Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007) Oleh MAHANTO AMINANTO.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007) Oleh MAHANTO AMINANTO."— Transcript presentasi:

1 KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007) Oleh MAHANTO AMINANTO

2 Fase timbulnya hak dan kewajiban Fase self assessment Fase Pengawasan Fase Sengketa Fase Penyelesaian Sengketa Pengadilan Pajak Berlakunya UU Hak dan kewajiban Ber-NPWP & PKP Menyampai- kan SPT Diperiksa ? Tidak Pemeriksaan Ketetapan Pajak Setuju? Ya Tidak Keberatan Surat Kep. Keberatan Surat Kep. Keberatan Setuju? Ya Tidak BANDING PUTUSAN BANDING Ya SELESAISELESAI 5 Th Pembukuan

3 I NPWP dan PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

4 KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI dan MELAPORKAN USAHA Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. (Pasal 2 angka 1 UU KUP) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 2 angka 2 UU KUP)

5 KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI BADAN Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri kepadanya diberikan NPWP Orang pribadi yg tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila s/d suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun wajib mendaftarkan diri kepadanya diberikan NPWP WP sebagai pemungut/ pemotong pajak wajib mendaftarkan diri kepadanya diberikan NPWP WAJIB PAJAK paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan paling lambat pada akhir bulan berikutnya sebelum memungut/memotong Keputusan Dirjen Pajak Nomor: Kep-161/PJ/2001

6 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 angka 5 UU KUP) terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan – Kode WPKode KPP Kode cbg

7 KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA SETIAP WAJIB PAJAK SEBAGAI PENGUSAHA yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP PENGUSAHA KENA PAJAK tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP Wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

8 PENGUSAHA Orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. (Pasal 1 angka 14 UU PPN) Pengusaha kecil pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp ,00. (Kep. Menkeu No:571/KMK.03/2003)

9 KEWAJIBAN MELAPORKAN KEGIATAN USAHANYA BADAN Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Sebagai Pengusaha Kecil, yang memilih menjadi PKP Sebagai PENGUSAHA yang menyerahkan BKP/JKP WAJIB PAJAK wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP bagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP Sebagai Pengusaha Kecil, yang tidak memilih menjadi PKP sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku OMSET BKP &/ JKP> batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya Keputusan Dirjen Pajak Nomor: Kep-161/PJ/2001

10 Contoh PT Pluto adalah perusahan yang mengelola rumah makan berdasarkan perjanjian franchise dengan pemilik merk “Kentucky Fried Chicken” di USA. Akte pendirian dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 10 Januari Usaha mulai aktif dijalankan pada tanggal 1 Maret 2004 dan rumah makan mulai dibuka tanggal 1 April PT Pluto adalah Wajib Pajak badan dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah tanggal 10 Januari PT Pluto adalah PENGUSAHA, karena dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dan memanfaatkan barang tidak berwujud (franchise) dari luar Daerah Pabean. Namun PT Pluto bukan PENGUSAHA KENA PAJAK karena yang diserahkan adalah makanan minuman di rumah makan (bukan Barang Kena Pajak) PT Pluto tidak wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

11 Contoh PT Yupiter adalah pedagang besar komputer. Akte pendirian dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 10 Mei Usaha mulai aktif dijalankan yaitu dengan mulai menjual komputer pada tanggal 1 Juni PT Yupiter adalah Wajib Pajak badan dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 11 Juni PT Yupiter adalah PENGUSAHA, karena dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan. PT Yupiter adalah PENGUSAHA KENA PAJAK karena yang diserahkan adalah komputer yang merupakan Barang Kena Pajak PT Yupiter wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan BKP, yaitu sebelum tanggal 1 Juni 2005 (bersamaan dengan kewajiban mendaftarkan diri).

12 Contoh Misalkan PT Yupiter tersebut dalam tahun buku 2005 omset penjualan komputernya tidak lebih dari Rp600juta. PT Yupiter merupakan PENGUSAHA KECIL dan dengan permohonan, pengukuhan PKP dapat dicabut. Setelah pengukuhan PKP dicabut, apabila sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku OMSET BKP dan atau JKP lebih dari Rp600juta PT Yupiter wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya

13 NPWP dan PKP JABATAN Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri dan atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan kegiatan usahanya. Dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Dirjen Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pasal 2 angka 4 UU KUP

14 Pengukuhan PKP secara jabatan untuk Pengusaha yang telah melampaui batasan sebagai Pengusaha kecil Dalam hal pengusaha telah melampaui batasan sebagai Pengusaha Kecil tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya atau pengukuhan dilakukan secara jabatan maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah bulan seharusnya pengusaha tersebut melaporkan usahanya. Kewajiban memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang dimulai sejak saat pengukuhan sebagai PKP. (Kep. Menkeu No:571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 Jo SE-33/PJ.51/2003)

15 Contoh Toko barang elektronik “X” (milik orang pribadi), jumlah peredaran bruto/ omzet bulan Januari 2004 s/d Mei 2004 mencapai Rp500juta. Sedangkan omzet bulan Juni adalah Rp200juta. Dengan demikian, batasan Pengusaha Kecil telah terlampaui pada bulan Juni 2004, sehingga Toko “X” harus segera melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada KPP setempat selambat-lambatnya 31 Juli Tetapi apabila Toko “X” baru melapor ke KPP pada tanggal 20 Agustus 2004, maka saat pengukuhan sebagai PKP terhitung mulai tanggal 1 Agustus Pada bulan Februari 2005 KPP memperoleh data bahwa Firma “Z” pada tahun 2004 mempunyai omzet sebesar Rp1milyar. Selanjutnya berdasarkan penelitian diketahui bahwa batasan omzet Rp600juta sudah terlampaui pada bulan Juli 2004, maka saat pengukuhan sebagai PKP terhitung mulai tanggal 1 September 2004.

16 TEMPAT MENDAFTARKAN DIRI pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP tempat kedudukan Wajib Pajak Ditetapkan oleh Dirjen Pajak Bagi WP tertentu KPP BUMN, KPP PMA, KPP Badan & Orang Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP WP Besar (Kep-67/PJ./2004 jo Per- 91/PJ/2005) WP Badan WP Orang Pribadi Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja KPP, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar &/tempat kegiatan usaha, apabila WP OP melakukan kegiatan usaha

17 TEMPAT MENDAFTARKAN DIRI pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak badan/ tempat tinggal WP orang pribadi tempat kegiatan usaha apabila WP OP melakukan kegiatan usaha/ kantor cabang Untuk kewajiban perpajakan: - PPh badan/PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 25 dan 29) - PPh Pot Put - PPN dan PPnBM Untuk kewajiban perpajakan: - PPh Pot Put - PPN dan PPnBM Kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM terutang dapat dilakukan secara terpusat (sentralisasi) apabila memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan untuk PPh Pasal 21 dan Pasal 26 tidak dapat dilakukan pemusatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang. (SE-23/PJ.43/2000)

18 TEMPAT MENDAFTARKAN DIRI Bagi WP OP yang berstatus sebagai karyawan Di KPP DomisiliMelalui KPP Lokasi Diproses sesuai ketentuan yang berlaku. KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah terdaftar. KPP lokasi mengirimkan permohonan pendaftaran ke KPP Domisili. NPWP diberikan oleh KPP Domisili. Kep-338/PJ/2001

19 TEMPAT PELAPORAN KEGIATAN USAHA pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Ditetapkan oleh Dirjen Pajak PKP tertentu KPP BUMN, KPP PMA, KPP Badan & Orang Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP WP Besar (Kep-67/PJ./2004 jo Per- 91/PJ/2005) tempat kegiatan usaha Wajib Pajak

20 PEMINDAHAN WAJIB PAJAK Dalam hal WP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan pindah dengan menyampaikan surat pernyataan pindah beserta persyaratannya. Ke KPP LamaKe KPP Baru KPP Lama menerbitkan Surat Pindah paling lama pada hari kerja berikutnya, untuk diberikan ke KPP baru KPP Baru menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya atau setelah menerima Surat Pindah Kep-161/PJ./2001

21 PEMINDAHAN WAJIB PAJAK Dalam hal surat pernyataan pindah berisikan pernyataan pindah sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka KPP lama menerbitkan Surat Pindah paling lama pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap dari PKP atau pemberitahuan adanya surat pernyataan pindah dari KPP baru KPP baru menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan bila diperlukan sekaligus menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima Surat Pindah dari KPP lama KPP lama menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak setelah diterimanya tembusan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP baru paling lama pada hari kerja berikutnya. Kep-161/PJ./2001

22 PENGHAPUSAN NPWP Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak Kep-161/PJ./2001

23 PENGHAPUSAN NPWP Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kep-161/PJ./2001

24 PENCABUTAN PKP Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain; Bubar; tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kep-161/PJ./2001 Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil, maka PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku ybs. Paling lama 2 bulan sejak permohonan diterima, setelah dilakukan pemeriksaan DJP harus memberikan keputusan. Jika tidak, maka dianggap dikabulkan. (Pasal 13 angk (2), (3), dan (4) Kep-161/PJ./2001)

25 II PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

26 PEMBUKUAN DAN PENCATATAN Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. (Pasal 1 angka 26 UU KUP) Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. (Pasal 28 angka 9 UU KUP)

27 YANG WAJIB PEMBUKUAN Wajib Pajak Badan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Pasal 28 angka 1 dan 2 UU KUP

28 YANG TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MENYELENGGARAKAN PENCATATAN Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp ,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. (Pasal 14 ayat 2 UU PPh) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pasal 28 angka 2 UU KUP) Mulai tahun pajak 2007 diubah menjadi kurang dari Rp1,8 milyar dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007.

