Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Modul 3 PENERAPAN E-GOVERNMENT -SESI 5: JENIS-JENIS APLIKASI DAN IMPLEMENTASI TIK Dr. Nag Yeon Lee.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Modul 3 PENERAPAN E-GOVERNMENT -SESI 5: JENIS-JENIS APLIKASI DAN IMPLEMENTASI TIK Dr. Nag Yeon Lee."— Transcript presentasi:

1 Modul 3 PENERAPAN E-GOVERNMENT -SESI 5: JENIS-JENIS APLIKASI DAN IMPLEMENTASI TIK Dr. Nag Yeon Lee

2 3.2. Government to Business (G2B) Menginovasi Layanan Bisnis 1) Sistem Pengadaaan Terintegrasi ( e-Procurement ) E-Procurement System of the Public Procurement Service of Korea (KONEPS), adalah sistem online yang memungkinkan pemrosesan yang nyaman dan cepat untuk seluruh prosedur administratif terkait pengadaan publik, meliputi, pengajuan harga, kontrak, pembayaran, dan penyampaian produk.  Terhubung ke 67 sistem, sistem ini bekerja sebagai pusat untuk e-procurement melalui penyediaan layanan one-stop and non-stop. Saat ini, sekitar organisasi publik dan perusahaan menggunakan sistem tersebut, sementara lebih dari orang mengunjungi portal tersebut setiap hari.  Tahun 1997, pertukaran dan otentikasi sistem diimplementasikan untuk memperkenalkan sistem EDI. Tahun 1999, pengenalan domestic procurement dan sistem akuntansi telah diselesaikan.  Tahun 2001, electronic government procurement system terpilih sebagai salah satu dari pilar utama e-government di Korea. 2

3 3.2. Government to Business (G2B) 1) Sistem e-Procurement Terintegrasi e-Procurement Terintegrasi: Sistem pengadaan pemerintah single window untuk keseluruhan proses melalui internet 3

4 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 1) Sistem e-Procurement Terintegrasi Proses pengadaan yang sebelumnya bergantung pada surat dan kunjungan personal kini menjadi terkomputerisasi. Hal ini menciptakan sistem pengadaan pemerintah yang paperless sebagai e-marketplaces terbaik bagi sektor swasta.  Informasi pengadaan seperti permintaan pembelian, pengumuman lelang, pemenangan kontrak dan status kontrak disediakan real-time di Internet.  Sistem EDI pengadaan diimplementasikan dalam 3 fase dari 1997 sampai Public Procurement Service (PPS) dibentuk untuk menjalankan layanan pengadaan elektronik.  Transaksi online tercatat sebesar 87% dari semua aktivitas perdagangan. 4

5 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 2) Sistem Aplikasi Kepabeanan  Importir dan eksportir perlu datang ke kantor kepabeanan dan institusi keuangan untuk melewatkan ( clear ) barang-barang mereka, membayar kewajiban kepabeanan, dan meminta tax refund.  Perizinan, pemantauan, dan pengawasan terhadap bandara dan pelabuhan tidak sistematis dan walaupun cukup baik untuk memenuhi kebutuhan dasar pelanggan, seringkali masih menyebabkan banyak ketidakenyamanan.  Tujuan dari pembangunan sistem e-customs ialah untuk: a) mendirikan sistem informasi yang mendukung administrasi kepabeanan; b) menghentikan penyelundupan; c) mengurangi biaya logistik dalam industri ekspor dan impor; dan d) memperbaiki kualitas pelayanan kepabeanan yang ditawarkan.  Prosedur pengurusan kepabeanan seperti laporan ekspor/impor, izin merapat ke dermaga, dan manajemen data kargo semuanya terkomputerisasi. 5

6 2) Sistem Aplikasi Kepabeanan (Lanjutan) Gambaran  Mendirikan proses bisnis one-stop solution melalui standarisasi proses impor/ekspor dan digitalisasi berbagai dokumen. Objectives  Higher national competitiveness in fast changing world economy Background Global e-Trade National competitiveness  High quality trading service  Lead the IT industry and import / export information technology  Foundation for e-Government Strengthen information technology Cost reduction Strategies  Limitation of existing process  Needs for higher efficiency  Knowledge based Trading 6  Establish logistics DB  Establish import/export DB  Establish trading DB  Establish trading portal site  Establish trading automation system

7 Sistem Utama Kepabeanan 246 layanan tersedia di Internet Declaration (using certificate) Access to processing info (im/ex clearance, drawback) Internet Declarant Print out certificate of declaration completion Notice of updates 7 Internet Clearance Portal Paying bank Drawback decision Internet Clearance Portal (portal.customs.go.kr) Audit Customs officer Importcargo release permit Bonded storage

