Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved KEBIJAKAN PENINGKATAN IKLIM DAN DAYA SAING INVESTASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved KEBIJAKAN PENINGKATAN IKLIM DAN DAYA SAING INVESTASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN."— Transcript presentasi:

1 © 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved KEBIJAKAN PENINGKATAN IKLIM DAN DAYA SAING INVESTASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Disampaikan pada Acara Seminar “Kebijakan Penanaman Modal Dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Indonesia dan Kesiapan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” 29 April 2014 Direktur Deregulasi Penanaman Modal, BKPM

2 2 Content 2 Daya Saing dan Persepsi Dunia Usaha 4 Upaya Peningkatan Daya Saing Nasional: Kemudahan Berusaha di Indonesia Gambaran Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Investasi 1 Updating Kebijakan Terkait Penanaman Modal 3 Kesimpulan 5

3 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 3 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Investasi 1 Percentage (%) of GDP Sumber: IMF World Economic Outlook 2013; BPS *) for 2014 projection *)

4 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 4 Daya Saing dan Persepsi Dunia Usaha 2 “Indonesia: Top 4 Prospective host economies for 2013 – 2015”

5 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 5 Daya Saing dan Persepsi Dunia Usaha 2 Indonesia rank 38 from 144 economies in Global Competitiveness Index (GCI) No.Countries Ranking Swiss USA Singapura Jepang Malaysia China Thailand Indonesia India Brazil Russia Vietnam Filipina s/d 148 Total Source: World Economic Forum

6 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 6 Daya Saing dan Persepsi Dunia Usaha 2 Rank China Indonesia 2India 3ThailandVietnam Thailand Indonesia Thailand 4VietnamThailand RussiaThailand VietnamThailandChina 5US RussiaThailandRussiaBrazil Indonesia & Brazil Vietnam 6Russia USBrazil Indonesia- Brazil 7KoreaBrazil US Russia Mexico 8 Indonesia Korea Indonesia US RusiaMyanmar 9Brazil Indonesia Korea MalaysiaUSRusia 10Taiwan Malaysia Malaysia & Taiwan TaiwanMyanmarUS Indonesia: The most promising country for overseas business (Japan Bank for International Cooperation Survey 2013) Source: JBIC, November 2013 Positive Factors 1. Future growth potential of local market 2. Inexpensive source of labor 3. Current size of local market 4. Supply base for assembler 5. Industrial cluster development Issues of Concern 1.Rising labor costs 2.Underdeveloped infrastructures 3.Execution of legal system unclear (frequent changes) 4.Intents competition with other companies 5.Difficult to secure management-level staff 6.Labor problems

7 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 7 Daya Saing dan Persepsi Dunia Usaha 2 Source: PwC APEC CEO Survey, 2013 APEC CEOs: Indonesia has capacity to surprise with greater business opportunities than expected...

8 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 8 Daya Saing dan Persepsi Dunia Usaha 2 Indonesia will enjoy the highest middle class growth & consumer confidence index Nielsen Consumer Confidence Index Source: AC Nielsen, Indo- nesia 120 Middle Class Growth in ASEAN Source: AC Nielsen, Middle class growth in Southeast Asia % Middle class growth in Indonesia %

9 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 9 Daya Saing dan Persepsi Dunia Usaha 2 Indonesia Rank with Other Countries in Ease of Doing Business 2014 Source: EODB, IFC report Malaysia 88 Regional Average (East Asia & Pacific) 96 China 120Indonesia 108 Philippine 134 India 99Vietnam 18 Thailand Singapore 1 Indonesia Ranked 120 from 189 economies for Ease of Doing Business 2014