29 WP Orang Pribadi yang tidak memilih menyelenggarakan pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan jangka waktu tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan SE-02/PJ.43/2001

30 WP Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan WP Orang Pribadi yang memilih menyelenggarakan pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan Kep-536/PJ./2000

31 Arnold adalah pengusaha bengkel motor. Menjadi Wajib Pajak sejak awal Arnold merupakan Pengusaha Kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dan sejak awal tahun 2004 telah memberitahukan mengenai penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Total omset selama tahun 2004 adalah Rp500juta dengan rincian sbb: omset JKP sebesar Rp400juta; omset BKP Rp100juta. WP Orang Pribadi Pengusaha kecil Tidak wajib pembukuan tetapi wajib pencatatan Apabila memilih menyelenggarakan pencatatan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Tidak wajib PKP

32 Arnold adalah pedagang eceran yang memiliki toko kelontong. Menjadi Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai PKP sejak 10 Januari 2004 dan telah memberitahukan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Total omset tahun 2004 adalah 400juta. Karena merupakan pengusaha kecil, setelah mengajukan permohonan, status PKPnya dicabut sejak 15 Maret Pada tahun 2005 mencatat omset sebesar Rp700juta terdiri dari Rp500juta omset BKP dan Rp200juta omset bukan BKP. Tidak wajib PKP (Pengusaha Kecil) k arena omset BKP tidak melebihi Rp600juta wajib pembukuan k arena omset > 600juta WP Orang Pribadi

33 Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 28 angka 10 UU KUP

34 KETENTUAN MENGENAI PEMBUKUAN harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Pasal 28 UU KUP

35 PRINSIP TAAT ASAS prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi misalnya dalam penerapan : Stelsel pengakuan penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian persediaan; Metode penyusutan dan amortisasi

36 STELSEL AKRUAL DAN STELSEL KAS Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.

37 STELSEL KAS UNTUK PENGHITUNGAN PPh Pemakaian stelsel kas murni dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sbb: Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten). stelsel campuran

38 PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain Rupiah Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Bagi Hasil bentuk usaha tetap Wajib Pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dirjen Pajak, paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan mata uang US$ tsb dimulai, atau 3 bulan sejak tgl pendirian bagi WP baru. wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat WP terdaftar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan mata uang US$ tersebut dimulai.

39 SANKSI TIDAK MENGAJUKAN PERMOHONAN ATAU PEMBERITAHUAN Wajib Pajak yang ternyata : Tidak mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US$, atau permohonannya ditolak, atau tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat WP terdaftar, namun tetap menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat; atau Telah diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US$ atau telah memberitahukan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, namun pembukuannya tetap diselenggarakan dalam bahasa Indonesia atau mata uang Rupiah; maka izin untuk menyelenggarakan pembukuan dlm bhs Inggris dan mata uang US$ dicabut dan WP tidak boleh lagi mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang USS$. kecuali WP memberitahukan secara tertulis mengenai pembatalan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US$ dalam batas waktu 3 bulan setelah tahun buku berjalan KepMenkeu: 533/KMK.04/ 2000

40 KETENTUAN MENGENAI PENCATATAN harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan Pasal 28 UU KUP Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final

41 PENYIMPANAN DOKUMEN Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan Pasal 28 angka 11 UU KUP

42 SANKSI BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN ADMINISTRASI PIDANA apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (Pembukuan) dan Pasal 29 (Pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang berupa kenaikan sebesar :50 % dari PPh yang tidak atau kurang dibayar;100 % dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan;100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar Pasal 13 (1) d jo Pasal 13 (3) UU KUP Setiap orang yang dengan sengaja:memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara penjara paling lama 6 thn dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar Pasal 39 (1) e dan f UU KUP

43

44 III SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

45 SPT SPT MasaSPT Tahunan yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 21 dan Pasal 26 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 dan Pasal 26 PPh Pasal 25 PPh Pasal 4 ayat 2 PPh Pasal 15 PPN PPN bagi Pemungut PPn BM yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak meliputi: -SPT Tahunan PPh WP Badan (SPT 1771 dan SPT 1771$) -SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (SPT 1770 dan 1770S, 1770SS) -SPT Tahunan Pembetulan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. (Pasal 1 angka 10 UU KUP) Definisi SPT

46 Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. (Pasal 3 ayat 1 UU KUP) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menkeu. (Pasal 3 ayat 1a UU KUP) Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 3 ayat 2 UU tentang KUP) Kewajiban penyampaian SPT SPT

47 Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.{Pasal 4 ayat (1) UU tentang KUP} Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. yaitu yang tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. harus memenuhi syarat sbb: -menyerahkan Surat Kuasa Khusus asli dengan ketentuan 1 (satu) Surat Kuasa berlaku untuk 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) tahun/masa pajak -memiliki ijin praktek sebagai Konsultan Pajak; dan -tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lain di bidang keuangan negara. (KMK:576/KMK.04/2000 jo PMK:97/PMK.03/2005) Penandatangan SPT SPT

48 SPT tidak lengkap Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana ditetapkan Menteri Keuangan. {Pasal 3 ayat (7) UU tentang KUP} Keputusan Menkeu No: 536/KMK.04/2000 jo No:82/KMK.03/2003 Surat Pemberitahuan tidak lengkap apabila nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam SPT; elemen SPT Induk dan lampiran tidak/kurang lengkap diisi; SPT tidak ditandatangani Wajib Pajak atau ditandatangani kuasa Wajib Pajak, tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus; SPT tidak atau kurang dilampiri dengan lampiran yang disyaratkan; atau SPT kurang bayar tetapi tidak dilampiri dengan SSP atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan/Angsuran PPh Pasal 29. SPT

49 LAMPIRAN YANG DISYARATKAN Lampiran Surat Pemberitahuan yang disyaratkan adalah lampiran Surat Pemberitahuan Induk dan atau lampiran- lampiran lainnya yang disyaratkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Keputusan Dirjen Pajak Nomor:214/PJ./2001 tentang KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN SPT

50 CARA PENYAMPAIAN SPT Disampaikan Secara langsung diberi bukti penerimaan oleh petugas yang ditunjuk Disampaikan melalui pos tercatat bukti/resi serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan Disampaikan melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir tanda bukti dan tanggal penerimaan untuk penyampaian SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT Disampaikan secara elektronik kepada WP diberikan Bukti Penerimaan secara elektronik yang dibubuhkan pada bagian bawah induk SPT yang telah diterima Ditjen Pajak SPT

51 BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT PPh Pasal 21, yang menyampaikan Pemotong PPh Pasal 21, disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak. SPT MASA PPh Pasal 23/26, yang menyampaikan Pemotong PPh Pasal 23/26, disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak. PPN dan PPnBM, yang menyampaikan Pengusaha Kena Pajak, disampaikan paling lambat Akhir bulan setelah akhir masa pajak. SPT TAHUNAN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian SPT bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian SPT dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. SPT

52 Sanksi karena tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT ADMISNISTRASI PIDANA SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp ,00 untuk SPT Masa, Rp untuk SPT masa PPN, sebesar Rp ,00 untuk SPT Tahunan WP OP dan Rp untuk WP Badan. (Pasal 7 UU KUP) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; maka jumlah pajak yang kurang dibayar ditagih dengan SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% untuk PPh, 100% untuk PPh PotPut, 100% untuk PPN dan PPnBM (Pasal 13 ayat 3 UU KUP) Karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, dipidana dgn pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 38) Karena sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (pasal 39) menimbulkan kerugian negara SPT

