Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PENINGKATAN IKLIM DAN DAYA SAING INVESTASI

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENINGKATAN IKLIM DAN DAYA SAING INVESTASI"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENINGKATAN IKLIM DAN DAYA SAING INVESTASI
Direktur Deregulasi Penanaman Modal, BKPM Disampaikan pada Acara Seminar “Kebijakan Penanaman Modal Dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Indonesia dan Kesiapan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” 29 April 2014 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL © 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

2 Content 2 Daya Saing dan Persepsi Dunia Usaha 4
Upaya Peningkatan Daya Saing Nasional: Kemudahan Berusaha di Indonesia Gambaran Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Investasi 1 Updating Kebijakan Terkait Penanaman Modal 3 5 Kesimpulan

3 1 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Investasi Percentage (%) of GDP
*) GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010 Sumber: IMF World Economic Outlook 2013; BPS *) for 2014 projection

4 2 Daya Saing dan Persepsi Dunia Usaha
“Indonesia: Top 4 Prospective host economies for 2013 – 2015” GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010

5 2 Daya Saing dan Persepsi Dunia Usaha
Indonesia rank 38 from 144 economies in Global Competitiveness Index (GCI) No. Countries Ranking 1. Swiss 1 2. USA 2 4 5 7 3. Singapura 3 4. Jepang 8 6 9 10 5. Malaysia 24 26 21 25 6. China 29 27 7. Thailand 36 38 39 37 8. Indonesia 54 44 46 50 9. India 49 51 56 59 60 10. Brazil 58 53 48 11. Russia 63 66 67 64 12. Vietnam 75 65 70 13. Filipina 87 85 s/d 148 Total 131 139 140 144 GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010 Source: World Economic Forum

6 2 Daya Saing dan Persepsi Dunia Usaha
Indonesia: The most promising country for overseas business (Japan Bank for International Cooperation Survey 2013) Rank 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 China Indonesia 2 India 3 Thailand Vietnam 4 Russia 5 US Brazil Indonesia & Brazil 6 - 7 Korea Mexico 8 Rusia Myanmar 9 Malaysia 10 Taiwan Malaysia & Taiwan Positive Factors 1. Future growth potential of local market 2. Inexpensive source of labor 3. Current size of local market 4. Supply base for assembler 5. Industrial cluster development GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010 Issues of Concern Rising labor costs Underdeveloped infrastructures Execution of legal system unclear (frequent changes) Intents competition with other companies Difficult to secure management-level staff Labor problems Source: JBIC, November 2013

7 2 Daya Saing dan Persepsi Dunia Usaha
Source: PwC APEC CEO Survey, 2013 APEC CEOs: Indonesia has capacity to surprise with greater business opportunities than expected... GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010

8 110.5% 174% 2 Daya Saing dan Persepsi Dunia Usaha
Middle class growth in Southeast Asia 110.5% in Indonesia 174% Indonesia will enjoy the highest middle class growth & consumer confidence index Nielsen Consumer Confidence Index Source: AC Nielsen, 2013. Indo- nesia 120 Middle Class Growth in ASEAN GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010

9 2 Daya Saing dan Persepsi Dunia Usaha
Indonesia Rank with Other Countries in Ease of Doing Business 2014 Indonesia Ranked 120 from 189 economies for Ease of Doing Business 2014 Source: EODB, IFC report 2014 6 Malaysia 88 Regional Average (East Asia & Pacific) 96 China 120 Indonesia 108 Philippine 134 India 99 Vietnam 18 Thailand Singapore 1 GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010

