Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Rencana Kegiatan Pokok Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi tahun 2008.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Rencana Kegiatan Pokok Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi tahun 2008."— Transcript presentasi:

1

2 Rencana Kegiatan Pokok Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi tahun 2008

3

4 Dasar Program KB dan KR 1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RKP Kesepakatan Internasional (ICPD-94, MDGs) 3.UU No.10/1992

5 Prioritas RKP 2008 Akses dan Kualitas Pelayanan Penurunan Kemiskinan

6 UNDP’s Five Principles of Good Governance PrinciplesThematic areas Legitimacy and voiceParticipation Consensus orientation DirectionStrategic vision PerformanceResponsiveness Effectiveness and efficiency Accountability Transparency FairnessEquity and inclusiveness Rule of law (UNDP 1997)

7 World Bank’s Governance Indicators Process by which those in authority are selected and replaced –Voice and Accountability –Political Instability and Violence Ability of the government to formulate and implement sound policies –Government Effectiveness –Regulatory Burden Respect of citizens and the state for institutions which govern their interaction –Rule of Law –Graft (control of corruption) (Kaufmann 1999)

8 Grand Strategi dan Program Kerja Bidang KB dan KR Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB Menata kembali pengelolaan program KB Memperkuat SDM operasional program KB Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB Meningkatkan pembiayaan program KB

9 Landasan Keterkaitan “Grand Strategy” dengan Upaya dan Kegiatan Bidang KB-KR tahun 2008

10 Faktor sosial dan individu Program Pembangunan Nilai Anak dan Keinginan Memilikinya Output pelayanan Output pelayanan : Akses Kualitas Kualitas Image/Penerimaan Image/Penerimaan Umur Menarchea Umur kawin Mati Haid Postpartum infecundability. Fecundabilitas. Anak Lahir mati Aborsi disengaja. Faktor penyediaan pelayanan KB Permintaan KB: Penundaan Penjarangan Pembatasan Pemakaian kontrasepsi Kelahiran: Diinginkan Tak diinginkan Pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi 1.Manfaat kesehatan - Ibu - Anak 2.Kehidupan seksual 3.Keuntungan sosial- ekonomi InputProsesOutput Intermediate Outcome Jangka panjang IIIIIIIVV Keluarga Kecil Berkualitas Kerangka Pikir Konseptual Permintaan KB serta Dampak Pada Fertilitas (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994)

11 Bantuan eksternal Sistem Politik dan administrasi: Dukungan politis Alokasi sumber daya Legalitas Peraturan Struktur dan pengorganisasi an pelayanan KB Struktur dan pengorganisasi an pelayanan KB: Infrastruktur pelayanan Integrasi sektoral Strategi pelayanan Public-Private Partnership Faktor sosial dan politik kepemerintahan yang lebih luas (Lingkungan Startegis) Operasional: Managemen dan supervisi Training Ketersediaan dan distribusi komoditi kontrasepsi dll. KIE Penelitian dan evaluasi Output pelayanan AksesAkses KualitasKualitas Image (Penerimaan)Image (Penerimaan) Kerangka Pikir Konseptual Faktor Penyediaan Pelayanan KB (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994)

12 KONSEP KERANGKA PIKIR KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA ARH ARH Kebijakan, Hukum, Ekonomi, Lingkungan Organisasi yang memberi pelayanan kpd remaja Pengaruh luar (keluarga, peer, masyarakat) Kebutuhan remaja thd pelayanan FUNCTIONAL OUTPUTS Jmlh/% staf dan relawan terlatih dlm memberi pelayanan kpd remaja, dll PERENCANAAN PELAKSANAAN SERVICE OUTPUTS Kualitas isi dan penyuluhan LSE, dll SERVICE UTILIZATION Jumlah remaja yang terjangkau program, datang ke tpt pelayanan, dll Pengetahuan Sikap Perilaku Peningkatan status kesehatan Reproduksi InputProses Output Inter- mediate Outcome Long-term Outcome Adopted from: ARH Framework by Myrna Seidman, Sharon Rudy, Mary Luke

