Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan."— Transcript presentasi:

1 ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender

2 ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender

3 OUTPUT INDIKATOR I ( Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Infrastruktur ) 1.Panduan PPRG bidang ke-PU-an 2.Panduan PPRG Kementerian Keuangan 3.Panduan PPRG bidang ESDM 4.Panduan PPRG bidang Perumahan Rakyat 5.Panduan PPRG bidang Pertanahan 6.Grand Design Pelaksanaan PUG Kementerian Perhubungan pada sub sektor Perhubungan Udara Grand Design Pelaksanaan PUG Bidang Perumahan Rakyat sub sektor Perumahan Informal dan Pengembangan Kawasan 7.Model Kebijakan Infrastruktur untuk Pemberdayaan Perempuan melalui Industri Rumahan

4 Lanjutan 1.Pedoman Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang ke-PUan yang mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender 9.Pedoman Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan yang mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender

5 OUTCOME INDIKATOR I (Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Infrastruktur 1.Pergub No 29 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDG’s tahun Prov. Sulteng 2.Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang RPJMD Prov. Sulteng yang menuangkan target Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); 3.Pergub Prov. Sulteng No. 49 Tahun 2012 Tentang RAD Keadilan Untuk Semua ( Justice For All); 4.Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor. 476/650/BPPKBD-G.ST/2012 tentang Pengurus Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Provinsi Sulawesi Tengah; 5.Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor.28.1/DPRD/2011 tentang Penetapan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulawesi Tengah periode ; 6.Tersusunnya Pedoman PPRG Provinsi Sulawesi Tengah;

6 Lanjutan 7.Perda PUG Prov. Sulteng (Inisiasi DPRD); 8.Diterbitkannya Instruksi Gubernur Sulteng Nomor /207/Bappeda-G.ST/2011 tentang Implementasi Gender Budget Statement (Pernyataan Belanja Gender); 9.Diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2012 tentang PPRG di Provinsi DKI Jakarta; 10.Integrasi gender dalam RPJMD Provinsi DKI Tahun ; 11.Tersedianya fasilitas daycare kementerian Kementerian Keuangan; 12.Peraturan Menteri PU tentang Penyediaan Ruang Penitipan Anak (TPA) pada seluruh pembangunan gedung (5 lantai dengan 1 TPA.

7 OUTPUT INDIKATOR 2 (Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam Infrastruktur) Kementerian Keuangan; 1.Tersusunnya 8 Program dan 8 Kegiatan yang responsif gender di Kementerian Keuangan; Kementerian PU; 2.Tersusunnya 13 (tiga belas) program yang responsif gender di Kementerian PU; Kementerian Perhubungan ; 3.Tersusunnya 6 (enam) program dan kegiatan yang responsif gender di Kementerian Perhubungan ; Kementerian Perumahan Rakyat ; 4.Tersusunnya 3 (tiga) program yang responsif gender di Kementerian Perumahan Rakyat ; BPN; 5.Tersusunnya 11 (sebelas) program dan kegiatan yang responsif gender di BPN; di Kementerian ESDM; 6.Tersusunnya 11 (sebelas) program dan 15 kegiatan yang responsif gender di Kementerian ESDM; 7.MOU KPP dan PA dan Kemen. Perhubungan tentang Pelaksanaan PUG.

8 Lanjutan 8.Tersusunnya ARG di 33 SKPD di Provinsi Jawa Timur dengan total anggaran Rp ,-; 9.Tersusunnya ARG di 20 SKPD Provinsi Sulawesi Tengah; 10.Tersusunnya ARG di 15 SKPD Provinsi DKI Jakarta; 11.Ditetapkannya focal point disetiap SKPD Provinsi melalui Keputusan Gubernur Nomor 476/34/BPPKBD-G.ST/2013; 12.Terbentuknya Pokja PUG di KemenKeu, Kemenhub, Kemenpera, Kemen ESDM, Kemen PU dan BPN; 13.Terbentuknya POKJA PUG di 4 provinsi (Provinsi Jatim, Sulteng, DKI Jakarta, Bengkulu).

9 OUTCOME INDIKATOR 2 (Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam Infrastruktur) e-learning 1.Panduan pelatihan penelaahan ARG (e-learning) bagi para penelaah anggaran pada Kementerian Keuangan 2.Implementasi pemanfaatan tungku hemat energi dengan melibatkan pemda, Yayasan Dian Desa dan World Bank difasilitasi oleh Ditjen. EBTK. Kem. ESDM 3.Panduan Training of Trainer tentang PUG bagi staf pada Kementerian Keuangan 4.KMK Nomor 568/KM/2012 tentang pembentukan Tim PUG Kementerian Keuangan 5.Inisiasi pengintegrasian isu gender dalam KUA-PPAS Provinsi Sulawesi Tengah; 6.Integrasi Gender ke dalam Draft Perda Penyusunan APBD TA 2014; 7.Diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2012 tentang PUG (Revitalisasi Pokja PUG) Provinsi DKI Jakarta

