Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STRATEGI DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA: Mercantilism, Liberalism, atau Sosialism? Free Trade atau Protectionism? Oleh: Agus Brotosusilo Materi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STRATEGI DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA: Mercantilism, Liberalism, atau Sosialism? Free Trade atau Protectionism? Oleh: Agus Brotosusilo Materi."— Transcript presentasi:

1 STRATEGI DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA: Mercantilism, Liberalism, atau Sosialism? Free Trade atau Protectionism? Oleh: Agus Brotosusilo Materi Perkuliahan Teori-Teori Hukum Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Hukum – Universitas Indonesia. Agus Brotosusilo, 2005.

2 Tuntutan “Justice” dan Peran Hukum dalam Tatanan Ekonomi Internasional
Perkembangan dalam hukum ekonomi internasional dalam era globalisasi ekonomi menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap hubungan antara perdagangan dengan keadilan yang semakin meningkat. Semakin luas peran hukum dalam perwujudan tata ekonomi dan semakin besar perannya didalam penataan aspek-aspek kehidupan sosial lainnya, semakin tinggi tuntutan pemahaman terhadap “rightness” atau “justice” dalam tatanan ekonomi internasional. Agus Brotosusilo, 2005.

3 . . GLOBALIZATION: (LIBERALIZATION & PROTECTION)
Production Technology, high-tech, biotech, GMO Trans-border Transportation/Information Tech. International Trade Law (e.g. WTO) Regional Trade Arrangements Vienna Convention on The Law of Treaties, 1969. Bilateral Trade Arrangements IMPLICATIONS IMPORT/ EKSPORT IMPORT/ EKSPORT National Law Domestic Laws TRIP’S LAWS CUSTOM LAW ANTI-DUMPING LAW SAFEGUARD LAW Agus Brotosusilo, 2005 Agus Brotosusilo, 2005. 3 BRO 1934 – Law No.7/1994

4 Three theories of International Political Economy
. . Three theories of International Political Economy Mercantilism Economic Liberalism Marxism Relationship between Economics and politics: Politics decisive Economics Autonomous decisive Main actors/ units of analysis: States Individuals Classes The nature of Economic relations: Conflictual, zero-sum game Cooperative, positive-sum game Conflictual Economic goals: State power Maximum individual well-being Class interests Agus Brotosusilo, 2007 Agus Brotosusilo, 2005. 4

5 Kontroversi Pro dan Kontra Terhadap Perdagangan Bebas
Pada tahun 1998 oleh majalah The Economist diselenggarakan pooling untuk mengukur perbandingan kekuatan antara pendukung Free Trade dengan Protectionism. Pooling dalam lingkup internasional ini melibatkan orang di 22 Negara dengan pertanyaan: Apa cara terbaik untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan lapangan kerja di masing-masing Negara, melalui proteksi terhadap industri domestik dengan cara restriksi impor, atau meningkatkan perdagangan internasional dengan cara penghapusan restriksi perdagangan? Hasil pooling ternyata diluar dugaan: para pendukung Protectionism unggul terhadap pendukung Free Trade dengan 47% lawan 42%. Agus Brotosusilo, 2005.

6 Pro dan Kontra thd. Free Trade
Bahkan di Amerika Serikat, Negara yang berlagak bagai Pendekar yang paling keras memperjuangkan free trade hasilnya sangat mengejutkan: pendukung Protectionism unggul terhadap pendukung Free Trade dengan 56% lawan 37%. Hasil pooling tersebut didukung oleh pooling yang diselenggarakan oleh NBC News/Wall Street Journal pada tahun 1999 yang hasilnya: 58% orang Amerika Serikat berpendapat bahwa perdagangan internasional berakibat buruk terhadap perekonomian Negaranya, dan hanya 32% yang berpendapat sebaliknya Agus Brotosusilo, 2005.

7 Ironi: Bagaimana dalam arus globalisasi ekonomi dan perdagangan yang semakin laju ini ternyata pertentangan antara para pengagum Free Trade dengan pendukung Protectionism justru semakin tajam; dan sikap menentang arus globalisasi justru semakin menguat. Agus Brotosusilo, 2005.

8 Argumentasi-argumentasi Pengagum Perdagangan Bebas/Free Trade
Argumentasi para pengagum perdagangan bebas/free trade berkembang sedemikian beraneka ragam: teori-teori klasik (serangan terhadap praktek merkantilism), teori Ricardo tentang keunggulan komparatif/comparative advantage; teori ekonomi kontemporer; teori ilmu hukum; dan teori tentang dampak sosial dari perdagangan bebas/free trade (pola perdagangan, “Infant Industries”, lapangan kerja dan pengupahan, lingkungan, kemanan nasional, dan kedaulatan). Agus Brotosusilo, 2005.

9 Argumentasi para pendukung proteksionism
Argumentasi para pendukung proteksionism tidak kalah beragam: serangan terhadap teori “Comparative Advantage”; perlindungan terhadap “Infant Industries”; revitalisasi industri domestik; anti perdagangan curang; perumusan strategi dan taktik dalam perdagangan internasional; dampak perdagangan internasional terhadap kualitas hidup (hilangnya lapangan kerja dan pendapatan, kemerosotan lingkungan, penyebaran penyakit, “Amerikanisasi” budaya dunia); dan keterkaitan antara perdagangan bebas/free trade dengan nasionalism (mempertahankan perekonomian nasional, perlindungan kemanan nasional, penegakan kedaulatan). Agus Brotosusilo, 2005.

10 1. Serangan Terhadap Merkantilism
Argumentasi pro perdagangan bebas/free trade dari sudut pandang ekonom klasik dirumuskan untuk menentang praktek “merkantilism” yang diterapkan oleh banyak negara sejak abad ke-XIX. Para Merkantilist berpendapat kekayaan Negara ditentukan oleh stok logam berharga (a.l. emas) yang dimiliki oleh suatu Negara. Untuk mencapainya, Negara yang bersangkutan harus menciptakan surplus dalam neraca perdagangannya. Surplus perdagangan terutama diupayakan melalui tarif bea masuk yang tinggi (untuk menghambat impor) dan subsidi ekspor (untuk meningkatkan ekspor). Agus Brotosusilo, 2005.

11 Adam Smith:The Wealth of Nations
Adam Smith, melalui karyanya The Wealth of Nations, mengkritik merkantilism. Pandangan Merkantilist bahwa kekayaan suatu bangsa ditentukan oleh stok logam berharga dikritiknya, karena dia berpendapat bahwa kekayaan suatu bangsa tercermin pada tingkat “standard of living” bangsa yang bersangkutan, yang ditentukan oleh tersedianya pilihan-pilihan konsumsi bagi warganya. Kesempatan untuk memaksimalkan konsumsi tersebut dapat dicapai melalui perdagangan bebas/free trade . Agus Brotosusilo, 2005.

12 2. Teori Ricardo Tentang Keunggulan Komparatif/Comparative Advantage
Teori ekonomi Adam Smith dilandasi berasumsi bahwa perdagangan internasional terjadi berdasarkan “absolute advantage”, yaitu apabila eksporter dengan sumber daya yang dimilikinya dapat menghasilkan produk berupa output yang lebih banyak, dengan harga yang lebih murah, dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Berbeda dengan Smith, David Ricardo dalam karyanya Principles of Political Economy and Taxations (1776) berpendapat bahwa arus perdagangan antar Negara ditentukan oleh tingkat harga relatif --bukan absolut--, dari barang yang diproduksi. Agus Brotosusilo, 2005.

13 Division of Labor Pemilahan tenaga kerja (division of labor) dalam lingkup internasional didasarkan pada tingkat harga komparatif, dan Negara-negara cenderung untuk mengambil spesialisasi untuk memproduksi komoditi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Dengan demikian perdagangan internasional bukanlah suatu “a zero-sum game”, tetapi berdasarkan keserasian kepentingan berlandaskan spesialisasi dan comparative advantage. Melalui karyanya Ricardo menunjukkan bukti ilmiah pertama bahwa perdagangan bebas/free trade memberikan keuntungan kepada kedua-belah pihak pelakunya Agus Brotosusilo, 2005.

14 3. Teori Ekonomi Kontemporer
a. Model Komparasi Dinamis Tentang Manfaat Perdagangan Bebas Model komparasi dinamis dalam penelitian ini mengacu pada pengaruh atas tingkat pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dalam jangka panjang. Model ini berbeda dengan model komparasi statis yang mengukur tingkat efisiensi statis dengan jalan membandingkan kinerja ekonomi dalam dua skenario (dalam kasus ini antara: dengan dan tanpa liberalisasi perdagangan) pada tahun yang sama. Ada anggapan bahwa pengukuran dengan model komparasi dinamis menghasilkan manfaat yang lebih besar dari perdagangan dibandingkan dengan pengukuran serupa melalui model komparasi statis. Penelitian ini menghasilkan “rumus 72” Agus Brotosusilo, 2005.

15 “Rumus 72” yaitu bahwa perbedaan yang berkelanjutan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi sebesar dua kali lipat adalah angka 72 dibagi dengan selisih tingkat pertumbuhan pertahun antara kedua sistem ekonomi yang diperbandingkan. Jadi pada dua sistem ekonomi yang mulai dengan income perkapita yang sama, tetapi pertumbuhan income perkapita pada sistem ekonomi yang pertama 2% pertahun lebih tinggi dibandingkan dengan sistem ekonomi yang kedua, dalam waktu 36 tahun sistem ekonomi yang pertama akan menikmati standar kehidupan dua kali lipat dibanding sistem ekonomi yang pertama Agus Brotosusilo, 2005.

16 “Rumus 72” (Cont’ed) Contoh yang sangat terkenal dari rumus ini adalah dengan memperbandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi Elsalvador dengan Jepang. Pada pertengahan tahun 1950-an tingkat pertumbuhan ekonomi kedua negara ini hampir sama. Pada tahun 1993 berdasarkan data World Bank, income satu orang Jepang setara dengan income 24 orang Elsalvador. Perbedaan ini dapat dihitung dengan mengamati perbedaan berkelanjutan yang lebih rendah 9% per-tahun dalam pertumbuhan ekonomi per-kapita di Elsavador, selama 38 tahun. Model ini mendukung pentingnya liberalisasi perdagangan untuk pertumbuhan ekonomi Agus Brotosusilo, 2005.

17 b. Teori Ekonomi Baru Teori ekonomi klasik dari Ricardo menekankan bahwa comparatif advantage adalah satu-satunya faktor yang menyebabkan terjadinya pedagangan internasional. Teori ekonomi baru menunjukkan bahwa disamping faktor comparative advantage ada faktor lain yang tidak kalah penting perannya sebagai penyebab perdagangan internasional, yaitu: skala ekonomi. Skala ekonomi ini akan memberikan tambahan insentif untuk terjadinya spesialisasi. Inovasi dari teori baru ini dilandasi oleh asumsi bahwa kajian terhadap perdagangan internasional tidak layak dilakukan dalam model tertutup, yang memisahkan fenomena tersebut dari kehidupan sosial lainnya. Terobosan dalam kajian ini dilakukan melalui the Dixit-Stiglitz monopolistic competition model. Agus Brotosusilo, 2005.

18 4. Teori Ilmu Hukum: “Right Order” dan “The Rule of Law”
Pentingnya keadilan dalam analisis hukum ekonomi internasional adalah hakekat dari konsep keadilan itu sendiri. Konsep Plato tentang keadilan sebagai right order, adalah bahwa keadilan adalah prasyarat untuk kehidupan bersama didalam masyarakat. Bagi Plato keberadaan keadilan, dengan demikian juga keberadaan right order tergantung kepada apa yang dikategorikannya sebagai “the good” . Aristoteles menguraikan lebih lanjut konsep ini dalam distributif dan corrective justice Agus Brotosusilo, 2005.