8 Sistem Utama Kepabeanan Standarisasi data 542 items  287 items Customs Administration Information System ABAB Single Window Clearance requirement verification agencies ABCABC Import declaration Verification request INTERNET/E DI Clearance result Approval Declaration Single Window A C Verification request Approval Arrival reportApproval Korea Food and Drug Administration Natl’ Fisheries Products Quality Inspection Service Natl’ Plant Quarantine Service Natl’ Veterinary Research and Quarantine Service Korea Medical Devices Industry Association Korean Dental Arrival/departure requirement verification agencies Immigration Bureau,MOJ Natl’ Quarantine Service MOMAF Aviation Administration Trade Association Korea Pharmaceutical Traders Association Korea Animal Health Products Association 8

9 2) Sistem Aplikasi Kepabeanan (Lanjutan) Konfigurasi Customs clearance Trading Company Custom Network LogisticsTrading ForwarderTrading Company Korea Trading Network Financial network Insurance network Forwarder Related institution International trading network AT&T NationalDomestic tax agencyTransportation DomesticInsurance banksCompany ForeignImport/ bankexport association 9

10 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 2) Sistem Aplikasi Kepabeanan Hasil  Pelanggan dapat melewatkan barang-barang mereka dari kantor dengan hanya menggunakan mouse.  Hanya membutuhkan 8 hari dari pelabuhan masuk ke pengiriman barang dibandingkan dengan sebelumnya yang membutuhkan 23 hari. Perizinan ekspor hanya membutuhkan 2 menit dibandingkan dengan sebelumnya yang mencapai 4 jam.  Penghematan sekitar 2,5 triliun KRW per tahun telah tercapai dengan menggunakan sistem perizinan yang paperless & dengan menghubungkan pihak yang terkait melalui jaringan.  Pengurangan biaya industri hingga sekitar miliar KRW per tahun akibat dampak langsung, seperti penghematan waktu/biaya sebesar 709 miliar KRW, efek industri terkait seperti peningkatan produktivitas dari industri terkait dan efisiensi penggunaan fasilitas senilai miliar KRW dan dampak tidak langsung sekitar 798 miliar pada sektor industri lainnya. Waktu yang dibutuhkan untuk izin kepabeanan impor menggunakan e-custom (UNI-PASS) berkurang menjadi 3,9 hari tahun 2006 dibandingkan 9,5 hari tahun 2003 (lihat diagram). Melalui sistem e-custom, penyelesaian urusan ekspor saat ini dapat diproses dalam dua menit dan penyelesaian urusan impor hanya dalam 1,5 jam. Ini adalah salah satu sistem pengurusan kepabeanan tercepat diantara 169 negara anggota World Customs Organization. 10

11 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 3) Aplikasi e-Commerce  e-Commerce mencakup pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan produk dan jasa melalui Internet dan jaringan komputer lainnya.  Menangani transaksi pembelian dan transfer dana melalui jaringan komputer.  Peran pemerintah dalam e-commerce adalah untuk memungkinkan komunitas bisnis untuk mendapatkan informasi yang berharga dan menerapkannya di waktu yang tepat pada produksi dan penjualan barang dan jasa.  e-Commerce dibangun di atas struktur dan keuntungan perdagangan tradisional dengan menambahkan fleksibilitas yang ditawarkan oleh jaringan elektronik (Lihat Gambar 1-2). 11

12 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) Components of electronic commerce Electronic Commerce InstitutionsProcesses GovernmentMarketing MerchantsSales ManufacturersPayment SuppliersFulfillment ConsumersSupport Networks Corporate Internet Commercial 12

13 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 3) Aplikasi e-Commerce Salah satu fitur kunci dari e-commerce adalah penyediaan transaksi business-to-business (B2B) untuk memajukan usaha kecil menengah (UKM) karena mayoritas transaksi e-commerce berlangsung di e-commerce B2B (Lihat Studi Kasus). Dalam e-commerce B2B, pemerintah perlu membangun dan menyediakan layanan dalam bidang e-payment, logistik, keamanan, jaringan e-trade global, dan isu-isu legal 13

