Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) Oleh: Tata Salta.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) Oleh: Tata Salta."— Transcript presentasi:

1 1 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) Oleh: Tata Salta

2 Sejarah LPS Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.

3 Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang semula sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang semula sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

4 Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk. Undang- undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk. Undang- undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. 4

5 5 Dasar Pengaturan Pasal 37B Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 disebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan dan untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pasal 37B Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 disebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan dan untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang diundangkan pada tanggal 22 September Sesuai dengan ketentuan, UU tersebut baru mulai efektif 12 (dua belas) bulan setelah diundangkan atau pada tanggal 22 September 2005, dengan kata lain LPS akan mulai beroperasi pada tanggal tersebut dan program penjaminan pemerintah (blanket guarantee) dengan sendirinya akan berakhir (yakni Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat). Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang diundangkan pada tanggal 22 September Sesuai dengan ketentuan, UU tersebut baru mulai efektif 12 (dua belas) bulan setelah diundangkan atau pada tanggal 22 September 2005, dengan kata lain LPS akan mulai beroperasi pada tanggal tersebut dan program penjaminan pemerintah (blanket guarantee) dengan sendirinya akan berakhir (yakni Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

6 DASAR HUKUM LPS Berdasarkan UU No.24 tahun 2004, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut LPS. Berdasarkan UU No.24 tahun 2004, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut LPS. LPS adalah badan hukum yang independen, transparan dan akuntable dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS bertanggung jawab kepada Presiden LPS adalah badan hukum yang independen, transparan dan akuntable dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS bertanggung jawab kepada Presiden

7 Struktur Orgasnisasi Dewan Komisioner. Dewan Komisioner. (terdiri dari 6 org 1 orng kementriankeuangan, 1 org dari LPP, 1 org dari BI, 3 orang Lps.) diangkat & diberhentikan oleh Presiden. Kepala Ekisekutif Kepala Ekisekutif Direktur Direktur

8 PERMODALAN LPS Modal awal ditetapkan sekuran-kurangnya Rp ,- ( 4 triliun ) dan sebesar-besarnya Rp ( 8 triliun). Modal awal ditetapkan sekuran-kurangnya Rp ,- ( 4 triliun ) dan sebesar-besarnya Rp ( 8 triliun).

9 Surplus & defisit Surplus yg diperoleh dari kegiatan operasional selama 1 tahun dialokasikan sbb: Surplus yg diperoleh dari kegiatan operasional selama 1 tahun dialokasikan sbb: 20% untuk cadangan tujuan; 20% untuk cadangan tujuan; 80% untuk diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan. 80% untuk diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan. Bila cadangan penjaminan sudah mencapai 2,5% dari total simpanan seluruh bank. Surplus tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak. Bila cadangan penjaminan sudah mencapai 2,5% dari total simpanan seluruh bank. Surplus tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak.

10 10 Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan (untuk itu, LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan melaksanakan penjaminan simpanan) 2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (untuk itu, LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik).

11 Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Melaksanakan penjaminan simpanan. Melaksanakan penjaminan simpanan. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

12 Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Menetapkan dan memungut premi penjaminan. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Menjatuhkan sanksi administratif. Menjatuhkan sanksi administratif.

13 Obyek LPS Pengertian bank dalam LPS adalah sesuai dengan UU tentang Perbankan yaitu Bank Umum dan BPR. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, kecuali Badan Kredit Desa. Setiap bank wajib menyampaikan persyaratan dan laporan yang ditetapkan oleh LPS termasuk membayar kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan. Apabila tidak dipenuhi, tidak menggugurkan kepesertaannya namun dikenakan sanksi administratif, denda dan pidana. Pengertian bank dalam LPS adalah sesuai dengan UU tentang Perbankan yaitu Bank Umum dan BPR. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, kecuali Badan Kredit Desa. Setiap bank wajib menyampaikan persyaratan dan laporan yang ditetapkan oleh LPS termasuk membayar kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan. Apabila tidak dipenuhi, tidak menggugurkan kepesertaannya namun dikenakan sanksi administratif, denda dan pidana.

14 Simpanan yg Dijamin LPS Simpanan yang dijamin adalah seluruh tabungan dan deposito yang tercatat di Bank tanpa membedakan kepemilikan, kecuali : Simpanan yang dijamin adalah seluruh tabungan dan deposito yang tercatat di Bank tanpa membedakan kepemilikan, kecuali : a. Data simpanan tidak tercatat pada bank. b. Milik pihak yang mendapat keuntungan tidak wajar (misalnya memperoleh hasil bunga jauh diatas tingkat pasar) c. Milik pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat (kolaps)

15 Nilai Simpanan yg Dijamin Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp ,- (seratus juta rupiah). Pemberlakuan nilai sampanan yang dijamin tersebut adalah secara bertahap yaitu : a. Periode s/d , seluruh simpanan dijamin. b. Periode s/d , simpanan yang dijamin paling tinggi Rp.5 Milyar. c. Periode s/d , simpanan yang dijamin paling tinggi Rp.1 Milyar d. Periode dan seterusnya, simpanan yang dijamin paling tinggi Rp.100 juta.

16 Perubahan Jumlah Simpanan yg Dijamin Jumlah simpanan yang dijamin tersebut dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut : a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan. b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90 % dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

17 Premi Penjaminan Besarnya premi penjaminan adalah sama untuk setiap bank yaitu sebesar 0,1 % (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Premi penjaminan tersebut dibayarkan dimuka 2 kali dalam 1 tahun yaitu periode 1 Januari sampai 30 Juni dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari dan periode 1 Juli sampai 31 Desember dibayarkan paling lambat 31 Juli. Besarnya premi penjaminan adalah sama untuk setiap bank yaitu sebesar 0,1 % (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Premi penjaminan tersebut dibayarkan dimuka 2 kali dalam 1 tahun yaitu periode 1 Januari sampai 30 Juni dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari dan periode 1 Juli sampai 31 Desember dibayarkan paling lambat 31 Juli. Besarnya premi penjaminan tersebut dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut: Besarnya premi penjaminan tersebut dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut: a. Terjadi perubahan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank. b. Akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5 % dari total simpanan di setiap bank. c. Terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan pada industri perbankan.

