Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH a. Azas umum penatausahaan keuangan daerah b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah c. Penatausahaan penerimaan d. Penatausahaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH a. Azas umum penatausahaan keuangan daerah b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah c. Penatausahaan penerimaan d. Penatausahaan."— Transcript presentasi:

1 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH a. Azas umum penatausahaan keuangan daerah b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah c. Penatausahaan penerimaan d. Penatausahaan pengeluaran e. Permintaan pembayaran f. Perintah membayar f. Perintah membayar g. Pencairan dana g. Pencairan dana h. Pertanggungjawaban penggunaan dana. h. Pertanggungjawaban penggunaan dana.

2 PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PerencanaanPelaksanaan Penatausahaan PertgjawabanPengawasan RPJM/D RKP/D KUAPPA NotaKesepakatan PedomanPenyusunan RKA-SKPD/KL RKA-SKPD/KL RAPBN/D RAPBN/D APBN/D APBN/D Dasar Pelaksanaan Dasar Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan Pendapatan Belanja Belanja Pembiayaan Pembiayaan Rancangan DPA-SKPD DPA-SKPD DPA-SKPD/KL Verifikasi Laporan Realisasi Laporan Realisasi Semester Pertama Perubahan APBN/D Perubahan APBN/D PenatausahaanBelanja BendaharaPengeluaran PenatausahaanPendapatan BendaharaPenerimaan Kekayaan dan Kewajiban Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang Akuntansi AkuntansiKeuangan Laporan Keuangan Pemerintah Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban APBD Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban APBD Akuntansi AkuntansiKeuangan Pemberian Pedoman Pemberian Pedoman Bimbingan Bimbingan Supervisi Supervisi Konsultasi Konsultasi Pendidikan Pendidikan Pelatihan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Pembinaan: Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan tentang APBN/D Pengendalian Intern Pemeriksaan Ekstern Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Neraca Neraca Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan RPJP/D

3 STRUKTUR ORGANISASI & PARA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

4 KUASA BUD KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA) KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PPKD Selaku BUD KUASA PA BENDAHARA PPK-SKPD PPTK PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD)

5 PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (Kepala SKPD) STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n) PPTK KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n) KUASA PENGGUNA ANGGARAN(Sekretaris)BENDAHARAPENERIMAAN/PENGELUARAN PPTK 1.Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 3.Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 1. Menyiapakan SPM 2. Memverifikasi SPJ 3. Melaksanakan Akuntansi & Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan PPK-SKPD Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran: Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran: 1. Membuat dokumen 1. Membuat dokumen 2. Mencatat pembukuan 2. Mencatat pembukuan 3. Gaji 3. Gaji Pembantu Bendahara

6 B E N D A H A R A BENDAHARAPENERIMAANBENDAHARAPENGELUARAN PPKD Selaku BUD PENGGUNAANGGARAN 1.SPP-UP/GU/TU/LS 2.BUKU2 3.SPJ - BELANJA 1.STS 2.STBS 3.SPJ - PENDAPATAN HUBUNGAN FUNGSIONAL & ADMINISTRASI

7 PENGGUNAANGGARAN AKUNTANSI & PELAPORANKEUANGANPENYIAPANSPM VERIFIKASISPJ PPK-SKPD (SEKRETARIS/TATA USAHA/KEUANGAN) (SEKRETARIS/TATA USAHA/KEUANGAN) PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK–SKPD)

8 PPKD Selaku BUD (Kepala Biro/Bagian Keuangan) PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) BENDAHARA UMUM DAERAH / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH BIDANGPENDAPATAN 1.Memungut Pendapatan 2.Mengelola Pendapatan 3.Memverifikasi Pendapatan dr Bendahara Penerimaan BIDANGANGGARANBIDANGAKUNTANSIBIDANGASETSEKRETARIS 1.Menyusun APBD & Perubahan APBD 2.Mengesahk an DPA SKPD 1.Melaksan akan Akuntansi 2.Menyusun Laporan Keuangan Pemda 3.Menyusun Laporan Semester 1.Mengelola Aset Daerah PPK-SKPD KUASA BUD (KASDA) (KASDA) BIDANGINVESTASI 1.Mengelola Investasi Daerah

