Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

24 Nov 20141.  UUD 1945 Pasal 34  UU No 13 tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin  UU No. 11 tahun 2009 Kesejahteraan Sosial  Perpres 15/2010 Percepatan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "24 Nov 20141.  UUD 1945 Pasal 34  UU No 13 tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin  UU No. 11 tahun 2009 Kesejahteraan Sosial  Perpres 15/2010 Percepatan."— Transcript presentasi:

1 24 Nov 20141

2  UUD 1945 Pasal 34  UU No 13 tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin  UU No. 11 tahun 2009 Kesejahteraan Sosial  Perpres 15/2010 Percepatan GULKIN  Inpres 3/2010 Program Pembangunan yang Berkeadilan poin Lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan PKH  Inpres 1/2013 Pencegahan Pemberantasan Korupsi Lampiran 46 tentang Pelaksanaan Transparasi Penyaluran Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai Peserta PKH  Inpres 7/2014 Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.  Perpres 166/2014 Program Percepatan GULKIN 24 Nov 20142

3  Jaminan sosial negara guna menjamin warganegara memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, ◦ kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain kemiskinanpengangguran  Social protection [UNRISD] concerned with preventing, managing, and overcoming situations that adversely affect people's well being ◦ policies and programs to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labour markets, diminishing people's exposure to risks, and enhancing their capacity to manage economic and social risks, such as unemployment, exclusion, sickness, disability and old agepovertylabour marketsunemploymentexclusiondisability 24 Nov 20143

4  Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif  Apa bedanya dengan Program Perlindungan Sosial ? …… untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pelindungan sosial melalui  Apakah PPLS perlu berganti nama Pendataan sesuai nama program yang disebut Inpres 7/2014; ==> pengaruh terhadap audit BPKP dan BPK  Kenapa tidak data keluarga sejahtera BkkbN saja yang digunakan? 24 Nov 20144

5  Validity and Reliability research issues ask us to consider whether we are studying what we think we are studying and whether the measures we use are consistent  TERPERCAYA => RELIABLE, reliability bagaimana [cara]/metodologi pengumpulan data; measurement error [bias] perlu penanganan yang sangat serius  SAHIH => VALID, validity data menunjukkan hal yang dimaksudkan ; contoh persoalan invalidity: inclusion error dan exclusion error 24 Nov 20145

6 6

7 7 Identifikasi Variabel untuk memperkirakan Pengeluaran Ruta DATA SET Susenas Penentuan Model dan Penentuan Kuota Menurut Desa, Kec, dan Kab/Kota Model diterapkan menggunakan data SP 2010 untuk memperkirakan pengeluaran Data Set SP 2010 Pengujian dan Pemilihan PMT Model Run PMT model Data Set SP 2010 Prediksi Pengeluaran ≤ 1.6*GK Prelisted Ruta per SLS* Verifikasi Ruta eligible [Desk Verification] Daftar Ruta yang Eligible per SLS *SLS=Satuan Lingkungan Setempat

8 8 Prelisted RTS per RT (SP2010) RT Miskin Konfirmasi keberadaan RTS pada Ketua SLS Tambahan RTS KONSULTASI DENGAN 3 Rumah Tangga MISKIN Keliling RT, SWEEPING Updated lists RTS Ketua RT Basis Data PPLS 2011 Data Entry Validasi dan kompilasi propinsi Kompilasi Pusat Verifikasi lapangan RTS hasil PMT 24 Nov 2014

9 9

10 Pentingnya Pemutakhiran dan Verifikasi BDT  Mempertajam ketepatan sasaran Mengurangi kekurangcakupan (exclusion error) dan kebocoran (inclusion error) Mengakomodasi perubahan karakteristik rumah tangga akibat perubahan makro Tindak lanjut input dan umpan balik dari pelaksana program dan pemerintah daerah  Meningkatkan layanan terutama kepada program yang telah menggunakan Basis Data Terpadu dalam menentukan penerima manfaatnya, baik nasional maupun daerah Bentuk apresiasi kepada pelaksana program dan pemerintah daerah yang telah memberikan input dan umpan balik Mengakomodasi perubahan administratif seperti pemekaran provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan  Mendukung keberlanjutan KPS yang akan berakhir masa berlakunya pada akhir tahun 2014  Meningkatkan dukungan (buy in) dari masyarakat, terutama Rumah Tangga dalam Basis Data Terpadu dan Pemerintah Daerah 24 Nov