18 Kontribusi Kepesertaan Cara penetapan premi yang sama untuk setiap bank tersebut dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank. Namun perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5 %. Cara penetapan premi yang sama untuk setiap bank tersebut dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank. Namun perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5 %. Selain membayar premi penjaminan, bank juga diwajibkan membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (equitas) BPR pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru. Selain membayar premi penjaminan, bank juga diwajibkan membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (equitas) BPR pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru.

19 Perhitungan, Pembayaran Premi, dan Akuntansi. Perhitungan Premi dilakukan oleh bank sendiri (self Assessmant). Dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun. Perhitungan Premi dilakukan oleh bank sendiri (self Assessmant). Dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun. a) Periode 1 = 1 jan – 30 juni dan b) Periode 2 = 1 juli – 31 Desember. Tahapan Proses pembayaran premi untuk tiap periode: Tahapan Proses pembayaran premi untuk tiap periode: a) Pembayaran premi pd awal periode sebesar 0.1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan periode sebelumnya. b) Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode yg bersangkutan. Pembayaran premi tiap periode paling lambat: Pembayaran premi tiap periode paling lambat: a) 31 januari, untukl periode 1 januari s/d 30 juni, dan b) 31 Juli, untuk periode 1 Juli s/d 31 Desember.

20 Kelebihan - Kekurangan Kelebihan premi menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, atau Kelebihan premi menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, atau Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran premi, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap pembayaran premi periode berikutnya. Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran premi, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap pembayaran premi periode berikutnya.

21 Contoh : PT. Bank Bangunlah Bangsaku, berdiri sejak th 2003 mempunyai modal disetor Rp ,- mulai tgl 22 Sept 2005 mendaptarkan diri sebagai peserta LPS, PT. BBB membayar kontribusi kepesertaan 0,1% dari modal disetor, dan membayar premi penjamin simpanan 0,1% dari rata-rata saldo simpanan. Tgl 17 Sept 2005 membayar premi Rp ,- dan berikut ini posisi Instanding simpanan : PT. Bank Bangunlah Bangsaku, berdiri sejak th 2003 mempunyai modal disetor Rp ,- mulai tgl 22 Sept 2005 mendaptarkan diri sebagai peserta LPS, PT. BBB membayar kontribusi kepesertaan 0,1% dari modal disetor, dan membayar premi penjamin simpanan 0,1% dari rata-rata saldo simpanan. Tgl 17 Sept 2005 membayar premi Rp ,- dan berikut ini posisi Instanding simpanan :

22 Bulan, Tahan Saldo GiroSaldo TabungaSaldo DepositoJumlah saldo Juli Agus Sept Oktb Nov Dese Jumlah Rata- Rata :6 = Premi 0,1%X = ,37

23 Perhitungan Untuk PT.BBB BulanJumlah Hari Juli hari Agustus hari Septembet hari Oktober, hari November, hari Desember, hari Jumlah, hari BulanJumlah Hari Juli, 2005 hari Agustus, 2005 hari Septembet,20059 hari Oktober, hari November, hari Desember, hari Jumlah, hari Jumlah Hari Periode 1 Juli – 31 Des Jumlah Hari pengedapan 22 Sep – 31 Des Perhitungan Premi : 101/184 X 0,1% X Rp = Rp ,82

24 Penyesuaian Pembayaran Premi KeteranganJumlah Premi Seharusnya ,82 Premi awal periode 22/9-31/ ,00 Penyesuaian Premi semester 2/2005 Lebih (kurang) ,18 Catatan : kelebihan sebesar Rp ,18 akan diperhitungan dengan Pembayaran premi semester berikutnya.

25 Pada semester , dihitung dari rata- rata saldo (juli – Desember) thn 2005 : besar premi Rp ,37 bank menyetor Rp ,00 Tgl.26/ Pada semester , dihitung dari rata- rata saldo (juli – Desember) thn 2005 : besar premi Rp ,37 bank menyetor Rp ,00 Tgl.26/ KeteranganJumlah (Rp.) Premi awal Semester 1 tahun ,37 Penyesuaian Premi periode 22 sept / 31 Dese ,18 Jumlah yg harus dibayar sembelum 31 Januari ,19 Jumlah yg telah disetor Tgl 26 Januari ,00 Saldo Premi Lebih (Kurang) bayar Periode 20060,19

26 Catatan Dalam hal bank dicabut Ijin Usahanya : Dalam hal bank dicabut Ijin Usahanya : Penyesuaian premi tidak dilakukan, Penyesuaian premi tidak dilakukan, LPS tidak mengembalikan bagian premi yang telah dibayar pada awal periode untuk proporsi periode berikutnya yg belum dilalui. LPS tidak mengembalikan bagian premi yang telah dibayar pada awal periode untuk proporsi periode berikutnya yg belum dilalui. Semua tunggakan premi dan denda yang belum dibayar tetap menjadi kewajiban bank yg harus di bayar ke LPS. Semua tunggakan premi dan denda yang belum dibayar tetap menjadi kewajiban bank yg harus di bayar ke LPS.

27 TERIMA KASIH


Download ppt "1 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) Oleh: Tata Salta."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google