Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BLUEPRINT PENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI NASIONAL 2005 - 2020 Roadmap Pengelolaan Energi Terpadu untuk Mendukung.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BLUEPRINT PENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI NASIONAL 2005 - 2020 Roadmap Pengelolaan Energi Terpadu untuk Mendukung."— Transcript presentasi:

1 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BLUEPRINT PENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI NASIONAL Roadmap Pengelolaan Energi Terpadu untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan JAKARTA, 2005

2 TATARAN PENGELOLAAN ENERGI KONSTITUSI-LEGISLASI-REGULASIPROGRAMKEBIJAKAN UUD 1945 UU BIDANG ENERGI PERATURAN PEMERINTAH PERPRES PERMEN PLATFORM POLITIK PRESIDEN (SBY) KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN) KONSTITUSI LEGISLASI ENERGI REGULASI ENERGI PROGRAM KABINET INDONESIA BERSATU PROGRAM SEKTOR ENERGI Melaksanakan KEN Menyiapkan Legislasi Melaksanakan Regulasi Energi Menyiapkan Regulasi Energi Pemerintah DPR dan Pemerintah Negara (MPR) TATARAN (Domain) Usulan Amandemen RUU RPP (Pelaksanaan Platform) PUBLIK

3 Lingkup Komoditi “Policy Paper”Undang-undang“Blueprints” Program 5 THN1 THN Energi Batubara Minyak Bumi Gas Bumi Energi Terbarukan Panas Bumi Nuklir Listrik MATRIKS KEBIJAKAN, REGULASI DAN PROGRAM ENERGI Kebijakan Batubara Nasional Kebijakan Migas Nasional Policy on Ren. Energy & Energy Conserv. 2 Januari 2004 Kebijakan Panasbumi Power Sector Restructuring Policy 25 Agustus 1998 RUU Mineral dan Batubara UU 22/2001 ttg MIGAS 23 November 2001 Masuk dalam RUU (Pemanfaatan) Energi UU 27/ Oktober 2003 ttg Panas Bumi RUU Ketenagalistrikan (menggantikan UU No.20/2002) Roadmap Mineral dan Batubara Blueprint Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional Roadmap Energi Hijau Blueprint Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi RUKN dan Revisi Blueprint yang berdasarkan UU No.20/2002 Kebijakan Energi Nasional (Makro) RUU Energi Blueprint Pengembangan Industri Energi Nasional Kebijakan Ketenaganukliran UU 10/1997 ttg Ketenaganukliran Roadmap Ketenaganukliran DIPA D A F T A R I S I A N P E L A K S A N A N A N G A R A N RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) SEKTOR ESDM

4 KONSTALASI PENANGANAN MASALAH ENERGI KEBIJAKAN UMUM BIDANG ENERGI (KUBE) BLUEPRINT PENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI NASIONAL PROGRAM LINTAS DEPARTEMEN PROGRAM LINTAS UNIT UTAMA PROGRAM SPESIFIK UNIT UTAMA ROADMAP PENGURANGAN KETERGANTUNGAN KEPADA MINYAK DAERAH TATARAN NASIONAL TATARAN DAERAH Roadmap Mineral dan Batubara Blueprint Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional Blueprint Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi Roadmap Energi Hijau

5 Infrastruktur Energi Kurang Memadai Harga Energi (BBM) Belum Mencapai Keekonomian Pemanfaatan Energi Belum Efisien INDUSTRI ENERGI BELUM OPTIMAL ALUR PIKIR PENGELOLAAN INDUSTRI ENERGI NASIONAL 2005–2020 KONSUMSI BBM TINGGI (65% dari energi final) EKSPOR ENERGI BESAR, IMPOR BESAR Pengadaan Stok Energi Nasional Efisiensi Pemakaian Energi (BBM) Diversifikasi (Substitusi BBM) Intensifikasi Eksplorasi Peningkatan Infrastruktur Energi DMO (Migas dan Batubara) Rasionalisasi Harga Energi POTENSI SUMBER DAYA ENERGI CUKUP BESAR STRUKTUR APBN TERGANTUNG MIGAS/BBM SUBSIDI BBM MEMBENGKAK TUJUAN NASIONAL ENERGI MIX TIMPANG “OPTIMALISASI”OPTIMALISASI” PENGELOLAAN ENERGI SEBAB AKIBATUPAYA Pemanfaatan gas terbatas Pemanfaatan batubara dalam negeri belum optimal Pengembangan energi alternatif terhambat Mempercepat net Mempercepat net importir minyak

6 Kondisi Industri Energi Saat Ini 2005 SUBJEK (S)OBJEK (O)METODA (M) DPR Menko Perekonomian Departemen ESDM Departemen Perhubungan Departemen Perindustrian Departemen Keuangan Kementerian Ristek Departemen Kehutanan Kementerian LH Perusahaan Energi Perusahaan Migas Perusahaan Listrik Perusahaan Tambang BB Perusahaan Jasa Konservasi Energi Pemerintah Daerah Masyarakat Hak Budget Koordinasi Regulasi Energi Regulasi Moda Angkutan Regulasi Industri Regulasi Fiskal Kebijakan Teknologi Regulasi Kehutanan Kebijakan Lingkungan Ketersediaan Migas Energi Primer Ketersediaan Batubara Jasa Konservasi Energi Regulasi Kesadaran Pengetatan Anggaran Subsidi Pengembangan Infrastruktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Energi Intensifikasi Eksplorasi Sumber Energi Diversifikasi dan Konservasi Energi Pengawasan Biaya Pokok Penyediaan Energi Rasionalisasi Harga Energi Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) Perencanaan Umum Energi Nasional Elektrifikasi Kereta Api Penggunaan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Pengembangan Transportasi Massa Efisiensi Penggunaan Energi Insentif Fiskal untuk EBT dan Peralatan Hemat Energi Pengembangan Teknologi Produksi dan pemanfaatan energi yang efisien Sinkronisasi Peruntukan Wilayah Hutan Lindung dan Pertambangan Rasionalisasi Baku mutu Lingkungan Penyediaan dan Distribusi Migas Penggunaan Pembangkit Listrik Non–Minyak Peningkatan Produksi Penyediaan Jasa Kendaraan Umum (Non–BBM) Hemat Energi (BBM) PARADIGMA NASIONAL PANCASILA UUD 1945 UU No. 22/2001 ttg Minyak dan Gas Bumi UU No. 27/2003 ttg Panas Bumi UU No. 15/1985 ttg Ketenagalistrikan UU No. 36/2004 ttg APBN 2005 POLA PIKIR PENGELOLAAN INDUSTRI ENERGI NASIONAL Pengaruh Lingkungan Strategis NasionalRegionalGlobal Otonomi Daerah TAGP ASEAN GRID Harga Energi Internasional Liberalisasi Sektor Energi Kondisi Industri Energi yang Diinginkan 2020 Tujuan Nasional Pengelolaan industri energi belum optimal Pengelolaan industri energi optimal