10 3 Kemudahan berusaha di Indonesia, capaian :
Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia 3 Kemudahan berusaha di Indonesia, capaian : 8 fokus perbaikan Kemudahan berusaha mencakup… Kemudahan memulai usaha Kemudahan penyambungan listrik Kemudahan pembayaran pajak dan premi asuransi Kemudahan penegakkan kontrak Kemudahan penyelesaian perkara kepailitan Kemudahan pendaftaran properti Kemudahan perizinan terkait pendirian bangunan Kemudahan akses perkreditan Pendaftaran Pendirian PT dengan sistem online. Simplifikasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Percepatan pendaftaran tenaga kerja. Registrasi online untuk program jaminan sosial Ketenagakerjaan. Simplifikasi prosedur, pengurangan biaya dan waktu untuk koneksi listrik. Laporan Pajak secara online. Sistem online untuk pembayaran jaminan sosial (BPJS) dengan pembayaran e-payment. Percepatan penyelesaian perkara perdata komersial. Percepatan penyelesaian perkara kepailitan. Percepatan pelayanan pengecekan sertifikat tanah dan percepatan pelayanan peralihan hak jual-beli atas tanah Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara online. Percepatan layanan sambungan air (PDAM). Percepatan layanan sambungan telephon (PLN). Peraturan Pelaksana untuk pebentukan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) swasta. Pelayanan jaminan fidusia secara online. GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010

11 Korelasi dengan perbaikan Doing Business
Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia 3 No Perbaikan Dasar Hukum Korelasi dengan perbaikan Doing Business 1. Pembentukan Badan Hukum PT secara Online Permenkumham No 4 Tahun 2014 Penyederhanaan prosedur dari 4 menjadi 1 prosedur Percepatan waktu dari 16 menjadi 1 hari 2. Penyederhanaan persyaratan dan percepatan penerbitan SIUP dan TDP Permendag No77/M-DAG/PER/12/2013 Peniadaan persyaratan Keterangan Domisili dari managemen gedung dan Pemda setempat Percepatan waktu penerbitan SIUP dan TDP dari 15 menjadi 3 hari kerja 3. Percepatan pendaftaran tenaga kerja SE Menakertrans No SE.3/MEN/III/2014 Percepatan waktu dari 14 menjadi 1 hari 4. Pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial (BPJS) secara online Surat Direktur Kepesertaan dan Direktur Renbang dan Informasi No B/11459/112013 Percepatan waktu dari 7 menjadi 1 hari GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010

12 Korelasi dengan perbaikan Doing Business
Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia 3 No Perbaikan Dasar Hukum Korelasi dengan perbaikan Doing Business 5. Penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, dan percepatan waktu penyambungan tenaga listrik Penghapusan persyaratan JIL pada prosedur penyambungan listrik SE Dirjen Ketenagalistrikan No 6347.E/20/DJL.4/2013 Pengurangan 1 prosedur Pengurangan biaya Rp 3,675,000 Percepatan waktu 7 hari Percepatan pengurusan SLO Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2014 Percepatan waktu pengurusan SLO dari 7 menjadi 3 hari dan dilakukan bersamaan dengan proses penyambungan oleh PT PLN Penyederhanaan prosedur dan percepatan penyambungan oleh PT PLN Edaran Direksi PT PLN Nomor 0007.E/DIR/2013 Penyederhanaan prosedur Percepatan waktu penyambungan dari 88 hari menjadi 5 hari, 15 hari, atau paling lama 40 hari jika membutuhkan penambahan trafo dan pembangungan JTR. GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010

13 Korelasi dengan perbaikan Doing Business
Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia 3 No Perbaikan Dasar Hukum Korelasi dengan perbaikan Doing Business 6. Pelaporan pajak secara online Perdirjen Pajak Nomor 14 Tahun 2013 Perdirjen Pajak Nomor 36 Tahun 2013 Pelaporan pajak secara online akan mereduksi pencatatan jumlah pembayaran PPh dari 13x menjadi 1x (e-filing) dan PPN dari 12x menjadi 1x (e-filing) 7. Pembayaran iuran kepesertaan program jaminan sosial (BPJS) melalui mekanisme e-payment Surat Direktur Keuangan Nomor B/8843/092013 Pembayaran iuran kepesertaan program jaminan sosial (BPJS) melalui e-payment (mulai 1 Oktober 2013) akan mereduksi jumlah pembayaran dari masing-masing 12x menjadi 1 kali (e-payment) GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010