10 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 10 Kemudahan berusaha di Indonesia, capaian : 8 fokus perbaikan Kemudahan berusaha mencakup… Kemudahan memulai usaha Kemudahan penyambungan listrik Kemudahan pembayaran pajak dan premi asuransi Kemudahan penegakkan kontrak Kemudahan penyelesaian perkara kepailitan Kemudahan pendaftaran properti Kemudahan perizinan terkait pendirian bangunan Kemudahan akses perkreditan 1.Pendaftaran Pendirian PT dengan sistem online. 2.Simplifikasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 3.Percepatan pendaftaran tenaga kerja. 4.Registrasi online untuk program jaminan sosial Ketenagakerjaan. 5.Simplifikasi prosedur, pengurangan biaya dan waktu untuk koneksi listrik. 6.Laporan Pajak secara online. 7.Sistem online untuk pembayaran jaminan sosial (BPJS) dengan pembayaran e-payment. 8.Percepatan penyelesaian perkara perdata komersial. 9.Percepatan penyelesaian perkara kepailitan. 10.Percepatan pelayanan pengecekan sertifikat tanah dan percepatan pelayanan peralihan hak jual-beli atas tanah 11.Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara online. 12.Percepatan layanan sambungan air (PDAM). 13.Percepatan layanan sambungan telephon (PLN). 14.Peraturan Pelaksana untuk pebentukan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) swasta. 15.Pelayanan jaminan fidusia secara online. Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia 3

11 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 11 Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia 3 NoPerbaikanDasar HukumKorelasi dengan perbaikan Doing Business 1.Pembentukan Badan Hukum PT secara Online Permenkumham No 4 Tahun 2014 Penyederhanaan prosedur dari 4 menjadi 1 prosedur Percepatan waktu dari 16 menjadi 1 hari 2.Penyederhanaan persyaratan dan percepatan penerbitan SIUP dan TDP Permendag No77/M- DAG/PER/12/2013 Peniadaan persyaratan Keterangan Domisili dari managemen gedung dan Pemda setempat Percepatan waktu penerbitan SIUP dan TDP dari 15 menjadi 3 hari kerja 3.Percepatan pendaftaran tenaga kerja SE Menakertrans No SE.3/MEN/III/2014 Percepatan waktu dari 14 menjadi 1 hari 4.Pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial (BPJS) secara online Surat Direktur Kepesertaan dan Direktur Renbang dan Informasi No B/11459/ Percepatan waktu dari 7 menjadi 1 hari

12 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 12 Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia 3 NoPerbaikanDasar HukumKorelasi dengan perbaikan Doing Business 5.5. Penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, dan percepatan waktu penyambungan tenaga listrik a.Penghapusan persyaratan JIL pada prosedur penyambungan listrik SE Dirjen Ketenagalistrikan No 6347.E/20/DJL.4/2013 Pengurangan 1 prosedur Pengurangan biaya Rp 3,675,000 Percepatan waktu 7 hari b.Percepatan pengurusan SLO Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2014 Percepatan waktu pengurusan SLO dari 7 menjadi 3 hari dan dilakukan bersamaan dengan proses penyambungan oleh PT PLN c.Penyederhanaan prosedur dan percepatan penyambungan oleh PT PLN Edaran Direksi PT PLN Nomor 0007.E/DIR/2013 Penyederhanaan prosedur Percepatan waktu penyambungan dari 88 hari menjadi 5 hari, 15 hari, atau paling lama 40 hari jika membutuhkan penambahan trafo dan pembangungan JTR.

13 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 13 Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia 3 NoPerbaikanDasar HukumKorelasi dengan perbaikan Doing Business 6.6.Pelaporan pajak secara online Perdirjen Pajak Nomor 14 Tahun 2013 Perdirjen Pajak Nomor 36 Tahun 2013 Pelaporan pajak secara online akan mereduksi pencatatan jumlah pembayaran PPh dari 13x menjadi 1x (e-filing) dan PPN dari 12x menjadi 1x (e- filing) 7.Pembayaran iuran kepesertaan program jaminan sosial (BPJS) melalui mekanisme e- payment Surat Direktur Keuangan Nomor B/8843/ Pembayaran iuran kepesertaan program jaminan sosial (BPJS) melalui e-payment (mulai 1 Oktober 2013) akan mereduksi jumlah pembayaran dari masing-masing 12x menjadi 1 kali (e-payment)

14 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 14 NoPerbaikanDasar HukumKorelasi dengan perbaikan Doing Business 9.9.Percepatan penyelesaian perkara perdata kaitannya dengan penyelesaian perkara kepailitan Surat Edaran Ketua MA Nomor 2 Tahun 2014 Percepatan penyelesaian perkara perdata di pengadilan: Penyelesaian perkara pada Pengadilan Pertama paling lambat 5 bulan Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 bulan Termasuk minutasi Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia 3 NoPerbaikanDasar HukumKorelasi dengan perbaikan Doing Business 8.8.Percepatan penyelesaian perkara perdata kaitannya dengan penegakkan kontrak Surat Edaran Ketua MA Nomor 2 Tahun 2014 Percepatan penyelesaian perkara perdata di pengadilan: Penyelesaian perkara pada Pengadilan Pertama paling lambat 5 bulan Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 bulan Termasuk minutasi