11 Pelibatan pemda dan masyarakat memperbaiki daftar rumah tangga 11 Pendataan Nasional pada 2015 BDT/PPLS 2011 yang dimutakhirkan dengan musdes /muskel dan pendataan lokal mencakup 40% rumah tangga termiskin Penghitungan 20% tambahan menurut: provinsi, kab/kota, kecamatan, desa, dusun Penyusunan Basis Data Terpadu Hasil PPLS Nov 2014 Rakor TKPKD tingkat propinsi dan kab/kota Instruksi pada camat/lurah membantu PPLS 2014 Forum Konsultasi Publik tingkat dusun [FGD]

12 Rancangan PPLS Basis Pemutakhiran Data BDT PPLS 2011 BDT PPLS 2011 Form Rekap Pengganti Raskin (2012, 2013) Data MIS – PKH Form Usulan Sekolah BSM (2012, 2013) Form Rekap Pengganti KPS (Musdes/Muskel) Perubahan Data PBI Jaminan Kesehatan Sumber: TNP2K PRE-LIST AWAL PRE-LIST AKHIR (Daftar Calon RTS untuk dikunjungi pada 2015) PRE-LIST AKHIR (Daftar Calon RTS untuk dikunjungi pada 2015) Desa A RW / Dusun -2 RW / Dusun -1 Forum Konsultasi Publik (FKP) Partisipasi masyarakat/tokoh komunitas mengupdate daftar RTS Pertemuan tokoh komunitas di tk RW/Dusun {Pengurus RT/SLS} Koordinator Penyelenggara: ? Pelaksana: ? Mengurangi RT yang sudah tidak ada (pindah keluar /meninggal) Menambah RT yang baru (sekelas tapi belum masuk, pindahan, anaknya bersekolah menengah/tinggi) Sumber: BPS Sumber: Pemda 24 Nov

13 13 Daftar LS dari BDT/PPLS 2011 Penambahan RTS baru pada Daftar DT Negatif List (pindah, meninggal) Daftar Ruta/Keluarga Warga Forum Konsultasi Publik Kuota Jumlah RTS Dusun/RW Peserta Forum Konsultasi Publik: Pengurus RT/SLS Pokmas Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Disyahkan: Kepala Desa/Lurah Disyahkan: Ketua Dusun/RW Fasilitator dan Asisten Fasilitator Daftar Ruta/Keluarga Calon BDT 2015 untuk Dilakukan Pendataan Ruta 24 Nov 2014

14 Rancangan PPLS 2014 (Lanjutan) 2015 BDT PPLS 2014 BDT PPLS 2014 Karakteristik Rumah Tangga dan Anggota Karakteristik Rumah Tangga dan Anggota PRE- LIST AKHIR (daftar calon RTS) PRE- LIST AKHIR (daftar calon RTS) 1.Pengolahan 2.Analisis 3.Utilisasi  Nama Kepala RTS  Alamat/SLS  Desa  Kecamatan  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jumlah Keluarga  Jumlah Anggota RTS  Nama anggota  Hubungan dengan Kepala RT  Jenis kelamin  Tanggal Lahir  Umur  Status perkawinan  Kepemilikan kartu ID  Jenis cacat  Penyakit kronis menahun  Status kehamilan wanita  Partisipasi sekolah  Kelas/jenjang tertinggi  Ijazah tertinggi  Kegiatan bekerja  Lapangan kerja  Status/kedudukan pekerjaan  Status penguasaan bangunan tempat tinggal  Luas lantai  Jenis lantai  Jenis dinding  Jenis atap  Sumber air minum  Cara memperoleh air minum  Sumber penerangan  Kelas daya listrik terpasang  Bahan bakar/enerji memasak  Tempat buang air besar  TPA tinja  Kepemilikan aset:  Mobil  Motor  Perahu/kapal  Sepeda  Lemari es  Tabung gas  HP  Peserta program  PKH  Raskin  Jamkesmas  Asuransi kesehatan lain  Jamsostek  KB Karakteristik Rumah Tangga dan Anggota: 24 Nov

15 UraianJumlahUnit Kabupaten/Kota511Daerah Kecamatan7,075Kecamatan Jumlah Desa82,196Desa Jumlah SLS di bawah Desa (RW/Dusun)335,609 SLS (setara RT) Estimasi Target Rumah Tangga - Daftar Awal (28,2 juta) - Hasil Konsultasi Publik (12,3 juta) 40,560,369Rumahtangga Nov 2014

16 16


Download ppt "24 Nov 20141.  UUD 1945 Pasal 34  UU No 13 tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin  UU No. 11 tahun 2009 Kesejahteraan Sosial  Perpres 15/2010 Percepatan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google