19 4. Teori Ilmu Hukum: “Right Order” dan “The Rule of Law”
Pentingnya pemahaman terhadap hubungan antara perdagangan dengan keadilan semakin meningkat dengan globalisasi ekonomi dan perkembangan dalam hukum ekonomi internasional. Semakin luas peran hukum dalam perwujudan tata ekonomi dan semakin besar perannya didalam penataan aspek-aspek kehidupan sosial lainnya semakin tinggi tuntutan pemahaman terhadap “rightness” atau “justice” dalam tatanan ekonomi internasional. Agus Brotosusilo, 2005.

20 “The Rule of Law” Perihal paling mendasar dari konsepsi “western justice” adalah komitmen terhadap “the rule of law”. “Western theory of justice” juga dapat dipergunakan sebagai pembenaran normatif konsep dasar ekonomi liberalisasi perdagangan. Hal ini merupakan pencerminan prinsip-prinsip ekonomi dari perdagangan, dimana liberalisasi perdagangan memberikan sumbangan terhadap peningkatan kesejahteraan dari manfaat efisiensi dan comparative advantage. Peningkatan kesejahteraan adalah prasyarat yang diperlukan untuk distribusi kekayaan yang lebih adil dan peningkatan standar kehidupan bagi pihak-pihak yang kurang diuntungkan kedudukannya. Agus Brotosusilo, 2005.

21 5. Teori Dampak Sosial Perdagangan Bebas (Free Trade) Terhadap Pola Perdagangan
a. The Heckscher-Ohlin (OH) Theorem Teori klasik Comparative Advantage dari Ricardo menekankan: apabila suatu negara memiliki keunggulan komparatif (dalam arti “cost”) dalam memproduksi suatu barang maka ia akan mengekspor barang tersebut. Bila tidak memiliki comparative advantage maka negara yang bersangkutan akan mengimpor barang tersebut. Teori ini gagal memperhitungkan perubahan-perubahan dalam faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara (tanah, tenaga kerja, modal, sumberdaya manusia dan teknologi) Agus Brotosusilo, 2005.

22 The Heckscher-Ohlin (OH) Theorem
Pada tahun 1930 teori Ricardo disempurnakan melalui “the Heckscher-Ohlin (OH) Theorem”. Heckscher dan Ohlin setuju dengan pendapat Ricardo bahwa perdagangan internasional terjadi karena perbedaan dalam “comparative cost”. Tetapi lebih lanjut lagi mereka berusaha untuk menjawab pertanyaan yang diabaikan oleh Ricardo: apa penyebab dari cost deferrentials? Jawabannya adalah dukungan faktor-faktor produksi. Agus Brotosusilo, 2005.

23 The Heckscher-Ohlin (OH) Theorem
Jadi Heckscher dan Ohlin berpendapat perdagangan internasional disebabkan oleh perbedaan dalam pemilikan faktor-faktor produksi yang berlimpah dari masing-masing negara. The Heckscher-Ohlin (OH) Theorem ini disebut juga sebagai faktor “Proportions Theory”, menekankan hubungan timbal balik antara proporsi dari perbedaan faktor-faktor produksi masing-masing negara dengan proporsi dalam hal mana masing-masing faktor tersebut dipergunakan untuk menghasilkan produk barang-barang yang berbeda. Agus Brotosusilo, 2005.

24 Krauss: “The New Protectionism”
Perbedaan-perbedaan harga relatif dari suatu barang merupakan konsekuensi dari perbedaan-perbedaan relatif pemilikan faktor-faktor produksi. Dengan demikian teori ini dianggap sebagai alat yang tepat untuk memprediksi pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap pola perdagangan. Berdasarkan teori ini suatu negara akan mengekspor barang-barang yang produksinya dengan intensif mempergunakan faktor-faktor produksi yang berlimpah di negaranya. Sebaliknya, suatu negara akan mengimpor barang-barang yang dalam produksinya dengan intensif mempergunakan faktor-faktor produksi yang secara relatif tidak dimilikinya. Agus Brotosusilo, 2005.

25 Krauss: “The New Protectionism”
Dalam bukunya yang berjudul “The New Protectionism” (1978, p. 5) Krauss menyimpulkan bahwa manfaat dari perdagangan internasional adalah hasil pertemuan yang tepat antara teknologi produksi barang-barang dari land-intensif dan labor-intensif dengan perbedaan ketersediaan faktor-faktor produksi antara negara-negara. Agus Brotosusilo, 2005.

26 “Leontif Paradox” Sayang, pengujian-pengujian empiris terhadap “the Heckscher-Ohlin (OH) Theorem” tidak selalu menghasilkan dukungan. Pada “Leontif Paradox”, penelitian yang dilakukan terhadap 200 industri di Amerika Serikat pada tahun 1947 oleh seorang ekonom kelahiran Rusia yang menjadi pemenang hadiah nobel di tahun 1973 menunjukkan hasil yang bertentangan dengan “the Heckscher-Ohlin (OH) Theorem” , yaitu: Amerika justru mengekspor produk-produk labor-intensif dan mengimpor produk-produk capital-intensif. Agus Brotosusilo, 2005.

27 “Leontif Paradox” Penelitian Jaroslav Vanek dan Donald Keesing pada tahun 1959 dianggap dapat memberikan penjelasan terhadap fenomena-fenomena “Leontif Paradox”, antara lain menekankan pentingnya faktor-faktor non-agricultural land (misalnya raw materials) pada impor Amerika serikat. Dia berpendapat bahwa faktor-faktor modal fisik dan tanah saling komplementer dalam produksi raw materials Agus Brotosusilo, 2005.

28 Teori “the Competitive Advantage”
Michael Porter dalam bukunya The Compepetitive Advantage of Nations (1990) berusaha melangkah lebih jauh melampaui teori Ricardo tentang comparative advantage. Porter berpendapat bahwa keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya untuk mewujudkan lingkungan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan dan industri-industri untuk mendapatkan dan memelihara “a competitive advantage”. Proses ini bersifat “highly localized”. Agus Brotosusilo, 2005.

29 Teori “the Competitive Advantage” (Cont’ed)
Perbedaan-perbedaan pada struktur, sistem nilai, kebudayaan, kelembagaan, dan pengalaman sejarah dari perekonomian nasional sangat menetukan keberhasilan dalam persaingan. Tidak ada strategi tunggal untuk mewujudkan keunggulan kompetitif pada industri tertentu. Struktur industri dan posisi kompetitif dari perusahaan-perusahaan dalam suatu industri, menetukan strategi apa yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif Agus Brotosusilo, 2005.

30 Teori “the Competitive Advantage”
Porter juga berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar strategi persaingan berlaku bagi perusahaan baik dalam persaingan domestik maupun internasional. Pada dasarnya penelitian Porter mencakup 4 (empat) permasalahan mendasar: Pertama, apa yang menjadi sumber dari keunggulan kompetitif domestik? Jawabnya adalah “the value chain” yaitu cara suatu perusahaan untuk mendapatkan penghargaan dari pelanggan-pelanggannya dengan cara menunjukkan kegiatan yang sangat berbeda dibandingkan pesaingnya. Kedua, bagaimana keunggulan kompetitif domestik diciptakan? Porter menekankan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan diciptakan dengan cara menimbulkan persepsi atau penemuan dan cara untuk bersaing yang baru dan lebih baik dalam industri, dan menyajikannya ke pasar. Dengan kata lain kunci untuk penciptaan kunci untuk menciptakan keunggulan kompetitif adalah inovasi. Agus Brotosusilo, 2005.

31 Teori “the Competitive Advantage”
Ketiga, bagaimana cara mempertahankan keunggulan kompetitif domestik? Jawabannya tergantung dari sumber keunggulan, jumlah dari sumber –sumber yang menghasilkan keunggulan, dan sampai sejauh mana perusahaan berupaya untuk meningkatkan dan memperbesar keunggulannya. Semakin besar jumlah sumber-sumber keunggulan kompetitif, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keunggulannya. Keempat, bagaimana keunggulan kompetitif diciptakan melalui strategi internasional, dan apa peran yang dapat dilakukan oleh suatu bangsa dalam meningkatkan keunggulan kompetitif pada konteks global? Jawabannya adalah: konfigurasi dan koordinasi global. Agus Brotosusilo, 2005.

32 “Value Chain“ Suatu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif di arena global dengan cara mewujudkan konfigurasi kegiatan-kegiatan “value chain“ dengan cara yang memadai dan menjamin bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan terintegrasi. Suatu bangsa akan sukses di arena global apabila lingkungannya mendukung upaya untuk pelaksanaan konfigurasi dan koordinasi yang tepat. Pada intinya teori Porter tentang keunggulan kompetitif diantara bangsa-bangsa adalah argumentasi yang memihak pada ekonomi pasar yang didukung kebijakan pemerintah yang terarah. Agus Brotosusilo, 2005.

33 6. Teori Tentang Dampak Sosial Perdagangan Bebas/Free Trade Terhadap “Infant Industries”
Satu diatara argumentasi tertua untuk membela proteksionism adalah argumentasi “infant industry”—bahwa industri baru tertentu yang menunjukkan harapan sifat “competitiveness” dalam pasar dunia harus dilindungi pada saat mereka berada pada tahap awal pertumbuhannya yang belum kompetitif untuk menjamin kelangsungan hidupnya dalam jangka pendek. Teori ini menganalogikan pertumbuhan manusia dengan perkembangan industri. Bila manusia perlu perlindungan pada tahap awal kehidupannya oleh masyarakat, demikian pula halnya dengan industri Agus Brotosusilo, 2005.

34 Teori Tentang Dampak Sosial Perdagangan Bebas/Free Trade Terhadap “Infant Industries”
Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagaimana halnya nasib manusia, sebagian dari industri yang diproteksi ini tidak pernah tumbuh dewasa. Itulah sebabnya Milton Friedman berpendapat bahwa argumentasi “infant industry” dipergunakan sebagai tabir asap untuk menutupi tujuan sebenarnya, yaitu mendapatkan dukungan politik untuk proteksi. Dikemukakannya: “The infant industry argument is a smoke screen. The so-called infant never grow up. Once impose, tariff are seldom eliminated. ... It is used to justify tariffs for rather aged infant that can mount political pressure” Agus Brotosusilo, 2005.

35 Teori Tentang Dampak Sosial Perdagangan Bebas/Free Trade Terhadap “Infant Industries”
Bill Gates memperingatkan bahwa agar sutu industri dapat bertahan hidup dalam kompetisi di pasar, dia harus dapat melakukan innovasi. Subsidi pemerintah mematahkan semangat untuk innovasi. Dikemukakannya: “Every company is going to have avoid business as usual. The only big companies that succeed will be those that obsolete their own products before someone else does”. Namun harus dicatat apa yang tidak diucapkan oleh Wira-usaha yang paling sukses di Amerika Serikat: “The only big companies that succeed will have to lobby Washington for handouts”. Agus Brotosusilo, 2005.

36 Teori Tentang Dampak Sosial Perdagangan Bebas/Free Trade Terhadap “Infant Industries”
Kelemahan kedua yang menunjukkan tidak tepatnya argumentasi “infant industry” untuk proteksi adalah asumsi bahwa pemerintah—yang tidak mampu mengelola kantor pos sekalipun—memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memilih pemenang dan menyingkirkan pecundang pada saat memilih industri mana yang harus disubsidi dan mana yang tidak perlu mendapatkannya. Argumentasi “infant industry” untuk proteksi harus ditolak karena: pemerintah tidak memiliki keahlian untuk memilih industri mana yang harus disubsidi dan mana yang tidak perlu mendapatkannya; bahkan andaikata pemerintah memiliki keahlian untuk memilih industri mana yang harus disubsidi dan mana yang tidak perlu, dampak dari proteksi akan merampok potensi industri yang kompetitif atas insentifnya untuk melakukan innovasi. Meskipun mengandung kelemahan-kelemahan, argumentasi “infant industry” mampu bertahan karena argumentasi tersebut memberikan dalih yang sesuai bagi pemerintah untuk memberikan bantuan khusus yang berpihak kepada industri-industri, kroni-kroni, dan pendukung-pendukung setianya. Agus Brotosusilo, 2005.

