Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 15 Februari 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 15 Februari 2012."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 15 Februari 2012

2 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS SISTEMATIKA PAPARAN I.KERANGKA PIKIR II.ISU STRATEGIS RKP 2013 III.PENCAPAIAN IV.PROFIL PROVINSI BANTEN 2

3 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ISU STRATEGIS: “ PERCEPATAN PENERAPAN PENGARUSUTA- MAAN GENDER DAN PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI BERBAGAI TINDAK KEKERASAN ” KELUARAN UTAMA Memperkuat SDM penggerak PPRG di Pusat dan Daerah Memperkuat SDM legal drafter dalam penyusunan perundang- undangan yang responsif gender di pusat dan daerah Meningkatnya upaya-2 dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan thd perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan INPUT UTAMA modul pelatihan TOT Pendampingan Pelatihan dan sosialisasi Analisis gender dalam bidang hukum Per-UU-an/ kebijakan Advokasi dan sosialisasi Penyusunan materi kie Data/ informasi PUSATDAERAH APBN KPP&PA Pusat APBD (SKPD terkait PP dan PA) Dekon PP dan PA Renja-KL UKPPD SINKRONISASI 1.Profil Provinsi 2.Profil PP dan PA 3.Perkembangan Anggaran SKPD terkait PP dan PA 4.RAD MDGs 5. RPJMD dan RKPD MUSRENBANGNAS KERANGKA PIKIR (Isu Strategis) 3

4 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ISU STRATEGIS: Percepatan Penerapan PUG dan Peningkatan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan ISU STRATEGIS: Percepatan Penerapan PUG dan Peningkatan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan PRIORITAS NASIONAL LAINNYA: BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NOISU STRATEGISKELUARAN INPUT UTAMA YANG DIBUTUHKAN KEGIATAN 1 Percepatan Penerapan PUG dan Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan 1Memperkuat SDM penggerak PPRG di Pusat dan Daerah - modul pelatihan -TOT -pendampingan Penguatan kelembagaan PUG di pusat dan provinsi 2Memperkuat SDM legal drafter dalam penyusunan perundang-undangan yang responsif gender di pusat dan daerah -Pelatihan dan sosialisasi - Analisis gender dalam bidang hukum Penguatan kelembagaan PUG di pusat dan provinsi 3Meningkatnya upaya-2 dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan thd perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan Per-UU-an/ kebijakan Advokasi dan sosialisasi Penyusunan materi kie Data/ informasi Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak 4

5 KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SASARAN Indikator OUTCOME UPAYA INPUT GOAL Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan Fasilitasi K/L dan Pemda dalam penerapan sistem data terpilah gender Fasilitasi K/L dan Pemda dalam penerapan ARG SDM Data Terpilah Kelembagaan Kemitraan: Lembaga Masyarakat Biaya Peraturan Per-UU-an dan Kebijakan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan yang responsif gender Jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum di tingkat nasional dan daerah Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan FOKUS PRIORITAS Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan (BAB I dan II) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi di tingkat nasional dan daerah Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi Perlindungan Perempuan terhadap Berbagai Tindak Kekerasan (PUG-BAB I) Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan (PUG-BAB I) Khusus KPP&PA Fasilitasi K/L dan Pemda dalam penerapan kebijakan dan kompilasi data perlindungan perempuan dari tindak kekerasan 5

6 KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERLINDUNGAN ANAK SASARAN Indikator OUTCOME UPAYA INPUT GOAL Terpenuhinya Hak-Hak Anak: Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal Hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, & perlakuan salah Meningkatnya Derajat Kes & Status Gizi Anak Meningkatnya Pendidikan Anak Meningkatnya Partisipasi Anak Anak2 Terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, & perlakuan salah Pencegahan KtA; Pelayanan bagi korban KtA Pelayanan sosial bagi anak dr KK miskin Penarikan Pekerja Anak Pelayanan Akte Kelahiran, adopsi, dll Pelayanan bagi ABH Pelayanan Pendidikan Anak SDM Sarana Biaya Pelayanan Kes. dan Gizi Anak 6 Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan Perlakuan salah Peningkatan kelembagaan perlindungan anak AKB Prevalensi Balita Kurang Gizi APS PAUD APS 6-12 th APS th APS th FOKUS PRIORITAS Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak Prevalensi Kekerasan pd anak Prevalensi Pekerja Anak Prevalensi anak tdk punya akte lahir Penyusunan dan Harmonisasi Per-UU-an Penyediaan data PA yg Lengkap dan berkualitas Peningkatan kapasitas SDM Komitmen dll. Catatan: tulisan warna merah yg terkait KPP&PA