13 Terciptanya sistem jaminan pembiayaa n program KB terutama bagi rakyat miskin Setiap desa/kelur ahan dilayani oleh tenaga PLKB/PK B yang terlatih Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas Setiap kecamatan memiliki PIK KRR yang aktif Costing and FinancingOperational System Customer and Service Capacity Building Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggara n dari pemerintah Pusat dan daerah Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi Seluruh desa /kelurahan ter utama didaerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu

14 Pokok-Pokok Penjabaran Strategi kedalam Kegiatan Bidang KB-KR

15 Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu (GS. 1.1) NOOUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi >1% per tahun dan angka unmet need turun >0,5% per tahun di setiap Kabupaten/ Kota 1)Semua tempat pelayanan kesehatan dasar (PUSTU, PUSKESMAS) mampu melayani semua jenis kontrasepsi dan dapat merujuk Kontap ke RS 100% tempat pelayanan 2)Semua RS setingkat type D dapat melayani Kontap 100% RS type D 3)Semua pelayanan mampu melayani KB pasca persalinan dan pasca aborsi a)Pasca persalinan: 19,1- 50% b)Pasca aborsi: 22,5- 50%

16 Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu (GS.1.1.) NOOUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 2.Tingkat prevalensi pemakaian kontrasepsi penduduk miskin sama dengan non miskin Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota mendapat pelayanan KB gratis 100 % 3.Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan sehingga tidak berbeda dengan daerah lain. 1)Tersedianya fasilitas pelayanan untuk semua jenis kontrasepsi 2)Terjangkaunya oleh pelayanan bhakti sosial atau rujukan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan Semua daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan

17 Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATORTARGET 4.Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota. 1)Penggunaan kontrasepsi secara REE a)Semua pasangan tidak ingin anak lagi memakai kontrasepsi jangka panjang (>40 %) b)Infertil sekunder KB spacing 0% 2)Semua peserta KB mendapatkan informed choice dan informed consent Menurunnya angka drop out (<15%) 3)Kepuasan terhadap pelayanan pada semua fasilitas pelayanan di kab/kota meningkat. >90% puas terhadap pelayanan kontrasepsi yang diberikan

18 Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATORTARGET 4.Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota. 4)Keselamatan dan keamanan pelayanan disemua fasilitas dapat di jamin serta difasilitasi oleh Tim Jaga Mutu a)0% kematian kontap, b)<1% komplikasi dan efek c)<0.5% kegagalan d)Semua Kabupaten/ Kota memilik TJM

19 Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi (GS.1.e) NO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1Meningkatnya proses Informed Choice dan Informed consent Semua petugas di tempat pelayanan memberikan Informed Choice dan Informed consent 100% tempat pelayanan memberikan Informed Choice dan Informed consent 2.Meningkatnya pemahaman dan penggunaan pelayanan KB Pria Meningkatnya prevalensi kesertaan KB Pria di semua kab/kota Pemakai kondom dan MOP 3,6% 3.Meningkatnya kontrasepsi untuk penundaan kelahiran pertama Prevalensi penggunaan kontrasepsi untuk penundaan kelahiran anak pertama meningkat Prevalensi >10% 4.Meningkatnya penggunaan metode amenorea laktasi (MAL) Prevalensi penggunaan MAL meningkat di semua kab/kota Penggunaan metode MAL 1%

20 NOOUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 5Meningkatnya pemahaman dan penggunaan kondom fungsi ganda Prevalensi pemakaian kondom dual proteksi meningkat di semua kab/kota Penggunaan kondom dual proteksi meningkat menjadi 2,5% 6Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan deteksi dini Kanker alat reproduksi Semua fasilitas pelayanan KB melakukan PAP’s SMEAR bagi peserta KB di semua kab/kota meningkat Pemeriksaan PAP’s SMEAR peserta KB meningkat >30 % 7Meningkatnya pemahaman kembalinya kesuburan pasca penggunaan kontrasepsi Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi modern untuk penjarangan kelahiran di semua kab/kota Pemakaian kontrasepsi modern untuk spacing meningkat >26% Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi (GS.1.e)