53 Hak WP berkaitan dengan penyampaian SPT Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Pembetulan SPT Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT SPT

54 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 3 ayat (4) UU tentang KUP) Apabila Wajib Pajak ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, WP dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. SPT

55 Prosedur Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berakhir dengan menyebutkan alasan-alasannya Menyampaikan penghitungan sementara pajak penghasilan yang terutang dan dilampiri Laporan Keuangan sementara tahun pajak yang bersangkutan (bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan); Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang apabila menurut penghitungan sementara Kurang Bayar, berupa Surat Setoran Pajak (SSP); Permohonan menggunakan formulir 1770Y (Orang Pribadi) / 1771Y (Badan) / 1721Y (PPh pasal 21). Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib memberikan keputusan persetujuan/penolakan atas permohonan WP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima lengkap. Apabila Kepala KPP tidak memberikan keputusan sesuai jangka waktu di atas, maka permohonan WP dianggap diterima. SPT

56 Akibat administratif penundaan penyampaian SPT Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 ayat 3 UU KUP) SPT

57 CONTOH PT ABC diijinkan menunda penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2003 (Tahun Takwim) sampai dengan tanggal 30 Juni 2004 dengan perhitungan sementara pajak terutang sebesar Rp100juta dan kredit pajak Rp80juta. Kekurangan pajak (PPh Pasal 29) sebesar Rp20juta dilunasi pada tanggal 25 Maret PT ABC menyampaikan SPT sesungguhnya pada tanggal 30 Juni 2004 dengan jumlah pajak yang terutang sebesar Rp120juta. Kekurangan pembayaran dilunasi tanggal 28 Juni Dari kasus di atas maka PT ABC dikenakan bunga sebesar: 2% x 3 x Rp ,00 = Rp ,00 Jumlah bulan dihitung sejak 1 April 2004 – 28 Juni 2004 = 3 bulan.

58 PEMBETULAN SPT Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. (Pasal 8 ayat 1 UU KUP) Adapun secara umum syarat mengajukan pembetulan adalah a)Pembetulan dengan kemauan sendiri; b)Melampirkan fotocopi SPT yang telah disampaikan; c)Melampirkan SSP lembar ke-3 jika ada pembayaran tambahan. SPT

59 Akibat administratif pembetulan SPT Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT itu. (Pasal 8 ayat 2 UU KUP) Misalnya PT ABC pada contoh di atas membetulkan sendiri SPT PPh Badan Tahun 2003 pada tanggal 10 Februari 2005 dan pajak terutang menjadi Rp150juta. Atas kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp30juta dibayar tanggal 9 Februari Maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar: 2% x 11 x Rp ,00 = Rp ,00 Bunga dihitung sejak 1 April 2004 sampai dengan 9 Februari 2005 = 11 bulan. SPT

60 PEMBETULAN SPT setelah 2 tahun Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pembertahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding mengenai surat ketetapan pajak tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari ketetapan pajak yang diajukan keberatan atau Keputusan Keberatan yang diajukan banding, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding tersebut. (Pasal 8 ayat 6 UU KUP) SPT

61 CONTOH Atas SKP tersebut WP mengajukan keberatan pada tanggal 16 Maret Pada tanggal 10 November 2006 diterbitkan Keputusan Keberatan yang menetapkan rugi fiskal PT A tahun 2002 menjadi Rp110juta. PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2002 pada tanggal 31 Maret 2003 yang menyatakan rugi fiskal, tetapi tidak lebih bayar, sebesar Rp100juta. Terhadap SPT tsb dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 16 Januari 2006 diterbitkan SKP yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp50juta. PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2003 pada tanggal 26 Maret 2004 yang menyatakan: Penghasilan NetoRp ,00 Kompensasi kerugian sesuai SPT th 2002Rp ,00 Penghasilan Kena PajakRp ,00 Tanggal 21 November 2006 SPT Tahunan PPh tahun 2003 tersebut dilakukan pembetulan menurut Pasal 8 ayat (6), sehingga menjadi: Penghasilan NetoRp ,00 Kompensasi kerugian sesuai SK KeberatanRp ,00 Penghasilan Kena PajakRp ,00

62 Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar. (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) Setiap orang yang karena kealpaannya :a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. SPT

63 Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah berakhir, dengan syarat DJP belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan, yang mengakibatkan:a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil;atau c. Jumlah harta menjadi lebih besar; atau d. Jumlah modal menjadi lebih besar. (Pasal 8 ayat 4 UU KUP) Pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. (Pasal 8 ayat 5 UU KUP) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT SPT

64 CONTOH PT ABC dalam contoh di atas menemukan ketidakbenaran dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2003 yang menyebabkan pajak terutang menjadi Rp ,00 dan kemudian mengungkapkannya dalam laporan sendiri pada tanggal 10 Mei DJP belum menerbitkan surat ketetapan pajak. Atas kekurangan pembayaran pajak tersebut PT ABC harus melunasi sendiri pajak yang kurang dibayar sebesar Rp ,00 ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% x Rp ,00 sehingga menjadi Rp ,00 sebelum laporan sendiri tersebut disampaikan.

65 WP dengan kemauan sendiri mengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT WP tengah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana Pasal 38 UU KUP WP setelah lewat 2 tahun bermaksud “membetulkan SPT”, dengan syarat belum terbit skp sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar. MENGHINDARI PENYIDIKANMENGHINDARI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar

66 WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh maupun SPT Masa PPh Pasal 25. Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak KMK NO.535/KMK.04/2000

67 WP TERTENTU YG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SPT DALAM JANGKA WAKTU YG DITENTUKAN Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia yang belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya sehingga masih terdaftar dalam administrasi Dirjen Pajak; Wajib Pajak badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Wajib Pajak yang tidak diketahui lagi alamatnya. Wajib Pajak Non Efektif KMK No. 537/KMK.04/2000

68

69 IV PEMBAYARAN PAJAK

70 SARANA PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak Standar Surat Setoran Pajak Khusus SSP khusus dicetak oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerjasama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak.

71 JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. (Pasal 9 ayat 1 UU KUP) Keputusan Menteri Keuangan No. 541/KMK.04/2000 Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan. (Pasal 9 ayat 2 UU KUP) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (Pasal 9 ayat 3 UU KUP)

72 SANKSI ADMINISTRASI TERLAMBAT MENYETOR ATAU MEMBAYAR Apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau ayat (2) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 9 ayat 2a UU KUP) Contoh: Angsuran masa PPh Pasal 25 Tahun 2002 sejumlah Rp10juta sebulan. Angsuran Masa Pajak Mei Tahun 2002 dibayar tanggal 18 Juni 2002 dan dilaporkan tanggal 19 Juni Tanggal 15 Juli diterbitkan Surat Tagihan Pajak. Sanksi bunga dalam STP dihitung 1 (satu) bulan = 1x 2% x Rp ,00 = Rp ,00

73 SANKSI ADMINISTRASI KARENA TIDAK/KURANG DIBAYAR Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 ayat 1 UU KUP)

74 CONTOH Pajak terutang atau ditagih (dianggap tidak ada jumlah pajak yang dikreditkan) Rp ,00. SKP diterbitkan tanggal 10 Oktober Harus dilunasi paling lambat tanggal 9 November 2002, tetapi baru dibayar sejumlah Rp60.000,00 pada tanggal 1 November Sampai pada tanggal batas waktu pembayaran terakhir (9 November 2002) sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh WP. Pada tanggal 18 November 2002 diterbitkan STP oleh Direktur Jenderal Pajak dengan penghitungan sebagai berikut: Pajak terutang Rp ,00 Dibayar pada waktunyaRp ,00 Kurang dibayarRp ,00 Bunga dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp40.000,00 = Rp800,00.