9 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KASDA) (KASDA) URUSANPENERIMAAN 1.Menerima, Menyimpan Uang Daerah URUSANPENGELUARANURUSANPELAPORANURUSAN TATA USAHA 1.Menyiapkan SPD 2.Menerbitkan SP2D 3.Membayar 1.Menyiapkan Anggaran Kas 2.Menyusun Laporan Arus Kas 3.Memantau Pelaksanaan APBD 1.Urusan Tata Usaha Internal

10 MODEL 1 STRUKTUR ORGANISASI SKPD KEPALA SKPD Pengguna Anggaran PPK-SKPD Sekretaris/TU Ka UPT Kuasa Pengguna Angg. Kabid Kasubbid PPTK Kasubbid PPTK

11 MODEL 2 STRUKTUR ORGANISASI SKPD KEPALA SKPD Pengguna Anggaran Ka UPT PPTK Kabid SKPD PPTK PPK-SKPD Sekretaris/TU

12 PENATAUSAHAAN KEUANGAN AZAS UMUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH; PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

13 A. AZAS UMUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 1.Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendaharawan penerimaan /pengeluaran atau badan yang menerima atau menguasai uang /barang /kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2.Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran kas atas pelaksanaan APBD harus bertanggungjawab terhadap kebenaran material serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. 3.Semua penerimaan dan pengeluaran dana pemerintahan daerah harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah ; 4.Untuk setiap pengeluaran dana atas beban apbd, harus diterbitkan surat keputusan otorisasi (SKO) oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi ; 5.Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dprd, dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah dalam peraturan perundang-undangan.

14 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN Semua penerimaan daerah disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa bendahara umum daerah menerima NOTA KREDIT. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilaksanakan melalui cara-cara sbb: 1. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; 2.Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan 3.Untuk benda berharga seperti karcis retribusi yang dipakai sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga maka penyetorannya dilakukan dengan cara penerbitan tanda bukti pembayaran retribusi tersebut yang disahkan oleh PPKD.

15 TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN 1. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan 2. Melaporkan kepada pengguna angaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Penatausahaan Penerimaan Dilaksanakan 1. Menggunakan buku kas 2. Buku pembantu per-rincian obyek penerimaan 3. Buku rekapitulasi peneriman harian Bukti Penerimaan Dan Bukti Pembayaran Yang Diperlukan Untuk Penatausahaan Anggaran Adalah: 1.Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-daerah); 2.Surat Ketetapan Retribusi (SKR); 3.Surat Tanda Setoran (STS); 4.Surat Tanda Bukti Setoran; Dan 5.Bukti Penerimaan Lainya Yang Sah

16 PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PENGELUARAN DAERAH ADALAH SEMUA ARUS UANG YANG KELUAR DARI KAS DAERAH. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

17 DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAH RKA-SKPD DPA- SKPD ANGGARAN KAS RAPBD RAPBD PENJABARAN PENJABARAN APBD APBD PERDA PERDA APBD APBD RPJMD/RKPDKUAPPAS EVALUASI

18 DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN SPP-LS SPJ SPP-UP SPP-UP SPP-GU SPP-GU SPP-TU SPP-TU SPM-LS SPM-LS SPD SPM-UP SPM-UP SPM-GU SPM-GU SPM-TU SPM-TU SP2D SP2D DILAMPIRI DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN DANA S.D JENIS BELANJA

19 PENYEDIAAN DANA SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Setelah anggaran kas ditetapkan, PPKD menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana ) dalam rangka manajemen kas. Pengluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD.

20 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran melalui Pejabat Penataausahaan (PPK-SKPD) YANG TERDIRI DARI : 1. SPP - Uang Persediaan (SPP-UP) 2. SPP - Ganti Uang (SPP-GU) 3. SPP - Tambahan Uang (SPP-TU) 4. SPP - Langsung (SPP-LS)

21 SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Dokumen yg diajukan oleh bendahara pengeluaran utk permintaan Uang Muka Kerja yg bersifat pengisian kembali (revolving) utk pembiayaan kegiatan yg tdk dapat dilakukan dgn pembayaran langsung. Kelengkapan dokumen SPP-UP: a. Surat Pengantar SPP-UP b. Ringkasan SPP-UP c. Rincian SPP-UP d. Salinan SPD e. Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Yang Menyatakan Bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain UP f. Dll.