37 7. Teori Dampak Sosial Perdagangan Bebas/Free Trade Terhadap Lapangan Kerja dan Pengupahan
Paul Krugman dalam bukunya Pop Internationalism (1996) membahas tentang pengaruh liberalissi perdagangan terhadap lapangan kerja dan pengupahan. Krugman menyangkal pokok-pokok pemikiran pada buku Rafi Batra yang berjudul “The Myth of Free Trade” (1973). Agus Brotosusilo, 2005.

38 Paul Krugman: Pop Internationalism,1996.
Krugman berpendapat bahwa stagnasi pengupahan di Amerika Serikat sejak 1973 (yaitu penurunan penghasilan “blue-collar workers” sejak 1973) bukanlah disebabkan oleh free trade Argumentasi-argumentasi Krugman untuk merumuskan dan mempertahankan pendapatnya adalah sebagai berikut: Agus Brotosusilo, 2005.

39 Paul Krugman: Pop Internationalism,1996.
Pertama, Krugman menunjukkan bahwa kompensasi untuk pekerja berpendidikan tinggi meningkat. Dia juga menunjukkan bahwa tingkat pengupahan buruh Amerika antara tahun 1945 dan 1973 meningkat dua kali lipat. Kedua, dia menolak pandangan konvensional bahwa stagnasi upah blue-color workers setelah 1973 disebabkan karena penurunan tingkat “competitiveness” dari buruh-buruh Amerika. Agus Brotosusilo, 2005.

40 Paul Krugman: Pop Internationalism,1996.
Adalah kesalahan besar, menurut Krugman, mempersalahkan impor yang dihasilkan dari buruh berpendidikan rendah yang berlimpah di negara-negara dunia ketiga sebagai sumber stagnasi pengupahan di Amerika Serikat. Adalah kesalahan logika untuk merumuskan hubungan sebab akibat antara peningkatan impor dan keterpurukan sektor industri. Pertanyaan yang harus diajukan adalah: apakah pengaruh yang timbul dari pertumbuhan simultan dalam ekspor dan impor produk-produk manufaktur? Apakah defisit neraca perdagangan pada produk-produk manufaktur semakin meningkat dalam prosentase GDP? Agus Brotosusilo, 2005.

41 Paul Krugman: Pop Internationalism,1996.
Dari naik turunnya data statistik neraca perdagangan ditunjukkannya bahwa de-industrialisasi di Amerika Serikat tetap akan terjadi meskipun negara ini dalam kurun waktu 1970 – 1990 tidak mengimpor produk-produk manufaktur lebih banyak dari produk-produk manufaktur yang diekspornya. Apakah penyebab de-industrialisasi ini? Kalau bukan dari perdagangan internasional? Krugman menjelaskan bahwa penyebabnya adalah perubahan pada komposisi pembelanjaan domestik. Orang-orang Amerika Serikat tidak lagi membeli produk-produk manufaktur sebanyak yang dilakukan sebelumnya. Pada tahun 1970 konsumsi Amerika Serikat terhadap produk manufaktur adalah 46%, dan konsumsi produk jasa 54%. Pada tahun 1991 perimbangan tersebut berubah menjadi 40,7% dan 59,3%. Ini berarti bahwa sektor manufaktur semakin menurun perannya dalam perekonomian Amerika Serikat Agus Brotosusilo, 2005.

42 Paul Krugman: Pop Internationalism,1996.
Penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut: mengapa orang-orang Amerika membelanjakan income-nya lebih sedikit terhadap produk-produk manufaktur? Jawaban Krugman adalah: bahwa harga produk-produk manufaktur secara relatif menjadi jauh lebih murah dibandingkan biaya pelayanan jasa. Selama periode 1970 – 1990 harga barang-barang dibandingkan dengan biaya pelayan jasa turun 22,9%. Mengapa produk-produk manufaktur menjadi semakin murah?. Karena produktivitas dalam sektor manufaktur meningkat jauh lebih pesat dibanding produktivitas disektor jasa. Pertumbuhan ini menurut Krugman diterjemahkan sebagai harga yang lebih rendah. Agus Brotosusilo, 2005.

43 Paul Krugman: Pop Internationalism,1996.
De-industrialisasi di Amerika Serikat selama periode 1970 – 1990 bukan disebabkan oleh perdagangan bebas yang berakibat pertumbuhan ekspor yang cepat dari negara-negara seperti China dan Indonesia, tetapi disebabkan oleh faktor domestik, yaitu semakin turunnya pertumbuhan real income. Disini timbul ironi: bahwa peningkatan produktivitas pekerja di Amerika Serikat telah menyebabkan terpuruknya kegiatan sektor manufaktur di Negara tersebut Agus Brotosusilo, 2005.

44 8. Teori Tentang Dampak Sosial Perdagangan Bebas (Free Trade) Terhadap Lingkungan
Diilhami oleh keputusan panel penyelesaian sengketa GATT yang menyatakan tidah sah terhadap larangan impor ikan Tuna oleh Amerika Serikat dari Negara-negara yang tidak mensyaratkan cara penangkapan ikan yang tidak mengancam kehidupan Lumba-lumba, para pembela lingkungan dengan mudah menarik kesimpulan bahwa: perdagangan bebas secara membabi buta mendorong terjadinya perusakan lingkungan. Sebaliknya, para pendukung perdagangan bebas berpendapat bahwa sikap para pembela lingkungan terhadap perdagangan bebas sangat picik dan salah. Pertentangan pendapat antara kedua belah pihak semakin dipertajam dengan kenyataan bahwa keduanya sebenarnya tidak banyak tahu dan tidak saling memperhatikan tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh pihak lainnya Agus Brotosusilo, 2005.

45 Schoenbaum: Proteksionism tersamar
Sebagai pembela perdagangan bebas, Schoenbaum berpendapat bahwa semua restriksi terhadap perdagangan bebas yang dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok adalah salah. Kategori pertama adalah peraturan-peraturan impor dan ekspor yang diadopsi oleh semua Bangsa untuk mengamankan sumber-daya alam dan lingkungan, serta perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat di wilayahnya. Penerapan standar perlindungan lingkungan sebenarnya memberikan sumbangan terhadap efisiensi ekonomi, karena mencegah terjadinya penyalah-gunaan lingkungan oleh sebagian Produsen, yang kemudian akan membebani masyarakat dengan “external cost” yang timbul dari penyalah-gunaan alokasi sumber-daya alam. Agus Brotosusilo, 2005.

46 Schoenbaum: Proteksionism tersamar
Schoenbaum berpendapat bahwa akhir-akhir ini penerapan standar lingkungan dan keamanan telah memicu kontroversi internasional. Misalnya saja sengketa antara Masyarakat Ekonomi Eropa dengan Amerika Serikat pada tahun 1989 tentang larangan impor daging dari Amerika Serikat yang berasal dari binatang yang dirangsang pertumbuhannya dengan hormon, telah memancing Amerika Serikat untuk melakukan retaliasi senilai $ 100 juta terhadap impor dari Uni Eropa. Demikian juga standar perlindungan lingkungan yang berbeda-beda bukan saja seringkali menimbulkan “non-tariff barriers” bagi perdagangan bebas dalam lingkup internasional, tetapi juga merupakan Proteksionism yang tersamar Agus Brotosusilo, 2005.

47 Schoenbaum: Proteksionism tersamar
Kategori kedua restriksi perdagangan adalah semakin meningkatnya penggunaan kebijakan sebagai alat untuk penerapan standar perlindungan lingkungan dalam persetujuan-persetujuan internasional. Schoenbaum berpendapat bahwa meskipun restriksi-restriksi terhadap perdagangan internasional ini merupakan alat yang sah untuk perlindungan lingkungan global, peningkatan persetujuan-persetujuan internasional jenis ini telah menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain tentang: jastifikasi terhadap restriksi-restriksi perdagangan, proporsionalitas penerapan perlidungan lingkungan, dan penerapan restriksi-restriksi apakah melalui tindakan unilateral atau berdasarkan persetujuan multilateral Agus Brotosusilo, 2005.

48 Schoenbaum: Proteksionism tersamar.
Kategori ketiga restriksi perdagangan untuk perlindungan lingkungan bersifat lebih kontroversiel. Terjadi kecenderungan peningkatan jumlah Negara-negara dengan standar lingkungan ketat yang mempertanyakan kurang memadainya perlindungan lingkungan di Negara-negara lain. Protes ini tidak hanya berakar pada masalah lingkungan, tetapi telah bergeser ke tuduhan “unfair competition”. Agus Brotosusilo, 2005.

49 . Schoenbaum: Proteksionism tersamar
Kategori ke empat restriksi perdagangan untuk perlindungan lingkungan berupa kontrol terhadap ekspor produk-produk, teknologi, dan limbah-limbah berbahaya. Masalah ini menjadi semakin menonjol sejak terjadinya bencana meledaknya pabrik Union Carbide di Bhopal, India, pada tahun 1984 yang menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Masalah yang timbul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah: bagaimana menentukan ukuran sifat “berbahaya” pada suatu produk, teknologi, atau limbah, sehingga layak untuk dibatasi perdagangannya? Methoda apa yang tepat digunakan untuk analisis resiko? Perlukan harmonisasi pengaturan antar-negara untuk hal ini? Apakah masalah ini harus diselesaikan dengan cara tindakan unilateral, ataukah melalui konvensi multilateral? Melalui pengaturan bidang apa cara yang tepat untuk mencapai tjuan: pajak, larangan, atau didahului dengan “inform consent”? Agus Brotosusilo, 2005.

50 9. Teori Tentang Dampak Sosial Perdagangan Bebas/Free Trade Terhadap Keamanan Nasional
Satu diantara argumen yang dikemukakan oleh pembela proteksionism adalah bahwa perlindungan harus diberikan kepada industri tertentu berdasarkan pertimbangan keamanan nasional. Masalahnya adalah: ada kekhawatiran pihak pendukung perdagangan bebas/free trade bahwa apabila satu pengecualian telah diberikan untuk satu industri, secara logis tidak ada cara untuk menghentikannya. Mereka berdalih bahwa ancaman terhadap keamanan nasional sebenarnya tidak datang dari perdagangan bebas/free trade, tetapi justru sebaliknya, tidak adanya perdagangan bebas/free trade merupakan ancaman bagi perdamaian. Mereka merujuk pada Revolusi Amerika melawan Inggris yang disebabkan oleh kebijakan Merkantilism yang diterapkan terhadap negara konoli ini. Demikian pula Perang Dunia I diawali dengan perang tarif dan perang dagang. Sedangkan Perang Dunia II diawali dengan resesi ekonomi 1930an yang disebabkan karena penerapan “trade barriers” melalui Smoot-Hewley Tariff Act. Dengan demikian semua peperangan tersebut sebenarnya dapat dihindarkan apabila di kawasan tersebut sebelumnya telah diterapkan perdagangan bebas/free trade. Agus Brotosusilo, 2005.

