Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKIN KEMISKINAN TERPADU BERBASIS PARTISIPASI WARGA: KLARIFIKASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN Kerja sama UPC-Kementerian sosial RI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKIN KEMISKINAN TERPADU BERBASIS PARTISIPASI WARGA: KLARIFIKASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN Kerja sama UPC-Kementerian sosial RI."— Transcript presentasi:

1 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKIN KEMISKINAN TERPADU BERBASIS PARTISIPASI WARGA: KLARIFIKASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN Kerja sama UPC-Kementerian sosial RI Jakarta, 8 September 2014 Urban Poor Consortium (Konsorsium Kemiskinan Kota) PO BOX 4090 JKTJ Jatinegara Jakarta Timur, Telp , Facebook:

2 LATAR BELAKANG MOU KEMENSOS RI – UPC No: 134/DYS-PK/02/2013 dan No 01/upc/sekret/II/2013, Tentang penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan sosial terpadu yang bertumpu pada partisipasi masyrakat Proyek percontohan program terpadu Bungkutoko Kendari 2012 (RTLH, sarling dan kube) Pertemuan UPC dan wakil organisasi komunitas dampingan UPC dengan Menteri Sosial RI DR. Salim Segaf Aljufrie, 7 Nov 2012 menyepakati kerja sama program antara upc dengan kemensos RI

3 TUJUAN PROGRAM Membuat model alternatif program penanggulangan kemsikinan kota dan desa dengan pendekatan terpadu dan partisipatif lewat program kube, RTLH dan perbaikan sarana lingkungan Meningkatkan kemampuan warga dalam mengorganisasikan diri sehingga warga mandiri dan mampu memecahkan masalahnya secara bersama-sama Menguatkan kesadaran kritis warga terhadap hak konstitusionalnya Memperkuat jaringan dan kerjasama antar kampung, pemerintah baik pemerintah daerah maupun nasional dan pihak-pihak lain yang peduli terhadap permaslahan kemiskinan. Meningkatnya pendapatan keluarga sehingga kebutuhan sandang, pangan, papan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar sehari-hari lainnya terpenuhi Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan kelompok agar transparan, sehat dan akuntabel

4 Prinsip-prinsip program TERPADU/INTEGRATIF Penanganan permasalahan kemiskinan dilakukan dengan sudut pandang pemenuhan hak-hak asasi dan prinsip pemberdayaan artinya, tidak hanya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan material ekonomis, tetapi termasuk juga kebutuhan akan rasa aman, kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi. Program pemberdayaan ekonomi bedah kampung dan perbaikan sarana lingkungan dilakukan secara terpadu di di satu komunitas PARTISIPATIF Program mengedepankan partisipasi aktif warga miskin sebagai pemilik masalah. Warga terliibat secara aktif mulai dari merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program. Keterlibatan warga akan meningkatkan kemampuan dan kerjasama warga dalam menata kampungnya dan menguatkan jaringan warga dengan berbagai pihak; seperti akademisi, arsitek, LSM, pemerintah, media massa baik di tingkat kota maupun nasional.. BERKELANJUTAN Program dilakukan secara berkelanjutan artinya memberi dampak secara jangka panjang dan mebangun kemandirian. Penerima manfaat mampu mengembangkan program sesuai kebutuhan nya. KESADARAN TERHADAP KETAHANAN BENCANA Kemiskinan terkait erat dengan bencana akibat dari dampak perubahan iklim global. Warga miskin adalah pihak yang paling rentan dan beresiko terhadap bencana seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, dll. Bencana menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari karena itu kesiagaan dan kesadaran akan bencana menjadi perspektif dalam pelaksanaan program.

5 MODEL KUBE UPC Penerima program adalah keluarga miskin baik di kampung- kampung formal maupun informal dengan persyaratan: - menabung secara rutin selama minimal 3 bulan; aktif mengikuti kegiatan organisasi dan pertemuan rutin;. Dana digunakan untuk kegiatan ekonomi baik perorangan maupun berkelompok. Besar pinjaman didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan mengangsur Dana bersifat hibah dari pemerintah yang dikelola secara bergulir, aturan dan mekanisme diatur bersama anggota kelompok. Setelah menjadi hak kelompok dikembangkan menjadi dana abadi kelompok. Dana angsuran kelompok disimpan ke rekening upc agar upc bisa ikut mengontrol dan mendampingi kelompok jika ada masalah Ada pertemuan kelompok mingguan, jaringan antar kampung sebulan sekali dan antar kota 6 bulan sekali Jika terjadi kemacetan dibahas sebabnya oleh kelompok, mencari solusi bersama, sanksi sosial Kelompok kube sebagai sarana warga melakukan advokasi dan penanganan hak dasar seperti masalah pemukiman, pendidikan, kesehatan, air bersih, dll

6 MOU KEMENSOS RI – UPC No: 134/DYS-PK/02/2013 dan No 01/upc/sekret/II/2013, Tentang penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan sosial terpadu yang bertumpu pada partisipasi masyrakat Pasal 4 : Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA (UPC) a)Bersama PIHAK PERTAMA mennyusun pedoman pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Sosial Terpadu Yang Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat; b) Melakukan pendampingan dan pengorganisasian terhadap penerima manfaat meliputi perencanaan program, pengelolaan dana, pengembangan program, evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan; c) Merekrut dan memfasilitasi pendamping; d)Membantu penerima manfaat membuat laporan pertanggungiawaban keuangan; e)Menyampaikan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada PIHAK PERTAMA; f)Melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin bersama PIHAK PERTAMA; dan g)Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan program bersama PIHAK PERTAMA.