14 3 Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia No Perbaikan
Dasar Hukum Korelasi dengan perbaikan Doing Business 8. Percepatan penyelesaian perkara perdata kaitannya dengan penegakkan kontrak Surat Edaran Ketua MA Nomor 2 Tahun 2014 Percepatan penyelesaian perkara perdata di pengadilan: Penyelesaian perkara pada Pengadilan Pertama paling lambat 5 bulan Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 bulan Termasuk minutasi No Perbaikan Dasar Hukum Korelasi dengan perbaikan Doing Business 9. Percepatan penyelesaian perkara perdata kaitannya dengan penyelesaian perkara kepailitan Surat Edaran Ketua MA Nomor 2 Tahun 2014 Percepatan penyelesaian perkara perdata di pengadilan: Penyelesaian perkara pada Pengadilan Pertama paling lambat 5 bulan Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 bulan Termasuk minutasi GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010

15 3 Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia No Perbaikan
Dasar Hukum Korelasi dengan perbaikan Doing Business 10. Percepatan pelayanan pengecekan sertifikat tanah dan percepatan pelayanan peralihan hak jual-beli atas tanah Instruksi Kepala BPN Nomor 2/Ins/VI/2013 Pelayanan pengecekan sertifikat tanah 1 hari Pelayanan peralihan hak jual beli atas tanah paling lama 5 hari sesuai Perka BPN Nomor 1 Tahun 2010 No Perbaikan Dasar Hukum Korelasi dengan perbaikan Doing Business 11. Pengururan IMB secara online Peraturan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Prov. DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2014 Penyederhanaan prosedur perizinan bangunan, percepatan waktu pengurusan 12. Percepatan penyambungan layanan PDAM KEPDIR PAM JAYA Nomor 152 Tahun 2013 Percepatan penyambungan PDAM dari 8 menjadi 3 hari 13. Percepatan penyambungan layanan telepon Nota Dinas POH DIRUT PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor C.Tel.80/UM 000/TEL /2013 Percepatan penyambungan telepon dari 4 menjadi 2 hari GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010

16 Korelasi dengan perbaikan Doing Business
Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia 3 No Perbaikan Dasar Hukum Korelasi dengan perbaikan Doing Business 14. Pembentukan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) swasta Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/1/PBI/2013 SE Bank Indonesia No 15/49/2013 Pembentukan LPIP akan meningkatkan cakupan dan aksesibilitas distribusi informasi perkreditan (kontribusi perbaikan pada komponen indikator depth of credit information index dan private credit bureau coverage) 15. Pelayanan jaminan fidusia secara online Permenkumham No 8 Tahun 2013 Permenkumham No 9 Tahun 2013 Permenkumham No 10 Tahun 2013 Perbaikan pada komponen indikator strength of legal rights index GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010

17 (% of income percapita)
Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia 3 Ringkasan 8 Fokus Area Perbaikan Kemudahan Berusaha No. Area 2014 Perbaikan Prosedur (jumlah) Waktu (hari) Biaya (% of income percapita) 1. Memulai Berusaha 10 48 20.5 5 16.6 2. Penyambungan Listrik 6 101 370.6 4 15 311.5 3. Pembayaran Pajak & Premi Asuransi 52 259 (hours/ year) 32.2 (% of profit) 7 136 (hours/ year) 4. Penegakan Kontrak 40 498 139.4 (% of claim) 24 175 1.28**) 5. Penyelesaian Perkara Kepailitan - 4.5 (years) 18 (% of estate) 1 year, 9 months 5.08 6. Pendaftaran Properti 22 10.9 (% of property value) 12 7. Perizinan Terkati Pendirian Bangunan 13 158 87.2 36.2 8. Akses Prekreditan*) GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010 Catatan: *) Bank Indonesia sebagai responden indikator getting credit. **) 1.28% dari klaim berasal dari biaya pengajuan gugatan (Rp. 922,000) dibagi 200% dari pendapatan percapita.

18 Terbuka dengan persyaratan
Updating Kebijakan Terkait Penanaman Modal 4 “Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan”. – Pasal 12 ayat (1) UU 25 Tahun 2007 Tertutup Bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal Terbuka dengan persyaratan Bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu GDP per capita: Kurs IDR 9,000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010 Persyaratan Dicadangkan untuk UMKMK Kemitraan Kepemilikan Modal: Dalam Negeri, Asing, ASEAN Lokasi Perizinan Khusus

19 Landasan Hukum Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal PERPRES 76/2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal Ayat (4): Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden. PERATURAN PELAKSANAAN PERPRES 36/2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

20 LATAR BELAKANG PERUBAHAN:
PERPRES NOMOR 39 TAHUN 2014, PENGGANTIAN PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2010 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan LATAR BELAKANG PERUBAHAN: Peningkatan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ ASEAN Economic Community (AEC). PRINSIP PERUBAHAN: Mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing nasional. Menjaga keberlanjutan pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian global dengan mendorong peningkatan investasi PMDN dan PMA. Kebijakan Penanaman Modal yang lebih sederhana, dan memberikan kepastian hukum kepada investor.