14 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) a) Meningkatkan e-commerce B2B (1)  e-Commerce B2B dapat meningkatkan produktivitas dan transparansi melalui informatisasi seluruh kegiatan bisnis, dan menawarkan pertukaran informasi dan kerja sama antar perusahaan yang berlokasi dalam sebuah rantai nilai tunggal untuk merangsang c-commerce (collaborative commerce)(* Referensi).  Pemerintah dapat menawarkan pilot project bagi c-commerce dengan prospektif UKM sebagai target dari proyek ini. Budaya korporat saat ini cenderung tertutup dan tidak transparan, dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mempromosikan budaya saling berbagi informasi. Untuk menjamin e-commerce B2B dan pertukaran informasi yang lancar, penting untuk mengembangkan antar muka yang efisien dan menawarkan standarisasi data dan protokol. b) Memperluas Jaringan B2B  Pemerintah perlu memromosikan e-business ke industri jasa dan manufaktur untuk meningkatkan daya saing mereka.  Di Republik Korea, pemerintah menargetkan 30 % rasio dari e-commerce terhadap total transaksi di enam industri utama (elektronik, otomotif, perkapalan, baja, mesin, dan industri tekstil), dan 25 % di industri lainnya. Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur e-commerce B2B, seperti standarisasi dan e-cataloguing dari tiap industri. Sampai 2005, lebih dari 50 industri telah membangun jaringan B2B mereka. 14

15 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 3) Aplikasi e-Commerce C-commerce adalah sebuah model bisnis dimana sebuah perusahaan mengintegrasikan sistemnya dengan sistem supplier dan mitra melalui Internet. Hal ini didukung dengan makin banyaknya aplikasi B2B yang mengotomasi proses-proses bisnis utama dalam supply chain dan memperluasnya melebihi batas perusahaan, dari bahan mentah hingga produk akhir. 15

16 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 3) Aplikasi e-Commerce c) Memperbaiki sistem logistik dan pembayaran untuk mendukung e-commerce B2B.  Mendukung pembangunan dan pendirian sistem logistik bersama untuk memajukan e-commerce B2B di masing-masing industri.  Sistem logistik akan terhubung dengan sistem informasi keuangan. Pemerintah berencana untuk membangun sistem logistik berdasarkan ITS dan GIS, pemerintah akan membangun sebuah infrastruktur baru seperti jaringan telekomunikasi nirkabel menggunakan UHF.  Pemerintah akan merevisi dan mengembangkan hukum dan peraturan terkait dengan e-payment untuk memastikan lingkungan yang terpercaya dan aman untuk e-commerce dengan memperluas infrastruktur untuk e-payment dalam memfasilitasi pertumbuhan e-commerce B2B. 16

17 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan) 3) Aplikasi e-Commerce d) Membangun infrastruktur bagi e-trade internasional  Menyediakan informasi rinci tentang e-marketplace di negara lain.  Pemerintah berencana menyediakan informasi menyangkut standar dokumen dan katalog, standar komoditas dari setiap e-marketplace. e-Trade menyediakan lingkungan bagi perdagangan internasional yang paperless melalui pembuatan sistem perdagangan internasional terintegrasi agar cocok untuk dilakukan melalui internet.  Pemerintah akan mengimplementasikan proyek jaringan e-trade global untuk menangani semua proses berkaitan dengan perdagangan internasional, termasuk intermediasi, kontrak, pembayaran, dan logistik.  Jaringan yang dibangun akan dihubungkan dengan sistem perdagangan internasional otomatis dari negara-negara Asia dan Eropa. 17

18 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan)  3) Aplikasi e-Commerce  e) Mengatasi isu-isu E-Commerce  Isu-isu terkait perpajakan atas barang dan jasa melalui jaringan elektronik perlu diselesaikan segera.  Isu keamanan data juga krusial dalam ­­ e-commerce baik itu terkait dengan pembelian tiket penerbangan online, penggunaan kartu kredit dan debit melalui Internet, ataupun perdagangan reksa dana, asuransi, dan layanan deposito secara online.  Area baru di cyberspace dan cybermarket.  Perubahan mendasar dalam paradigma ekonomi saat ini.   Ketika pasar e-commerce tumbuh dengan cepat, isu-isu berikut menjadi masalah utama yang perlu dipecahkan.  Isu utama e-commerce: Perpajakan Isu terkait privasi Isu terkait konsumen Kriptografi, otentikasi/sertifikasi Akses dan penggunaan infrastruktur informasi Dampak kemasyarakatan 18