75 PEMINDAHBUKUAN Pembayaran utang pajak, termasuk bunga, denda administrasi dan kenaikan, dapat dilakukan melalui perhitungan dengan kelebihan pembayaran pajak atau bunga yang diterima atau melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama Wajib Pajak yang sama atau Wajib Pajak lain. Adanya Kelebihan Pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam SKPLB telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang Adanya pembayaran yang lebih besar dari pajak terutang dalam surat ketetapan pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak Adanya pemberian bunga terhadap Wajib Pajak akibat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Adanya kesalahan dalam mengisi SSP baik yang menyangkut Wajib Pajak Sendiri maupun Wajib Pajak lain

76 TANGGUNGJAWAB RENTENG ATAS PEMBAYARAN PAJAK Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk PPN Barang dan Jasa dan PPnBM adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. Pasal 33 UU KUP dan penjelasannya

77 V PEMERIKSAAN PAJAK

78 Definisi Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pasal 1 angka 24 UU KUP

79 KEWENANGAN dan TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 29 ayat 1 UU KUP) Tata cara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. (Pasal 29 ayat 1 UU KUP) Keputusan Menkeu Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 dan diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 123/PMK.03/2006 tanggal 7 Desember 2006

80 Tujuan Pemeriksaan KMK:545/2000 menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan a.SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; b.SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi; c.SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan; d.SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak; e.ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi. Dapat dilakukan dalam hal:

81 Tujuan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. a.pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; b.penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; c.pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; d.Wajib Pajak mengajukan keberatan; e.pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; f.pencocokan data dan atau alat keterangan; g.penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; h.penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; i.pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h. KMK:545/2000

82 Sebab dilakukan Pemeriksaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:545/KMK.04/2000 Surat Edaran Nomor: SE-10/PJ.7/2004 Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Kriteria Seleksi Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Bukti Permulaan

83 PEMERIKSAAN RUTIN PEMERIKSAAN YANG BERSIFAT RUTIN YG DILAKUKAN TERHADAP WP SEHUBUNGAN DGN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA WP OP atau Badan yang menyampaikan: -SPT Tahunan/Masa yang menyatakan Lebih Bayar -SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar -SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sbg akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap WP melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya WP OP atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yg ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sbgmana dalam surat teguran WP OP atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yg kewajiban PPNnya diduga tidak dilaksanakan Dapat dilaksanakan dalam hal: SE-10/PJ.7/2004

84 PEMERIKSAAN KRITERIA SELEKSI PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP WP YANG TERPILIH BERDASARKAN SKOR RISIKO KEPATUHAN Kriteria seleksi risiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPH WP OP atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPH WP OP atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem skoring secara komputerisasi Terdiri dari: SE-10/PJ.7/2004

85 PEMERIKSAAN KHUSUS PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP WP SEHUBUNGAN DGN ADANYA INFORMASI, DATA, LAPORAN KEMUNGKINAN TERJADINYA PENYIMPANGAN PAJAK ATAU PENGADUAN YG BERKAITAN DENGANNYA SERTA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI ATAU DATA UNTUK TUJUAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG2AN PERPAJAKAN, termasuk KARENA PERMINTAAN WP a.terdapat dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; b.Pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000; c.Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, termasuk pemeriksaan ulang yang dilakukan apabila terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap serta dalam rangka memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan; d.Permintaan Wajib Pajak. Dapat dilaksanakan dalam hal: SE-10/PJ.7/2004

86 PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENDAPATKAN BUKTI PERMULAAN TENTANG ADANYA DUGAAN TELAH TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak. Dapat dilaksanakan apabila: SE-10/PJ.7/2004

87 RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN PAJAK PEMERIKSAAN LAPANGAN PEMERIKSAAN KANTOR yang meliputi suatu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun- tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dan di kantor Direktorat Jenderal Pajak; yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun- tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor PMK:123/2006

88 PEMERIKSAAN LAPANGAN PEMERIKSAAN LENGKAP PEMERIKSAAN SEDERHANA Pemeriksan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan; Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar Seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. SE-01/PJ.7/2003 (Telah dicabut)

89 JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN Apabila dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung unsur transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi Pemeriksaan Lapangan. PMK:123/2006 Jangka waktu pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-173/PJ/2006 jo KEP-142/PJ/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor dan PER-176/PJ/2006 jo PER- 123/PJ/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK)2 bulan & dapat diperpanjang dgn 2 bulan PSK PPN LB Restitusi Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) 1 bulan & dpt diperpanjang dgn 3 minggu PSL PPN LB PKP Kegiatan Tertentu2 bulan & dpt diperpanjang dgn 6 minggu PSL PPN LB PKP Kegiatan Tertentu Risiko Rendah 1 bulan & dpt diperpanjang dgn 3 minggu 3 bulan & dapat diperpanjang dgn 3 bulan Pemeriksaan Lengkap 4 bulan & dapat diperpanjang dgn 4 bulan

90 WEWENANG PEMERIKSA PAJAK A. memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya B. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari WP yang diperiksa C. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpangan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut D. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan E. meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa KMK:545/2000

91 KEWAJIBAN WAJIB PAJAK KETIKA DILAKUKAN PEMERIKSAAN 1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 3. memberikan keterangan yang diperlukan Pasal 29 ayat 3 UU KUP Norma Pemeriksaan (KMK -545/2000) wajib memenuhi permintaan peminjaman buku2, catatan2, & dokumen2 yg diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan & memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tgl surat permintaan, dan apabila permintaan tsb tidak dipenuhi WP, maka pajak yg terutang dapat dihitung secara jabatan; WP atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya; WP atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;

92 HAK WAJIB PAJAK Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa; Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan; Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan; PMK: 123/2006 Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas dalam hal terdapat perbedaan antara pendapat WP dengan hasil pembahasan atas tanggapan WP oleh Tim Pemeriksa Pajak; Wajib Pajak berhak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan pajak.

93 PRODUK PEMERIKSAAN PAJAK SKPKB Pokok Pajak > Kredit Pajak SKPLB Pokok Pajak < Kredit Pajak SKPN Pokok Pajak = Kredit Pajak SKPKBT Ada data baru & utang pajak STP Sanksi adm. BUKTI PERMULAAN KETETAPANKETETAPAN

94 Sanksi administrasi berkaitan dengan pemeriksaan Atas pajak yang tidak/kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. (Pasal 13 ayat 2 UU KUP) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN/PPn BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. (Pasal 13 ayat 3 UU KUP) Apabila kewajiban Pasal 28 (perihal pembukuan) dan Pasal 29 (berkenaan dengan pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sbb (Pasal 13 ayat 3 UU KUP): - PPh Sendiri (Badan/Orang Pribadi/BUT), kenaikan sebesar 50%. - PPh Pemotongan/Pemungutan, kenaikan sebesar 100%. - PPN/PPn BM, kenaikan sebesar 100%.

95 Sanksi WP menolak dilakukan pemeriksaan SANKSI ADMINISTRASI sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang Atas pajak yang kurang bayar berupa kenaikan sebesar : a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. sengaja Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara SANKSI PIDANA Pasal 39 (1) d UU KUP pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Dilakukan penetapan secara jabatan yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yg tidak hanya diperoleh dari WP

96 Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika dilakukan pemeriksaan WP tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang SANKSI ADMINISTRASI berupa kenaikan sebesar : a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. sengaja SANKSI PIDANA Pasal 39 (1) d UU KUP Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Atas pajak yang kurang bayar Dilakukan penetapan secara jabatan

97 WP tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang SANKSI ADMINISTRASI berupa kenaikan sebesar : a.50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b.100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c.100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang kurang bayar Dapat juga meminta bantuan polisi setelah dilakukan penyegelan. Dapat dilakukan penetapan secara jabatan (ex officio) Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika dilakukan pemeriksaan

98 sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang SANKSI ADMINISTRASI berupa kenaikan sebesar : a.50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b.100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c.100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. WP tidak memberikan keterangan yang diperlukan Atas pajak yang kurang bayar Dapat dilakukan penetapan secara jabatan (ex officio) Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika dilakukan pemeriksaan

99 Selasa, 5 April 2011

100 VI PENETAPAN DAN KETETAPAN

101 PENETAPAN Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (Pasal 12 ayat 1 UU KUP) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 12 ayat 2 UU KUP)

102 PENETAPAN PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik. PT XYZ melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama tahun 2005 dan kredit pajaknya dalam SPT PPh badan Tahun 2005, dengan perincian sbb: Penghasilan Neto:Rp ,00 PPh terutangRp ,00 Kredit PajakRp ,00 Pajak yang kurang dibayarRp ,00 jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pembayaran oleh WP tanpa didahului dengan surat ketetapan pajak, yaitu melalui pemotongan/pemungutan pihak ketiga dan dibayar sendiri.