7 DAFTAR ISI Konstalasi Penanganan Masalah Energi Alur Pikir Pengembangan Industri Energi Nasional Pola Pikir Pengembangan Industri Energi Nasional Pengantar I.Kondisi Saat Ini II.Azas dan Tujuan III.Visi dan Misi IV.Sasaran (Targets) V.Kebijakan VI.Strategi VII.Instrumen Kebijakan (Policy Instruments) VIII.Kerangka Legislasi dan Regulasi IX.Program Strategis LAMPIRAN A.Perkembangan Kebijakan Energi B.Potensi Energi Nasional C.Peranan BBM Masih 65% dalam Pemakaian Energi Final Nasional – 2003 D.Neraca 1.Neraca Energi 2.Neraca Ekspor – Impor Minyak Mentah / BBM E.Ketergantungan APBN terhadap Migas (APBN 2005) F.Infrastruktur 1.Kilang dan Moda Transportasi BBM 2.Cadangan dan Jaringan Pipa Gas 3.Pembangkit dan Transmisi Utama Listrik

8 DAFTAR ISI (2) G.Harga Energi Belum Ekonomi (Contoh BBM) H.Konsumsi Energi Per Kapita Vs Intensitas Energi I.Energi Mix Timpang J.Proyeksi Neraca Minyak K.Sasaran Energi Mix 1.Sasaran Energi Mix Nasional Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Energi Nasional L.Upaya Optimalisasi M.Kerangka Regulasi Energi N.Restrukturisasi 1.Konstalasi Industri Primer – Sekunder 2.Taksonomi Bidang Usaha Dalam Struktur Industri Perminyakan Nasional 3.Taksonomi Bidang Usaha Dalam Struktur Industri Gas Bumi Nasional 4.Prinsip–Prinsip Pengaturan Industri Hilir Migas 5.Regulasi Industri Hilir Migas : Prinsip–Prinsip Penanganan Barang Publik (Public Goods) 6.Taksonomi Bidang Usaha Dalam Struktur Industri Penyediaan Tenaga Listrik (UU No.15/1985) O.Rasionalisasi Harga 1.Kebijakan Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) 2.Gambaran Tahapan Rasionalisasi Harga BBM P.Kebijakan Subsidi Harga BBM Q.Kelembagaan Bidang Energi

9 PENGANTAR Pedoman dan Pola Tetap (Blueprint) Pengembangan Industri Energi Nasional disusun untuk dijadikan acuan yang komprehensif dan terpadu bagi stakeholders dalam rangka mengembangkan industri energi nasional sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber energi yang ada dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Energi Nasional merupakan peta langkah aksi strategis untuk mencapai energi mix yang optimal secara bertahap namun dengan meminimalkan dampak negatif jangka pendek yang timbul sesuai dengan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistematika penulisan Pedoman dan Pola Tetap ini meliputi pola pikir, alur pikir, asas dan tujuan, visi, misi, sasaran, kebijakan, strategi, dan program-program yang akan dilaksanakan. Proses penyusunan pedoman ini dilakukan secara bersama dan melalui partisipasi yang aktif dari stakeholders, sehingga dihasilkan kesamaan visi, misi dan pola pikir antara stakeholders dan pembuat kebijakan/regulator yang berkepentingan, sebagai pedoman dalam program pengembangan industri energi nasional. Dengan demikian, tujuan pengelolaan industri energi yang optimal dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Pedoman dan Pola tetap ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis, sehingga isinya akan selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

10 I. KONDISI SAAT INI Kondisi keenergian di Indonesia pada saat ini adalah : Kebijakan umum bidang energi sudah dikeluarkan sejak tahun 1981 dan berubah dari waktu ke waktu ( Lampiran A ) Potensi sumber daya energi cukup besar ( Lampiran B ) Pangsa konsumsi BBM tinggi, namun yaitu 65% dari energi final ( Lampiran C ) Ekspor energi besar, impor besar ( Lampiran D1, D2 ) Struktur APBN masih tergantung penerimaan migas dan biaya produksi BBM ( Lampiran E ) Industri energi belum optimal –Infrastruktur Energi Kurang Memadai ( Lampiran F1, F2, F3 ) –Harga energi belum mencapai keekonomian ( Lampiran G ) –Pemanfaatan Energi Belum Efisien ( Lampiran H ) Kondisi tersebut mengakibatkan : Energi Mix Timpang ( Lampiran I ): –Pemanfaatan gas dalam negeri belum optimal –Pemanfaatan batubara dalam negeri belum optimal Karena adanya subsidi BBM pengembangan energi alternatif terhambat Mempercepat Indonesia menjadi net importer minyak ( Lampiran J ) Subsidi BBM membengkak

11 II. AZAS DAN TUJUAN Pengelolaan Energi Nasional berazaskan : –Keadilan antar strata dan antar generasi –Kesetaraan –Manfaat –Efisiensi –Kebersamaan; –Optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya; –Pembangunan yang berkelanjutan; –Keyakinan pada kemampuan sendiri –Keamanan dan keselamatan; dan –Kelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan Pengelolaan Energi Nasional adalah : –Mewujudkan kesejahteraan masyarakat –Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. –Meningkatkan keamanan pasokan energi nasional dan menjamin ketersediaan BBM dalam :  jumlah yang cukup;  kualitas yang baik;  harga yang wajar. –Mewujudkan keuangan negara yang sehat yang mampu menggerakkan ekonomi nasional dalam mencapai tujuan nasional.