51 10. Teori Dampak Sosial Dari Perdagangan Bebas/Free Trade Terhadap Kedaulatan
Sejak dekade 1990an muncul kritik bahwa globalisasi telah menggerogoti otonomi nasional. Apabila perdagangan dan investasi asing memiliki kebebasan internasional untuk melampaui batas-batas wilayah kenegaraan, pasar finansiel global dapat dengan mudah mewujudkan tekanan ekonomi yang menyingkirkan kemampuan untuk melakukan penentuan kebutuhan-kebutuhan sendiri secara demokratis. Pendapat ini ditentang keras oleh para pembela perdagangan bebas/free trade yang menekankan bahwa permasalahan sebenarnya: bukan apakah persetujuan perdagangan internasional merongrong kedaulatan nasional, tetapi apakah kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan khusus yang dibebankan kepada suatu bangsa mendatangkan manfaat yang lebih besar atau lebih kecil apabila kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan khusus tersebut diterapkan juga kepada bangsa-bangsa lain (bersama dengan bangsa sendiri). Mereka berpendapat bahwa berdasarkan standar ini, menerapkan prinsip-prinsip perdagangan bebas/free trade melalui kesepakatan WTO akan lebih banyak mendatangkan keuntungan dibandingkan dengan kerugian yang harus ditanggung. Agus Brotosusilo, 2005.

52 Argumentasi-argumentasi Pendukung Proteksionism 1
Argumentasi-argumentasi Pendukung Proteksionism 1. Penolakan-penolakan Terhadap Teori Free Trade a). Serangan Terhadap Teori “Comparative Advantage”: Kritik Morris terhadap free trade diawali dengan uraiannya bahwa selama ini kita telah mengalami “cuci otak” tentang manfaat prinsip-prinsip free trade, yaitu: “Competition”, yang dianggap lebih baik daripada “cooperation”, karena mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan harga produk; “The division of labor ” yang memungkinkan spesialisasi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan harga produk; Semakin besar Unit Produksi, semakin tinggi tingkat “The division of labor ” yang memungkinkan spesialisasi, dan menurunkan harga produk; Penerapan “comparative advantage”, mampu mengarahkan spesialisasi, sehingga meningkatkan standar hidup Agus Brotosusilo, 2005.

53 Kritik Morris terhadap free trade
Prinsip terakhir dan kemampuannya untuk semakin meningkatkan standar hidup pantas dipertanyakan: standar hidup siapa yang ditingkatkan? Dikemukakan oleh Morris bahwa ketidak-setaraan/inequality antar negara, maupun dalam satu negara semakin meningkat. Merujuk kepada ekonom Paul Bairoch, dikemukakan nya bahwa GNP per kapita pada tahun 1750 hampir sama antara Negara-negara Maju dan Negara-negara Berkembang. Pada tahun 1930 ratio perbandingan GNP per kapita antara Negara-negara Maju dan Negara-negara Berkembang memburuk menjadi 4:1. Sekarang (2001) ratio tersebut adalah 8:1. Morris berkesimpulan bahwa ketidak-setaraan/inequality bukan hanya menjadi penyebab, tetapi juga merupakan akibat dari globalism Agus Brotosusilo, 2005.

54 Kritik Morris terhadap free trade
Ketidak-setaraan/inequality menjadi sebab dari globalism, karena ketidak-setaraan/inequality di dalam satu negara menyebabkan turunnya jumlah warganegara yang memiliki daya beli yang cukup, sehingga Produsen harus menjual sebagian barangnya kepada Pembeli dari Negara lain agar tercapai skala produksi yang diperlukan untuk menghasilkan produk dengan harga murah. Ketidak-setaraan/inequality di dalam satu Negara merupakan akibat globalism, karena industri untuk ekspor mempekerjakan hanya sedikit Buruh, yang penghasilannya lebih tinggi dibanding Pekerja lainnya. Ketidak-setaraan/inequality antar Negara juga merupakan akibat globalism, karena Negara-negara Maju cenderung mengambil dari Negara-negara Berkembang lebih banyak dari nilai kapital yang mereka tanamkan Agus Brotosusilo, 2005.

55 . Kritik Morris terhadap free trade
Free trade diharapkan dapat meningkatkan standar hidup manusia. Tapi kenyataannya bahkan di Amerika Serikat sekalipun standar hidup rakyatnya semakin turun sejak tahun 1980. Bahkan lebih dramatis lagi, pada tahun 1988 Buruh di Amerika Serikat harus bekerja hampir setengah hari lebih lama untuk upah yang lebih rendah dari nilai rielnya pada tahun 1970. Dengan demikian maka segala doktrin tentang kehebatan free trade dan hasilnya berupa perekonomian global harus ditinjau kembali. Demikian pula nasib teori “comparative advantage” yang telah kehilangan kredibilitasnya Agus Brotosusilo, 2005.

56 Kritik Morris terhadap free trade.
Teori “comparative advantage” hanya valid pada saat penyebaran teknologi berlangsung dengan lambat. Pada awal revolusi industri, saat Inggris menguasai supremasi industri tekstil, Negara ini tidak hanya melarang expor peralatan pabrik tekstil, tetapi bahkan melarang emigrasi orang-orang yang tahu bagaimana membangun dan menjalankan pabrik tekstil. Pada tahun 1789, saat Samuel Slater, seorang magang di suatu pabrik tekstil Inggris ingin membangun pabrik tekstil di Amerika Serikat, ia hanya dapat mengandalkan memorinya atas design dan peralatan pabrik ditempat dia magang sebelumnya. Saat ini, berdasarkan keterangan Dataquest, sebuah perusahaan riset pasar, hanya perlu waktu satu minggu bagi suatu produk baru yang diperkenalkan di Amerika Serikat untuk dikopi, diproduksi secara massal di Asia, dan dikirim kembali ke Amerika Serikat. Dengan demikian teori “comparative advantage” kehilangan kredibilitasnya Agus Brotosusilo, 2005.

57 b. Perlindungan Terhadap Infant Industries
Kaum liberal meyakini bahwa catatan sejarah menunjukkan keunggulan free trade atas proteksionism. Mereka memberikan contoh bahwa pada masa tahun 1848 Inggris yang menerapkan free trade berhasil melampaui Perancis, yang menjadi negara industri paling maju di abad ke-XIX, karena Perancis mempertahankan tingkat proteksi yang tinggi sehingga indstrinya menjadi tidak efisien. Namun dilain pihak, Kaum Nasionalist menunjukkan bahwa pada masa-masa sebelumnya Inggris mempergunakan kekuatan militer untuk menekan pesaing-pesaingnya di bidang ekonomi, baru kemudian menerapkan free trade setelah industrinya cukup maju dibalik perlindungan proteksionism. Sikap yang sama juga terjadi pada perkembangan industri Jerman, sehingga sikap kedua negara tersebut diberi label sebagai “imperialism of free trade”, karena ekspansi investasi Inggris ke luar negeri tidak berlandaskan kemampuan kompetitif industrinya. Agus Brotosusilo, 2005.

58 b. Perlindungan Terhadap Infant Industries
Pada dasarnya, kedua belah pihak, baik Liberalist maupun Nasionalist dapat menerima alasan untuk perlindungan kepada “infant industries”. Keduanya menyadari bahwa Negara-negara Maju memiliki posisi khusus yang memberikan keuntungan atas Negara-negara Berkembang, sehingga sangat sulit bagi Negara-negara Berkembang untuk membangun industrinya sendiri. Namun keduanya secara mendasar berbeda pendapat perihal tujuan khusus proteksionism bagi infant industries: Agus Brotosusilo, 2005.

59 b. Perlindungan Terhadap Infant Industries
Bagi liberalist, proteksionism pada hakekatnya adalah menguji apakah bangsa yang bersangkutan benar-benar memiliki comparative advantage pada industri tertentu. Dengan demikian proteksionism hanya merupakan tindakan sementara sebagai batu lompatan, pembuka jalan ke arah free trade. Sebaliknya, bagi ekonom Nasionalist, proteksionim adalah merupakan tujuan itu sendiri, bukan sekedar pembuka jalan. Tujuan akhir Nasionalist bukan free trade dan akumulasi kekayaan, tetapi pembentukan kekuatan industri dan “state-building”. Bagi mereka, proteksi terhadap infant industries merupakan tindakan defensif, sebagai pelengkap bagi strategi kebijakan perdagangan yang offensif. Manfaat suatu strategi kebijakan perdagangan tidak dapat dibantah, misalnya saja pada tindakan untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dialami oleh pabrik pesawat udara Airbus, konsorsium perusahaan-perusahaan Eropa. Agus Brotosusilo, 2005.

60 c. Revitalisasi Industri Domestik.
Perdagangan internasional meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasional suatu bangsa dengan memberikan kesempatan untuk memilih spsesialisasi pada barang-barang dan jasa yang dapat mereka produksi dengan efisien. Namun pada saat yang bersamaan, untuk industri-industri tertentu mungkin saja menghadapi kesulitan ketika harus bersaing melawan perusahaan-perusahaan asing; Dalam keadaan demikian, proteksi diberikan dengan tujuan utama untuk memberi kesempatan kepada industri yang bersangkutan untuk melakukan penyesuaian dalam rangka menghadapi kondisi persaingan yang berubah. Proteksi diharapkan dapat memberi waktu dan sumber daya agar dapat bersaing dengan lebih efektif. Disamping itu, proteksi dapat menghindarkan terjadinya pengurangan tenaga kerja, yang terpaksa harus mengalami pemutusan hubungan kerja, seandainya proteksi tidak dilakukan. Agus Brotosusilo, 2005.

61 c. Revitalisasi Industri Domestik.
Proteksi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bersaing dari suatu perusahaan hanya secara tidak langsung. Pertama, restriksi terhadap impor meningkatkan harga jual produk mereka. Kedua, peningkatan kebutuhan terhadap produk substitusi impor meningkatka harga, output, dan keuntungan industri domestik. Ketiga, peningkatan keuntungan memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan domestik untuk melakukan investasi pada teknologi baru yang lebih hemat biaya, atau untuk menghasilkan produk baru. Peningkatan keuntungan meningkatkan pula harapan terhadap keuntungan dari investasi. Dengan demikian proteksi dapat melakukan restorasi terhadap kemampuan bersaing dalam harga bagi suatu industri, apabila gagal dalam usaha untuk melakukan investasi pada teknologi baru yang lebih hemat biaya akibat kelangkaan sumber daya. Agus Brotosusilo, 2005.

62 d. Dibutuhkan: Fair Trade, Bukan Free Trade
Manifestasi paling nyata dari kesulitan-kesulitan mutakhir yang dihadapi oleh Amerika Serikat dalam sistem perdagangan adalah upaya merubah tujuan dari free trade atau freer trade menjadi “fair trade”. “Fair trade” sebagai konsep yang bersifat lebih subyektif, semakin meningkat penggunaannya untuk justifikasi bagi tindakan-tindakan pemerintah yang ditujukan untuk proteksi industri domestik, atau untuk melakukan tekanan bagi liberalisasi perdagangan. Bersama dengan prinsip “resiprositas”, “fair trade” landasan bagi pembangunan kebijakan “interventionist”. Prinsip-prinsip ini merupakan desakan bagi pemerintah bertindak untuk berjuang mewujudkan “level the playing field”. Agus Brotosusilo, 2005.

63 Fair Trade, Bukan Free Trade.
Gegap gempita tuntutan untuk “fair trade” telah menggeser landasan dari perdebatan tentang kebijakan perdagangan, kearah penentuan arah kebijakan baru dan mengancam integritas sistem perdagangan multilateral melalui dua cara Pertama, sugesti bahwa “fair trade” harus dikejar sebagai tujuan kebijakan obyektif yang eksplisit menjadi alasan bagi Negara-negara Maju (a.l. USA) untuk melakukan tindakan-tidakan unilateral atau bilateral yang bukan saja melampaui aturan-aturan GATT, tetapi bahkan seringkali menyingkirkan hasil kesepakatan multilateral tersebut sama sekali. Ini merupakan bukti bahwa kesepakatan-kesepakatan dan proses-proses multilateral tidak mampu untuk menghadirkan hasil yang adil, dan apa yang tertinggal adalah: selamatkan diri masing-masing. Agus Brotosusilo, 2005.