103 KETETAPAN Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. (Pasal 12 ayat 3 UU KUP) KETETAPAN Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Surat Ketetapan Pajak

104 Contoh PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik. PT XYZ melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama tahun 2004 dan kredit pajaknya dalam SPT PPh badan Tahun 2004, dengan perincian sbb: Penghasilan Neto:Rp ,00 PPh terutangRp ,00 Kredit PajakRp ,00 Pajak yang kurang dibayarRp ,00 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan PT XYZ dalam SPT PPh Tahun 2004 tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya sehingga PPh terutang kurang dilaporkan. maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Ketetapan Pajak

105 SURAT KETETAPAN PAJAK Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. (Pasal 1 angka 14 UU KUP)

106 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. (Pasal 1 angkq 15 UU KUP) JUMLAH POKOK PAJAKRp ,00 JUMLAH KREDIT PAJAKRp ,00 JUMLAH KEKURANGAN PEMBAYARAN POKOK PAJAKRp ,00 BESARNYA SANKSI ADMINISTRASIRp ,00 JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYARRp ,00

107 PENERBITAN SKPKB Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut : a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ; b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen); d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yg terutang. Pasal 13 (1) UU KUP

108 e. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a)

109 PENERBITAN SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ; Pasal 13 (1) huruf a UU KUP Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. {Pasal 13 (2) UU KUP} Contoh: SPT PPh badan Tahun 2004 (Tahun Takwim) dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB tanggal 20 Desember /12/04 Berakhirnya tahun pajak 1/1/0520/12/05 Terbit SKPKB 12 bulan

110 Contoh PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik, menyampaikan SPT PPh badan Tahun 2004 (tahun takwim) pada tgl 31 Maret 2005, dengan perincian sbb: Penghasilan NetoRp ,00 PPh terutangRp ,00 Kredit PajakRp ,00 Pajak yang kurang dibayarRp ,00 Kekurangan (PPh Pasal 29) tersebut dibayar tgl 25 Maret Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Penghasilan Neto seharusnya adalah Rp ,00 sehingga PPh terutang seharusnya adalah Rp ,00. DJP menerbitkan SKPKB tanggal 10 Oktober 2005 Jumlah Pokok PajakRp ,00 Jumlah Kredit PajakRp ,00 Jumlah Kekurangan Pokok PajakRp ,00 Sanksi administrasi (bunga 10 bulan)Rp ,00 Jumlah yang masih harus dibayarRp ,00

111 PENERBITAN SKPKB apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; Pasal 13 (1) huruf b UU KUP Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar : a.50 % (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b.100 % (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan; c.100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. {Pasal 13 (3) UU KUP}

112 Contoh PT ABC adalah WP badan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2005, PT ABC belum menyampaikan SPT Tahunan PPh badan tahun Oleh KPP diterbitkan Surat Teguran pd tgl 20 April 2005 agar menyampaikan SPT dimaksud paling lambat tgl 3 Mei PT ABC baru menyampaikan SPT tersebut tgl 5 Mei 2005, dengan perincian sbb: Rugi(Rp ,00) PPh terutangRp-- Kredit PajakRp-- Pajak yang kurang dibayarRp-- Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata menunjukan laba neto sebesar Rp100juta sehingga PPh terutang seharusnya adalah Rp ,00. DJP menerbitkan SKPKB tanggal 10 Desember 2005 Jumlah Pokok PajakRp ,00 Jumlah Kredit PajakRp-- Jumlah Kekurangan Pokok PajakRp ,00 Sanksi administrasi (50%)Rp ,00 Jumlah yang masih harus dibayarRp ,00

113 PENERBITAN SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen); Pasal 13 (1) huruf c UU KUP Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :… c. 100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. {Pasal 13 (3) UU KUP}

114 Contoh PT PQR adalah pabrikan tekstil yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, melaporkan SPT Masa PPN Desember 2004 dengan rincian sbb: Pajak KeluaranRp ,00 Pajak MasukanRp ,00 Kurang/(Lebih) bayar(Rp ,00) Atas kelebihan tersebut dikompensasikan ke Masa Januari Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Pajak Keluaran adalah sebesar Rp220juta sehingga terdapat jumlah yang tidak seharusnya dikompensasi, DJP menerbitkan SKPKB tanggal 10 Desember 2005 Jumlah Pokok PajakRp ,00 Jumlah Kredit Pajak (Rp ,00) Jumlah Lebih bayar(Rp ,00) Dikompensasikan ke Masa Jan’05Rp ,00 Jumlah kekurangan Pokok PajakRp ,00 Sanksi adm. Pasal 13 (3) c (100%)Rp ,00 Jumlah yang masih harus dibayarRp ,00

115 PENERBITAN SKPKB apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yg terutang. Pasal 13 (1) huruf d UU KUP Ketentuan mengenai PEMBUKUAN Kewajiban WP ketika dilakukan pemeriksaan Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar : a.50 % (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b.100 % (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan; c.100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. {Pasal 13 (3) UU KUP}

116 Contoh PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik, menyampaikan SPT PPh badan Tahun 2004 (tahun takwim) pada tgl 31 Maret 2005, dengan perincian sbb: Penghasilan NetoRp ,00 PPh terutangRp ,00 Kredit PajakRp ,00 Pajak yang kurang dibayarRp ,00 Kekurangan (PPh Pasal 29) tersebut dibayar tgl 25 Maret Apabila ketika dilakukan pemeriksaan ternyata PT XYZ tidak meminjamkan buku2, catatan2 serta dokumen yang menjadi dasar pengisian SPT sehingga pajak terutang tidak dapat dihitung. Berdasarkan data yang ada DJP menetapkan Penghasilan Neto sebesar Rp1,1milyar. DJP menerbitkan SKPKB tanggal 10 Oktober 2005 Jumlah Pokok PajakRp ,00 Jumlah Kredit PajakRp ,00 Jumlah Kekurangan Pokok PajakRp ,00 Sanksi adm. Pasal 13 (3) huruf a (50%)Rp ,00 Jumlah yang masih harus dibayarRp ,00

117 DALUWARSA PENERBITAN SKPKB (1) Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar…” Pasal 13 UU KUP (4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. (5) Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yg tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang merugikan pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

118 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (Pasal 1 angka 16 UU KUP) JUMLAH PAJAKRp ,00 JUMLAH PAJAK YANG TELAH DITETAPKANRp ,00 TAMBAHAN JUMLAH PAJAKRp ,00 BESARNYA SANKSI ADMINISTRASIRp ,00 JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYARRp ,00

119 PENERBITAN SKPKBT Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan -data baru dan atau -data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Pasal 15 UU KUP

120 DATA BARU Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. (Penjelasan Pasal 15 UU KUP)

121 Data yang semula belum terungkap yang dimaksud dengan data yang semula belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, yang : a.tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan atau b.pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Walaupun WP telah memberitahukan dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkan pada waktu pemeriksaan, akan tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap. (Penjelasan Pasal 15 UU KUP)

122 Data yang semula belum terungkap misalnya Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan tertulis adanya biaya iklan Rp ,00 sedangkan sesungguhnya biaya tersebut terdiri dari Rp ,00 biaya iklan di media masa dan Rp ,00 sisanya adalah sumbangan atau hadiah. Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah, sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, maka data mengenai pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebut adalah tergolong data yang semula belum terungkap.

123 Data yang semula belum terungkap misalnya Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan tanpa disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok yang dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut, sehingga fiskus tidak dapat meneliti kebenaran pengelompokan dimaksud. Dalam pengelompokan tersebut sesungguhnya terdapat kesalahan, misalnya harta yang seharusnya termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3 namun dikelompokkan ke dalam kelompok 2. Oleh karena pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian yang dimaksud maka tidak dilakukan koreksi atas kesalahan pengelompokan harta tersebut, dan sebagai akibatnya pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila kemudian diketahui adanya kesalahan, maka data pengelompokan harta tersebut adalah data yang semula belum terungkap.

124 Data yang semula belum terungkap misalnya Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan Faktur Pajak. Barang-barang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya dan sebagian yang lain tidak mempunyai hubungan langsung. Seluruh Faktur Pajak tersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli. Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak tidak mengungkapkan perincian penggunaan barang tersebut dengan benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut, dan sebagai akibatnya PPN yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, maka apabila kemudian diketahui adanya data atau keterangan tentang kesalahan mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan tersebut merupakan data yang semula belum terungkap.