15 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 15 NoPerbaikanDasar HukumKorelasi dengan perbaikan Doing Business 11.Pengururan IMB secara online Peraturan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Prov. DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2014 Penyederhanaan prosedur perizinan bangunan, percepatan waktu pengurusan 12.Percepatan penyambungan layanan PDAM KEPDIR PAM JAYA Nomor 152 Tahun 2013 Percepatan penyambungan PDAM dari 8 menjadi 3 hari 13.Percepatan penyambungan layanan telepon Nota Dinas POH DIRUT PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor C.Tel.80/UM 000/TEL /2013 Percepatan penyambungan telepon dari 4 menjadi 2 hari Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia 3 NoPerbaikanDasar HukumKorelasi dengan perbaikan Doing Business 10.Percepatan pelayanan pengecekan sertifikat tanah dan percepatan pelayanan peralihan hak jual-beli atas tanah Instruksi Kepala BPN Nomor 2/Ins/VI/2013 Pelayanan pengecekan sertifikat tanah 1 hari Pelayanan peralihan hak jual beli atas tanah paling lama 5 hari sesuai Perka BPN Nomor 1 Tahun 2010

16 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 16 Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia 3 NoPerbaikanDasar HukumKorelasi dengan perbaikan Doing Business 14.Pembentukan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) swasta Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/1/PBI/2013 SE Bank Indonesia No 15/49/2013 Pembentukan LPIP akan meningkatkan cakupan dan aksesibilitas distribusi informasi perkreditan (kontribusi perbaikan pada komponen indikator depth of credit information index dan private credit bureau coverage) 15.Pelayanan jaminan fidusia secara online Permenkumham No 8 Tahun 2013 Permenkumham No 9 Tahun 2013 Permenkumham No 10 Tahun 2013 Perbaikan pada komponen indikator strength of legal rights index

17 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 17 Upaya Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia 3 No.Area 2014Perbaikan Prosedur (jumlah) Waktu (hari) Biaya (% of income percapita) Prosedur (jumlah) Waktu (hari) Biaya (% of income percapita) 1.Memulai Berusaha Penyambungan Listrik Pembayaran Pajak & Premi Asuransi (hours/ year) 32.2 (% of profit) (hours/ year) 32.2 (% of profit) 4.Penegakan Kontrak (% of claim) **) (% of claim) 5. Penyelesaian Perkara Kepailitan -4.5 (years) 18 (% of estate) - 1 year, 9 months 5.08 (% of estate) 6. Pendaftaran Properti (% of property value) (% of property value) 7. Perizinan Terkati Pendirian Bangunan Akses Prekreditan *) Ringkasan 8 Fokus Area Perbaikan Kemudahan Berusaha Catatan: *) Bank Indonesia sebagai responden indikator getting credit. **) 1.28% dari klaim berasal dari biaya pengajuan gugatan (Rp. 922,000) dibagi 200% dari pendapatan percapita.

18 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 18 Bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal Tertutup Bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu Terbuka dengan persyaratan Persyaratan Dicadangkan untuk UMKMK Kemitraan Kepemilikan Modal: Dalam Negeri, Asing, ASEAN Lokasi Perizinan Khusus “Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan”. – Pasal 12 ayat (1) UU 25 Tahun 2007 Updating Kebijakan Terkait Penanaman Modal 4

19 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 19 Landasan Hukum Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Ayat (4): Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden. PERPRES 76/2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal PERPRES 36/2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal PERATURAN PELAKSANAAN

20 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 20 PERPRES NOMOR 39 TAHUN 2014, PENGGANTIAN PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2010 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan LATAR BELAKANG PERUBAHAN: 1.Peningkatan kegiatan penanaman modal di Indonesia. 2.Pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ ASEAN Economic Community (AEC). PRINSIP PERUBAHAN: 1.Mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing nasional. 2.Menjaga keberlanjutan pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian global dengan mendorong peningkatan investasi PMDN dan PMA. 3.Kebijakan Penanaman Modal yang lebih sederhana, dan memberikan kepastian hukum kepada investor.