21 Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja (GS.2. e) NO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1Meningkatnya jumlah sektor terkait, organisasi profesi, LSM yang berpartisipasi dalam pelayanan KB Keterlibatan Organisasi Profesi Bidan, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB ? Keterlibatan Institusi pendidikan dalam pelayanan Bhakti Sosial KB ? Keterlibatan Institusi Keagamaan dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB ? Keterlibatan LSOM dan Sektor swasta dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB ? Keterlibatan TNI/POLRI dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB ? Keterlibatan Badan Internasional dalam mendukung program KB ?

22 Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas NO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1Meningkatnya jumlah institusi dan fasiltas pelayanan KB yang memenuhi baku mutu pelayanan tertentu 1)Proporsi fasilitas pelayanan KB-KR yang terakreditasi atau memperoleh rekognisi dalam melakukan pelayanan bermutu meningkat 2)Semua Kabupaten/Kota dapat memenuhi SPM pelayanan KB-KR ? 100% Kabupaten/Kota

23 Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau NONO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1.Alat kontrasepsi untuk penduduk non-miskin (bermerek) tersedia di apotik Kabupaten/Kota, bidan dan dokter praktek swasta 1.Meningkatnya jenis dan jumlah kontrasepsi ber- merek di apotik Kabupaten/ Kota, bidan dan dokter praktek swasta 100% Kabupaten/kota 2.Alat kontrasepsi untuk penduduk non-miskin yang bermerek dan disubsidi tersedia di semua fasilitas pelayanan Pemerintah dan didanai dari APBD (public-private mixed services) 1)Meningkatnya penyediaan kontrasepsi ber-merek yang dikendalikan harganya (disubsidi oleh Pemerintah), misalnya LIBI di Kabupaten/Kota 2)Meningkatnya anggaran APBD untuk Alokon tak gratis dan bermerek (JKK) 100% Kabupaten/kota

24 Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih NONO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1.Semua PLKB/PKB di Kabupaten/Kota mampu melakukan “informed choice” sesuai kewenangannya 1)Semua PLKB/PKB telah memiliki sertifikat pelatihan KIP/Konseling 2)Semua PLKB mampu memantau pelaksanaan “inform consent” 100% Kabupaten (?) 2.Semua PLKB/PKB di Kabupaten/Kota mampu melakukan promosi pentingnya pelayanan KB-KR Semua PLKB/PKB telah memperoleh penyegaran tentang: –pentingnya KB untuk kesehatan Ibu/Anak dan kesehatan seksual –KRR 100% Kabupaten (?)

25 Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB NONO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1.Semua Kabupaten/Kota memiliki tenaga pengelola KB yang mampu mengorganisasi pelayanan bhakti sosial Penyelenggaraan pelayanan bhakti sosial terlaksana sesuai jadwal rutin yang dilakukan oleh tenaga di Kabupaten/Kota 100% Kabupaten/Kota 2.Semua Kabupaten/Kota memiliki tenaga pengelola KB yang mampu membantu penyelenggaraan JPKM Penyelenggaraan JPKM untuk pelayanan KB dibantu oleh tenaga pengelola KB 100% Kabupaten/Kota

26 Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari pemerintah Pusat dan daerah NONO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1.Jaminan ketersediaan anggaran untuk komoditi untuk KB-KR pada semua fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota 1)Tersedianya komoditi untuk KB-KR, khususnya kontrasepsi bagi penduduk non-miskin di semua fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota 2)Tersedia sarana dasar untuk pelayanan KB disetiap klinik/RS Pemerintah 100% Kabupaten/Kota 2.Jaminan ketersediaan anggaran untuk tenaga pelayanan di seluruh rantai pelayanan Pemerintah di Kabupaten/Kota 1)Semua rantai pelayanan KB- KR Pemerintah memiliki jumah tenaga pelayanan cukup 2)Semua Kabupaten memiliki tenaga profesional dalam melayani KB-KR 100% Kabupaten/Kota

