLEMAN, 25 NOVEMBER 2014 BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANWIL KEMENAG DIY

3  Secara Umum:  Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu  Secara khusus:  Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri.  Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta  Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

4 1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; 2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) 4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah/PPS dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya; 5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima BSM; 7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 8. Membangun gedung/ruangan baru 8. Membeli bahan/peralatan yg tidak mendukung proses pembelajaran.

5 9. Membeli bahan/peralatan yg tidak mendukung proses pembelajaran 10. Menanamkan saham 11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar 12.Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah/PPS, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan 13.Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

6  Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional madrasah/PPS  Bagi madrasah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;  Pembelian barang/jasa per belanja sebaiknya tidak melebihi 10 juta, kecuali untuk pembelian barang yang tidak bisa dipecah dan belanja modal pada madrasah negeri  Biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar, harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

7  Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)  Pembukuan (Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku pembantu Pajak)  Bukti Pengeluaran (kuitansi, faktur, dlsb)  Mencatat semua penggunaan dana BOS dengan mengkategorikan ke dalam 8 standar nasional pendidikan:  Peng. Kompetensi Lulusan  Peng. Kurikulum/KTSP  Peng.Proses pembelajaran  Peng. Pendidik & tenaga kependidikan  Peng. Sarana & prasarana madrasah  Peng. Manajemen madrasah  Peng. Sumber dana madrasah  Peng. Sistem penilaian

8  Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer  Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya;  Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu ditutup oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Madrasah;  Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta;  Apabila ada kesalahan atas penulisan angka/huruf, maka yang salah agar dicoret dengan dua garis rapih, sehingga tulisan yang semula salah masih dapat dibaca kemudian diparaf;  Apabila dalam satu bulan berjalan tidak/belum terjadi transaksi pengeluaran/ penerimaan, maka tetap ada pembukuan dalam bulan tersebut dengan uraian NIHIL dan ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Madrasah

9  Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;  Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp ,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp ,- sampai dengan Rp ,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar dari Rp ,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-;  Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukkannya;  Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;  Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Madrasah dan lunas dibayar oleh Bendahara;  Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Madrasah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

10  Pembelian segala jenis barang dari dana BOS dibebaskan dari PPh pasal 22 (negeri dan swasta)  Honor GTT/PTT dipotong 5% jika lebih dari /bulan setelah dipotong PTKP----hampir bisa dipastikan tidak ada ustadz yang mendapat honor lebih dari /bulan  Madrasah swasta hanya diwajibkan memungut dan menyetor pajak dari honor kegiatan (PPh pasal 21), sedangkan untuk PPh Pasal 22 atau PPN hanya diwajibkan pada madrasah negeri  Setiap honor kegiatan dikenakan PPh Pasal 21:  PNS gol. IV sebesar 15% dari bruto  PNS gol. III sebesar 5% dari bruto  Non PNS sebesar 5% dari bruto  PNS gol. II tidak dikenakan PPh 21

11 Ada penambahan nilai pada tahun Untuk MI dari menjadi ,- 2. Untuk Mts dari menjadi ,- 3. Untuk MA dari menjadi ,-


Download ppt "SLEMAN, 25 NOVEMBER 2014 BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANWIL KEMENAG DIY."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google