22 SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) Dokumen yg diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan Pembayaran Langsung Kelengkapan dokumen SPP-GU: a. Surat Pengantar SPP-GU b. Ringkasan SPP-GU c. Rincian SPP-GU d. Salinan SPD e. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) f.Draf surat pernyataan pengguna anggaran yang menyatakan bahwa tidak boleh digunakan selain GU g. Dll.

23 SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Dokumen yg diajukan oleh bendahara pengeluaran utk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan skpd yg bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan Kelengkapan dokumen SPP-TU: a. Surat Pengantar SPP-TU b. Ringkasan SPP-TU c. Rincian SPP-TU d. Salinan SPD e.Draf surat pernyataan pengguna anggaran yang menyatakan bahwa tidak boleh digunakan selain tu f.Dll.

24 Karakteristik SPP-TU: a.Digunakan Untuk Kegiatan Yang Mendesak b.Besaran Nilai Rupiah Berdasarkan Persetujuan PPKD c.Harus Habis Digunakan Pada Periode/Bulan Permintaan d.Jika Tambahan Uang Tidak Habis Digunakan Maka Harus Disetor Kembali Pada Akhir Periode/Bulan Permintaan

25 SPP LANGSUNG (SPP-LS) DOKUMEN YG DIAJUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UTK PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG KEPADA PIHAK KETIGA ATAS DASAR PERJANJIAN KONTRAK KERJA ATAU SURAT PERINTAH KERJA LAINNYA SERTA UNTUK PEMBAYARAN GAJI DENGAN JUMLAH, PENERIMA, PERUNTUKAN, DAN WAKTU PEMBAYARAN TERTENTU YG DOKUMENNYA DISIAPKAN OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK). KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN GAJI & TUNJANGAN 1.SURAT PENGANTAR SPP-LS 2.RINGKASAN SPP-LS 3.RINCIAN SPP-LS

26 4. Lampiran SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan a.l.: a.Daftar pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji b.SK CPNS/SK PNS/SK kenaikan pangkat/SK jabatan c.Daftar keluarga /surat nikah/akte kelahiran d.Surat pindah/surat kematian e.SSP PPH Pasal 21 f.Dll.

27 Surat Perintah Membayar (SPM) Dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, untuk bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Dalam hal SPP dinyatakan lengkap, pengguna anggaran/ kuasa PA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) 1.SPM - Uang Persediaan (SPM-UP) 2. SPM - Ganti Uang (SPM-GU) 3. SPM - Tambahan Uang (SPM-TU) 4. SPM - Langsung (SPM-LS) SPM diterbitkan paling lambat 2 hari sejak diterima SPP, penolakan /dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPP

28 MATRIKS DOKUMEN SPP DAN SPM DENGAN TUPOKSI FUNGSI / TUGAS PPTKBENDAHARA PENGELUARA N PPK-SKPDPA/KPA 1.PENYIAPAN SPP-UP -- 2.PENYIAPAN SPP-GU -- 3.PENYIAPAN SPP-TU -- 4.PENYIAPAN SPP-LS  5.PENGESAHAN SPP-UP/GU/TU & LS --- 6.PERSETUJUAN SPP-UP/GU/TU & LS --- 7.PENERBITAN SPM-UP/GU/TU & LS ---

29 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah (BUD) berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu, dan memenuhi persyaratan. Apabila dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D SPM-UP  Surat pernyataan tanggung jawab pengguna / kuasa pengguna anggaran.