27 Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin NONO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1.Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota pelayanan KB-nya ditanggung oleh pemerintah 1)Penduduk miskin tidak mengeluarkan biaya pelayanan untuk ber KB 2)Penduduk miskin yang menerima kontrasepsi gratis dari BKKBN Pusat meningkat 100% penduduk miskin pelayanan dibiayai melalui ASKESKIN dan kontrasepsi dari BKKBN Pusat 2.Semua pekerja/buruh di Kabupaten/Kota pelayanan KB-nya ditanggung oleh perusahaan/kantornya 1)Pekerja/buruh tidak mengeluarkan biaya untuk ber KB 100% penduduk miskin pelayanan dibiayai melalui JAMSOSTEK atau sejenisnya atau perusahaannya 3.Semua Kabupaten/Kota ada terselenggara sistim JPKM (managed care) 1)Semua peserta KB tidak mengeluarkan biaya pelayan KB dengan cara “fee for service” 100% pelayanan KB dibiayai dengan sistim asuransi (JPKM)

28 Setiap kecamatan memiliki PIK KRR yang aktif NOOUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1Peningkatan usia kawin pertama Meningkatnya usia kawin pertama21 tahun 2.Penundaan kelahiran anak pertama Menunda kelahiran anak pertama dengan alat kontrasepsi modern Prevalensi kontrasepsi pasca nikah meningkat 3.Peningkatan pengetahuan sikap dan prilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja Meningkatnya jumlah remaja yang mendapat pengetahuan Kesehatan Reproduksi 85% 4Peningkatan jumlah kecamatan yang memiliki PIK-KRR aktif a. Meningkatnya jumlah PIK-KRR tiap kecamatan Jumlah PIK KRR 2430 buah b. Meningkatnya jumlah Pendidik dan konselor Sebaya terlatih 7000 dan 3500 orang c. Semua kabupaten /kota menyediakan dana utk pengembangan & pengelolaan PIK-KRR 450 Kab/Kota menyediakan dana

29 RKP 2008 dan Upaya dan Kegiatan untuk Programming kedepan

30 Program Keluarga Berencana Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pelayanan KB berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR), yang termasuk di dalamnya upaya- upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil bahagia sejahtera.

31 Sasaran pokok adalah: 1.menurunkan TFR menjadi sekitar 2,17 per perempuan melalui penyediaan alat kontrasepsi; 2.pembinaan peserta KB aktif sekitar 29,2 juta dan peserta KB baru sekitar 6,0 juta PUS; 3.pelayanan KB bagi sekitar 12,6 juta PA dan 2,9 juta PB dari KPS dan KS I; 4.peningkatan partisipasi pria sekitar 3,6 persen; 5.menurunkan unmet need menjadi sekitar 6,4 persen dari total PUS yang ada.

32 Kegiatan-kegiatan pokok meliputi: Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin; Pelayanan konseling KIE KB; Peningkatan perlindungan hak-hak reproduksi individu; Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah.

33 2.Program Kesehatan Reproduksi Remaja Tujuan program ini untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya mendukung peningkatan kualitas generasi mendatang.

34 Sasaran pokok adalah: 1.meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi sekitar 85 persen; 2.meningkatnya jumlah PIK-KRR menjadi buah; 3.meningkatnya jumlah Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya yang dilatih masing-masing orang dan orang; 4.meningkatnya KIE dan advokasi tentang KRR melalui pengembangan PIK-KRR percontohan.

35 Kegiatan-kegiatan pokok meliputi: Penguatan dukungan dan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam program KRR; Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan PIK-KRR.