12 III. VISI DAN MISI Visi Pengelolaan Energi Nasional adalah: Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional Untuk mencapai visi tersebut, misi yang diemban adalah: Menjamin ketersediaan energi domestik Meningkatkan nilai tambah sumber energi Mengelola energi secara etis dan berkelanjutan termasuk memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan Menyediakan energi yang terjangkau untuk kaum dhuafa dan untuk daerah yang belum berkembang Mengembangkan kemampuan dalam negeri *) *) Yang dimaksud adalah menuju kemandirian dalam pendanaan, teknologi dan sumberdaya manusia

13 IV. SASARAN Sasaran Utama Pengembangan Industri Energi Nasional adalah : 1.Menurunnya peranan minyak bumi dari 50–55% pada tahun 2005 menjadi 10–15% pada tahun Meningkatnya pangsa energi alternatif: Gas bumi : dari 31% pada tahun 2005 menjadi 40% pada tahun 2020 Batubara : dari 11% pada tahun 2005 menjadi 38% pada tahun 2020 Pemanfaatan brown coal Coal Liquefaction Briket Batubara Panas bumi : dari 1% pada tahun 2005 menjadi 5% pada tahun 2020 Energi baru dan terbarukan lainnya sebesar 0,5% pada tahun 2005 menjadi 4% pada tahun 2020 (Sasaran energi mix adalah pada Lampiran K1, K2 ) 3.Menurunnya elastisitas penggunaan energi sehingga lebih kecil dari 1 pada tahun 2020 dengan penghematan energi dan pricing policy 4.Terwujudnya infrastruktur energi : BBM : jaringan pipanisasi BBM di Jawa; kilang; depot; terminal transit Gas : jaringan pipanisasi Kalimantan–Jawa, Jawa Tengah–Jawa Timur, Sumatera–Jawa; Integrated Indonesian Gas Pipeline; embrio dari TAGP Batubara : sarana dan prasarana transportasi dari mulut tambang ke pelabuhan; pelabuhan di titik suplai dan di lokasi konsumen; sarana dan prasarana distribusi Listrik : ASEAN GRID; transmisi Jawa, Kalimantan, Sulawesi

14 5.Tercapainya harga energi sesuai dengan keekonomiannya pada tahun Terwujudnya keamanan pasokan energi (energy security) Peningkatan kegiatan eksplorasi sumber daya energi untuk meningkatkan cadangan Minyak dan gas bumi : pemanfaatan cadangan P2 dan P3; pengembangan lapangan marjinal dan brown field Batubara : peningkatan cadangan (mineable reserve) Terbangunnya stok strategis nasional untuk minyak bumi, BBM, batubara Reliability transmisi dan ditribusi listrik serta distribusi gas bumi Sasaran Pendukung untuk Pengembangan Industri Energi Nasional adalah : Tersedianya perangkat peraturan dan kelembagaan bidang energi yang kondusif bagi iklim investasi Terwujudnya kemampuan nasional dalam penguasaan teknologi energi Terwujudnya mekanisme pendanaan bagi penelitian dan pengembangan energi Terwujudnya kesadaran dan budaya hemat energi bagi masyarakat Untuk mencapai sasaran tersebut, upaya yang dilakukan ada pada Lampiran L IV. SASARAN (2)

15 V. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL 5.1. KEBIJAKAN ENERGI UTAMA : Pada Sisi Penyediaan : -Meningkatkan kemampuan pasokan energi -Mengoptimalkan produksi energi -Konservasi sumber daya energi Pada Sisi Pemanfaatan : -Efisiensi pemanfaatan energi -Diversifikasi penggunaan sumber energi Mendorong harga energi ke arah harga keekonomian*) Pelestarian lingkungan: -Tingkat makro : pembangunan berkelanjutan -Tingkat mikro : internalisasi eksternalitas *) Dengan tetap memberikan subsidi bagi masyarakat dhuafa (tidak mampu)

16 5.2. KEBIJAKAN PENDUKUNG : Pengembangan infrastruktur energi untuk meningkatkan ketersediaan energi agar lebih banyak konsumen mempunyai akses terhadap energi. Perlindungan masyarakat tidak mampu terutama masyarakat miskin perkotaan, daerah terpencil dan perdesaan. Pelestarian lingkungan untuk menjaga agar dampak kegiatan energi terhadap lingkungan sekecil mungkin Kemitraan pemerintah dan swasta untuk melaksanakan pembangunan sektor energi terutama yang berskala besar. Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan energi secara mandiri terutama di perdesaan dan daerah terpencil. Pengembangan litbang dan diklat untuk mempersiapkan teknologi dan SDM dalam pengembangan energi. Pemberdayaan fungsi koordinasi berbagai sektor energi agar tercapai penggunaan energi mix yang optimal. V. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (2)

17 VI. STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI Untuk dapat melaksanakan kebijakan energi tersebut, strategi yang ditempuh adalah : Mengembangkan energi alternatif BBM Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghemat energi, khususnya BBM Menerapkan insentif ekonomi untuk pengembangan energi alternatif, khususnya energi baru terbarukan, dan untuk peningkatan efisiensi energi Mendorong investasi swasta bagi pengembangan energi Menerapkan regulasi yang berazaskan prinsip-prinsip good governance dan transparansi Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan

18 INSTRUMEN KEBIJAKAN UNTUK MENGEMBANGKAN INDUSTRI ENERGI NASIONAL, ANTARA LAIN ADALAH: A. LEGISLASI  UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi  UU No. 11/1967 tentang Kebijakan-Kebijakan Pokok Pertambangan Umum  UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan (UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi  UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran  Pemerintah berwenang menetapkan keadaan darurat pada suatu daerah dan langkah-langkah penanggulangannya (antara lain gangguan pasokan) B. REGULASI  Keppres No. 43/1991 tentang Konservasi Energi  Inpres No. 9/1982 tentang Konservasi Energi  Kewajiban perusahaan energi untuk memenuhi ketentuan persyaratan perizinan, seperti ketentuan keselamatan, dan standar pelayanan.  Penerapan Kewajiban untuk memanfaatan energi setempat dan energi terbarukan  Penetapan “Komitmen Efisiensi Pemanfaatan Energi” bagi pengguna energi  Kewajiban penggunaan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi  Penerapan standar Baku Mutu Lingkungan  Penetapan kewajiban untuk membatasi penggunaan BBM dengan menggunakan energi lainnya C.INSENTIF / PERPAJAKAN  Pemberian insentif ekonomi bagi pengembangan energi baru terbarukan  Pengenalan komponen pajak energi sebagai buffer dan kebijakan D.KEMITRAAN  Kerjasama antar pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan pasokan energi  Kerjasama antara stakeholders energi  Kerjasama antara pelaku usaha dengan masyarakat setempat (community development). VII. INSTRUMEN KEBIJAKAN (POLICY INSTRUMENTS)