10 Lanjutan 7.Kerjasama IUWASH (USAid)  Program Air, Sanitasi dan Kebersihan Perkotaan Indonesia dengan srakeholderdi 34 kab/kota di 5 regional yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat/DKI Jakarta/Banten, JawaTengah, JawaTimur dan Sulawesi Selatan ; 8.Kerjasama INDII (AUSAid)  Integrasi gender dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan melalui penyusuna Panduan Manual Gender Berbasis Kelembagaan); 9.Kerjasama Pattiro  Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas untuk K/L dan Provinsi ; 10.Kerjasama GIZ  Merintis kerjasama terkait pengintegrasian kebijakan di bidang pertambangan (dengan melihat isu perempuan sebagai pekerja tambang dan perempuan dan anak sbg penerima dampak dari lingkungan di daerah pertambangan

11 OUTPUT INDIKATOR 3 (Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidangInfrastruktur Kementerian PU; 1.Data Terpilah Bidang Ke-PUan mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif, Kementerian PU; 2.Data terpilah bidang ke-PUan yang mendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur Provinsi DKI Jakarta 3.Data terpilah bidang ke-PUan yang mendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur (regional ) Provinsi Sumatera Selatan; 4.Data terpilah bidang ke-PUan yang mendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur (regional) Provinsi Jawa Timur 5.Data terpilah bidang ke-PUan yang mendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur (regional) Provinsi Sumatera Barat 6.Identifikasi Indikator terpilah Gender bidang Pertanahan, BPN 7.Tersusunnya Data terpilah bidang Infrastruktur di Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, Sulteng dan Jawa Timur;

12 OUTCOME INDIKATOR 3 (Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidangInfrastruktur 1.Tersusunnya Data terpilah Kementerian Keuangan 2.Updating Data terpilah Kementerian PU setiap Tahun Tersusunnya Gender Chek list bidang Ke-PU-an Kajian mengenai indikator gender bidang ke-PU-an Tersusunnya Gender Impact Assement pada bidang Ke-Puan

13 OUTPUT INDIKATOR 4 (Jml Pedoman Monev pelaksanaan PUG 1.Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di K/L (Generik) 2.PermenPP No 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monev Pelaksanaan PPRG bagi Daerah

14 OUTCOME INDIKATOR 4 (Jml Pedoman Monev pelaksanaan PUG 1.Pedoman Monev PPRG Kemenpera

15 OUTPUT INDIKATOR 5 (Penguatan kapasitan SDM Penggerak Provinsi) 1.Modul TOT fasilitator PPRG di daerah 2.Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitasi SDM Pengggerak PPRG di 33 Provinsi 3.Pedoman Pengawasan PPRG Daerah (dalam proses)

16 OUTCOME INDIKATOR 5 (Penguatan kapasitan SDM Penggerak Provinsi) 1.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/6199/SJ tentang Pembentukan Sekretariat PPRG Daerah; 2.Permendagri No. 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2014; 3.Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2014; 4.…diisi oleh asdep yang lain

17 NoKeasdepan Gender dalamPermasalahTindak Lanjut 5Infrastruktur Masih belum dipahaminya PUG di antara para pengambil Kebijakan di pusat dan daerah, dan masih terbatasnya kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang sudah responsif gender. Advokasi kepada Gubernur, DPRD dan Para Kepala SKPD Prinsip-prinsip PUG dalam operasional pelaksanaan visi dan misi pada K/L belum diterapkan sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2010 – 2014 sebagai prinsip dasar pengarusutamaan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Sehingga pelaksanaan PUG di bidang insfrastruktur belum sepenuhnya da aspek directive, strategik, tektical dan operasional Fasilitasi Penyusunan Grand Design Pelaksanaan PUG di Kementerian Perhubungan dan Perumahan Rakyat

18 NoKeasdepan Gender dalamPermasalahTindak Lanjut Belum dipahaminya Peran SDM Penggerak PPRG di Di daerah dalam melakukan percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG Sosialisasi PPRG bagi SDM Penggerak PPRG Di daerah TOT SDM Penggerak PPRG Daerah Kompetensi para perencana dalam pelaksanaan PPRG di K/L bidang Infrastruktur dan SKPD Daerah belum mampu melihat isu-isu gender di bidangnya dan belum sepenuhnya mengggunakan data terpilah sebagai pembuka wawasan  Pendampingan Penyusunan ARG di K/L bid Infrastruktur dan Daerah  Fasilitasasi penyusunan dan pengolahan data terpilah d  TOT K/L Bidang Infrastruktur

19 terima kasih


Download ppt "ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google