36 Rencana Kegiatan Pokok Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi tahun 2008

37

38 Dasar Program KB dan KR 1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RKP Kesepakatan Internasional (ICPD-94, MDGs) 3.UU No.10/1992

39 Prioritas RKP 2008 Akses dan Kualitas Pelayanan Penurunan Kemiskinan

40 UNDP’s Five Principles of Good Governance PrinciplesThematic areas Legitimacy and voiceParticipation Consensus orientation DirectionStrategic vision PerformanceResponsiveness Effectiveness and efficiency Accountability Transparency FairnessEquity and inclusiveness Rule of law (UNDP 1997)

41 World Bank’s Governance Indicators Process by which those in authority are selected and replaced –Voice and Accountability –Political Instability and Violence Ability of the government to formulate and implement sound policies –Government Effectiveness –Regulatory Burden Respect of citizens and the state for institutions which govern their interaction –Rule of Law –Graft (control of corruption) (Kaufmann 1999)

42 Grand Strategi dan Program Kerja Bidang KB dan KR Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB Menata kembali pengelolaan program KB Memperkuat SDM operasional program KB Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB Meningkatkan pembiayaan program KB

43 Landasan Keterkaitan “Grand Strategy” dengan Upaya dan Kegiatan Bidang KB-KR tahun 2008

44 Faktor sosial dan individu Program Pembangunan Nilai Anak dan Keinginan Memilikinya Output pelayanan Output pelayanan : Akses Kualitas Kualitas Image/Penerimaan Image/Penerimaan Umur Menarchea Umur kawin Mati Haid Postpartum infecundability. Fecundabilitas. Anak Lahir mati Aborsi disengaja. Faktor penyediaan pelayanan KB Permintaan KB: Penundaan Penjarangan Pembatasan Pemakaian kontrasepsi Kelahiran: Diinginkan Tak diinginkan Pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi 1.Manfaat kesehatan - Ibu - Anak 2.Kehidupan seksual 3.Keuntungan sosial- ekonomi InputProsesOutput Intermediate Outcome Jangka panjang IIIIIIIVV Keluarga Kecil Berkualitas Kerangka Pikir Konseptual Permintaan KB serta Dampak Pada Fertilitas (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994)

45 Bantuan eksternal Sistem Politik dan administrasi: Dukungan politis Alokasi sumber daya Legalitas Peraturan Struktur dan pengorganisasi an pelayanan KB Struktur dan pengorganisasi an pelayanan KB: Infrastruktur pelayanan Integrasi sektoral Strategi pelayanan Public-Private Partnership Faktor sosial dan politik kepemerintahan yang lebih luas (Lingkungan Startegis) Operasional: Managemen dan supervisi Training Ketersediaan dan distribusi komoditi kontrasepsi dll. KIE Penelitian dan evaluasi Output pelayanan AksesAkses KualitasKualitas Image (Penerimaan)Image (Penerimaan) Kerangka Pikir Konseptual Faktor Penyediaan Pelayanan KB (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994)

46 KONSEP KERANGKA PIKIR KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA ARH ARH Kebijakan, Hukum, Ekonomi, Lingkungan Organisasi yang memberi pelayanan kpd remaja Pengaruh luar (keluarga, peer, masyarakat) Kebutuhan remaja thd pelayanan FUNCTIONAL OUTPUTS Jmlh/% staf dan relawan terlatih dlm memberi pelayanan kpd remaja, dll PERENCANAAN PELAKSANAAN SERVICE OUTPUTS Kualitas isi dan penyuluhan LSE, dll SERVICE UTILIZATION Jumlah remaja yang terjangkau program, datang ke tpt pelayanan, dll Pengetahuan Sikap Perilaku Peningkatan status kesehatan Reproduksi InputProses Output Inter- mediate Outcome Long-term Outcome Adopted from: ARH Framework by Myrna Seidman, Sharon Rudy, Mary Luke