19 E.PENDANAAN PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH Mekanisme pendanaan bagi penelitian dan pengembangan untuk energi baru terbarukan Mekanisme pendanaan dari dana pembangunan Pemerintah dan Daerah untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang dan daerah terpencil F.PENDANAAN DARI PINJAMAN LUAR NEGERI DAN INVESTASI SWASTA Memafaatkan bantuan luar negeri secara selektif. Mendorong investasi swasta. G.PENERAPAN MEKANISME HARGA KEEKONOMIAN ENERGI Konsumen energi mempunyai pilihan. Perusahaan energi mempunyai inspirasi untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Perusahaan energi mempunyai inisiatif untuk membantu pelanggan kurang mampu. Masyarakat mempunyai inisiatif untuk meningkatkan Efisiensi Pemanfaatan Energi (EPE) dan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT). Penerapan Niaga Emisi (Emission Trading). VII. INSTRUMEN KEBIJAKAN (POLICY INSTRUMENTS) (2)

20 VIII. KERANGKA LEGISLASI DAN REGULASI Penyelesaian RUU (Pemanfaatan) Energi Penyelesaian RUU Ketenagalistrikan Penyelesaian Amandemen UU Migas Penyelesaian RUU Mineral dan Batubara Penyelesaian peraturan perundang-undangan untuk: –UU No 22/2001 tentang Migas –UU No 27/2003 tentang Panas Bumi Kerangka Regulasi Energi pada Lampiran M

21 IX. PROGRAM UTAMA PENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI A.PROGRAM UTAMA 1 : PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF 1.Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik –Batubara –Gas –Panas Bumi –Tenaga Air –DME –Energi Surya –Tenaga Angin –Energi In Situ –Nuklir 2.Bidang Transportasi –Gas –Listrik –Pemanfaatan Bio Fuel –Bahan Bakar Batubara Cair (Coal Liquefaction) –GTL –Bahan Bakar Hidrogen, Fuel Cell 3.Bidang Industri –Gas –Batubara 4.Bidang Rumah Tangga dan Komersial –Listrik –LPG –Briket –Gas Kota –Biogas –Energi Surya –Fuel Cell

22 IX. PROGRAM UTAMA PENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI (2) B.PROGRAM UTAMA 2 : PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ENERGI 1.Infrastruktur Gas 2.Infrastruktur Batubara 3.Infrastruktur Listrik 4.Infrastruktur BBM C.PROGRAM UTAMA 3 : PENINGKATAN EFISIENSI ENERGI (KHUSUSNYA BBM) 1.Industri Industri Primer Industri Sekunder 2.Rumah Tangga dan Komersial 3.Transportasi 4.Pembangkit Listrik D.PROGRAM UTAMA 4 : PENGHAPUSAN SUBSIDI HARGA BBM UNTUK KAUM DHUAFA 1.Meningkatkan Pemanfaatan LPG di sektor Rumah Tangga 2.Meningkatkan Pemanfaatan Briket Batubara 3.Meningkatkan Rasio Elektrifikasi E.PROGRAM UTAMA 5 : RESTRUKTURISASI INDUSTRI ENERGI ( Lampiran N1, N2, N3, N4, N5, N6 ) F.PROGRAM UTAMA 6 : PENGAMANAN PASOKAN ENERGI 1.Cadangan 2.Stok 3.Peningkatan Kemampuan Pasokan

23 IX. PROGRAM UTAMA PENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI (3) G.PROGRAM UTAMA 7 : RASIONALISASI HARGA ENERGI ( Lampiran O1, O2 ) 1.Penghapusan Subsidi Harga BBM ( Lampiran P ) 2.Penyediaan Subsidi Konsumen Energi Dhuafa 3.Pemberian Insentif Penyediaan Energi Alternatif 4.Penerapan Sistem Insentif untuk Mendorong Peningkatan Efisiensi Energi H.PROGRAM UTAMA 8 : PENGEMBANGAN DAN KOMERSIALISASI IPTEK ENERGI 1.PENGEMBANGAN IPTEK Teknologi Batubara Kalori Rendah (Upgraded Brown Coal – UBC) Batubara Cair (Coal Liquefaction) Teknologi Ramah Lingkungan Integrated Coal Gasification CNG untuk Pembangkit Tenaga Listrik Mini LNG Pemanfaatan LNG untuk Transportasi Ocean Technology Dimethyl ether (DME) 2.KOMERSIALISASI IPTEK ENERGI Pengembangan Model Skema Bisnis PenerapanSistem Insentif Finansial I.PROGRAM UTAMA 9 : SOSIALISASI 1.Pengembangan Forum Dialog 2.Pengembangan Community Development pada Lingkup Nasional 3.Pemanfaatan media massa (cetak dan elektronik)

24 IX. PROGRAM PENDUKUNG PENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI A.PROGRAM PENDUKUNG 1 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ENERGI INDONESIA B.PROGRAM PENDUKUNG 2 : PENATAAN KEMBALI KELEMBAGAAN ENERGI ( Lampiran Q ) 1.Penetapan Kebijakan Energi Nasional 2.Revitalisasi BAKOREN dilakukan di RUU Energi untuk Pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional 3.Regulator Energi 4.Pengembangan Teknologi dan Sumberdaya Manusia Energi C.PROGRAM PENDUKUNG 3 : PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SUMBERDAYA MANUSIA NASIONAL 1.STEM (Sekolah Tinggi Energi dan Mineral) 2.Sertifikasi Personil 3.Standar Kompetensi 4.Kode Etik Profesi