19 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan)  3) Aplikasi e-Commerce  f) Memajukan informatisasi sektor UKM  Menghubungkan seluruh perusahaan di Republik Korea dengan internet dan memperluas basis bagi e-business di seluruh negara.  Pemerintah memberikan dukungan untuk akses internet bagi UKM. Menghubungkan UKM akan memromosikan pembentukan pasar yang mandiri bagi UKM dan e-business yang produktif.  Pemerintah membantu UKM yang kekurangan dana dan teknologi untuk mengadoposi IT melalui layanan terintegrasi oleh ASPs ( Application Service Providers ), dan juga memenuhi kebutuhan informatisasi dari UKM.  Pemerintah akan membangun jaringan untuk sistem pendukung e-business yang komprehensif dan menyediakan layanan dalam kompleks industri yang terkonsentrasi.  Membangun sistem penyebaran informasi industri yang akan membantu UKM meningkatkan daya saing mereka dan mengurangi biaya untuk mendapatkan informasi.  Pemerintah akan mendorong industri besar seperti permesinan dan elektronik untuk membangun basisdata informasi dari industri dan sistem pencarian terintegrasi untuk informasi industri. 19

20 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan)  3) Aplikasi e-Commerce  Studi Kasus e-Commerce (1)  Volume e-commerce di Republik Korea telah mencapai KRW triliun di tahun 2006, menunjukkan peningkatan sebesar 15,4 persen dari tahun Proporsi tiap jenis transaksi tidak banyak berubah, dengan proporsi B2B agak menurun dan B2G yang semakin meningkat.  Tabel 1 Volume e-commerce berdasarkan jenis transaksi (unit : KRW 1 billon, %) Type Increase from Previous Year %Amount% Total e-Commerce Volume 358, , , B2B319, , , B2G29, , , B2C7, , , Others2, , , Source : National Statistical Office,

21 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan)  3) Aplikasi e-Commerce (unit : KRW 1 billon, %) Type Increase from Prev ious Y ear %Amount% B2B e-Commerce 319, , , Buyer-led228, , , O pen54,538(23.9)64,845(24.6)10, Cooperativ e173,629(76.1)198,473(75.4)24, Seller-led77, , , O pen9,379(12.1)8,666(10.0) Cooperativ e68,064(87.9)77,571(90.0)9, Broker-led*13, , , Note : Broker-led markets are e-marketplaces. Source : National Statistucal Office,  Table 2 B2B e-Commerce volume by transaction type 21

22 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan)  3) Aplikasi e-Commerce  B2G  Di pasar B2G tahun 2006, kontrak konstruksi, yang memiliki porsi besar antara tahun 2002 hingga 2005, berkurang sehingga porsinya lebih kecil dibandingkan dengan pembelian barang dan jasauntuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.  Pasar B2G yang melibatkan lembaga pemerintah seperti lembaga administratif pusat, lembaga pemerintah daerah, dan kantor-kantor pendidikan mengambil porsi sebesar triliun KRW. (unit : KRW1billon, %) Type Increase fromPrevious Year %Amount% B2G e-Commerce 29, , , Purchase of goods and services13, , , Construction contracts15, , Source : National Statistucal Office, Tabel 3. Volume e-Commerce B2G 22

23 3.2. Government to Business (G2B) (Lanjutan)  3) Aplikasi e-Commerce Tabel 4 Jumlah Pusat Perbelanjaan Online (unit : %) Type Increase from Previous Year %Amount% Total No. of Online Mails 4, , By Merchandize Type General Mails Specialized Mails4, , By Operation Type Online Mails2, , Online and Offline Mails2, , Note : Data are based on the end December every year. Source : National Statistucal Office,

24 Latihan  Buatlah daftar layanan G2B yang umum. Layanan manakah yang dapat menjadi killer application ? Pada aspek bisnis manakah?  Jelaskan dengan singkat pengertian B2B, B2G, B2C, dan C2C dan buat daftar transaksi bisnis yang muncul di masing-masing kategori. 24

25 3.3. Government to Government (G2G) Menginovasi Cara Kerja Pemerintah 1) Sistem Keuangan Terintegrasi Sejak pertengahan 1970-an hingga 1985, bank-bank lokal di Republik Korea diperkenalkan dengan sistem komputer untuk unit bisnis dan dibangun jaringan yang menghubungkan pusat dan cabang. Sebagai bagian dari proyek Sistem Informasi Dasar Nasional, sistem informasi keuangan antar bank dikembangkan, sehingga konsumen dapat menikmati transaksi keuangan antar bank. Sistem informasi keuangan antar bank diperbaharui pada tahun dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi juga ikut terhubung. 25

26 3.3. Government to Government (G2G) 1) Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi - Manajemen aktivitas keuangan nasional secara real-time - Menghubungkan 23 sistem terkait keuangan yang beroperasi secara independen di berbagai lembaga pemerintah 26

27 3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) 1) Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi 27