7 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENCAPAIAN (1) Kemajuan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan antara lain ditunjukkan oleh: Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat dari tahun ke tahun.  IPG secara nasional meningkat dari sebesar 63,94 menjadi sebesar 67,20 pada tahun 2010 (KPP&PA-BPS, 2011)  IDG meningkat dari sebesar 59,7 menjadi sebesar 68,2 pada tahun 2010 (KPP&PA-BPS, 2011). Penurunan angka pengangguran terbuka perempuan dari sebesar 14,71 persen pada tahun 2005 menjadi sebesar 8,74 persen pada tahun 2010 (Sakernas, ). 7

8 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 8 Kemajuan lain dalam upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender antara lain : –terbitnya Peraturan Menteri Negara PP dan PA No. 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender. –tersusunnya Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di bidang pendidikan, upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pendidikan agama, antara lain pelaksanaan PUG di Madrasah dan pelaksanaan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender) pada pendidikan Islam Pencapaian (2)…

9 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Pencapaian (3)… 9 Di bidang kesehatan, telah ditetapkannya : ⁻ Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui, Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS yang Responsif Gender, ⁻ Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Keluarga Berencana. Di bidang politik dan pengambilan keputusan: ⁻ telah ditetapkannya Peraturan Menteri Negara PP dan PA tentang Pedoman PPRG di Kementerian PAN dan RB; ⁻ telah ditetapkannya Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pendidikan Politik pada Pemilihan Umum; dan ⁻ tersusunnya Draft RUU Kesetaraan Gender (RUU KG) sebagai masukan untuk menyusun RUU KG di Parlemen.

10 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Pencapaian (4)… 10 Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban perdagangan orang, hasil yang telah dicapai antara lain: (1)terbentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 21 provinsi dan 72 kabupaten/kota; (2)ditandatanganinya kesepakatan bersama antar-8 provinsi untuk optimalisasi dan sinergi upaya pencegahan dan penanganan TPPO; (3)ditetapkannya Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; (4)ditetapkannya Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI); (5)ditetapkannya Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat; (6)ditetapkannya Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender; (7)ditetapkannya Peraturan Menteri Negara PP dan PA No. 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Kebijakan Pencegahan TPPO melalui pendekatan Kearifan lokal, dan Modul Pendampingan bagi saksi dan/atau korban TPPO.

11 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS  Upaya pemenuhan hak tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak menunjukkan kemajuan yang lebih baik dibandingkan upaya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah  Keberhasilan upaya pemenuhan hak tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak ditunjukkan oleh: 1)peningkatan derajat kesehatan dan gizi anak yg ditandai dari menurunnya AKB, menurunnya AKBA, dan menurunnya prevalensi kurang gizi; dan 2)peningkatan akses anak terhadap pendidikan, ditandai dengan meningkatnya APS 7-12 tahun, APS tahun, APS tahun, dan APK PAUD. 11 Pencapaian (5)…

12 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 (1) 1)Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah, yang antara lain ditandai dengan: –tersusunnya kebijakan pelaksanaan PUG bidang sosial politik dan pengambilan keputusan, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis, serta infrastruktur; –tersusunnya kebijakan perlindungan perempuan dari masalah sosial perempuan; –tersusunnya kebijakan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan –terlaksananya fasilitasi kebijakan pelaksanaan PUG, perlindungan perempuan dari masalah sosial, perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, perlindungan bagi tenaga kerja perempuan, serta penerapan sistem data terpilah gender. 12

13 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 (2) 2)Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah yang ditunjukkan antara lain oleh: –meningkatnya sinergi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak, kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana perlindungan anak; –meningkatnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam perlindungan anak; –meningkatnya ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak; –meningkatnya upaya advokasi dan sosialisasi perlindungan anak; dan –meningkatnya efektivitas pengawasan pelaksanaan perlindungan anak. 13

14 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS – Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang, lintassektor, lintasprogram, lintaspelaku, dan lintaskementerian/lembaga (K/L), serta sistem manajemen data dan informasi gender, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; serta peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. – Dalam rangka percepatan penerapan pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) pada tahun 2012 akan diujicobakan pada 28 K/L dan beberapa provinsi pilot -10 provinsi penerima dana dekonsentrasi (Sumut, Babel, Kepri, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar). 14 ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2013 (1)