21 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 21 PENGATURAN REVISI PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2010 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan 1.DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP (LAMPIRAN I): Dilarang bagi kegiatan penanaman modal baik untuk penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. 2.DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN (LAMPIRAN II): a.Dicadangkan untuk UMKMK b.Kemitraan c.Kepemilikan modal asing d.Lokasi tertentu e.Perizinan khusus f.Modal dalam negeri 100% g.Kepemilikan modal asing serta lokasi h.Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i.Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j.Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

22 (1) Bidang Usaha dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat NoBidang UsahaKBLIPerpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 A.Bidang ESDM 1. Pembangkit Listrik > 10 MW35101 Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/ KPS selama masa konsesi) 2. Transmisi Tenaga Listrik35102 Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi) 3. Distribusi Tenaga Listrik35103 Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi) 22

23 (1) Bidang Usaha dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat NoBidang UsahaKBLIPerpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 B. Bidang Perhubungan 1.1. Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro- Ro) Kepemilikan modal asing maksimal 49% (maksimal 95% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi) 2.2. Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor TertutupKepemilikan modal asing maksimal 49% dengan persyaratan rekomendasi Menteri Perhubungan 3. Pembangunan terminal: TertutupKepemilikan modal asing maksimal 49% dengan persyaratan rekomendasi Menteri Perhubungan -Terminal penumpang angkutan darat (terbatas hanya pada fasilitas umum) Terminal barang untuk umum 23

24 (1) Bidang Usaha dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat NoBidang UsahaKBLIPerpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 C.Bidang Kesehatan 1.1.Usaha Industri Farmasi Kepemilikan modal asing maksimal 75% Kepemilikan modal asing 85% - Industri Bahan Baku Obat Industri Obat Jadi21012 D.Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1.1.Pembuatan sarana promosi film, (iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll) 73100Kepemilikan modal dalam negeri 100% Kepemilikan modal asing maksimal 51% untuk investor ASEAN E.Bidang Keuangan 1.1.Modal Ventura64991Kepemilikan modal asing maksimal 80% Kepemilikan modal asing maksimal 85% 24

25 (2) Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang NoBidang UsahaKBLIPerpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 A.Bidang ESDM 1.1.Pembangkit Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik skala kecil (1-10 MW)KemitraanKepemilikan modal asing maksimal 49% Jasa Pemboran: - Migas di darat09100 Kepemilikan modal asing maksimal 95% PMDN - Migas di laut09100 Kepemilikan modal asing maksimal 95% di Luar Kawasan Indonesia Bagian Timur Kepemilikan modal asing maksimal 75% 3.3. Jasa Penunjang Migas: - Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan09100 Kepemilikan modal asing maksimal 95% PMDN - Jasa Desain dan Engineering Migas71100 Kepemilikan modal asing maksimal 95% PMDN

26 (2) Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang NoBidang UsahaKBLIPerpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 A.A.Bidang ESDM 4*4* Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik: -Instalasi Penyediaan tenaga listrik42213 Kepemilikan modal asing maksimal 95% -Instalasi pemanfaatan tenaga listrik43211 PMDN 26 *Catatan : Sesuai Perpers No. 36/2010, untuk bidang usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik (43211) persyaratan maks 95%, didalam revisi dipisahkan menjadi Instalasi Penyediaan tenaga listrik (42213) Maks 95% dan Instalasi pemanfaatan tenaga listrik (43211) persyaratan PMDN

27 (2) Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang NoBidang UsahaKBLI Perpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 B. Bidang Komunikasi dan Informatika 1.1. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi : KemitraanKepemilikan modal asing maksimal 49% - Layanan content (ring tone, sms premium, dsb) Pusat layanan informasi (call center) dan jasa nilai tambah teleponi lainnya Jasa sistem komunikasi data Kepemilikan modal asing maksimal 95% Kepemilikan modal asing maksimal 49% - Jasa interkoneksi internet (NAP), Kepemilikan modal asing maksimal 65% Kepemilikan modal asing maksimal 49% 27 *Catatan : Sesuai Surat Sekjen Kementerian Perhubungan (a.n. Menteri Perhubungan) Nomor: HK.006/1/1 APhb2014 tanggal 9 Januari 2014 kepada Menko Perekonomian perihal Rancangan Perpres tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