47 Terciptanya sistem jaminan pembiayaa n program KB terutama bagi rakyat miskin Setiap desa/kelur ahan dilayani oleh tenaga PLKB/PK B yang terlatih Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas Setiap kecamatan memiliki PIK KRR yang aktif Costing and FinancingOperational System Customer and Service Capacity Building Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggara n dari pemerintah Pusat dan daerah Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi Seluruh desa /kelurahan ter utama didaerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu

48 Pokok-Pokok Penjabaran Strategi kedalam Kegiatan Bidang KB-KR

49 Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu (GS. 1.1) NOOUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi >1% per tahun dan angka unmet need turun >0,5% per tahun di setiap Kabupaten/ Kota 1)Semua tempat pelayanan kesehatan dasar (PUSTU, PUSKESMAS) mampu melayani semua jenis kontrasepsi dan dapat merujuk Kontap ke RS 100% tempat pelayanan 2)Semua RS setingkat type D dapat melayani Kontap 100% RS type D 3)Semua pelayanan mampu melayani KB pasca persalinan dan pasca aborsi a)Pasca persalinan: 19,1- 50% b)Pasca aborsi: 22,5- 50%

50 Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu (GS.1.1.) NOOUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 2.Tingkat prevalensi pemakaian kontrasepsi penduduk miskin sama dengan non miskin Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota mendapat pelayanan KB gratis 100 % 3.Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan sehingga tidak berbeda dengan daerah lain. 1)Tersedianya fasilitas pelayanan untuk semua jenis kontrasepsi 2)Terjangkaunya oleh pelayanan bhakti sosial atau rujukan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan Semua daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan

51 Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATORTARGET 4.Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota. 1)Penggunaan kontrasepsi secara REE a)Semua pasangan tidak ingin anak lagi memakai kontrasepsi jangka panjang (>40 %) b)Infertil sekunder KB spacing 0% 2)Semua peserta KB mendapatkan informed choice dan informed consent Menurunnya angka drop out (<15%) 3)Kepuasan terhadap pelayanan pada semua fasilitas pelayanan di kab/kota meningkat. >90% puas terhadap pelayanan kontrasepsi yang diberikan

52 Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATORTARGET 4.Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota. 4)Keselamatan dan keamanan pelayanan disemua fasilitas dapat di jamin serta difasilitasi oleh Tim Jaga Mutu a)0% kematian kontap, b)<1% komplikasi dan efek c)<0.5% kegagalan d)Semua Kabupaten/ Kota memilik TJM

53 Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi (GS.1.e) NO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1Meningkatnya proses Informed Choice dan Informed consent Semua petugas di tempat pelayanan memberikan Informed Choice dan Informed consent 100% tempat pelayanan memberikan Informed Choice dan Informed consent 2.Meningkatnya pemahaman dan penggunaan pelayanan KB Pria Meningkatnya prevalensi kesertaan KB Pria di semua kab/kota Pemakai kondom dan MOP 3,6% 3.Meningkatnya kontrasepsi untuk penundaan kelahiran pertama Prevalensi penggunaan kontrasepsi untuk penundaan kelahiran anak pertama meningkat Prevalensi >10% 4.Meningkatnya penggunaan metode amenorea laktasi (MAL) Prevalensi penggunaan MAL meningkat di semua kab/kota Penggunaan metode MAL 1%

54 NOOUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 5Meningkatnya pemahaman dan penggunaan kondom fungsi ganda Prevalensi pemakaian kondom dual proteksi meningkat di semua kab/kota Penggunaan kondom dual proteksi meningkat menjadi 2,5% 6Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan deteksi dini Kanker alat reproduksi Semua fasilitas pelayanan KB melakukan PAP’s SMEAR bagi peserta KB di semua kab/kota meningkat Pemeriksaan PAP’s SMEAR peserta KB meningkat >30 % 7Meningkatnya pemahaman kembalinya kesuburan pasca penggunaan kontrasepsi Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi modern untuk penjarangan kelahiran di semua kab/kota Pemakaian kontrasepsi modern untuk spacing meningkat >26% Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi (GS.1.e)