125 PENERBITAN SKPKBT Pasal 15 UU KUP (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

126 Contoh Terhadap SPT PPh Pasal 23 Masa Desember 2004 a/n PT FGH telah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB tanggal 10 Oktober 2005 dengan perincian sbb: Jumlah Pokok PajakRp ,00 Jumlah Kredit PajakRp ,00 Jumlah Kekurangan Pokok PajakRp ,00 Sanksi adm. bunga Pasal 13 (2) Rp ,00 Jumlah yang masih harus dibayarRp ,00 Pada bulan Mei 2006 ditemukan data baru berupa objek PPh Pasal 23 yang belum dipotong oleh PT FGH dan seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa Desember 2004 dengan jumlah pokok pajak Rp20juta. Sehingga seharusnya jumlah pokok pajak pada Masa Des’04 adalah Rp120juta. DJP menerbitkan SKPKBT tanggal 25 Mei 2006 Jumlah PajakRp ,00 Jumlah Pajak yang telah ditetapkanRp ,00 Tambahan Jumlah PajakRp ,00 Besarnya sanksi administrasi (100%)Rp ,00 Jumlah yang masih harus dibayarRp ,00

127 DALUWARSA PENERBITAN SKPKBT Pasal 15 UU KUP (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. (4) Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang merugikan pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

128 SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) PAJAK YANG TERUTANGRp ,00 JUMLAH KREDIT PAJAKRp ,00 JUMLAH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAKRp ,00 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. (Pasal 1 angka 17 UU KUP)

129 PENERBITAN SKPLB Pasal 17 UU KUP Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. untuk PPh, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; untuk PPN, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. untuk PPnBM, jumlah pajak yg dibayar lebih besar dari jumlah pajak yg terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yg tidak seharusnya terutang. SKPLB tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (permohonan restitusi).

130 Contoh PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik, menyampaikan SPT PPh badan Tahun 2004 (tahun takwim) pada tgl 31 Maret 2005, dengan perincian sbb: Penghasilan NetoRp ,00 PPh terutangRp ,00 Kredit Pajak(Rp ,00) Pajak yang kurang dibayarRp ,00 Kekurangan (PPh Pasal 29) tersebut dibayar tgl 25 Maret Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Penghasilan Neto seharusnya adalah Rp ,00 sehingga PPh terutang seharusnya adalah Rp ,00. DJP menerbitkan SKPLB Pajak Yang TerutangRp ,00 Jumlah Kredit Pajak(Rp ,00) Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak(Rp ,00)

131 SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) POKOK PAJAKRp ,00 JUMLAH KREDIT PAJAKRp ,00 PAJAK NIHILRp-- Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (Pasal 1 angka 18 UU KUP) POKOK PAJAKRp-- JUMLAH KREDIT PAJAKRp-- PAJAK NIHILRp--

132 PENERBITAN SKPN Pasal 17A UU KUP Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. untuk Pajak Penghasilan, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; untuk Pajak Pertambahan Nilai, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

133 Contoh PT JKL adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha industri garmen menyampaikan SPT PPh badan Tahun 2004 (tahun takwim) pada tgl 31 Maret 2005 yang menyatakan rugi, dengan perincian sbb: Rugi NetoRp ,00 PPh terutangRp-- Kredit PajakRp-- Pajak yang kurang/(lebih) dibayarRpNihil Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata rugi neto seharusnya adalah Rp ,00 dan PPh terutang tetap nihil. DJP menerbitkan SKPN Pokok PajakRp-- Jumlah Kredit PajakRp-- Pajak NihilRp --

134 SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. (Pasal 1 angka 19 UU KUP) Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. (Pasal 14 angka 2 UU KUP) sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

135 PENERBITAN STP Pasal 14 UU KUP (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila : Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga; Pengusaha yg dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak; Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

136 PENERBITAN STP Pasal 14 UU KUP surat untuk melakukan tagihan pajak Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

137 Contoh PPh Pasal 25 Tahun 2002 setiap bulan sebesar Rp ,00 jatuh tempo tiap tanggal 15. Bulan Juni 2002, dibayar tepat waktu sebesar Rp ,00. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan kurang dibayar sebesar Rp60juta. Atas kekurangan PPh Pasal 25 tersebut diterbitkan STP pada tanggal 18 September 2002 dengan penghitungan sbb: Kekurangan bayar PPh Pasal 25 bulan Juni 2002Rp ,00 Bunga = 3 x 2% x Rp ,00Rp ,00 Jumlah yang harus dibayarRp ,00 1 Juli 2002 – 18 September 2002 = 3 bulan

138 Contoh SPT Tahunan PPh tahun 2002 (tahun takwim) yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2003 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan PPh kurang bayar sebesar Rp ,00. Atas kekurangan PPh tersebut diterbitkan STP pada tanggal 13 Juni 2003 dengan penghitungan sbb: - Kekurangan bayar PPhRp ,00 - Bunga = 6 x 2% x Rp ,00=Rp ,00 - Jumlah yang harus dibayarRp ,00 1 Januari 2003 – 13 Juni 2003 = 6 bulan

139 PENERBITAN STP Pasal 14 UU KUP surat untuk melakukan tagihan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 ayat 2 yaitu sanksi administrasi berupa bunga dalam hal WP membetulkan sendiri SPT yg mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar; Pasal 9 ayat 2a KUP yaitu sanksi administrasi berupa bunga apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo; Pasal 19 ayat 1 KUP yaitu sanksi administrasi berupa bunga apabila atas pajak yang terutang menurut ketetapan tidak atau kurang dibayar; Pasal 19 ayat 2 KUP yaitu sanksi administrasi berupa bunga karena diberikannya angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran; Pasal 19 ayat 3 KUP yakni sanksi administrasi berupa bunga karena perpanjangan waktu penyampaian SPT.

140 Contoh PT XYZ adalah WP badan menyampaikan SPT PPh badan Tahun 2004 (tahun takwim) pada tgl 31 Maret 2005, dengan perincian sbb: Penghasilan NetoRp ,00 PPh terutangRp ,00 Kredit PajakRp ,00 Pajak yang kurang dibayarRp ,00 Kekurangan (PPh Pasal 29) tersebut dibayar tgl 28 Maret DJP menerbitkan STP 2% x 1 x Rp ,00 = Rp ,00 pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo (25 Maret 2005), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.

141 PENERBITAN STP Pasal 14 UU KUP surat untuk melakukan tagihan sanksi administrasi berupa denda Pengusaha yg dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak; Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak. Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak tersebut masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Pasal 7 KUP yaitu sanksi administrasi berupa denda apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya;

142 Contoh Pengusaha Kena Pajak A pada tanggal 30 Mei 2005 menyerahkan Barang Kena Pajak dengan harga jual Rp10juta kepada Pengusaha Kena Pajak B. Pelunasan dilakukan oleh A pada tanggal 2 Juli 2005 dan bersamaan dengan itu PKP A menerbitkan Faktur Pajak Standar tertanggal 2 Juli DJP menerbitkan STP 2% x Rp ,00 = Rp ,00 PKP A terlambat membuat Faktur Pajak Standar yang seharusnya paling lambat tanggal 30 Juni Apabila keterlambatan tersebut diketahui DJP misal melaui pemeriksaan, maka PKP A dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% x DPP

143 AKHIR SESI TERIMA KASIH

144 VII Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (RESTITUSI)

145 Permohonan RESTITUSI Selain WP dgn kriteria tertentu WP dengan kriteria tertentu PEMERIKSAAN SURAT KETETAPAN PAJAK PENELITIAN Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Dirjen Pajak Yaitu kegiatan ekspor BKP dan atau penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN Per. Dirjen Pajak No: PER-122/PJ/2006 paling lambat: 3 bulan sejak permohonan diterima untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN. Apabila setelah lewat jangka waktu tsb Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan restitusi dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Pasal 17 B UU KUP Pasal 17 C UU KUP

146 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN RESTITUSI PPN UNTUK KEGIATAN TERTENTU (Per. Dirjen Pajak No: PER-122/PJ/2006) Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat: a) 2 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah. b) 4 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu selain PKP dimaksud dengan huruf a. c) 12 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh 1)PKP selain PKP dengan kriteria tertentu dan PKP yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; atau 2)PKP, termasuk PKP sebagaimana dimaksud pada huruf a yang semula memiliki risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki risiko tinggi, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.

147 WP dengan kriteria tertentu (Kep. Menkeu No:544/KMK.04/2000 jo No:235/KMK.03/2003) a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir; b) dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; d) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:  kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;  tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; e) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan f) dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

148 PEMERIKSAAN TERHADAP WP DENGAN KRITERIA TERTENTU Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. (Pasal 17 C angka 4 UU KUP) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. (Pasal 17C angka 5 UU KUP)

149 Contoh PT DEF adalah WP badan yang TIDAK ditetapkan DJP sebagai WP dengan kriteria tertentu. PT DEF menyampaikan SPT Tahunan 2005 pada tanggal 31 Maret 2006 yang menyatakan lebih bayar dengan rincian sbb: Penghasilan NetoRp ,00 PPh terutangRp ,00 Kredit Pajak(Rp ,00) Pajak yang lebih dibayar(Rp ,00) Atas kelebihan tersebut WP mengajukan permohonan restitusi. Terhadap SPT Tahunan 2005 atas nama PT DEF, DJP melakukan pemeriksaan dan paling lambat tanggal 30 Maret 2007 harus sudah menerbitkan surat ketetapan pajak. Apabila sampai dengan tanggal 30 Maret 2007 DJP belum menerbitkan surat ketetapan pajak maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan dan paling lambat tanggal 31 April 2007 harus diterbitkan SKPLB.