28 (3) Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang NoBidang UsahaKBLIPerpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 A.Bidang Pertanian 1. Perbenihan hortikultura: Kepemilikan modal asing maksimal 95% Kepemilikan modal asing maksimal 30% -Perbenihan Tanaman Buah Semusim Perbenihan Anggur Perbenihan Buah Tropis Perbenihan Jeruk Perbenihan Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruit) Perbenihan Buah Beri Perbenihan Tanaman Sayuran Semusim Perbenihan Tanaman Sayuran Tahunan Perbenihan Tanaman Obat Perbenihan Jamur Perbenihan Tanaman Florikultura Budidaya Hortikultura:Kepemilikan modal asing maksimal 95% Kepemilikan modal asing maksimal 30% - Budidaya Buah Semusim Budidaya Anggur Budidaya Buah Tropis

29 (3) Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang NoBidang UsahaKBLIPerpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 A.Bidang Pertanian - Budidaya Jeruk Budidaya Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruit) Budidaya Buah Beri Budidaya Sayuran Daun (antara lain: kubis, sawi, bawang daun, seledri) Budidaya Sayuran Umbi (antara lain: bawang merah, bawang putih, kentang, wortel) Budidaya Sayuran Buah (antara lain: tomat, mentimun) Budidaya Cabe, Paprika Budidaya Jamur Budidaya Tanaman Hias Budidaya Tanaman Hias Non Bunga Industri Pengolahan Hortikultura: - Usaha Pasca Panen Buah dan Sayuran Kepemilikan modal asing maksimal 95% Kepemilikan modal asing maksimal 30% 29

30 (3) Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang NoBidang UsahaKBLIPerpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 A.Bidang Pertanian 4.Usaha penelitian hortikultura dan usaha laboratorium uji mutu hortikultura 72101Tidak tercantumKepemilikan modal asing maksimal 30% 5.Usaha Jasa Hortikultura Lainnya:Tidak tercantumKepemilikan modal asing maksimal 30% - Usaha Jasa Pascapanen Usaha Perangkaian Bunga/Florist/dekorator Konsultan Pengembangan Hortikultura Landscaping Jasa Kursus Hortikultura

31 (4) Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan NoBidang UsahaKBLIPerpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 A.Bidang ESDM 1.1.Jasa Konstruksi Migas: - Platform09100 Tidak tercantumKepemilikan modal asing maksimal 75% - Tangki Spherical09100 Tidak tercantumKepemilikan modal asing maksimal 49% - Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Darat Tidak tercantumPMDN - Instalasi Pipa Penyalur di Darat42219 Tidak tercantumPMDN - Instalasi Pipa Penyalur di Laut42219 Tidak tercantumKepemilikan modal asing maksimal 49% - Tangki Horisontal/Vertikal42914 Tidak tercantumPMDN - Instalasi Penyimpanan dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat Tidak tercantumPMDN 2.2. Jasa Survei: - Migas71100 Tidak tercantumKepemilikan modal asing maksimal 49% - Geologi dan Geofisika Panas Bumi71100 Tidak tercantum Kepemilikan modal asing maksimal 95% 31

32 NoBidang UsahaKBLIPerpres 36/2010Revisi Perpres 36/2010 A.A.Bidang ESDM 3.3. Jasa Penunjang Migas: - Jasa Inspeksi Teknis71204 Tidak tercantumPMDN 4.4. Industri Penghasil Pellet Biomassa untuk Energi Tidak tercantumKemitraan 32 (4) Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan 5.5. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik Tidak tercantum PMDN *Catatan : Sesuai Perpers No. 36/2010, untuk bidang usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik (43211) persyaratan mak 95%, didalam revisi dipisahkan menjadi Instalasi Penyediaan tenaga listrik (42213) Maks 95% dan Instalasi pemanfaatan tenaga listrik (43211) persyaratan PMDN