25 Terima Kasih Situs DESDM

26 LAMPIRAN

27 LAMPIRAN A PERKEMBANGAN KEBIJAKAN ENERGI Kebijakan Umum Bidang Energi “Kebijakan Energi Nasional” Kebijakan Utama 1.Intensifikasi 2.Diversifikasi 3.Konservasi 4.Indeksasi 1.Intensifikasi 2.Diversifikasi 3.Konservasi 1.Intensifikasi 2.Diversifikasi 3.Konservasi Kebijakan Utama 1. Diversifikasi 2. Intensifikasi 3. Konservasi 4. Harga Energi 5. Lingkungan Kebijakan 1. Intensifikasi 2. Diversifikasi 3. Konservasi Kebijakan Penunjang 1.Penelitian dan Pengembangan 2.Industri Energi 3.Iklim Investasi Kebijakan Pemanfaatan Akhir 1.Industri 2.Transportasi 3.Rumah Tangga Kebijakan Penunjang 1.Industri Energi 2.Iklim Investasi 3.Harga Energi Kebijakan Pemanfaatan Akhir 1.Industri 2.Transportasi 3.Rumah Tangga Kebijakan Penunjang 1.Industri Energi 2.Iklim Investasi 3.Harga Energi Kebijakan Pemanfaatan Akhir 1.Industri 2.Transportasi 3.Rumah Tangga Kebijakan Pendukung 1.Investasi 2.Insentif & Disinsentif 3.Standarisasi & Sertifikasi 4.Pengembangan Infrasturktur 5.Peningkatan Kualitas SDM 6.Sistem Informasi 7.Penelitian dan Pengembangan 8.Kelembagaan 9.Pengaturan Kebijakan Pendukung: 1.Infrastruktur 2.Penetapan mekanisme harga keekonomian 3.Perlindungan kaum dhuafa 4.Lingkungan 5.Kemitraan Pemerintah dan swasta 6.Pemberdayaan masyarakat 7.Litbang dan diklat 8.Koordinasi untuk optimalisasi energi mix

28 5,00 MW4,80 kWh/m 2 /hariTenaga Surya 302,40 MW49,81 GWBiomass 4.200,00 MW6.851,00 GWh75,67 GW845,00 juta BOETenaga Air 800,00 MW2.593,50 GWh27,00 GW219,00 juta BOEPanas Bumi 54,00 MW458,75 MW Mini/Micro hydro KAPASITAS TERPASANG PEMANFAATAN SETARASUMBER DAYA ENERGI NON FOSIL 0,50 MW 9,29 GW Tenaga Angin juta ton19,3 miliar ton57 miliar tonBatubara TSCF188 TSCF384.7 TSCFGas juta barel9 miliar barel86,9 miliar barelMinyak RASIO CAD/PROD (tanpa eksplorasi) Tahun PRODUKSI (per Tahun) CADANGANSUMBER DAYA JENIS ENERGI FOSIL LAMPIRAN B POTENSI ENERGI NASIONAL

29 LAMPIRAN C PERANAN BBM MASIH 65 % DALAM PEMAKAIAN ENERGI FINAL NASIONAL

30 LAMPIRAN D1 NERACA ENERGI PRODUKSI 1125 EKSPOR 514 PASOKAN DALAM NEGERI 611 IMPOR 487 MINYAK BUMI TAHUN 2004 (DALAM RIBU BAREL PER HARI) PRODUKSI 8.35 EKSPOR 4.88 DOMESTIK 3.47 GAS BUMI TAHUN 2004 (DALAM BSCF PER HARI) PRODUKSI 131,72 EKSPOR 92,50 DOMESTIK 32,91 BATUBARA TAHUN 2004 (DALAM JUTA TON PER TAHUN)

31 LIFTING/ PRODUKSI M.M. INDONESIA :1.125 M.M. EKSPOR 514 KIL. MANDIRI*)131 M.M. DOMESTIK 127 M.M. IMPOR 3 KIL. BBM**) 968 M.M. DOMESTIK 484 M.M. IMPOR 484 M.M. IMPOR 487 M. MENTAH 471 FEEDSTOCK 16 HASIL PRODUK KILANG (NON BBM) 284 KIL. BBM 227 KIL. MANDIRI 57 PRODUK KILANG (BBM) 822 KIL. BBM 726 KIL. MANDIRI 96 BBM IMPOR 212 PENJUALAN NON BBM284 PENJ BBM1.028 SUSUT DIST PERUBAHAN STOK BBM (0) Catatan : *) Kilang Mandiri : Kilang Balongan, Kasim dan PetroKimia **) Kilang BBM : UP I s/d UP V & Kilang Cepu dan CPD (DALAM RIBU BAREL PER HARI) LAMPIRAN D2 NERACA EKSPOR – IMPOR MINYAK MENTAH / BBM

32 APBN *) (Rp. Triliun) Perkiraan Realisasi **) (Rp. Triliun) Perubahan (Rp. Triliun) US$ 24/barelUS$ 35/barel Penerimaan60,7103,542,8 (+42,8) Subsidi BBM19,060,1 (39,80)-41,1 (-20,80) Bagi Hasil Migas9,315,8-6,5 (-6,5) Total Perubahan-4,8 (+15,56) LAMPIRAN E KETERGANTUNGAN APBN TERHADAP MIGAS (APBN 2005) *) Kurs : Rp /US$; Produksi : 1,125 juta barel/hari **) Kurs : Rp /US$; Produksi : 1,125 juta barel/hari Volume : 59,63 juta KL ( ) : Setelah diberlakukan Perpres No. 22/2005 tanggal 28 Februari 2005

33 Grissik Palembang Semarang Pacific Ocean AUSTRALIA Indian Ocean Bangkok Phnom Penh Ban Mabtapud Ho Chi Minh City CAMBODIA VIETNAM THAILAND LAOS Khanon Songkhla Erawan Bangkot Lawit Jerneh WEST MALAYSIA Penang Kerteh Kuala Lumpur Manila Philipines South China Sea Natuna Alpha Kota Kinibalu BRUNEI Bandara Seri Begawan Bintul u EAST MALAYSIA Kuching Banda Aceh Lhokseumawe Medan Duri S U M A T R A Jambi Bintan SINGAPORE Samarinda Balikpapan Bontang Attaka Tunu Bekapai KALIMANTAN Banjarmasin Manado SULAWESI BURU SERAM Ternate Sorong IRIAN JAYA Jakarta J A V A Surabaya Bangkalan BALI SUMBAWA LOMBOK FLORES SUMBA TIMOR Duyong West Natuna Mogpu Dumai Batam Guntong MADURA LAMPIRAN FLAMPIRAN F1. KILANG DAN MODA TRANSPORTASI BBM Bandung Yogyakarta Transit Terminal Pipeline Distribution Tanker Oil Refinery P. Brandan: 5 MBOPD Balongan : 125 MBOPD Kasim : 10 MBOPD Musi MBOPD Balikpapan : 260 MBOPD Ujung Pandang Pagerungan HALMAHERA TOTAL REFINERY CAPACITY 1,057,000 BOPD Jayapura Merauke Cepu : 3.80 MBOPD S.Pakning : 50 MBOPD Cilacap: 348 MBOPD Dumai : 120 MBOPD Padang Port Klang Port Dickson I N D O N E S I A