150 Contoh PT LMN adalah WP badan yang ditetapkan DJP sebagai WP dengan kriteria tertentu. PT LMN menyampaikan SPT Tahunan 2005 pada tanggal 31 Maret 2006 yang menyatakan lebih bayar dengan rincian sbb: Penghasilan NetoRp ,00 PPh terutangRp ,00 Kredit Pajak(Rp ,00) Pajak yang lebih dibayar(Rp ,00) Atas kelebihan tersebut WP mengajukan permohonan restitusi. Setelah dilakukan penelitian diterbitkan SKPPKP pada tanggal 20 Juni 2006 dengan jumlah restitusi sesuai permohonan. DJP menerbitkan SKPKB Apabila misalnya DJP melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Agustus 2006 dan ditemukan ketidakbenaran sehingga PPh terutang menjadi Rp ,00. Jumlah Pokok PajakRp ,00 Jumlah Kredit Pajak (482,5juta – 200juta)Rp ,00 Jumlah Kekurangan Pokok PajakRp ,00 Sanksi adm. Pasal 17C (5) (100%)Rp ,00 Jumlah yang masih harus dibayarRp ,00

151 VIII PENAGIHAN PAJAK

152 PENAGIHAN PAJAK SERANGKAIAN TINDAKAN AGAR PENANGGUNG PAJAK MELUNASI UTANG PAJAK DAN BIAYA PENAGIHAN

153 CARA PENAGIHAN 1 MENEGUR/MENGINGATKAN 2 MELAKSANAKAN PENAGIHAN SEKETIKA / SEKALIGUS 3 MEMBERITAHUKAN SURAT PAKSA

154 4 MENGUSULKAN PENCEGAHAN 5 MELAKSANAKAN PENYITAAN 6 MELAKSANAKAN PENYANDERAAN 7 MENJUAL BARANG SITAAN

155 OBJEK PENAGIHAN PAJAK berdasarkan UU KUP Jumlah pajak yang terutang STP SKPKB SKPKBT Tambahan jumlah pajak yang harus dibayar SK Pembetulan SK Keberatan Putusan Banding yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu ditagih dengan Surat Paksa tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak Pasal 20 angka 1 UU KUP

156 JENIS-JENIS PENAGIHAN PAJAK PENAGIHAN PASIF Melalui Surat PENAGIHAN AKTIF Melalui Tindakan Penyitaan

157 CONTOH Seorang WP Pajak Penghasilan yang mempunyai tahun buku sama dengan tahun takwim memasukkan SPT Tahunan untuk tahun 2000 tepat pada waktunya yang disertai dengan setoran akhir. Pada tanggal 10 April 2003 dikeluarkan SKPKB yang menunjukkan kekurangan pajak yang terutang sebesar Rp ,00. Atas kekurangan tersebut ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan. Walaupun SKPKB tersebut diterbitkan lebih dari dua tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak, bunga dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa dua tahun dengan penghitungan sebagai berikut : 1. Pajak yang terutangRp ,00 2. Kredit Pajak :Rp ,00 3. Pajak yang kurang dibayarRp ,00 4. Bunga 2 tahun =2% X 24 X Rp ,00 Rp ,00 5. Pajak yang masih harus dibayarRp ,00 harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan yaitu sampai dengan tgl 9 Mei Apabila sampai dengan tanggal 9 Mei 2003 SKPKB tersebut belum dilunasi oleh WP maka dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

158 BUNGA PENAGIHAN Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 angka 1 UU KUP)

159 CONTOH Misalkan WP melunasi SKPKB tersebut tanggal 25 Oktober Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan Tahun 2000 atas nama PT ABC, pada tanggal 20 September 2001 diterbitkan SKPKB dengan perincian sbb: Pajak kurang bayarRp ,00 Bunga 9 bulan (Pasal 13 ayat 2)Rp ,00 Pajak yang masih harus dibayarRp ,00 SKPKB tersebut harus sudah dilunasi paling lambat tanggal 19 Oktober Bunga Penagihan: 2% x 1 x ,00 = Rp28.320,00 Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP)

160 PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Direktur Jenderal Pajak atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran atas : Pajak yang terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Kekurangan pembayaran PPh yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU PPh. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 angka 2 UU KUP) Permohonan pengangsuran atau penundaan ini dapat dilakukan apabila WP mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya. Pasal 9 angka 4 UU KUP jo Kep. Menkeu No: 541/KMK.04/2000

161 Contoh Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan. Dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB dengan rincian sbb: Jumlah Pokok PajakRp ,00 Jumlah Kredit PajakRp ,00 Jumlah Kekurangan Pokok PajakRp ,00 Sanksi adm. Pasal 13 (3) huruf a (50%)Rp ,00 Jumlah yang masih harus dibayarRp ,00 Misalkan jatuh tempo 10/10/97 Disetujui pembayaran secara mengangsur dengan skedul angsuran: I. 15/11/97; II. 15/12/97; dan III. 15/1/98 masing-masing Rp ,00. Perhitungan bunga penagihan: I.2 bulan x 2% x Rp ,00Rp ,00 II.3 bulan x 2% x Rp ,00Rp ,00 III.4 bulan x 2% x Rp ,00Rp ,00 Rp ,00 Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP)

162 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (Pasal 20 ayat 3 UU KUP) UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000

163 DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. (Pasal 22 angka 1 UU KUP)

164 TERTANGGUHNYA DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ada pengakuan utang pajak dari WP diterbitkan SKPKB atau SKPKBT thd WP yg melakukan tindak pidana fiskal sesuai putusan hakim WP mengajukan permohonan angsuran & penundaan pembayaran utang pajak sebelum tgl jatuh tempo pembayaran. Maka daluwarsa penagihan dihitung sejak tgl surat permohonan diterima oleh Dirjen Pajak. WP mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan WP diterima Dirjen Pajak. WP melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut. Pasal 22 angka 2 UU KUP dan penjelasannya Official Assessment ??

165 PIUTANG PAJAK HAPUS tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi WP ORANG PRIBADI tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; tidak mempunyai harta kekayaan lagi; penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Pemerintah Daerah setempat; hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau sebab lain sesuai hasil penelitian. WP BADAN WP bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan; tidak mempunyai harta kekayaan lagi; penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Pemerintah Daerah setempat; hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau sebab lain sesuai hasil penelitian. Kep. Menkeu No: 565/KMK.04/2000 jo No: 539/KMK.03/2002

166 IX SENGKETA PAJAK

167 10 MEI 2011

168 SENGKETA PAJAK Pembetulan ketetapan pajak Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak Keberatan Gugatan Banding Peninjauan Kembali (PK) Penyelesaian di Direktorat Jenderal Pajak Penyelesaian di Pengadilan Pajak Penyelesaian di Mahkamah Agung

169 PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kekeliruan penghitungan PPh dalam tahun berjalan, kekeliruan pengkreditan pajak. yaitu antara lain kesalahan penulisan nama, alamat, NPWP, nomor ketetapan pajak, jenis pajak, masa atau tahun pajak dan tanggal jatuh tempo. yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan. Pasal 16 UU KUP ayat (1)

170 PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ; Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima.

171 CONTOH Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui jasa ekspedisi/kurir. Kemudian KPP menerima SPT tersebut setelah batas waktu penyampaian SPT lewat sehingga kemudian diterbitkan STP untuk menagih denda keterlambatan penyampaian SPT yang sebenarnya bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa denda yang telah ditetapkan dapat dihapuskan oleh KPP. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

172 CONTOH Misalkan WP melunasi SKPKB tersebut tanggal 25 November Dan atas keterlambatan tersebut oleh KPP diterbitkan STP atas bunga penagihan sebesar 2% x 1 x Rp ,00 = Rp ,00 Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan Tahun 2003 atas nama PT ABC, pada tanggal 20 Oktober 2004 diterbitkan SKPKB dengan perincian sbb: Pajak kurang bayarRp ,00 Bunga 10 bulan (Pasal 13 ayat 2)Rp ,00 Pajak yang masih harus dibayarRp ,00 SKPKB tersebut harus sudah dilunasi paling lambat tanggal 19 November Selanjutnya terhadap SKPKB, WP mengajukan keberatan dan oleh KPP diterbitkan SK Keberatan yang mengabulkan sebagian keberatan WP dengan rincian sbb: Pajak kurang bayarRp ,00 Bunga 10 bulan (Pasal 13 ayat 2)Rp ,00 Pajak yang masih harus dibayarRp ,00 Sanksi dalam STP terlalu besar, seharusnya: 2% x 1 x Rp7,2juta = Rp ,00 Diterbitkan SK Pengurangan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar Rp96.000,00

173 PENGURANGAN / PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak berlandaskan unsur keadilan Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima. Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini dapat mengurangkan, menghapus atau bahkan menguatkan ketetapan pajak yang disengketakan.