55 Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja (GS.2. e) NO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1Meningkatnya jumlah sektor terkait, organisasi profesi, LSM yang berpartisipasi dalam pelayanan KB Keterlibatan Organisasi Profesi Bidan, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB ? Keterlibatan Institusi pendidikan dalam pelayanan Bhakti Sosial KB ? Keterlibatan Institusi Keagamaan dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB ? Keterlibatan LSOM dan Sektor swasta dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB ? Keterlibatan TNI/POLRI dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB ? Keterlibatan Badan Internasional dalam mendukung program KB ?

56 Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas NO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1Meningkatnya jumlah institusi dan fasiltas pelayanan KB yang memenuhi baku mutu pelayanan tertentu 1)Proporsi fasilitas pelayanan KB-KR yang terakreditasi atau memperoleh rekognisi dalam melakukan pelayanan bermutu meningkat 2)Semua Kabupaten/Kota dapat memenuhi SPM pelayanan KB-KR ? 100% Kabupaten/Kota

57 Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau NONO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1.Alat kontrasepsi untuk penduduk non-miskin (bermerek) tersedia di apotik Kabupaten/Kota, bidan dan dokter praktek swasta 1.Meningkatnya jenis dan jumlah kontrasepsi ber- merek di apotik Kabupaten/ Kota, bidan dan dokter praktek swasta 100% Kabupaten/kota 2.Alat kontrasepsi untuk penduduk non-miskin yang bermerek dan disubsidi tersedia di semua fasilitas pelayanan Pemerintah dan didanai dari APBD (public-private mixed services) 1)Meningkatnya penyediaan kontrasepsi ber-merek yang dikendalikan harganya (disubsidi oleh Pemerintah), misalnya LIBI di Kabupaten/Kota 2)Meningkatnya anggaran APBD untuk Alokon tak gratis dan bermerek (JKK) 100% Kabupaten/kota

58 Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih NONO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1.Semua PLKB/PKB di Kabupaten/Kota mampu melakukan “informed choice” sesuai kewenangannya 1)Semua PLKB/PKB telah memiliki sertifikat pelatihan KIP/Konseling 2)Semua PLKB mampu memantau pelaksanaan “inform consent” 100% Kabupaten (?) 2.Semua PLKB/PKB di Kabupaten/Kota mampu melakukan promosi pentingnya pelayanan KB-KR Semua PLKB/PKB telah memperoleh penyegaran tentang: –pentingnya KB untuk kesehatan Ibu/Anak dan kesehatan seksual –KRR 100% Kabupaten (?)

59 Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB NONO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1.Semua Kabupaten/Kota memiliki tenaga pengelola KB yang mampu mengorganisasi pelayanan bhakti sosial Penyelenggaraan pelayanan bhakti sosial terlaksana sesuai jadwal rutin yang dilakukan oleh tenaga di Kabupaten/Kota 100% Kabupaten/Kota 2.Semua Kabupaten/Kota memiliki tenaga pengelola KB yang mampu membantu penyelenggaraan JPKM Penyelenggaraan JPKM untuk pelayanan KB dibantu oleh tenaga pengelola KB 100% Kabupaten/Kota

60 Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari pemerintah Pusat dan daerah NONO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1.Jaminan ketersediaan anggaran untuk komoditi untuk KB-KR pada semua fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota 1)Tersedianya komoditi untuk KB-KR, khususnya kontrasepsi bagi penduduk non-miskin di semua fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota 2)Tersedia sarana dasar untuk pelayanan KB disetiap klinik/RS Pemerintah 100% Kabupaten/Kota 2.Jaminan ketersediaan anggaran untuk tenaga pelayanan di seluruh rantai pelayanan Pemerintah di Kabupaten/Kota 1)Semua rantai pelayanan KB- KR Pemerintah memiliki jumah tenaga pelayanan cukup 2)Semua Kabupaten memiliki tenaga profesional dalam melayani KB-KR 100% Kabupaten/Kota