34 Grissik Palembang Semarang LAMPIRAN FLAMPIRAN F2. CADANGAN DAN JARINGAN PIPA GAS Pacific Ocean AUSTRALIA Indian Ocean Bangkok Phnom Penh Ban Mabtapud Ho Chi Minh City CAMBODIA VIETNAM THAILAND LAOS Khanon Songkhla Erawan Bangkot Lawit Jerneh WEST MALAYSIA Penang Kerteh Kuala Lumpur Manila Philipines South China Sea Singapore Gas Trunkline Natuna Alpha Kota Kinibalu BRUNEI Bandara Seri Begawan Bintul u EAST MALAYSIA Kuching Banda Aceh Lhokseumawe Medan Duri Padang S U M A T R A Jambi Bintan SINGAPORE Samarinda Balikpapan Bontang LNG Plant & Export Terminal Attaka Tunu Bekapai KALIMANTAN Banjarmasin Manado SULAWESI Ujung Pandang BURU SERAM Ternate HALMAHERA Sorong IRIAN JAYA Jakarta J A V A Surabaya Bangkalan BALI SUMBAWA Pagerungan LOMBOK Cirebon FLORES SUMBA TIMOR I N D O N E S I A Duyong West Natuna Port Dickson Port Klang Mogpu Dumai Batam Guntong 52,081 3, ,220 14,260 5,190 31,814 3,654 14,782 GAS RESERVE 2P (BSCF) TOTAL RESERVES 2P : 134,015.5 BSCF 0,11 3,00 Resources Ardjuna Fields MADURA 4,289 Existing Pipeline Planned Pipeline Jayapura Merauke

35 Grissik Palembang Semarang Pacific Ocean AUSTRALIA Indian Ocean Bangkok Phnom Penh Ban Mabtapud Ho Chi Minh City CAMBODIA VIETNAM THAILAND LAOS Khanon Songkhla Erawan Bangkot Lawit Jerneh WEST MALAYSIA Penang Kerteh Kuala Lumpur Manila Philipines South China Sea Natuna Alpha Kota Kinibalu BRUNEI Bandara Seri Begawan Bintul u EAST MALAYSIA Kuching Banda Aceh Lhokseumawe Medan Duri Padang S U M A T R A Jambi Bintan SINGAPORE Samarinda Balikpapan Bontang Attaka Tunu Bekapai KALIMANTAN Banjarmasin Manado SULAWESI Ujung Pandang BURU SERAM Ternate HALMAHERA Sorong IRIAN JAYA Jakarta J A V A Surabaya Bangkalan BALI SUMBAWA Pagerungan LOMBOK FLORES SUMBA TIMOR I N D O N E S I A Duyong West Natuna Port Dickson Port Klang Mogpu Dumai Batam Guntong MADURA LAMPIRAN FLAMPIRAN F3. PEMBANGKIT DAN TRANSMISI UTAMA LISTRIK TOTALCAPACITY 24,000 MW Total Jawa Bali : 18,500 MW Total Sumatera : 3,200 MW Total Kalimantan : 800 MW Total Sulawesi : 650 MW Existing Transmission Planned Transmission Power Plant Jayapura Merauke

36 LAMPIRAN G HARGA ENERGI BELUM EKONOMI (CONTOH BBM) (% Kenaikan Rata-rata BBM = 29%) H A R G A JENIS BBM BIAYA POKOK 1 ) TERENDAH 3 ) )% PATOKAN PATOKAN 3 ) (ICP = US$ 35/Bbl) TERTINGGI 3 ) M. Tanah - R. Tangga - Industri ) %2.790 Premium %2.870 M. Solar - Transportasi - Industri ) %2.700 M. Diesel %2.660 M. Bakar % ) Perhitungan BPP per jenis BBM menggunakan metode pendekatan Specific Gravity (SG); belum termasuk PPN 10% dan (PBBKB 5% untuk Premium dan Solar Transportasi); 2 ) Ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No.22 Tahun 2005, untuk minyak bakar mengikuti harga terendah dan tertinggi 3 ) Harga Patokan = (MOPS+15%) + PPN 10% + (PBBKB 5% untuk Premium dan Solar Transportasi) 4 )Harga rata-rata Harga Terendah menggunakan ICP US$ 30/Bbl dan Harga Tertinggi US$ 40/Bbl Nilai Tukar = Rp ,-/US$

37 LAMPIRAN H PERBANDINGAN ELASTISITAS PEMAKAIAN ENERGI Catatan: Diolah dari data BP Statistical Review of World Energy 2004 dan IMF World Monetary Outlook 2004

38 LAMPIRAN I ENERGI MIX TIMPANG (2005)

39 LAMPIRAN J PROYEKSI NERACA MINYAK BUMI

40 LAMPIRAN K1 SASARAN ENERGI MIX NASIONAL 2020 OPTIMALISASI PENGELOLAAN ENERGI

41 LAMPIRAN K2 SASARAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL MINYAK BUMI GAS BUMI BATUBARA EBT LAINNYA PANAS BUMI TENAGA AIR EKSPEKTASI Business as Usual 40% 38% 10% 5% 4% Upaya I Upaya II Upaya III Upaya IV Upaya V

42 LAMPIRAN L UPAYA OPTIMALISASI Upaya I : Mengurangi Minyak Bumi –Coal liquefaction –Pricing policy BBM –Alternatif energi –Pajak BBM –Kebijakan Fiskal Upaya II : Meningkatkan Gas Bumi –Perubahan paradigma penggunaan cadangan sehingga baik cadangan besar ataupun kecil dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik –Cadangan gas tidak ada masalah untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan dalam negeri (dalam UU Migas ada konsep mengenai DMO gas) –Pricing policy BBM –Pricing policy Gas –Pembangunan infrastruktur gas Upaya III : Meningkatkan Batubara –Cadangan batubara tidak ada masalah untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan dalam negeri –Penetapan DMO terhadap batubara, termasuk pemberian insentif untuk mendorong penggunaan coal liquefaction Upaya IV : Meningkatkan Panas Bumi –Potensi panas bumi tidak ada masalah untuk memenuhi kebutuhan listrik Upaya V : Meningkatkan EBT Lainnya

