Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

P O L I T I K Ditinjau Dari Agama Buddha Pertemuan ke 14.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "P O L I T I K Ditinjau Dari Agama Buddha Pertemuan ke 14."— Transcript presentasi:

1 P O L I T I K Ditinjau Dari Agama Buddha Pertemuan ke 14

2 Pengertian politik Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuat keputusan, khususnya dalam negara. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

3 Hubungan Politik Dan Agama Dasar agama : Moralitas Kesucian Keyakinan Kebijaksanaan Dasar politik :  Kekuasaan  Kekuatan  Sepanjang sejarah, agama sering dimanfaatkan untuk memberi kewenangan pada pihak penguasa.  Buddha tidak berusaha mempengaruhi kekuatan politik untuk menyiarkan ajaran-Nya, (meskipun Buddha berasal dari keluarga kerajaan) tidak juga mengijinkan ajaran-Nya disalahgunkan untuk menguasai kekuatan politik

4 Salah satu ukuran atau kunci yang paling mudah dikenali agar kita dapat menarik batas mana politik yang harus dihindari sehingga kita tidak terjebak ke dalam arus politik kotor, khususnya oleh kaum Buddhis adalah dengan menghindari penggunaan kekerasan. Artinya politik yang harus dihindari adalah politik yang menyangkut perebutan kekuasaan melalui penggunaan kekerasan, termasuk dengan memperalat orang lain atau suatu organisasi, apalagi bila sudah menggunakan simbol- simbol agama yang bisa sangat menyesatkan. Buddhisme selain memberi sarana bagi pembebasan pribadi, ia juga harus dapat melapangkan jalan bagi pembebasan sosial dan lingkungan.

5 Pemerintahan Yang Baik Dalam Agama Buddha Jika penguasa suatu negara adil dan baik, para menteri menjadi adil dan baik; jika para menteri adil dan baik, para pejabat tinggi menjadi adil dan baik; jika para pejabat tinggi adil dan baik, para bawahan menjadi adil dan baik;jika para bawahan adil dan baik, rakyat menjadi adil dan baik.(Anguttara nikaya) Buddha menjelaskan bahwa kemerosotan moral dan kejahatan seperti pencurian, pemalsuan, kekerasan, kebencian, kekejaman, dapat timbul dari kemiskinan. Para raja dan aparat pemerintah mungkin menekan kejahatan melalui hukuman, tetapi menghapus kejahatan melalui kekuatan, takkan berhasil. (Cakkavatti sihanada sutta)

6 Pemerintahan Yang Baik Dalam Agama Buddha Buddha menyarankan pengembangan ekonomi sebagai pengganti kekerasan untuk mengurangi kejahatan.(Kutadanta sutta). Pemerintahan harus menggunakan sumber daya negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi negara. Hal itu dapat dimulai pada bidang pertanian dan pengembangan daerah pedalaman, memberikan dukungan keuangan bagi pengusaha dan perusahaan, memberi upah yang cukup bagi pekerja untuk menjaga suatu kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia

7 Pemerintahan Yang Baik Dalam Agama Buddha: harus berlaku adil dan tidak mendiskriminasi antara satu kelompok warga Negara tertentu terhadap yang lainnya tidak menyimpan segala bentuk kebencian terhadap warga negaranya tidak takut terhadap apapun dalam pelaksanaan hukum harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum untuk dilaksanakan

8 Dalam Milinda Panha dinyatakan : Jika seseorang yang tidak cocok, tidak mampu tidak bermoral, tidak layak, tidak berkemampuan, tidak berharga atas kedudukan sebagai raja, telah mendudukkan dirinya sendiri sebagai seorang raja atau seorang penguasa dengan wewenang besar, dia akan menjadi sasaran penyiksaan. Menjadi sasaran berbagai macam hukuman oleh rakyat. Karena dengan keberadaannya yang tidak cocok dan tidak berharga, dia telah menempatkan dirinya secara tidak tepat dalam kedudukannya. Sebaliknya, jika seorang penguasa mengatur dengan cara yang benar mereka akan memberkahinya dengan "Panjang umur Yang Mulia" (Majjhima Nikaya)

9 Dasa Raja Dharma (10 peraturan bagi pemerintah yang baik) : 6.Menjalani hidup sederhana agar diteladani warga Negara (tapa) 7.Bebas dari kebencian / amarah apapun (akkhoda) 8.Menerapkan prinsip tanpa kekerasan (avihimsa) 9.Memiliki kesabaran (khanti) 10.Menghormati pendapat rakyat untuk memajukan perdamaian dan keselarasan (avirodhana) 1.Kedermawanan (dana). Pemerintah bertanggungjawab memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2.Memelihara sifat moral luhur (sila) 3.Kesediaan untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kesejahteraan warga Negara (pariccaga) 4.Jujur dan memelihara ketulusan hati (ajjava) 5.Baik dan lemah lembut (maddava)

10 Syarat Kesejahteraan Suatu Negara 1. Sering mengadakan pertemuan dan permusyawaratan yang mengikut sertakan orang banyak (sekarang = demokrasi) 2. Berhimpun dengan rukun, berkembang dengan rukun, mencapai mufakat, dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan rukun 3. Menjunjung konstitusi yang berlaku, tidak memberlakukan apa yang belum diundangkan, tidak juga meniadakan apa yang telah diundangkan. 4. Menghormati dan menyokong para sesepuh/pemimpin, juga memeperhatikan amanat mereka 5. Melindungi dan menghormati kedudukan wanita 6. Memelihara dan tidak mengabaikan kewajiban agama. 7. Melindungi orang-orang suci dan bijaksana.

11 Be Happy


Download ppt "P O L I T I K Ditinjau Dari Agama Buddha Pertemuan ke 14."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google