64 Fair Trade, Bukan Free Trade.
Kedua, Dapat juga ditarik kesimpulan bahwa ketiadaan “fairness” dalam hubungan perdagangan mengungkapkan kebutuhan akan “intervensi” dan “planning” pada perekonomian domestik untuk menghindari privatisasi-privatisasi yang akan menyusul sebagai akibat permainan curang pihak-pihak asing. Respon ini mengarah pada “inkonsistensi” karena mempraktekkan “intervensi” dan “planning” dalam perekonomian dalam negeri, tetapi sebaliknya merendahkan dan menentangnya di luar negeri, demi rethorika “pasar bebas”. Tindakan-tindakan ini akan meningkatkan eskalasi perang subsidi dan retaliasi. Kasus-kasus penerapan “market sharing” seharusnya menimbulkan kesadaran bahwa perekonomian pasar secara sistematis telah gagal, atau bahwa pemerintah-pemerintah di berbagai Negara secara sistematis menjadi (semakin) jahat dan keji. Agus Brotosusilo, 2005.

65 Fair Trade, Bukan Free Trade.
Namun hendaknya disadari bahwa prospek untuk sukses bagi “strategic trade policy” tidaklah terlalu bagus, baik dari sudut pandang ekonomi, maupun politik. Dari sudut pandang ekonomi, tidak pernah ada bukti bahwa pelaksanaan “strategic trade policy” secara agresif menghasilkan manfaat yang besar. Sedangkan dari sudut pandang politik, tiadanya kepastian tentang “strategic trade policy” seperti apa yang harus diterapkan, dapat berakibat bahwa upaya untuk mewujudkannya justru diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan kelompok politik yang terselubung. Agus Brotosusilo, 2005.

66 Fair Trade, Bukan Free Trade
Pada dasarnya, “resiprositas” merupakan upaya untuk pencapaian “fair trade”, perihal diskriminasi, dan tentang “market sharing”. Bukan tentang bagaimana meningkatkan kinerja pasar yang terbuka dan kompetitif, berdasarkan aturan-aturan dan disiplin yang telah ditentukan sebelumnya Agus Brotosusilo, 2005.

67 e. Kebijakan Perdagangan Strategis dan Perdagangan Terkelola
Untuk menanggapi permasalahan ‘industri manakah yang harus dikembangkan di suatu negara? Paul Krugman menunjuk pada dua kriteria: Kriteria pertama mengacu pada potensi teknologi untuk mudah menyebar. Argumentasi klasik mengemukakan karena sifat teknologi ini suatu pengembangan industri dasar perlu dibangun meskipun perlu subsidi, karena hasilnya lebih mahal daripada produk impor. Diharapkan agar industri dasar ini meskipun berbiaya tinggi dapat merangsang tumbuhnya industri derivasi. Sedangkan argumentasi kontemporer mendukung pembangunan industri dasar berdasarkan pendapat bahwa comparative advantage memang seringkali harus diciptakan, tidak datang dengan sendirinya. Dengan demikian subsidi pantas diberikan, meskipun sifatnya hanya sementara, jangan menjadi permanen. Agus Brotosusilo, 2005.

68 Fair Trade, Bukan Free Trade.
Kriteria kedua, untuk penentuan target industri memiliki istilah keren, yaitu “strategic trade policy”. Kebijakan ini memang memberikan dukungan terhadap proteksionism, tetapi bukan untuk proteksionism per se, tetapi berupa dukungan terhadap kebijakan industri yang terbatas berupa subsidi yang diberikan dengan sangat berhati-hati, penuh perhitungan, mengacu pada target yang jelas, dan bukan untuk tarif dan kuota impor. Inilah yang disebut sebagai “managed trade” Agus Brotosusilo, 2005.

69 f. Strategic Trade Theories Untuk Justifikasi Strategic Trade Policy, dan “Industrial Policy”
Strategic Trade Theories dapat dipergunakan sebagai justifikasi teoritis bagi “Strategic Trade Policy” yang dipergunakan untuk legitimasi tindakan-tindakan untuk menanggulangi praktek perdagangan curang yang dilakukan oleh Negara lain.Meskipun teori ini mendukung Proteksionism, namun argumentasi-argumentasinya secara politis lebih dapat diterima daripada Proteksionism tradisionel, terutama di Amerika Serikat. Agus Brotosusilo, 2005.

70 f. Strategic Trade Theories Untuk Justifikasi Strategic Trade Policy, dan “Industrial Policy”
Strategic Trade Theories mempergunakan konsep “economies of scale” untuk berargumentasi bahwa Pemerintah dapat memperoleh lebih banyak pendapatan dengan cara meningkatkan akses pasar bagi produser-produser mereka dan membatasi akses pasar bagi pesaing-pesaing asing. Apabila industri domestik dapat menurunkan biaya produksinya dibawah pesaing-pesaing asingnya, keuntungan dari monopoli dapat digeser dengan beban yang ditanggung pihak asing. Dengan melindungi pasar domestik, Pemerintah dapat menciptakan “competitive advantage” untuk industri domestiknya sendiri Agus Brotosusilo, 2005.

71 f. Strategic Trade Theories Untuk Justifikasi Strategic Trade Policy, dan “Industrial Policy”
Berdasarkan Strategic Trade Theories, langkah unilateral kearah free trade dapat meningkatkan potensi pasar bagi pesaing-pesaing asing. Hal ini dapat merusak posisi kompetitif dari industri domestik, dan dapat berakibat penurunan kesejahteraan nasional Agus Brotosusilo, 2005.

72 . f. Strategic Trade Theories Untuk Justifikasi Strategic Trade Policy, dan “Industrial Policy”
Pendukung Strategic Trade Theories menyatakan bahwa Pemerintah dapat menjamin bahwa perusahaan domestik akan menikmati “strategic advantage” atas pesaing-pesaing asingnya dengan cara penerapan instrument-instrument “trade policy”. Apabila dukungan Pemerintah cukup meyakinkan, ancaman terhadap akses asing terhadap pasar dapat dicegah sepenuhnya. Agus Brotosusilo, 2005.

73 f. Strategic Trade Theories Untuk Justifikasi Strategic Trade Policy, dan “Industrial Policy” (Cont’ed) Segera setelah perusahaan domestik telah mencapai tingkat optimum dengan biaya rendah, mereka akan dapat mempertahankan “competitive advantage” tanpa dukungan Pemerintah lagi. Dengan cara ini “trade policy” dapat memberikan sumbangan terhadap “industrial policy” dengan cara memberikan dukungan terhadap sektor-sektor yang dipandang strategis, dan dengan menciptakan posisi “defensible competitive” Agus Brotosusilo, 2005.

74 2. Free Trade dan Kualitas Hidup
a). Hilangnya Lapangan Kerja dan Income Free trade bukan sesuatu yang begitu saja dapat dinikmati dengan free. Jauh lebih banyak orang yang harus dikorbankan, demi untuk segelintir individu yang menikmati manfaatnya. Banyak orang yang harus kehilangan penghasilan, bahkan pekerjaannya, demi untuk memperbesar profit segelintir pemegang saham Tansnational Corporations/TNC’s. Tidak dapat disangkal lagi bahwa pihak yang menikmati keuntungan sebesar-besarnya dari free trade adalah Tansnational Corporations/TNC’s Agus Brotosusilo, 2005.

75 2. Free Trade dan Kualitas Hidup
Dalam operasional sehari-hariTansnational Corporations/TNC’s ini jelas tidak merasa memiliki tanggung-jawab moral apapun kecuali untuk menangguk keuntungan sebesar-besarnya dan untuk memperluas ekspansi global perusahaannya. Apa yang Mereka kejar hanyalah bagaimana mendatangkan keuntungan finansiel bagi para pemegang sahamnya, tidak peduli apabila untuk mencapai tujuannya tersebut banyak lapangan kerja yang harus dikorbankan dan masyarakat berada di tepi jurang kehancuran. Agus Brotosusilo, 2005.

76 2. Free Trade dan Kualitas Hidup
Teori Ricardo comparative advantage tentang menekankan bahhwa perdagangan antara dua negara selalu masuk akal, bahkan meskipun diantara keduanya sangat jauh berbeda tingkat kemajuannya. Praktek free trade masa kini ternyata melupakan pengalaman pahit doktrin pasangan teori tersebut, yaitu: “the Iron Law of Wages”, yang mematok nilai alamiah tenaga kerja hanya sedikit di ambang batas cukup untuk bertahan hidup agar dapat bekerja dengan giat di pabrik-pabrik. Tragisnya, doktrin yang tidak manusiawi dan telah menelan jutaan korban Buruh-buruh Inggris di abad ke-XIX ini, meskipun tidak dikemukakan secara tegas sebagai ideologi free trade kontemporer, sampai saat ini tetap diterapkan, bahkan dengan kondisi dan persyaratan yang jauh lebih buruk. Atas nama efisiensi, segala pertimbangan moral tentang keadilan sosial maupun perlindungan lingkungan dibuang jauh-jauh. Agus Brotosusilo, 2005.

77 Free Trade dan Kualitas Hidup
Pemegang tampuk kekuasaan di Washington selalu mempropagandakan free trade seakan-akan “magic bullet” yang secara alamiah meningkatkan upah dan melahirkan lapangan kerja baru. Faktanya adalah: di Amerika Serikat saja, negara yang paling siap menerapkan free trade, sejak tahun 1973 perdagangan Amerika Serikat dengan Negara-negara lain meningkat dua-kali lipat, tetapi sebaliknya pada periode yang sama upah Buruh di Negara tersebut turun 18%. Hanya dalam dekade terakhir saja, jumlah Buruh muda yang bekerja full time tetapi hanya menerima upah di tingkat kemiskinan meningkat sebanyak 100% Agus Brotosusilo, 2005.

78 2. Free Trade dan Kualitas Hidup
Perekonomian nasional Negara ini meningkat: GNP per kapita naik 28%, tetapi jumlah orang miskin semakin bertambah, karena sebagian besar pendapatan mengalir ke sekelompok kecil orang dengan income tertinggi. Inequality semakin meningkat, akibat struktur perekonomian Amerika Serikat secara pasti mengalami deregulasi dan internasionalisasi kearah keberpihakan kepada para eksekutif perusahaan, investor, dan lawyer bisnis, dengan kerugian pihak-pihak lainnya. Ditengah makin berkembangnya ekspansi perdagangan ke luar negeri, tidak ada kebijakan pemerintah yang menetapkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utamav Hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politis, yang dapat melepaskan diri dari arus perdagangan bebas, karena mereka mendapatkan perlakuan yang khusus dan diuntungkan, misalnya saja melalui “Yarn Forward Clause” yang dirumuskan untuk melindungi produsen tekstil USA dari pesaing-pesaing asing. Agus Brotosusilo, 2005.

79 2. Free Trade dan Kualitas Hidup
Untuk pertanyaan: kepentingan finansiel siapa yang diproteksi, dan apa alasannya? Jawabannya cukup singkat: Tansnational Corporations/TNC’s dan para pemegang sahamnya harus diproteksi, karena mereka memiliki kekuatan politik yang luar biasa di Negaranya Dani Rodrik dalam karyanya Has Globalization Gone too Far (1997) menekankan bahwa akibat kelemahan dalam cara Negara-negara Maju mengendalikan konsekuensi globalisasi adalah timbulnya ketegangan[2] yang secara kumulatif semakin meningkatkan munculnya pasangan-pasangan baru “class divisions”, antara mereka yang semakin makmur dan mereka yang semakin terpuruk dalam globalisasi ekonomi, antara mereka yang mendukung nilai-nilai yang dibawa globalisasi lepas kendali dan yang menentangnya, antara mereka yang dapat mengelola resiko dan mereka yang tidak mampu melakukannya. Phenomena ini bukanlah prospek yang menggembirakan, bahkan bagi individu-individu yang menjadi pemenang dalam perpecahan kelas tersebut, yang tiada kenal rasa emphati kepada pihak lainnya. Inilah sosial disintegrasi, yang meskipun bukan arena pertunjukan lomba olah-raga, semua pihak yang berada di sekitar arena mendapatkan cipratan lumpur di mukanya Agus Brotosusilo, 2005.