43 Mineral : BUMN (PT. Timah, PT. Aneka Tambang); Non-BUMN (a.l. Rio Tinto, NMH) Batubara : BUMN (PT.BA), Non-BUMN (a.l. KPC, Arutmin) Panas Bumi :BUMN ( - ) ; Non-BUMN (a.l. PT. Geo Dipa Energy) Migas : BUMN (PT. Pertamina, PT PGN) ; Non-BUMN (a.l. PT. CPI, Medco) Listrik : BUMN (PT. PLN) ; Non-BUMN (PT. Indonesia Power, PT PJB, PT. PLN Batam, PT. Paiton Energy) Mikro (Korporasi/ Lembaga Makro (Institusi) INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KESELAMATAN REGULASI KETEKNIKAN REGULASI BISNIS Ketentuan ttg a.l.: Rencana Umum Prioritas Pemanfaatan D M O Penggunaan Teknologi Pembagian Wilayah Penetapan Jaringan Nasional KEBIJAKAN Ketentuan ttg a.l.: Standarisasi Pemberlakuan standar Persyaratan instalasi UMUM Ketentuan ttg a.l.: Standarisasi Pemberlakuan standar K3 PEKERJA Ketentuan ttg a.l.: Perizinan Harga jual dan pentarifan Wilayah usaha REGULASI Ketentuan ttg a.l.: Badan Layanan Umum Badan yg Mewakili kepemilikan pemerintah Ketentuan ttg a.l.: Akreditasi Sertifikasi Kalibrasi Metrologi Ketentuan ttg a.l.: Standarisasi Pemberlakuan standar Kawasan Keselamatan Operasi (KKO) Pengamanan Obyek Vital (Obvit) Ketentuan ttg a.l.: Standarisasi Pemberlakuan standar AMDAL Materi INSTALASI LINGKUNGAN NON- REGULASI Domain Aspek Keterangan: Izin hanya dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Lembaga Akreditasi adalah sesuai ketentuan perundang-undangan : - Bidang M.S.T.Q adalah KAN - Bidang Jasa Kontruksi adalah LPJK - Bidang Jasa Non-Konstruksi adalah Departemen Teknis (ESDM) Sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi Metrologi legal (untuk keperluan transaksi perdagangan) adalah kewenangan Deperindag Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh BSN, pemberlakuan SNI oleh Menteri Teknis (ESDM) LAMPIRAN M KERANGKA REGULASI ENERGI Menteri c.q Dirjen ybs Menteri c.q Dirjen ybs*) Menteri c.q Dirjen ybs BPH MIGAS **) Menteri c.q “Unit yang menangani pelayanan geologi” BP MIGAS (BHMN) *) Kecuali regulasi ekonomi untuk : - Hilir Migas di semua wilayah **) Khusus untuk Hilir Migas di semua wilayah Lembaga Akreditasi Lembaga Setifikasi Menteri c.q. Balitbang Menteri c.q. Diklat

44 LAMPIRAN N1 KONSTALASI INDUSTRI PRIMER–SEKUNDER Hulu (Mengangkat dari perut bumi) Hilir (Mengolah menjadi produk energi / logam batangan) Produk lanjut “Domain” Menteri yang bertanggung jawab di bidang Energi dan Mineral A.Produk Energi B.Produk Mineral (logam/emas batangan) C.Listrik (Meningkatkan Nilai Tambah) Sumber Daya Migas Eksplorasi / Eksploitasi Eksplorasi / Eksploitasi Eksploitasi / Produksi Pengolahan Smelter Pembangkitan Listrik Pengangkutan/ Transmisi Angkutan Khusus Transmisi Penyimpanan / Penimbunan Distribusi Listrik Pelanggan Listrik Sumber Daya Minerba Sumber Daya Panas Bumi Niaga Agen Niaga Trader Tanpa Aset Penjualan Migas Mineral dan Batubara (Minerba) Panas Bumi A B C Hasil : INDUSTRI PRIMERINDUSTRI SEKUNDER

45 LAMPIRAN N2 TAKSONOMI BIDANG USAHA DALAM STRUKTUR INDUSTRI PERMINYAKAN NASIONAL EksplorasiEksploitasi UsahaPengolahanUsahaPengangkutanUsahaPenyimpanan Usaha Niaga Umum (dengan Aset) Usaha Niaga Terbatas tanpa Aset (Trader) Ekspor (Crude) Impor (Crude) Ekspor (Produk Kilang) Impor (BBM) Industri HuluIndustri HilirEnd Users Aliran Crude Oil Aliran BBM dan/atau Hasil Olahan Lainnya Aliran Transaksi UsahaPenyimpanan (Crude Oil) Usaha Konsumen Usaha Eksplorasi/Produksi yang dijual adalah produk Usaha Pengolahan, Pengangkutan dan Penyimpanan yang dijual adalah jasanya, sedangkan untuk Usaha Penjualan yang dijual adalah produknya

46 LAMPIRAN N3 TAKSONOMI BIDANG USAHA DALAM STRUKTUR INDUSTRI GAS BUMI NASIONAL Usaha Penyimpanan 2 ) Impor LNG LPG Industri Hulu Industri Hilir End Users Aliran Gas Usaha Pengangkutan 2 ) KK, KM, KB (melalui pipa atau bejana khusus) KK,KM,KB Usaha Pengolahan 2 ) Usaha Niaga 2 ) Ekspor LNG LPG Gas KB Kilang LPG Kilang LNG Pengapalan Transmisi Storage Receiving Terminal Trader Niaga Umum (Usaha Penjualan) KK: Konsumen Kecil KM: Konsumen Menengah KB: Konsumen Besar (Pembedaan Konsumen Berdasarkan Kuantitas) Eksploitasi 1 ) Eksplorasi Usaha Eksplorasi/Eksploitasi Dengan Aset Tanpa Aset Pembotolan Angkutan Laut/ Darat Angkutan Laut/ Darat CNG 3 ) Distribusi

47 LAMPIRAN N4 PRINSIP – PRINSIP PENGATURAN INDUSTRI HILIR MIGAS PASAR “ REGULATED ” Market Rules “ Others ” Market Rules Gas Pipa dan BBM ( Regulated / Bersubsidi) Fungsi Pengatur Fungsi Pengawas Fungsi Pengatur Fungsi Pengawas Kondisi Pasar Gas Pipa Kondisi Pasar “ Others ” Oleh Menteri ESDM cq. Dirjen Migas Oleh BPH – Migas (Pasal 46) (Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa) Pengaturan Pengawasan PASAR “ REGULATED ”