33 NoBidang UsahaKBLIPerpres 36/2010Revisi Perpres 36/2010 B.B.Bidang Pekerjaan Umum 1. Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya Tidak tercantumKepemilikan modal asing maksimal 95% (Baik dalam rangka KPS maupun Non KPS) C. Bidang Perdagangan 1.1.Jasa perdagangan: -Distributor00000Tidak tercantumKepemilikan modal asing maksimal 33% -Pergudangan52101Tidak tercantumKepemilikan modal asing maksimal 33% - Cold Storage52102Tidak tercantumKepemilikan modal asing maksimal 33% bagi penanaman modal diwilayah Sumatera, Jawa, dan Bali (kolom g) Kepemilikan modal asing maksimal 67% bagi penanaman modal di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (kolom g) 2.2.Penyelenggaraan Perdagangan Alternatif : -Penyelengaraan sistem perdagangan alternatif - Peserta sistem perdagangan alternatif 00000Tidak tercantumKepemilikan modal dalam negeri 100% 3.3.Pialang Berjangka00000Tidak tercantumKepemilikan modal asing maksimal 95% 33 (4) Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan Catatan: Kolom g adalah persyaratan kepemilikan modal asing dan lokasi

34 NoBidang UsahaKBLIPerpres 36/2010Revisi Perpres 36/2010 C. Bidang Perdagangan 4.4.Perdagangan EceranTidak tercantumKepemilikan modal dalam negeri 100% - Perdagangan eceran bukan di Supermarket atau Minimarket Perdagangan eceran bukan di Toserba/Departement Store Perdagangan Eceran tekstil Perdagangan Eceran khusus alat permainan dan mainan anak di toko Perdagangan Eceran kosmetik Perdagangan Eceran alas kaki Perdagangan Eceran elektronik Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet Perdagangan Eceran Makanan dan Minuman (4) Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan

35 NoBidang UsahaKBLI Perpres 36/2010 Revisi Perpres 36/2010 D.D.Bidang Perhubungan 1. Angkutan Multimoda*) Tidak tercantumKepemilikan modal asing maksimal 49% Kepemilikan modal untuk investor ASEAN maksimal 60% (kolom j)  harmonisasi 6 Januari *Catatan : Sesuai Surat Sekjen Kementerian Perhubungan (a.n. Menteri Perhubungan) Nomor: HK.006/1/1 APhb2014 tanggal 9 Januari 2014 kepada Menko Perekonomian perihal Rancangan Perpres tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. (4) Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan

36 Indonesia Investment Coordinating Board Bidang Usaha Yang Sub Kelompoknya Digabungkan/ Disederhanakan No.Bidang UsahaKBLI PersyaratanUraian Persyaratan abcdefghijcde 1. Usaha perbenihan/ pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha : √-- Maksimal 49% - Rekomendasi Menteri Pertanian - Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar) Contoh Bidang Pertanian 20.Industri kayu : ----√ Rekomendasi dari Kementerian Kehutanan - Gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000 M3/tahun veneer kayu lapis laminated veneer lumber (LVL) Industri serpih kayu (wood chip) Pelet kayu (wood pellet) Contoh Bidang Kehutanan Dan seterusnya..

37 Indonesia Investment Coordinating Board Matriks Sandingan RPerpres dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 NoNo Semula (Perpres 36/2010)Perubahan BidangTertutup Sub Kelompok Terbuka dengan Persyaratan BidangTertutup Sub Kelompok Terbuka dengan Persyaratan 1Pertanian118Pertanian119 2Kehutanan234Kehutanan Kelautan dan Perikanan017Kelautan dan Perikanan01 4ESDM018ESDM013 5Perindustrian441Perindustrian336 6Hankam03Pertahanan dan Keamanan04 7Keamanan06Perumahan Rakyat00 8Pekerjaan Umum Perdagangan011Perdagangan011 10Budaya dan Pariwisata527Pariwisata dan Ekonomi Kreatif115 11Perhubungan725Perhubungan Kominfo113Komunikasi dan Informatika111 13Keuangan012Keuangan06 14Perbankan Nakertrans Pendidikan04Pendidikan dan Kebudayaan24 17Kesehatan027Kesehatan02525 Total20274Total

38 Indonesia Investment Coordinating Board 5. Kesimpulan 1.Pemerintah tetap berupaya menjaga pertumbuhan perekonomian berkesinambungan. 2.Persepsi dunia usaha/lembaga pemeringkat global sangat positif terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. 3.Dengan adanya DNI yang baru, merupakan Kebijakan Penanaman Modal yang lebih sederhana, dan memberikan kepastian hukum kepada investor.

39 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta Indonesia t f e. Thank You Terima Kasih Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)


Download ppt "© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved KEBIJAKAN PENINGKATAN IKLIM DAN DAYA SAING INVESTASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google