21 DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP (LAMPIRAN I):
PENGATURAN REVISI PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2010 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP (LAMPIRAN I): Dilarang bagi kegiatan penanaman modal baik untuk penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN (LAMPIRAN II): Dicadangkan untuk UMKMK Kemitraan Kepemilikan modal asing Lokasi tertentu Perizinan khusus Modal dalam negeri 100% Kepemilikan modal asing serta lokasi Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

22 (1) Bidang Usaha dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat
No Bidang Usaha KBLI Perpres 36/2010 Revisi A. Bidang ESDM 1. Pembangkit Listrik > 10 MW 35101 Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/ KPS selama masa konsesi) 2. Transmisi Tenaga Listrik 35102 (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi) 3. Distribusi Tenaga Listrik 35103

23 (1) Bidang Usaha dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat
No Bidang Usaha KBLI Perpres 36/2010 Revisi B. Bidang Perhubungan 1. Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro) 52221 52222 52223 Kepemilikan modal asing maksimal 49% (maksimal 95% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi) 2. Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor 71203 Tertutup Kepemilikan modal asing maksimal 49% dengan persyaratan rekomendasi Menteri Perhubungan 3. Pembangunan terminal: Terminal penumpang angkutan darat (terbatas hanya pada fasilitas umum) 52211 Terminal barang untuk umum

24 (1) Bidang Usaha dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat
No Bidang Usaha KBLI Perpres 36/2010 Revisi C. Bidang Kesehatan 1. Usaha Industri Farmasi Kepemilikan modal asing maksimal 75% Kepemilikan modal asing 85% - Industri Bahan Baku Obat 21011 - Industri Obat Jadi 21012 D. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pembuatan sarana promosi film, (iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll) 73100 Kepemilikan modal dalam negeri 100% Kepemilikan modal asing maksimal 51% untuk investor ASEAN E. Bidang Keuangan Modal Ventura 64991 Kepemilikan modal asing maksimal 80% Kepemilikan modal asing maksimal 85%

25 (2) Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang
No Bidang Usaha KBLI Perpres 36/2010 Revisi A. Bidang ESDM 1. Pembangkit Tenaga Listrik: 35101 - Pembangkit Listrik skala kecil (1-10 MW) Kemitraan Kepemilikan modal asing maksimal 49% 2. Jasa Pemboran: Migas di darat 09100 Kepemilikan modal asing maksimal 95% PMDN Migas di laut Kepemilikan modal asing maksimal 95% di Luar Kawasan Indonesia Bagian Timur Kepemilikan modal asing maksimal 75% 3. Jasa Penunjang Migas: Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan Jasa Desain dan Engineering Migas 71100

26 (2) Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang
No Bidang Usaha KBLI Perpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 A. Bidang ESDM 4* Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik: Instalasi Penyediaan tenaga listrik 42213 Kepemilikan modal asing maksimal 95% Instalasi pemanfaatan tenaga listrik 43211 PMDN * Catatan : Sesuai Perpers No. 36/2010, untuk bidang usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik (43211) persyaratan maks 95%, didalam revisi dipisahkan menjadi Instalasi Penyediaan tenaga listrik (42213) Maks 95% dan Instalasi pemanfaatan tenaga listrik (43211) persyaratan PMDN

27 (2) Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang
No Bidang Usaha KBLI Perpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 B. Bidang Komunikasi dan Informatika 1. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi : Kemitraan Kepemilikan modal asing maksimal 49% - Layanan content (ring tone, sms premium, dsb) 61911 - Pusat layanan informasi (call center) dan jasa nilai tambah teleponi lainnya 61919 - Jasa sistem komunikasi data 61922 Kepemilikan modal asing maksimal 95% - Jasa interkoneksi internet (NAP), 61929 Kepemilikan modal asing maksimal 65% * Catatan : Sesuai Surat Sekjen Kementerian Perhubungan (a.n. Menteri Perhubungan) Nomor: HK.006/1/1 APhb2014 tanggal 9 Januari 2014 kepada Menko Perekonomian perihal Rancangan Perpres tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