15 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS – Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, melalui: (1)peningkatan sinergi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak; (2)peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam perlindungan anak; (3)peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak; (4)peningkatan upaya advokasi dan sosialisasi tetang hak anak dan pengasuhan anak; dan (5)peningkatan efektivitas pengawasan pelaksanaan perlindungan anak. 15 ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2013 (1)

16 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 16 PROFIL PROVINSI BANTEN

17 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KONDISI UMUM PROVINSI BANTEN o Kondisi Geografis –Banten merupakan provinsi yang berdiri berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 2 Kota yaitu : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon, dengan luas 8.651,20 Km 2. Letak geografis Provinsi Banten pada batas Astronomi 105º1'11² - 106º7'12² BT dan 5º7'50² - 7º1'1² LS. –Jumlah penduduk Provinsi Banten tahun 2010 sebesar Jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak jiwa dan perempuan sebanyak jiwa. 17

18 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PERKEMBANGAN CAPAIAN PROVINSI BANTEN 18 Pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) 56,758,159,061,461,561,962,9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 40,145,446,548,849,054,965,7 IPG nasional63,965,165,365,866,466,867,2 IDG nasional59,761,361,862,162,363,568,2 Perkembangan IPG dan IDG Provinsi Banten, Tahun 2004 – 2010 (%) Sumber : BPS dan KPPPA, Berbagai Tahun

19 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 19 Provinsi Partisipasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 5,3%24,1% Partisipasi Perempuan di DPD Hasil Pemilu -12,5% Partisipasi Perempuan di DPR dan DPD Provinsi Banten PERKEMBANGAN CAPAIAN PROVINSI BANTEN Sumber : BPS dan KPPPA, 2009

20 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 20 Provinsi *)2010 *) Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja Tahun (%) 31,831,532,636,636,427,029,2 Persentase Perempuan Pekerja Professional, teknisi, kepemimpinan, dan ketatalaksanaan Menurut Provinsi, (%) 23,933,134,334,435,034,239,7 Pencapaian Provinsi Banten dalam ketenagakerjaan PERKEMBANGAN CAPAIAN PROVINSI BANTEN Sumber : BPS dan KPPPA, Berbagai Tahun

21 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS o Banten memiliki 1 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat provinsi yang dibentuk tahun 2007 dan di tingkat Kab/Kota yaitu di Kota Cilegon (2007), Kab. Lebak (2010), Kota Tangerang (2010), Kab. Tangerang (2009), Kota Tangerang Selatan (2010), Kab. Serang (2011), Kota Serang (2009), dan Kab. Pandeglang (2010) o Banten memiliki 3 Pusat Studi Wanita (PSW), antara lain: –PSW Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten –PSW IAIN Syarif Hidayatullah –PSW STAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten 21 PERKEMBANGAN CAPAIAN PROVINSI BANTEN

22 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS o Walaupun ujicoba PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender) baru akan dilakukan di tingkat provinsi pada tahun 2012, namun Pemprov Banten atas inisiatif sendiri memulai ujicoba melaksanakan PPRG pada tahun o Program terkait PP dan PA yang telah dianalisis gender dan disusun GBS-nya adalah: –Program Penguatan Kelembagaan PUG dan anak Kegiatan: Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Subkegiatan: Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan 22 PERKEMBANGAN CAPAIAN PROVINSI BANTEN

23 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS o Pemprov Banten telah mengeluarkan sejumlah peraturan dan regulasi terkait pelaksanaan PUG, antara lain: –Perda no.10 tahun 2005 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah; –Pergub Banten no. 39 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Daerah PUG Provinsi Banten. –Surat Keputusan Gubernur Banten No /Kep.332-Huk/2009 tentang Pembentukan Focal Point PUG Provinsi Banten Tahun –Sekretarias Daerah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada semua Kepala SKPD Pemprov Banten (No. 050/0225-Bapp/2010) mengenai Implementasi PUG. Surat edaran tersebut meminta agar setiap SKPD menyusun minimal 1 (satu) kegiatan yang responsif gender RKPD TA 2011, dengan membuat analisis gender budget statement (GBS) dan TOR. –Pemprov Banten juga menyatakan komitmennya terhadap upaya percepatan pelaksanaan PUG yang tertuang di dalam memorandum kesepahaman dengan KPP&PA 23

24 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 24 TERIMA KASIH


Download ppt "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 15 Februari 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google