174 CONTOH Atas SKPKB tersebut Wajib Pajak mengajukan keberatan pada tanggal 2 Februari Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan Tahun 2003 atas nama PT ABC, pada tanggal 20 Oktober 2004 diterbitkan SKPKB dengan perincian sbb: Pajak kurang bayarRp ,00 Bunga 10 bulan (Pasal 13 ayat 2)Rp ,00 Pajak yang masih harus dibayarRp ,00 Oleh DJP pengajuan keberatan tersebut tidak dipertimbangkan (ditolak pengajuan keberatannya) karena diajukan tidak memenuhi persyaratan formal yaitu terlambat disampaikan (lewat 3 bulan). Karena DJP tidak menerbitkan SK Keberatan maka upaya WP untuk mengajukan banding tertutup. WP dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

175 KEBERATAN Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu : a.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c.Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; d.Surat Ketetapan Pajak Nihil; e.Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Pasal 25 ayat 1 UU KUP satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun/masa pajak DALAM HAL Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak. Penjelasan UU KUP

176 SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (Pasal 25 ayat 2 UU KUP) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (Pasal 25 ayat 3 UU KUP) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Keberatan diajukan atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 25 ayat 1 UU KUP)

177 SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (Pasal 25 ayat 2 UU KUP) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak. (Pasal 25 ayat 6 UU KUP)

178 SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN Pasal 26 UU KUP Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 1) Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. 3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang. 4) Dalam hal WP mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b (SPT tidak disampaikan) dan huruf d (melanggar ketentuan mengenai pembukuan dan pemeriksaan), WP yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tsb. 5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

179 BANDING Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 27 ayat 1 UU KUP) PENGADILAN PAJAK UU No: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN Pengajuan permohonan banding menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

180 SYARAT BANDING Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding. Pasal 35 UU Pengadilan Pajak

181 PUTUSAN BANDING Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 77 ayat 1 UU Pengadilan Pajak) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara. (Pasal 27 ayat 2 UU KUP) Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 1 angka 31 UU KUP)

182 GUGATAN Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap : a.Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; b.Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak ; c.Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ; d.Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedure atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak Selain keputusan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan SK Keberatan SK Pembetulan yang berkaitan dengan STP SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang berkaitan dengan STP Pasal 23 UU KUP

183 SYARAT GUGATAN Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Jangka Waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain pelaksanaan penagihan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktu adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan. Pasal 40 UU Pengadilan Pajak

184 X IMBALAN BUNGA

185 IMBALAN BUNGA Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat: a.keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) KUP; b.keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) KUP; c.kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) KUP; atau d.kelebihan pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) dan atau Pasal 19 ayat (1) karena pengurangan sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) KUP. Peraturan Menkeu Nomor: 40/PMK.03/2005

186 Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) KUP; Imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak di atas dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga mulai akhir jangka waktu satu (1) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau (SKPLB) atau diterbitkannya (SKPPKP) sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C.

187 CONTOH Atas SKPLB tersebut Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diterima KPP tanggal 10 November 2004 Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan Tahun 2003 yang menyatakan NIHIL atas nama PT ABC, pada tanggal 20 Oktober 2004 diterbitkan SKPLB dengan perincian sbb: Pokok Pajak terutangRp-- Kredit PajakRp ,00 Pajak yang lebih dibayarRp ,00 Seharusnya KPP mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut selambatnya tanggal 9 Desember 2004 dengan menerbitkan SPMKP. Apabila penerbitan SPMKP tersebut melewati tanggal 9 Desember 2004 maka PT ABC berhak atas imbalan bunga 2% yang dihitung sejak tanggal 10 Desember s/d tanggal penerbitan SPMKP.

188 CONTOH Atas SKPLB tersebut seharusnya KPP menerbitkan SPMKP paling lambat tanggal 19 November Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan Tahun 2003 yang menyatakan LEBIH BAYAR atas nama PT ABC, pada tanggal 20 Oktober 2004 diterbitkan SKPLB dengan perincian sbb: Pokok Pajak terutangRp ,00 Kredit Pajak(Rp ,00) Pajak yang lebih dibayar(Rp ,00) Apabila penerbitan SPMKP tersebut melewati tanggal 19 November 2004 maka PT ABC berhak atas imbalan bunga 2% yang dihitung sejak tanggal 20 November s/d tanggal penerbitan SPMKP. Misalkan terbit SPMKP tanggal 10 Desember 2004, maka imbalan bunga dihitung sbb: 2% x 1 x Rp ,00 = Rp ,00

189 Keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) KUP; Imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan, setelah melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima atau jangka waktu lain yang ditetapkan untuk kegiatan tertentu, sampai dengan saat diterbitkannya SKPLB, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam SKPLB.

190 Contoh PT DEF adalah WP badan yang TIDAK ditetapkan DJP sebagai WP dengan kriteria tertentu. PT DEF menyampaikan SPT Tahunan 2005 pada tanggal 31 Maret 2006 yang menyatakan lebih bayar dengan rincian sbb: Penghasilan NetoRp ,00 PPh terutangRp ,00 Kredit Pajak(Rp ,00) Pajak yang lebih dibayar(Rp ,00) Atas kelebihan tersebut WP mengajukan permohonan restitusi. Terhadap SPT Tahunan 2005 atas nama PT DEF, DJP melakukan pemeriksaan dan paling lambat tanggal 30 Maret 2007 harus sudah menerbitkan surat ketetapan pajak. Apabila sampai dengan tanggal 30 Maret 2007 DJP belum menerbitkan surat ketetapan pajak maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan dan paling lambat tanggal 31 April 2007 harus diterbitkan SKPLB. Apabila sampai dengan tanggal 31 April 2007 DJP belum menerbitkan SKPLB. Maka PT DEF berhak atas imbalan bunga 2% sebulan yang dihitung sejak tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan penerbitan SKPLB.

191 Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) KUP; atau Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak di atas, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

192 CONTOH Atas SKPKB tersebut Wajib Pajak mengajukan keberatan pada tanggal 10 November 2004 setelah pada tanggal 5 November 2004 melunasi seluruh jumlah yang masih harus dibayar tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan Tahun 2003 atas nama PT PQR, pada tanggal 20 Oktober 2004 diterbitkan SKPKB dengan perincian sbb: Pokok Pajak kurang bayarRp ,00 Sanksi administrasiRp ,00 Jumlah yang masih harus dibayarRp ,00 Pada tanggal 8 Maret 2005 diterbitkan SK Keberatan yang mengabulkan sebagian keberatan WP dengan perincian sbb: Pokok Pajak kurang bayarRp ,00 Sanksi administrasiRp ,00 Jumlah yang masih harus dibayarRp ,00 Dengan terbitnya SK Keberatan tersebut PT PQR berhak atas imbalan bunga sebesar 2% dengan masa bunga sejak 5/11/2004 s/d 8/3/2005 yaitu 5 bulan = 2% x 5 x (Rp120juta – 72juta) = Rp4,8juta

193 kelebihan pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) dan atau Pasal 19 ayat (1) karena pengurangan sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) KUP. Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administrasi dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sanksi administrasi sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

194 CONTOH STP tersebut dilunasi Wajib Pajak pada tanggal 10 Mei Pada tanggal 2 November 2006 diterbitkan SK Keberatan berkaitan dengan kasus di atas yang mengabulkan seluruh keberatan WP. Dan untuk menghapuskan sanksi administrasi di atas, pada tanggal 8 November 2006 diterbitkan SK penghapusan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp2juta tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN masa Desember 2005 atas nama PT PQR, pada tanggal 20 April 2006 diterbitkan STP atas sanksi administrasi berupa denda karena terdapat penyerahan yang terutang PPN tetapi tidak diterbitkan Faktur Pajak sebesar 2% x Rp100juta = Rp2juta. Dengan terbitnya SK Keberatan dan SK Pengurangan sanksi administrasi tersebut PT PQR berhak atas imbalan bunga sebesar 2% dengan masa bunga sejak 10/5/2006 s/d 8/11/2006 yaitu 5 bulan = 2% x 6 x Rp2juta = Rp ,00.


Download ppt "KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007) Oleh MAHANTO AMINANTO."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google