80 Free Trade dan Kualitas Hidup
Rodrik merinci sumber-sumber ketegangan antara pasar global dengan stabilitas sosial adalah: (1) penurunan hambatan-hambatan terhadap perdangan dan investasi semakin meningkatkan kesenjangan antara kelompok-kelompok yang dapat melampaui batas wilayah nasional (misalnya melalui “outsourcing”); (2) globalisasi melahirkan konflik-konflik di dalam maupun antar bangsa, terutama berkaitan dengan nilai-nilai domestik dan institusi-institusi yang mmendukungnya; dan (3) globalisasi selama dua dekade terakhir telah melindas kemampuan Negara-negara Barat untuk mewujudkan “welfare state” yang merupakan jaminan sosial bagi warganya. (Lihat Rodrik, Dani. Has Globalization Gone Too Far?. Washington, DC.: Institute For International Economics, 1997, pp. 4-7.) Agus Brotosusilo, 2005.

81 2. Free Trade dan Kualitas Hidup
b). Kemerosotan Lingkungan Hidup Dengan bermodal jargon free trade yang cacat moral, Tansnational Corporations/TNC’s berusaha keras untuk semakin memperluas imperiumnya, dan melakukan kontrol terhadap ekonomi internasional dengan mekesampingkan perlindungan-perlindungan terhadap kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Demi untuk memperbesar profit para pemegang saham Tansnational Corporations/TNC’s, anda harus rela menghirup udara yang lebih kotor, meminum air yang lebih terpolusi, dan menelan makanan yang tercemar pestisida. Warga Negara di dunia ketiga boleh ditenggelamkan lebih dalam ke lembah kemiskinan. Bagi mereka boleh diterapkan standar lingkungan, keamanan, dan pengupahan yang rendah. Agus Brotosusilo, 2005.

82 2. Free Trade dan Kualitas Hidup
Kegiatan-kegiatan produksi Tansnational Corporations/TNC’s yang menimbulkan ancaman kerusakan lingkungan boleh direlokasi ke Negara-negara dunia ketiga, sekaligus memperkuat kontrol Tansnational Corporations/TNC’s terhadap perekonomian dan sumber-sumber daya Negara-negara tersebut. Tansnational Corporations/TNC’s ini telah mengalami pengalaman yang panjang tentang bagaimana menyelenggarakan “race to the bottom”, yaitu bagaimana menangguk keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan pihak lain karena upah yang rendah, polusi-polusi, dan sistem perpajakan yang tidak adil. Melalui gelar “race to the bottom” di arena global, Tansnational Corporations/TNC’s memaksa Negara-negara berkembang menerima nasib untuk hidup dalam standar yang berlaku di Negara Maju pada pada abad yang lalu, atau bahkan seringkali memaksakan standar yang lebih rendah lagi. Agus Brotosusilo, 2005.

83 2. Free Trade dan Kualitas Hidup
Bukan hanya warga Negara-negara berkembang yang harus makin tenggelam dalam penderitaan, tetapi nasib serupa harus dialami oleh bagian terbesar warga Negara-negara Maju. Industri furniture California industri otomotif USA lainnya direlokasi ke Meksiko. Industri IT dari Silicon Valley di California dan tempat-tempat lain di USA direlokasi ke Heyderabad, India. Inilah “berkah” dari free trade: “race to the bottom”, arena tanding dimana tidak akan ada Negara-negara atau komunitas yang menjadi pemenangnya. Itulah sebabnya, di Negara-negara Maju, sebelum tidur anak-anak kecil diajarkan untuk melongok ke kolong ranjang untuk melihat apakah ada monster “GATTzilla” disana, bila tidak ada barulah mereka dapat tidur dengan nyaman Agus Brotosusilo, 2005.

84 2. Free Trade dan Kualitas Hidup
c). Penyebaran Penyakit Pola-pola perubahan perekonomian global sepenuhnya didorong oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi: profits, neraca perdagangan, pinjaman, ksempatan-kesempatan investasi. Dampak dari perubahan-perubahan tersebut terhadap kesehatan manusia, yang merupakan efek-samping, terjadi disebabkan ketidak hati-hatian kegiatan-kegiatan yang dilakukan karena sebab-sebab yang lain. Strategi ekonomi utama--privatisasi, agrikultur untuk ekspor, deregulasi, pertumbuhan tinggi, perdagangan bebas— telah merubah pola penyebaran penyakit melalui beraneka cara: Perubahan tata-guna tanah, termasuk perusakan hutan, irigasi, monokultur, dan urbanisasi, telah menyebabkan kepunahan aneka bio-diversity; Peningkatan penderita kurang gizi, akibat melebarnya kesenjangan antara kaya dan miskin, menghilangnya fungsi pelayanan kesehatan umum; Perusakan sumber daya alam dan polusi produk-produk kimiawi terhadap tanah dan perairan; Peningkatan, dan tidak terkontrolnya pemakaian terapi dengan prekursor kimiawi — narkotika, vaksin, dan pestisida — mengubah pelayanan kesehatan itu sendiri menjadi komoditi Agus Brotosusilo, 2005.

85 Free Trade dan Kualitas Hidup
Perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi kesehatan melalui berbagai jalan. Kepunahan bio-diversity berkibat semakin sedikit predator alamiah yang dapat mengkontrol vektor penyebar penyakit; manusia makin sering bepergian dan memasuki wilayah-wilayah baru dengan pathogen-pathogen yang tidak dikenalnya; euthropication (pencemaran pantai dari limbah buangan dan pupuk kimiawi) berakibat pertumbuhan plankton tak terkendali dan meningkatkan bakteri serta virus Agus Brotosusilo, 2005.

86 . Free Trade dan Kualitas Hidup
Setelah memahami kondisi-kondisi khusus sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dilihat pola-pola keseluruhannya. Sebagai akibat umum: penyebaran mikro-organism penybab penyakit meningkat, sementara daya tahan manusia terhadapnya semakin menurun. Penyakit-penyakit lama timbul kembali, penyakit-penyakit baru timbul, dan sistem kesehatam masyarakat terjebak dalam ketidak-siapan menghadapinya Agus Brotosusilo, 2005.

87 d). Amerikanisasi Budaya Dunia
Dari bangsa yang tidak memiliki akar budaya immateriel sendiri, berkat kekuatan cengkeraman imperium sistem kapitalism dan dukungan mass-medianya, Amerika Serikat dengan cepat berubah menjadi sumber budaya materiel global. Holywood, Union Artist, Coca-cola dan Disneyland menjadi menjadi ikon budaya materiel global. Pada saat pemerintahan, sistem kekeluargaan, dan struktur kekuasaan adat terjerumus ke dalam krisis di abad kedua-puluh, artis pop tampil sebagai pemegang tampuk penguasa global. Perusahaan-perusahaan entertainment global memanjakan kebutuhan dua-perlima penduduk dunia dibawah umumr dua puluh tahun. Meskipun produk budaya entertainment global menyebar kesegala penjuru dunia, tetapi mereka tidak menciptakan kesadaran global baru yang positif, selain menyebarkan selera bersama terhadap produk-produk dan pengalaman global. Wabah ini bahkan telah melanda Negara-negara Eropa Timur, bahkan Rusia Agus Brotosusilo, 2005.

88 Islam Fudamentalis Satu-satunya hambatan ideologis terkuat bagi budaya materiel Amerika Serikat ini adalah Islam Fudamentalis. Berdasarkan aliran ini, produk-produk budaya materiel global ini adalah simbol paling nyata dari dekadensi akibat pengaruh setan. Akibatnya, kecenderungan mutakhir yang melanda seluruh dunia ini—penyusupan teknologi maju, privatisasi, deregulasi, dan komersialisasi media elektronika—telah membuat keluarga-keluarga dan para pendidik harus bersaing sangat keras dengan media global untuk merebut perhatian generasi mudanya Agus Brotosusilo, 2005.

89 3). Free Trade dan Nasionalitas
a). Mempertahankan Perekonomian Nasional Ekonom Nasinalist menonjolkan beban yang harus dipikul oleh kelompok-kelompok tertentu dan Negara dalam perdagangan, dan mendukung proteksi ekonomi dan kontrol Negara terhadap perdagangan Internasional. Kritik mereka terhadap teori perdagangan liberal dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: implikasi perdagangan bebas terhadap pembangunan ekonomi dan pemilahan buruh (division of labor) internasional; memilih keuntungan relatif (dari “distributive effects” perdagangan) dibanding yang absolut; dan akibat yang ditimbulkan otonomi nasional dan dampaknya terhadap kesejahteraan domestik Agus Brotosusilo, 2005.

90 Free Trade dan Nasionalitas
Nasinalism ekonomi berakar dari merkantilism abad XVII dan XVIII. Namun dalam laporannya kepada the US House of Representative pada tahun 1791 berjudul Report on the Subject of Manufactures, Alexander Hamilton secara ilmiah membedakan antara Nasionalism Ekonomi Modern dengan Proteksi Perekonomian Klasik yang Defensif. Hamilton memodernisir thesis Nasinalism ekonomi merkantilism abad XVII dan mengembangkan teori dinamis dari pembangunan ekonomi yang berdasarkan superioritas sektor manufaktur terhadap sektor agrikultur. Dia merumuskan apa yang sekarang dikenal sebagai “an ‘import substitution’ strategy of economic development”. Ditekankannya bahwa: ”Bukan hanya kesejahteraan, tetapi kemerdekaan dan keamanan Negara, secara nyata berkaitan-erat dengan kemakmuran sektor manufaktur”. Setiap Negara, dengan sudut pandang obyek yang penting ini, harus berupaya untuk memiliki dalam dirinya sendiri, apa yang esensiel dalam kebutuhan nasionalnya. Perihal ini terdiri dari peralatan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, pemukiman, pakaian, dan pertahanan” Agus Brotosusilo, 2005.

91 . 2. Free Trade dan Kualitas Hidup
Dari Hamiltonlah kaum Nasionalist berargumentasi bahwa lokasi-lokasi kegiatan ekonomi harus menjadi perhatian utama dari kebijakan Negara. Menurut mereka, pemerintah dapat mentransformasikan sifat perekonomian mereka dan posisi mereka dalam perekonomian internasional memalui apa yang disebut sebagai “industrial policies”. Transfer faktor-faktor produksi dari perekonomian yang lebih maju dapat mendorong untuk pembangunan industri tertentu. Hamilton mengemukakan bahwa migrasi—khususnya dari tenaga-kerja ahli—harus didorong untuk mempercepat industrialisasi. Suatu Bangsa harus didorong untuk melakukan impor modal asing dan harus membangun sistem perbankan untuk penyediaan modal investasi. Pada intinya, Laporan Hamilton merumuskan teori dinamis dari “comparative advantage” berdasarkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi, menentang asumsi ekonom liberal yang berpendapat bahwa “comparative advantage” secara relatif bersifat statis. Mereka menekankan bahwa pada dasarnya adalah rasionalisasi dari pemilahan buruh (division of labor) internasional yang sekarang ada, menganjurkan kebijakan perdagangan yang mendorong pembangunan atau pelestarian industri domestik Agus Brotosusilo, 2005.