48 LAMPIRAN N5 REGULASI INDUSTRI HILIR MIGAS : PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS) POLRI/PPNS ++ )PertaminaProdusen MESDM cq. DJMigas MESDM cq. DJMigas MESDM cq. DJMigas MESDM cq. DJMigas MESDM BBG (Non-Regulated) LPG POLRI/PPNS ++ )Kepmen MESDM Utilitas Gas (PGN) BPH-Migas MESDM cq. DJMigas MESDM cq. DJMigas MESDM BBG (Regulated) Gas Kota POLRI/PPNS ++ )Pertamina/ Elnusa ProdusenBPH-MigasMESDM cq. DJMigas MESDM cq. DJMigas MESDM cq. DiJMigas MESDM BBM (Non-Regulated) Pertamax POLRI/PPNS ++ ) Keppres Pertamina + ) BPH-Migas MESDM cq. DJMigas MESDM cq. DJMigas MESDM cq. DJMigas MESDM cq. DJMigas MESDM cq. DJMigas MESDM cq. DJMigas MESDM cq. DJMigas MESDM cq. DJMigas MESDM cq. DJMigas MESDM BBM (Regulated) a.Premium b.Solar c.Minyak Tanah YANG MENGAWASI YANG MENGATUR YANG MENGAWASI YANG MENGATUR PENYIDIKAN THD PENCURIAN/ PENGOPLOSAN PENETAPAN HARGA JUAL/ TARIF *** ) OBLIGATION TO SUPPLY REGULASI USAHA ** ) REGULASI KETEKNIKAN * ) KEBIJAKANJENIS Keterangan : * ) Standar Mutu dan Keselamatan Migas + ) Penugasan selama masa transisi (s.d. Nopember 2005), sesuai UU 22/2001 Pasal 62 ** ) Standar Pelayanan dan Harga Jual ++ ) Sesuai UU 22/2001 Pasal 50 *** ) Penetapan Kisaran harga oleh pemerintah

49 P TD Konsumen BU Pembangkitan LAMPIRAN N6 TAKSONOMI BIDANG USAHA DALAM STRUKTUR INDUSTRI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (UU No 15 Tahun 1985) Dimiliki oleh Sektor Swasta Dimiliki oleh PLN

50 3 5,5 - 6 Tahun Sen $/kWh Biaya Pokok Penyediaan TDL rata-rata TDL “Duafa” (s.d. 450 VA) 1 PERTIMBANGAN EKONOMI PERTIMBANGAN POLSOSKAM TDL KEEKONOMIAN Surplus untuk Dana Investasi Bantuan Dana Investasi Pemerintah Subsidi Listrik Terarah LAMPIRAN O1 KEBIJAKAN PENYESUAIAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL) Automatic Tariff Adjustment Realisasi (karena perubahan nilai tukar) Rencana Batas Bawah (Floor) Batas Atas (Cap) X

51 2010 Tahun Rp/liter BPP 4 ) Harga BBM rata-rata BBM Bersubsidi (Minyak tanah RT, Minyak solar transportasi) PERTIMBANGAN EKONOMI PERTIMBANGAN POLSOSKAM HARGA KEEKONOMIAN Subsidi BBM LAMPIRAN O2 GAMBARAN TAHAPAN RASIONALISASI HARGA BBM PENUGASAN PERTAMINA 1 ) ? 1 ) Sesuai UU No.22/2001 penugasan PERTAMINA sampai November ) Sesuai amandemen UU 22/2001 tentang Migas 2 ) Penugasan PSO dapat kepada PERTAMINA atau lembaga lain 4 ) Saat ini mengacu pada MOPS + 15% )2) Return Batas Bawah (Floor) 3 ) Batas Atas (Cap) 3 ) Fee Pelaksana PSO

52 R = Regulated: Harga ditetapkan Pemerintah (masih mengandung subsidi harga) SR = Semi Regulated: Harga menuju kepada harga keekonomian (masih mengandung subsidi harga) NR = Non Regulated: Harga Patokan (sudah tidak mengandung subsidi harga) Kategori BBM (Tahap II): Premium, M.Tanah, M.Solar, M.Diesel, M.Bakar Kategori Non BBM (Tahap III): M. Bakar, Avtur, Avgas, LPG, Pelumas, Aspal, Parasilin, dll No.JENIS BBM TAHAP I TAHAP II TENTATIF KONSUMEN TAHAP III TAHAP IV TAHAP V TAHAP SELANJUT -NYA 1M. Tanah - Rumah Tangga RR R RRR Rumah Tangga, Usaha Kecil, komersial, nelayan tradisional - IndustriRRRRNR Industri 2PremiumRRRRSR/NRNRAngk. Pribadi, Angk. Umum, Motor/Ojek 3M. Solar - TransportasiRR RRRRNRAngk. Pribadi, Angk. Umum, Angk. Laut, Kapal Penangkap ikan, - IndustriRRRRNR Industri, PLN, Pertambangan 4M. DieselRRSRNR Industri, PLN, Angk. Laut Domestik Kapal Berbendera Asing, Kapal Tujuan Luar Negeri, Pertambangan 5M. BakarRRNR Industri, PLN, Angk. Laut Domestik Kapal Berbendera Asing, Kapal Tujuan Luar Negeri, Pertambangan 6AvturRNR Industri Penerbangan 7AvgasRNR Industri Penerbangan LAMPIRAN P KEBIJAKAN SUBSIDI HARGA BBM

53 Pertamina PTBA PGN PLN Swasta Universitas (Riset Dasar) Lembaga (Riset Terapan) BPPT (Pengkajian Teknologi) Imported Tech. Komunitas Industri Energi Komunitas Ristek Balitbang ESDM (Pengembangan) Tech. content Pengembangan Kebijakan Ristek Imported Tech. Indigenous Tech. Technology Policy LAMPIRAN Q KELEMBAGAAN BIDANG ENERGI Catatan : Usulan MESDM ini telah disetujui dalam paparan untuk Landmark Teknologi di BPPT


Download ppt "DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BLUEPRINT PENGEMBANGAN INDUSTRI ENERGI NASIONAL 2005 - 2020 Roadmap Pengelolaan Energi Terpadu untuk Mendukung."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google