28 (3) Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang
No Bidang Usaha KBLI Perpres 36/2010 Revisi A. Bidang Pertanian 1. Perbenihan hortikultura: Kepemilikan modal asing maksimal 95% Kepemilikan modal asing maksimal 30% Perbenihan Tanaman Buah Semusim 01139 Perbenihan Anggur 01210 Perbenihan Buah Tropis 01220 Perbenihan Jeruk 01230 Perbenihan Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruit) 01240 Perbenihan Buah Beri 01251 Perbenihan Tanaman Sayuran Semusim Perbenihan Tanaman Sayuran Tahunan 01253 Perbenihan Tanaman Obat 01285 01286 Perbenihan Jamur Perbenihan Tanaman Florikultura 2. Budidaya Hortikultura: - Budidaya Buah Semusim 01132 - Budidaya Anggur - Budidaya Buah Tropis

29 (3) Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang
No Bidang Usaha KBLI Perpres 36/2010 Revisi A. Bidang Pertanian - Budidaya Jeruk 01230 - Budidaya Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruit) 01240 - Budidaya Buah Beri 01251 - Budidaya Sayuran Daun (antara lain: kubis, sawi, bawang daun, seledri) 01131 - Budidaya Sayuran Umbi (antara lain: bawang merah, bawang putih, kentang, wortel) 01134 - Budidaya Sayuran Buah (antara lain: tomat, mentimun) 01133 - Budidaya Cabe, Paprika 01283 - Budidaya Jamur 01136 - Budidaya Tanaman Hias 01193 - Budidaya Tanaman Hias Non Bunga 01301 3. Industri Pengolahan Hortikultura: - Usaha Pasca Panen Buah dan Sayuran Kepemilikan modal asing maksimal 95% Kepemilikan modal asing maksimal 30%

30 (3) Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang
No Bidang Usaha KBLI Perpres 36/2010 Revisi A. Bidang Pertanian 4. Usaha penelitian hortikultura dan usaha laboratorium uji mutu hortikultura 72101 Tidak tercantum Kepemilikan modal asing maksimal 30% 5. Usaha Jasa Hortikultura Lainnya: - Usaha Jasa Pascapanen 01630 - Usaha Perangkaian Bunga/Florist/dekorator 47761 - Konsultan Pengembangan Hortikultura 70209 - Landscaping - Jasa Kursus Hortikultura 85499

31 (4) Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan No Bidang Usaha KBLI Perpres 36/2010 Revisi A. Bidang ESDM 1. Jasa Konstruksi Migas: Platform 09100 Tidak tercantum Kepemilikan modal asing maksimal 75% Tangki Spherical Kepemilikan modal asing maksimal 49% Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Darat PMDN Instalasi Pipa Penyalur di Darat 42219 Instalasi Pipa Penyalur di Laut Tangki Horisontal/Vertikal 42914 Instalasi Penyimpanan dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat 2. Jasa Survei: Migas 71100 Geologi dan Geofisika Panas Bumi Kepemilikan modal asing maksimal 95%

32 (4) Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan No Bidang Usaha KBLI Perpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 A. Bidang ESDM 3. Jasa Penunjang Migas: - Jasa Inspeksi Teknis 71204 Tidak tercantum PMDN 4. Industri Penghasil Pellet Biomassa untuk Energi 16295 Kemitraan 5. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik 71204 Tidak tercantum PMDN * Catatan : Sesuai Perpers No. 36/2010, untuk bidang usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik (43211) persyaratan mak 95%, didalam revisi dipisahkan menjadi Instalasi Penyediaan tenaga listrik (42213) Maks 95% dan Instalasi pemanfaatan tenaga listrik (43211) persyaratan PMDN