61 Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin NONO OUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1.Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota pelayanan KB-nya ditanggung oleh pemerintah 1)Penduduk miskin tidak mengeluarkan biaya pelayanan untuk ber KB 2)Penduduk miskin yang menerima kontrasepsi gratis dari BKKBN Pusat meningkat 100% penduduk miskin pelayanan dibiayai melalui ASKESKIN dan kontrasepsi dari BKKBN Pusat 2.Semua pekerja/buruh di Kabupaten/Kota pelayanan KB-nya ditanggung oleh perusahaan/kantornya 1)Pekerja/buruh tidak mengeluarkan biaya untuk ber KB 100% penduduk miskin pelayanan dibiayai melalui JAMSOSTEK atau sejenisnya atau perusahaannya 3.Semua Kabupaten/Kota ada terselenggara sistim JPKM (managed care) 1)Semua peserta KB tidak mengeluarkan biaya pelayan KB dengan cara “fee for service” 100% pelayanan KB dibiayai dengan sistim asuransi (JPKM)

62 Setiap kecamatan memiliki PIK KRR yang aktif NOOUTCOME INDIKATORLAG INDIKATORTARGET 1Peningkatan usia kawin pertama Meningkatnya usia kawin pertama21 tahun 2.Penundaan kelahiran anak pertama Menunda kelahiran anak pertama dengan alat kontrasepsi modern Prevalensi kontrasepsi pasca nikah meningkat 3.Peningkatan pengetahuan sikap dan prilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja Meningkatnya jumlah remaja yang mendapat pengetahuan Kesehatan Reproduksi 85% 4Peningkatan jumlah kecamatan yang memiliki PIK-KRR aktif a. Meningkatnya jumlah PIK-KRR tiap kecamatan Jumlah PIK KRR 2430 buah b. Meningkatnya jumlah Pendidik dan konselor Sebaya terlatih 7000 dan 3500 orang c. Semua kabupaten /kota menyediakan dana utk pengembangan & pengelolaan PIK-KRR 450 Kab/Kota menyediakan dana

63 RKP 2008 dan Upaya dan Kegiatan untuk Programming kedepan

64 Program Keluarga Berencana Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pelayanan KB berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR), yang termasuk di dalamnya upaya- upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil bahagia sejahtera.

65 Sasaran pokok adalah: 1.menurunkan TFR menjadi sekitar 2,17 per perempuan melalui penyediaan alat kontrasepsi; 2.pembinaan peserta KB aktif sekitar 29,2 juta dan peserta KB baru sekitar 6,0 juta PUS; 3.pelayanan KB bagi sekitar 12,6 juta PA dan 2,9 juta PB dari KPS dan KS I; 4.peningkatan partisipasi pria sekitar 3,6 persen; 5.menurunkan unmet need menjadi sekitar 6,4 persen dari total PUS yang ada.

66 Kegiatan-kegiatan pokok meliputi: Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin; Pelayanan konseling KIE KB; Peningkatan perlindungan hak-hak reproduksi individu; Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah.

67 2.Program Kesehatan Reproduksi Remaja Tujuan program ini untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya mendukung peningkatan kualitas generasi mendatang.

68 Sasaran pokok adalah: 1.meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi sekitar 85 persen; 2.meningkatnya jumlah PIK-KRR menjadi buah; 3.meningkatnya jumlah Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya yang dilatih masing-masing orang dan orang; 4.meningkatnya KIE dan advokasi tentang KRR melalui pengembangan PIK-KRR percontohan.

69 Kegiatan-kegiatan pokok meliputi: Penguatan dukungan dan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam program KRR; Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan PIK-KRR.


Download ppt "Rencana Kegiatan Pokok Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi tahun 2008."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google