30 Lanjutan …….. SPM-GU a. Pernyataan tanggung jawab pengguna b. Ringkasan pengeluaran perincian objek yg disertai dengan bukti pengeluaran b. Ringkasan pengeluaran perincian objek yg disertai dengan bukti pengeluaran c. Ringkasan per rincian objek c. Ringkasan per rincian objek d. Bukti atas penyetoran PPN/PPH. d. Bukti atas penyetoran PPN/PPH. SPM- TU  Surat pernyataan tanggungjawan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran SPM-LS a. Surat pernyataan tanggungjawan pengguna/kuasa pengguna anggaran b. Bukti-bukti pengeluan yang sah dan b. Bukti-bukti pengeluan yang sah dan lengkap lengkap

31 SP2D (SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA) 1.Dapat dicairkan pada bank yang telah ditunjuk 2.Bukan alat pembayaran 3.Dapat diterbitkan, jika: a.Pengeluaran yang diminta tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia; dan/atau b.Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4.Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak diterima SPM 5.Penolakan/dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM

32 P P T K (menyiapkan dokumen) PPK-SKPD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA KUASABUD SPM BANK FIHAK III SP2D Tagihan & Laporan Kegiatan PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN LS Uang BENDAHARAPENGELUARAN(SPP-LS)

33 BENDAHARAPENGELUARAN PPK-SKPD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPP-UP/GU/TU KUASABUD SPM-UP/GU/TU BANK SP2D UANG PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN UP/GU/TU

34 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertang gungjawabkan penggunaan UP/GU/TU kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat 10 hari bulan berikutnya. Dokumen Yang Digunakan : a.Register penerimaan laporan pertangungjawaban pengeluaran (SPJ) b.Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran c.Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran d.Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran e.Register penutupan kas.

35 PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN (UP) Dokumen yang disampaikan: a. Buku kas ditutup setiap bulan dgn pengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. b. Ringkasan pengeluaran, perrincian objek disertai bukti-bukti yang sah. c. Bukti atas penyetoran ppn/pph ke kas negara. d. Register penutupan kas

36 PPK-SKPD BERKEWAJIBAN MELAKUKAN VERIFIKASI ATAS LAPORAN YANG DISAMPAIKAN : a. Meneliti kelengkapan dokumen lap. Pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti. b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran, per rincian objek dalam ringkasan rincian objek. c. Menghitung pengenaan PPN/PPH d. Menguji kebenaran sesuai dengan spm dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya. Jika sudah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun untuk bulan desember paling lambat tgl 31 desember.

37 PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN NO U R A I A N KETERANGAN 1. MEMBERI PERSETUJUAN PENGESAHAN DPA-SKPD SEKRETARIS DAERAH 2. MENGESAHKAN DPA-SKPD & ANGGARAN KAS PPKD 3. MENERBITKAN SPD PPKD SELAKU BUD 4. MENERIMA & MENYETOR PENERIMAAN SKPD BENDAHARA PENERIMAAN 5. PENYIAPAN DOKUMEN SPP-LS PPTK 6. PENGAJUAN SPP-UP/GU/TU/LS (SISTEM UYHD) BENDAHARA PENGELUARAN 7. PENGAJUAN SPM-UP/GU/TU & SPM-LS KEPALA SKPD 8. MENERBITKAN SP2D KUASA BUD 9. PERTANGGUNGJAWABAN DANA (SPJ) KEPALA SKPD

38 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 1.PENATAUSAHAAN PADA SKPD : a. Prosedur penatausahaan bendahara penerimaan b. Prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran: 1) Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) 2) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS) 2.PENATAUSAHAAN PADA SKPKD : a. Prosedur penatausahaan penerimaan kas b. Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas 1) Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) 2) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS)

39 Buku Besar Buku Jurnal LaporanKeuangan Dokumen PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI PPK-SKPD & PPKD CatatanLaporan SP2D-LS & SPJ Buku Pembantu KertasKerja Bukti Penerimaan Kas Bukti Penerimaan Kas Bukti Pengeluaran Kas Bukti Pengeluaran Kas Bukti Memorial Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) Buku Jurnal Penerimaan Kas Buku Jurnal Penerimaan Kas Buku Jurnal Pengeluaran Kas Buku Jurnal Pengeluaran Kas Buku Jurnal Umum Buku Jurnal Umum Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas Neraca Daerah Neraca Daerah Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi Pencatatan & PenggolonganPeringkasan Pelaporan


Download ppt "PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH a. Azas umum penatausahaan keuangan daerah b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah c. Penatausahaan penerimaan d. Penatausahaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google