92 2. Free Trade dan Kualitas Hidup
Jadi apabila ekonom liberal klasik menitik-beratkan keuntungan dalam kesejahteraan global dari rezim perdagangan bebas, ekonom Nasionalist abad XVIII dan ekonom Nasionalist abad XIX sebagai pewarisnya menekankan distribusi internasional keuntungan dari perdagangan. Kaum Nasionalist memperingatkan bahwa dalam perdagangan bebas yang mendunia, “term of trade” cenderung berpihak pada perekonomian Negara-negara idustri yang lebih maju. “The German Historical School” mengemukakan bahwa Inggris mempertahankan kebijakan proteksionis sampai industri mereka cukup kuat untuk bersaing dengan pesaing-pesaing dari perekonomian lain, dan bahwa superioritas teknologi Inggris pada proses-proses dan produk-produk manufaktur memungkinkan Inggris menikmati keuntungan “term of trade” yang tinggi dalam berhadapan dengan eksporter makanan, produk-produk, dan bahan mentah dari Negara-negara dengan tingkat teknologi yang lebih rendah. Kaum Nasionalist juga berpendapat bahwa perdagangan bebas menggerogoti otonomi nasional dan kemampuan Negara untuk melakukan kontrol terhadap perekonomian karena menempatkan perekonomian di dalam pasar dunia yang selalu berubah, tidak stabil, exploitasi dari pihak lain yang lebih kuat perekonomiannya Agus Brotosusilo, 2005.

93 b. Melindungi Keamanan Nasional
Internasionalist Henry R. Nau, gurubesar George Washington University, dalam karyanya Trade and Security (1995) menekankan bahwa kebijakan perdagangan internasional Amerika Serikat seharusnya tidak diisolasi dari kepentingan kebijakan luar-negeri yang lebih luas. Dikemukakannya bahwa perdagangan internasional bukan tentang pandangan picik untuk mengejar ekspor dan lapangan kerja dengan upah tinggi, tetapiberhubungan sangat erat dengan kemanan nasional. Kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat tidak boleh dibiarkan tergantung kepada perusahaan-perusahaan asing yang memproduksi komponen-komponen peralatan militer berteknologi tinggi pada pesawat tempur jet, sistem peluru kendali dan pesawat angkut militer Agus Brotosusilo, 2005.

94 b. Melindungi Keamanan Nasional.
Permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah karena adanya perbedaan antara “national security” dengan “economic security”. Clyde Prestowitz menunjukkan perbedaan antara “national security” dengan “economic security” mengacu pada “Section 232 of the 1962 Act, as amended, 19 U.S.C 1862”. Dikemukakannya bahwa doktrin ekonomi Negara ini tidak memberikan perbedaan yang berarti antara satu industri dengan industri lainnya. Tetapi sebaliknya, doktrin militernya memberikan perbedaan terhadap industri-industri yang ada. Dengan demikian terjadi konflik antara “pure free-trade doctrine” dengan “military doctrine”. Proteksi terhadap industri dalam negeri berdasarkan kepentingan ekonomi memang diperbolehkan dan diberi landasan hukum di dalam kesepakatan GATT-WTO. Lian halnya dengan proteksi terhadap industri dalam negeri untuk kepentingan militer. Kesulitan berikutnya adalah: bagaimana membedakan antara kepentingan ekonomi dengn kepentingan militer? Pembedaan dalam beberapa hal mungkin mudah dilakukan, tetapi antara kedua kepentingan tersebut seringkali lebih sulit dipilahkan. Padahal, sampai sejauh mana sebenarnya kemandirian militer Amerika Serikat terhadap sektor industri? Agus Brotosusilo, 2005.

95 Shintaro Ishihara: The Japan that Can Say No
Shintaro Ishihara dalam bukunya The Japan that Can Say No secara kontroversiel mengemukakan: “While US companies may already have the technological know-how for the advance chips, only Japanene electronic firms have the mass-production and quality-control capability to supply the multi-megabit semiconductors for the weapons systems and other equipment. In short, without using new-generation computer chips made in Japan, the U.S. Department of Defence cannot guarantee the precision of its nuclear weapon. If Japan told Washington it would no longer sell computer chips to the United States, the Pentagon would be totally helpless.” Agus Brotosusilo, 2005.

96 b. Melindungi Keamanan Nasional.
“Section 232 of the 1962 Act, as amended, 19 U.S.C 1862” memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan proteksi terhadap industri-industri yang berada pada kondisi kritis apabila kemampuannya untuk penyediaan kebutuhan pertahanan nasional mendapat ancaman dari impor Agus Brotosusilo, 2005.

97 b. Melindungi Keamanan Nasional.
Namun proteksi yang terlalu besar justru akan menimbulkan kerugian terhadap perekonomian Amerika Serikat sendiri, dan dengan demikian dalam jangka panjang akan memperlemah posisi pertahanannya. Padahal masih ada satu ancaman lagi yang dari waktu ke waktu semakin mencengkam bagi Amerika Serikat, yaitu “Global Terrorism”. Ancaman keamanan jenis ini timbulnya mungkin tidak hanya dari satu Negara, tetapi dari gerakan-gerakan yang populer di dorong oleh faktor-faktor etnis, religi, bahasa, atau bahkan motif individuel. Penerapan proteksi berdasarkan argumentasi kemanan nasional dari waktu ke waktu berubah berdasarkan konteks. Hal tersebut berdasarkan penilaian tentang kemungkinan adanya ancaman di masa mendatang. Agus Brotosusilo, 2005.

98 . b. Melindungi Keamanan Nasional
Bagi Amerika Serikat, ancaman tersebut tidak hanya muncul di dalam negeri, tetapi justru mungkin karena perang saudara yang timbul nun jauh di Afrika, kriminalitas di Kolombia, atau mungkin dari separatis Muslim di Filipina. Sebagaimana geopolitik selalu berkembang, demikian juga definisi tentang ancaman selalu berubah, sehingga argumentasi untuk keamanan nasional juga tidak terkecualikan dari perubahan. Agus Brotosusilo, 2005.

99 c. Mempertahankan Kedaulatan.
Tidak disangsikan lagi, penguasa suatu negara dapat campur tangan terhadap globalisasi melalui cara-cara defensif maupun offensif. Intervensi defensif melalui tindakan mempertahankan hambatan terhadap globalisasi melalui tindakan proteksi ekonomi pada akhirnya akan dapat mengembalikan kedaulatan nasional Agus Brotosusilo, 2005.

100 c. Mempertahankan Kedaulatan..
Sedangkan tindakan intervensi offensif dilakukukan oleh suatu Negara dengan cara terjun langsung dalam arena persaingan global, berupaya keras untuk mewujudkan lingkungan yang paling menarik yang membuka kemungkinan bagi strategi global perusahaan-perusahaan dalam lingkup wilayah nasionalnya, atau melakukan lobbi terhadap Negara-negara lain atas nama perusahaan-perusahaan domestiknya dalam rangka mendukung strategi mereka di luar wilayah Negaranya. Pada awal tahun 1990an oleh sebagian pakar geoekonomi Amerika Serikat diperjuangkan intervensi offensif dengan argumentasi bahwa dengan berakhirnya perang dingin, persaingan ekonomi akan menggantikan persaingan militer. Meskipun gambaran tentang perang di bidang ekonomi ini semakin kurang populer, namun beberapa aspek diantaranya masih tersisa, terutama tentang “national competitiveness”, yang terus mempengaruhi perdebatan dan pemikiran di Negara-negara industri maju Agus Brotosusilo, 2005.

101 c. Mempertahankan Kedaulatan.
Intervensi offensif dapat dilakukan melalui beraneka jalur perekonomian. Misalnya saja Pemerintah yang memusatkan perhatian untuk memperoleh competitive advantage bagi perusahaan-perusahaan domestik dapat melakukan deregulasi industri, atau penurunan pajak untuk menarik investor ke wilayahnya. Intervensi offensif lainnya dapat berupa subsidi, promosi ekspor yang agresif, jaminan asuransi ekspor, dan mengkaitkan bantuan asing dengan ekspor. Agus Brotosusilo, 2005.

102 Mempertahankan Kedaulatan (Cont’ed)
Bahkan peningkatan perekonomian telah meningkatkan keterlibatan agen-agen intelijen untuk mengumpulkan informasi-informasi ekonomi. Spionase ekonomi semakin menyebar luas di Amerika Serikat, Jepang, dan Negara-negara Uni Eropa. Meskipun strategi intervensi tidak dapat menjawab segala tantangan globalisasi terhadap pemerintah nasional, strategi ini tetap menarik dan populer, karena memberikan kendali kontrol kepada penguasa Negara, disamping rethorika yang dipergunakan oleh pendukungnya menimbulkan rasa aman ditengah-tengah penurunan efektifitas kedaulatan Negara. Itulah sebabnya penerapan strategi intervensi semakin meningkat di berbagai Negara Agus Brotosusilo, 2005.

103 3. Posisi Indonesia a. Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Multilateral
Indonesia telah meratifikasi keanggotaannya di WTO melalui Undang‑undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan "The Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969" ratifikasi menimbulkan akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya. Agus Brotosusilo, 2005.

104 Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Multilateral
Tiadanya kesepahaman dalam interpretasi konsekuensi keanggotaan RI dalam WTO berakibat tersendat-sendatnya pelaksanaan isi kesepakatan WTO apabila pelaksanaan tersebut memerlukan kerjasama inter-departemental yang melibatkan aparat-aparat yang berbeda pendapat tersebut. Masalah ini menjadi semakin rumit akibat besarnya “egosentrisme sektoral” di kalangan aparat pemerintah. Agus Brotosusilo, 2005.

105 Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Multilateral
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hingga saat ini negara ini belum memiliki perundang-undangan yang integral dan komprehensif dibidang perdagangan. Landasan paling mendasar kegiatan di bidang perdagangan masih mengacu pada produk perundang-undangan kolonial, yaitu Bedrifsreglementerings Ordonantie Stbl (BRO 1934). Akibatnya, sebagian besar kebijakan pemerintah di bidang perdagangan dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan sektoral yang mengatur kegiatan-kegiatan tertentu di bidang perdagangan yang masing-masing dirumuskan berdasarkan urgensi sesaat. Agus Brotosusilo, 2005.

106 Posisi IndonesiaDalam Perdagangan Regional
Pada dasarnya perkembangan yang pararel antara regionalism dengan multilateralism diwarnai dengan paradoks. Pada millenium pertama bentuk perdagangan internasional diwarnai kesepakatan-kesepakatan multilateral. Akhir millenium kedua dan awal millenium ketiga bentuk-bentuk perdagangan internasional tidak saja ditandai dengan kecenderungan pola multilateralism, tetapi juga diwarnai dengan pola-pola regionalism maupun bilateralism dalam perdagangan ditopang oleh pilar non-diskriminasi, sedangkan regionalism justru sebaliknya: merupakan perwujudan diskriminasi terhadap mitra-mitra dagang yang bukan anggota Agus Brotosusilo, 2005.

107 Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Regional
Akibatnya wacana di bidang ini tidak terlepas dari kontradiksi opini tentang hakekat regionalism dan multilateralism: apakah keduanya merupakan lawan yang saling berkompetisi, atau merupakan pasangan yang komplementer? Apakah regionalism merupakan building block, ataukah merupakan stumbling block bagi multilateralism Agus Brotosusilo, 2005.

108 Economic Integration (Static Effects)
Static effects (Jacob Viner, 1950): trade creation : takes place whenever economic integration leads to a shift in product origin from a domestic producers (whose resource costs are higher) to a member producers (whose resource costs are lower) (b) trade diversion : takes place whenever there is a shift in product origin from a nonmember producers (whose resource costs are higher) to a member-country producers (whose resource cost are lower) Agus Brotosusilo, 2005.