28 3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) 1) Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi Dalam sektor manajemen keuangan pemerintah, penting untuk menghubung- kan seluruh sistem informasi finansial yang beroperasi secara independen di berbagai lembaga pemerintah. Sistem keuangan terintegrasi ini disebut NAFIS dan fungsi sistem tersebut sebagai berikut; NAFIS terdiri dari 10 modul; 1. Modul Persiapan Anggaran dan Alokasi Anggaran meliputi seluruh proses anggaran pemerintah. 2. Modul Manajemen Penerimaan dan Pembayaran meliputi pengumpulan pendapatan pajak dan non pajak, dan pembelajaan publik. 3. Modul General Ledger meliputi pencatatan seluruh transaksi keuangan, penutupan akhir tahun, dan laporan fiskal dari tiap entitas pemerintah. 28

29 3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) 1) Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi 4. Modul Cash Management meliputi prakiraan keuangan, pengalokasian keuangan, dan operasi keuangan oleh bank sentral. 5. Modul Manajemen Aset dan Manajemen Pinjaman meliputi manajemen properti nasional seperti tanah, bangunan, pesawat dan kapal-kapal, serta manajemen risiko negara terhadap aset-aset tersebut. 6. Modul Statistik Keuangan Terkonsolidasi meliputi pengolahan laporan fiskal berdasarkan informasi keuangan terkonsolidasi dari seluruh lembaga pemerintah. 7. Modul Analisis Keuangan meliputi perkiraan dan simulasi makroekonomi, analisis indeks finansial, dan pengukuran kinerja. Dan yang lebih penting lagi, NAFIS berinteraksi dengan sistem internal dan eksternal lainnya. 29

30 3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) 1) Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi Hasil  Jaringan informasi keuangan menghilangkan batas ruang dan waktu, memungkinkan transaksi keuangan 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun.  Hal tersebut menciptakan momentum bagi pasar keuangan lokal untuk berkembang dengan menciptakan platform sistem informasi keuangan yang saling berbagi.  Jaringan ini diharapkan membantu memperkuat daya saing internasional industri keuangan Republik Korea. 30

31 3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan)  2) Sistem informasi e-government daerah  Mencakup keseluruhan konsep e-government daerah dan dua level e-government dibawahnya; a) Informatisasi administrasi provinsi b) Peningkatan administrasi kota/kabupaten/distrik.  Pemerintah daerah digital memungkinkan pertukaran informasi real-time melalui hubungan vertikal dan horisontal antara lembaga administrasi pusat dan daerah.  Efisiensi telah ditingkatkan dan layanan konsumen telah diperbaiki dengan adanya infrastruktur pemrosesan elektronik untuk administrasi dan permohonan masyarakat. 31

32 3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pembangunan administrasi pemerintah yang komprehensif Sistem Informasi diantara 232 pemerintah daerah 32

33 3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) 2) Sistem informasi e-government daerah Hasil  Dengan pertukaran informasi dasar yang dibutuhkan untuk urusan kemasyarakatan seperti tempat tinggal, tanah dan kendaraan. Jumlah dokumen yang dibutuhkan pelamar yang harus disiapkan telah menurun dan kunjungan ke lembaga menjadi tidak diperlukan lagi.  Ketika layanan kesehatan dan kesejahteraan mengubah paradigma dari berorientasi bisnis ke berorientasi pelanggan, jumlah formulir yang dibutuhkan telah berkurang menjadi 13 dibandingkan dengan sebelumnya berjumlah 60.  Waktu pemrosesan untuk pemeliharaan akun fasilitas menurun menjadi seminggu dari sebulan. Dan pengelolaan akun kendaraan menjadi dua jam dari 20 hari. 33

34 3.3. Government to Government (G2G) (Lanjutan) 2) Sistem informasi e-government daerah  Pemerintah Pusat dan Daerah: dihubungkan melalui Pemerintah Daerah Digital. a) Informatisasi administrasi kota/provinsi  Pemerintah pusat dan daerah terhubung dalam sistem pelaporan sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi. Selain itu, untuk menghubungkan 18 kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah, sebuah kanal penyampaian informasi telah dibangun setelah melakukan standarisasi hal.  Otomatisasi 904 proses kerja di 18 bidang administratif umum telah meningkatkan efisiensi dalam prosedur kerja, selain juga beban berat pegawai negeri menjadi berkurang dengan pencegahan duplikasi kerja. 34

35 TERIMA KASIH


Download ppt "Modul 3 PENERAPAN E-GOVERNMENT -SESI 5: JENIS-JENIS APLIKASI DAN IMPLEMENTASI TIK Dr. Nag Yeon Lee."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google