7 CAPAIAN KUBE Kelompok mampu memecahkan permasalahan di tingkat kampung, contoh Kendari: masalah pengadaan listrik, Lampung: masalah pencemaran laut oleh perusahaan batu bara. Makassar : soal mahalnya bisya pendaftran sekolah, kasus kesehatan Menguatnya kerjasama jaringan antar kampung dan antar kota. Kube surabaya meminjamkan dananay ke Porong Anggota kube terklepas dari jerat rentenir baik rentenir perorangan maupun yang berbentuk koperasi Meningkatkan pendapatan keluarga Media advokasi hak atas tempat tinggal, seperti Bungkutoko kendari dan strenkali Surabaya Dana bergulir dan dimanfaatkan, selain untuk kegiatan ekonomi, juga untuk penataan kampung (Surabaya). Sudah ada 35 rumah yang direnovasi dari dana kube Kampung memiliki dana abadi yang bisa bergulir, dan digunakan berdasar musyawarah dan sesuai kebutuhan komunitas Kelompok memiliki kemampuan dalam mengelola dana kelompok dengan pembukuan yang transparan, akuntabel dan sesuai kaidah keuangan

8 TABULASI PERKEMBANGAN KUANTITATIF KUBE UPC- UPLINK NOKOTA TAHUN 2013 TAHUN 2014 (Mei) COMMUNITY LEADER (CL) Waktu pencairan dari Kemensos RI JUMLAH KUBE DANA JML ANGGOT A JUMLAH KUBE JML ANGGOTA CL KOTA CL KAMPUN G 1Makasar20 400,000, Desember Lampung19 380,000, September Kendari14 305,000, tahap 1: oktober2011, tahap 2: oktober Surabaya20 500,000, Desember Aceh2 40,000, Desember 2013 JUMLAH75 1,625,000, ,

9 USULAN PROGRAM KUBE YANG BELUM TEREALISASI SAMPAI 2014 NOKOTA/DESA Jml klp Jumlah dana keterangan 1Tulang Bawang30600,000,000 Konflik antara perusahaan tambak dan warga sudah selesai 2 Surabaya tahap ,000,000 Dinsos Surabaya tidak mau mengeluarkan rekomendasi karena kampung strenkali 3 Porong, Sidoarjo 15300,000,000 Ada masalah kriteria dan persyaratan penerima kube, Dipinjamkan oleh kube surabaya Jakarta20400,000,000 5Aceh 8 160,000,000 Baru cair 2 kelompok dari 10 klp yg diajukan JUMLAH911,860,000,000

10 KENDALA DAN PERMASALAHAN MOU tidak disertai Juklak sehingga panduan pelaksanaan menggunakan juklak reguler yg tdk sesuai dg model upc. Ini berdampak di tingkat kemensos (inspektorat menganggap sebagai pelanggaran; staf kemensos memberikan penjelasan yang bertentangan dengan prinsip dan penjelasan upc kepada warga; penegasan staf inspektorat yang mengatakan kepada warga bahwa dana tersebut tidak harus dikembalikan menyebakan macetnya angsuran di lampung dan kendari Ketidaksamaan pemahaman antara UPC, Kemensos dengan Dinsos kota dan kabupaten tentang konsep terpadu dan partisipaif, sehingga Dinsos kota/kabupaten tidak memberikan rekomendasi, misalnya soal kriteria penerima manfaat dan sistem pengelolaan dana Status tanah masih menjadi kendala pencairan kube, seperti di strenkali Surabaya status permukiman yg dianggap ‘tdk legal’ dijadikan kriteria penentuan warga yang berhak menerima -> bertentangan dengan prinsip bahwa program ditujukan untukwarga paling miskin Kepentingan politis dan ketidak-berpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan warga miskin menghambat terlaksananya program (tulang bawang dan Porong)

11 REKOMENDASI Pencairan usulan kube yang belum terealisasi Jika kerjasama dilanjutkan maka mesti ada juklak sebagai panduan UPC- Kemensos RI Kerja sama UPC – Kemensos RI dalam bentuk yang lebih terencana, sistematik dan terlembaga serta komprehensif, dimulai dari evaluasi proses dan hasil kerjasama sebelumnya, serta perencanaan bersama untuk program yang akan dilaksanakan ke depan

12 Terima kasih


Download ppt "PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKIN KEMISKINAN TERPADU BERBASIS PARTISIPASI WARGA: KLARIFIKASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN Kerja sama UPC-Kementerian sosial RI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google