109 Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Regional
Untuk keperluan analisis dalam kegiatan ilmiah perlG dibedakan antara regionalism pada periode pra-WTO dengan regionalism setelah terbentuknya WTO. regionalism periode pra-WTO dibedakan dalam 3 (tiga) perwujudan Kategori pertama, adalah regionalism klasik yang merupakan hambatan bagi multilateralism, merupakan upaya untuk menjauhkan diri dari integrasi perekonomian dunia, banyak muncul di awal 1990an Agus Brotosusilo, 2005.

110 Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Regional.
Kategori kedua, yang banyak timbul pada periode yang sama di dorong oleh tujuan yang berbeda dengan regionalism klasik kategori pertama, yaitu justru untuk meningkatkan integrasi dalam dunia perdagangan internasional, sehingga regionalism bentuk ini merupakan upaya untuk meningkatkan fasilitasi bagi partisipasi para anggotanya dalam dunia perekonomian. Regionalism bentuk baru ini antara lain dipengaruhi oleh semakin meningkatnya pandangan bahwa keterbukaan terhadap globalisasi perdagangan dan investasi memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara Agus Brotosusilo, 2005.

111 Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Regional.
Sedangkan kategori ketiga, merupakan inisiatif Negara-negara Berkembang untuk meningkatkan integrasi diantara sesama mereka, merupakan peningkatan kebijakan substitusi-impor dari level nasional ke level regional, tumbuh dan berkembang pada masa-masa 1950an dan 1960an Agus Brotosusilo, 2005.

112 Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Regional.
Lebih jauh lagi, setting regionalism berubah pada saat dunia bergerak ke arah perdagangan yang semakin terbuka sebagaimana komitmen yang dirumuskan dalam negosiasi-negosiasi pada Uruguay-Round. Dalam konstelasi ini Regional Trade Agrements (RTA’s) dianggap lebih memiliki potensi sebagai pelengkap (komplementer) daripada sebagai pesaing bagi sistem perdagangan multilateral Agus Brotosusilo, 2005.

113 Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Regional
Dengan demikian meskipun tahapan regionalism mutakhir dapat dikategorikan sebagai integrasi yang lebih mendalam, adalah terlalu menyederhanakan permasalahan apabila semua Regional Trade Agrements (RTA’s) dianggap sebagai sama. Satu diantara penyebabnya adalah karena beraneka Regional Trade Agrements (RTA’s) dewasa ini pada umumnya memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar apabila dilihat pada tiga unsurnya: tujuan; komposisi Negara-negara anggotanya; dan lingkup isinya. Agus Brotosusilo, 2005.

114 Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Regional
Beraneka-ragam Regional Trade Agrements (RTA’s) mutakhir apabila dilihat pada motivasi tujuan pembentukannya dapat dibedakan dari sudut pandang komersiel, ekonomi, strategis, dan politik ekonominya. Dilihat dari komposisi Negara-negara anggotanya, data sampai akhir tahun 2002 menunjukkan bahwa 16% dari Regional Trade Agrements (RTA’s) berupa Plurilateral Agreement, sedangkan 98 dari 172 Regional Trade Agrements (RTA’s) yang berlaku efektif berupa Bilateral Agreement. Disamping itu terdapat bentuk Regional Trade Agrements (RTA’s) dimana salah satu pihak diantara pesertanya adalah berupa Regional Trade Agrements (RTA’s) itu sendiri, yang meliputi 30% dari Regional Trade Agrements (RTA’s) yang berlaku efektif maupun yang sedang dalam negosiasi Agus Brotosusilo, 2005.

115 Dilihat dari luas lingkup isi kesepakatan-kesepakatan dalam beraneka Regional Trade Agrements (RTA’s) terdapat suatu bentuk perkembangan regionalism yang pantas mendapatkan perhatian khusus, yaitu apa yang tertuang ke dalam konsep “WTO-Plus”, yang dirumuskan sebagai indikator apakah suatu agreements merupakan penambahan terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam WTO, atau penyimpangan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Agus Brotosusilo, 2005.

116 Studi kasus yang dilakukan oleh Sampson dan Woolcock (2003) sampai pada kesimpulan bahwa pengaruh dari kesepakatan-kesepakatan regional terhadap permasalah pengaturan yang baru pada segi substantif umumnya konsisten dengan prinsip-prinsip kesepakatan multilateral tentang pengaturan hambatan perdagangan dalam WTO. Agus Brotosusilo, 2005.

117 Penelitian mereka menunjukkan bahwa “WTO-Plus” hasil persetujuan-persetujuan regional lebih menekankan pada ketentuan prosedural (adjective law) daripada peningkatan kewajiban-kewajiban substansif (substantive law). Agus Brotosusilo, 2005.

118 . Sampson dan Woolcock menekankan bahwa ketentuan prosedural (adjective law) yang dikaji dalam penelitian ini pada umumnya terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi membantu pembangunan kelembagaan serta infrastruktur pengaturan; dan melalui kerjasama maupun bantuan-bantuan teknis antar pihak-pihak yang berwenang merumuskan pengaturan. Agus Brotosusilo, 2005.

119 Kedua Peneliti juga berpendapat bahwa kombinasi antara ketentuan-ketentuan prosedural (adjective law) dan review-review ternyata memberikan sumbangan terhadap fasilitasi perdagangan, dan dengan demikian juga terhadap keterbukaan pasar pada sektor-sektor yang ditandai dengan peraturan-peraturan yang menghambat perdagangan Agus Brotosusilo, 2005.

120 Posisi Indonesia Dalam AFTA
Pada berbagai mass-media dikemukakan opini bahwa diantara negara-negara anggota ASEAN Indonesia adalah negara yang paling tidak siap untuk menghadapi AFTA.* Kondisi semacam ini menimbulkan konsekuensi bahwa apabila Indonesia ikut serta dalam organisasi perdagangan regional tersebut, negara ini harus mengejar ketertinggalannya dari sesama anggota AFTA lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerja keras untuk segera mempersiapkan diri menghadapi persaingan dengan sesama negara anggota AFTA lainnya. * Misalnya pendapat Dr. Donald Wilson, mantan Presiden Pittsburg State University, juga penulis biografi Presiden RI ke-2 Soeharto: The Long Journey from Turmoil to Self-suffisiency. Wilson menyatakan bahwa Indonesia belum siap untuk AFTA tahun 2003 maupun APEC tahun 2020 karena kondisi sumber daya manusia Indonesia masih sangat memprihatinkan sehingga belum siap untuk bersaing. Untuk menjadi bagian dari Asia, si ‘raksasa yang bangkit’ (awakening giant) pada abad 21, kepemimpinan yang kuat dan segelintir orang yang pintar di level atas saja tidak cukup. Indonesia harus memiliki visi serta mampu menyatukan seluruh sektor dalam masyarakat menjadi satu kesatuan tim yang kuat untuk menyongsong masa depan. Agus Brotosusilo, 2005.

121 Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Regional
Asean memang dibentuk dengan belajar dari pengalaman European Community. Namun berbeda dengan European Community yang kerjasamanya berbentuk “integration”, kerjasama diantara negara-negara Asean hanya bersifat “co-operation”. Berbeda dengan kerjasama diantara negara-negara anggota European Community yang meliputi baik bidang politik maupun ekonomi, dengan konsekuensi para anggota harus menerima pembatasan-pembatasan tertentu atas kedaulatan nasionalnya, sebaliknya dalam kerjasama diantara negara-negara Asean para anggotanya tidak boleh mengurangi kedaulatan nasional masing-masing. Agus Brotosusilo, 2005.

122 Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Bilateral
Kecuali melalui kerangka hukum Multilateral dan Regional, liberalisasi perdagangan dapat juga dilakukan melalui kerangka hukum Bilateral, misalnya saja US – Canada Free Trade Agreement (1988), US –Mexico Free Trade Agreement (1991), dan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan Singapura ( US – Singapore FTA, 2004). Data sampai akhir tahun 2002 menunjukkan bahwa 98 dari 178 Regional Trade Agrements (RTA’s) berupa Bilateral Agreement Agus Brotosusilo, 2005.

123 “Sao Paulo Declaration, 2004”: Pemanfaatan “Global System of Trade Preference/GSTP” Bagi Negara Berkembang Dalam Konferensi UNCTAD XI yang diselenggarakan di Brasil pada bulan Juni 2004 berhasil dirumuskan “Sao Paulo Declaration, 2004” yang intinya dan non-tarif. Urgensi dari deklarasi ini tidak diragukan lagi apabila diingat bahwa porsi perdagangan antar Negara-negara berkembang semakin adalah untuk peningkatan akses pasar antar Negara-negara berkembang dan Negara-negara Selatan-Selatan dengan cara mengurangi hambatan-hambatan tariff mengalami peningkatan, dari 20% pada tahun 1980an menjadi 30% pada saat ini. Apalagi data menunjukkan bahwa 70% tariff yang dihadapi produk ekspor Negara berkembang ternyata dikenakan oleh Negara berkembang lainnya. Agus Brotosusilo, 2005.

124 Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Regional
Adapun manfaat “Sao Paulo Declaration, 2004” bagi Negara-negara pesertanya antara lain akan ditentukan oleh jenis-jenis produk diantara Negara peserta, apakah saling komplementer, atau saling bersaing karena menghasilkan produk yang sama. Semakin besar tingkat “komplementer” produk antar Negara peserta, semakin besar manfaat yang dapat dinikmati. Selain melalui pemanfaat maksimal “Sao Paulo Declaration, 2004” Indonesia harus berperan aktif dalam mencari dan memanfaatkan Trade Preference lainnya. Misalnya saja seminggi setelah bencana Tsunami melanda Aceh dan Sumatera Utara, Ketua Kaukus Indonesia di Konggres USA menyatakan akan berusaha agar bagi ekspor tekstil Indonesia ke USA diberikan Trade Preference berupa keringanan bea masuk. Agus Brotosusilo, 2005.

125 Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Regional (Cont’ed)
Menurut Ketua Kaukus tersebut, bila tidak diberikan kepada Indonesia, keuntungan akan dinikmati oleh Republik Rakyat China. Tawaran dan niat baik semacam ini seharusnya segera direspon agar segera dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pihak yang paling berkepentingan dalam tawaran Ketua Kaukus Indonesia di Konggres USA ini kecuali Departemen Perdagangan adalah KADIN dan Asosiasi Eksporter Tekstil dan Pakaian Jadi/Garmen. Agus Brotosusilo, 2005.

126 Posisi Indonesia Dalam Perdagangan Multilateral: Indonesia Sebagai Ketua G-33
Dalam pertentangan kepentingan antara dua kelompok dalam WTO, posisi Indonesia tidak hanya sekedar sebagai anggota negara berkembang, tetapi negara ini menjadi pelopor negara berkembang, yaitu dengan perannya sebagai ketua G-33. Agus Brotosusilo, 2005.

127 Trashing, deconstruction dan genealogy
Di dalam perjuangan melawan penyalahgunaan hukum perdagangan internasional oleh negara maju, negara berkembang seyogyanya menerapkan methode yang biasa dipergunakan oleh aliran Critical Legal Studies, yaitu trashing, deconstruction dan genealogy Agus Brotosusilo, 2005.

128 Kegagalan WTO Mendorong Pertumbuhan Perdagangan dan Perekonomian Dunia: World Trade and Economy (Growth, before and after Uruguay Round) Year GDP Trade 1985 – 1994 (%) 2,64 7,15 1995 – 2004 (%) 2,58 6,53 (%) ,5 (IMF) Agus Brotosusilo, 2005. Sources: from various publication


Download ppt "STRATEGI DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA: Mercantilism, Liberalism, atau Sosialism? Free Trade atau Protectionism? Oleh: Agus Brotosusilo Materi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google