33 (4) Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan No Bidang Usaha KBLI Perpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 B. Bidang Pekerjaan Umum 1. Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya 38211 Tidak tercantum Kepemilikan modal asing maksimal 95% (Baik dalam rangka KPS maupun Non KPS) C. Bidang Perdagangan Jasa perdagangan: Distributor 00000 Kepemilikan modal asing maksimal 33% Pergudangan 52101 - Cold Storage 52102 Kepemilikan modal asing maksimal 33% bagi penanaman modal diwilayah Sumatera, Jawa, dan Bali (kolom g) Kepemilikan modal asing maksimal 67% bagi penanaman modal di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (kolom g) 2. Penyelenggaraan Perdagangan Alternatif : Penyelengaraan sistem perdagangan alternatif Peserta sistem perdagangan alternatif Kepemilikan modal dalam negeri 100% 3. Pialang Berjangka Kepemilikan modal asing maksimal 95% Catatan: Kolom g adalah persyaratan kepemilikan modal asing dan lokasi

34 (4) Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan No Bidang Usaha KBLI Perpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 C. Bidang Perdagangan 4. Perdagangan Eceran Tidak tercantum Kepemilikan modal dalam negeri 100% - Perdagangan eceran bukan di Supermarket atau Minimarket 47112 - Perdagangan eceran bukan di Toserba/Departement Store 47192 - Perdagangan Eceran tekstil - Perdagangan Eceran khusus alat permainan dan mainan anak di toko 47640 - Perdagangan Eceran kosmetik 47725 - Perdagangan Eceran alas kaki 47512 - Perdagangan Eceran elektronik 47861 - Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet - Perdagangan Eceran Makanan dan Minuman

35 (4) Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan No Bidang Usaha KBLI Perpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 D. Bidang Perhubungan 1. Angkutan Multimoda*) 00000 Tidak tercantum Kepemilikan modal asing maksimal 49% Kepemilikan modal untuk investor ASEAN maksimal 60% (kolom j) harmonisasi 6 Januari 2014 * Catatan : Sesuai Surat Sekjen Kementerian Perhubungan (a.n. Menteri Perhubungan) Nomor: HK.006/1/1 APhb2014 tanggal 9 Januari 2014 kepada Menko Perekonomian perihal Rancangan Perpres tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

36 Bidang Usaha Yang Sub Kelompoknya Digabungkan/ Disederhanakan
Contoh Bidang Pertanian No. Bidang Usaha KBLI Persyaratan Uraian Persyaratan a b c d e f g h i j 1. Usaha perbenihan/ pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha : - Maksimal 49% Rekomendasi Menteri Pertanian Padi 01120 Jagung 01111 Kedelai 01113 Kacang Tanah 01114 Kacang Hijau 01115 Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar) 01135 Contoh Bidang Kehutanan 20. Industri kayu : - Rekomendasi dari Kementerian Kehutanan - Gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000 M3/tahun 16101 - veneer 16214 - kayu lapis 16211 - laminated veneer lumber (LVL). 16212 - Industri serpih kayu (wood chip) 16299 - Pelet kayu (wood pellet) 16295 Dan seterusnya..

37 Sub Kelompok Terbuka dengan Persyaratan
Matriks Sandingan RPerpres dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 No Semula (Perpres 36/2010) Perubahan Bidang Tertutup Sub Kelompok Terbuka dengan Persyaratan 1 Pertanian 18 19 2 Kehutanan 34 23 3 Kelautan dan Perikanan 17 11 4 ESDM 13 5 Perindustrian 41 36 6 Hankam Pertahanan dan Keamanan 7 Keamanan Perumahan Rakyat 8 Pekerjaan Umum 9 Perdagangan 10 Budaya dan Pariwisata 27 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 15 Perhubungan 25 12 Kominfo Komunikasi dan Informatika Keuangan 14 Perbankan Nakertrans 16 Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Kesehatan Total 20 274 216

38 5. Kesimpulan Pemerintah tetap berupaya menjaga pertumbuhan perekonomian berkesinambungan. Persepsi dunia usaha/lembaga pemeringkat global sangat positif terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Dengan adanya DNI yang baru, merupakan Kebijakan Penanaman Modal yang lebih sederhana, dan memberikan kepastian hukum kepada investor.

39 Thank You www.bkpm.go.id Terima Kasih
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta Indonesia t  f e . 


Download ppt "KEBIJAKAN PENINGKATAN IKLIM DAN DAYA SAING INVESTASI"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google