Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Penataan Urusan Penataan kelembagaan Penataan ketatalaksanaan Penataan SDM C:yulian3\reformaasi kelembagaan.ppt PELAYANAN PUBLIK REFORMASI BIROKRASI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Penataan Urusan Penataan kelembagaan Penataan ketatalaksanaan Penataan SDM C:yulian3\reformaasi kelembagaan.ppt PELAYANAN PUBLIK REFORMASI BIROKRASI."— Transcript presentasi:

1

2

3 Penataan Urusan Penataan kelembagaan Penataan ketatalaksanaan Penataan SDM C:yulian3\reformaasi kelembagaan.ppt PELAYANAN PUBLIK REFORMASI BIROKRASI DAERAH Perubahan Lingkungan Strategik Perubahan Lingkungan Strategik PERGESERAN PARADIGMA PEMERINTAHAN PERGESERAN PARADIGMA PEMERINTAHAN OTDAOTDA birokrasi efektif, efisisen & ekonomis birokrasi efektif, efisisen & ekonomis

4  Bertujuan membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas dan bertanggungjawab, serta mampu memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) dalam manajemen pemerintahan.  Ref. Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah, meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabi- litas, pelayanan publik, mind-set dan culture-set.  Aspek ketatalaksanaan pemerintahan diarahkan pada pewujudan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien.  Salah satu aspek ketatalaksanaan yang perlu ditingkatkan efektifitas dan efisiensinya adalah prosedur kerja dalam bentuk Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP)

5 GRAND DESIGN RB ROAD MAP RB Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Per-UU-an 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 4. Penataan Tatalaksana : a. Penyusun SOP pelaksanaan tugas dan fungsi b. Pembangunan/pengembangan E-Government 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 6. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 7. Penguatan Pengawasan 8. Penguatan Akuntablilitas Kinerja 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

6  Keberadaannya sangat diperlukan dalam manajemen.  Oleh karena itu penetapan sistem,prosedur dan tata kerja dalam manajemen adalah hal yang wajar dan menjadi suatu keharusan.  Hal ini dikuatkan oleh Victor Lazaro dalam bukunya “System and Procedure, A Handbook for Bussines and Industry“ yang menyatakan “All corporate functions – production, marketing,finance,purchasing, industrial relations, and so on – are performed by mean of routines, or systems and procedures, which transelate the policies of management into action “  Sistem dan prosedure sangat penting dalam proses manajemen.  Keberadaannya sangat diperlukan dalam manajemen.  Oleh karena itu penetapan sistem,prosedur dan tata kerja dalam manajemen adalah hal yang wajar dan menjadi suatu keharusan.  Hal ini dikuatkan oleh Victor Lazaro dalam bukunya “System and Procedure, A Handbook for Bussines and Industry“ yang menyatakan “All corporate functions – production, marketing,finance,purchasing, industrial relations, and so on – are performed by mean of routines, or systems and procedures, which transelate the policies of management into action “  Sistem dan prosedure sangat penting dalam proses manajemen.

7 TATA KERJA : cara melaksanakan pekerjaan yang se-  TATA KERJA : cara melaksanakan pekerjaan yang se- efisien mungkin atas suatu tugas dengan mem- efisien mungkin atas suatu tugas dengan mem- perhatikan segi tujuan, peralatan, tenaga perhatikan segi tujuan, peralatan, tenaga kerja, waktu, ruang, biaya dsb. kerja, waktu, ruang, biaya dsb. PROSEDUR KERJA : rangkaian tata kerja yang berurut-  PROSEDUR KERJA : rangkaian tata kerja yang berurut- an, tahapan yang secara jelas menunjukkan an, tahapan yang secara jelas menunjukkan jalan, alur, arus (flow) yang harus ditempuh, jalan, alur, arus (flow) yang harus ditempuh, dari mana kegiatan berawal, kemana/kepada dari mana kegiatan berawal, kemana/kepada siapa diteruskan dan kapan/di mana selesai. siapa diteruskan dan kapan/di mana selesai. SISTEM KERJA : rangkaian tata kerja dan prosedur kerja  SISTEM KERJA : rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan yang kemudian membentuk suatu kebulatan atau pola tertentu dalam pelaksanaan suatu atau pola tertentu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/kegiatan pekerjaan/kegiatan

8 1. 1. Klasifikasi surat menyurat dan dokumen. 2. Pembubuhan kode-kode surat (coding). 3. Penyimpanan dalam bundel tertentu (folder). 4. Menyusun dalam almari file (filling). 5. Penentuan jangka waktu penyimpanan (record retention).

9 1.Prosedur Penerbitan Surat Keputusan. 2.Prosedur Kearsipan. 3.Prosedur Surat Menyurat. 4.Prosedur Penyelesaian Jawaban DPRD. 5.Prosedur Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. 6.Prosedur Perencanaan dan Pengadaan Pegawai. 7.Prosedur Keamanan Intern. 8.Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. 9.Prosedur Penyusunan Anggaran. 10.Prosedur Pengadaan Barang. 11.Prosedur Penghapusan Barang. 12.Dan sebagainya. 1.Prosedur Penerbitan Surat Keputusan. 2.Prosedur Kearsipan. 3.Prosedur Surat Menyurat. 4.Prosedur Penyelesaian Jawaban DPRD. 5.Prosedur Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. 6.Prosedur Perencanaan dan Pengadaan Pegawai. 7.Prosedur Keamanan Intern. 8.Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. 9.Prosedur Penyusunan Anggaran. 10.Prosedur Pengadaan Barang. 11.Prosedur Penghapusan Barang. 12.Dan sebagainya.

10 PEDOMAN KERJA : pengaturan pelaksanaan suatu kegiatan secara umum. PEDOMAN KERJA : pengaturan pelaksanaan suatu kegiatan secara umum. PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA : pengaturan lebih lanjut masing-masing pedoman kerja, lebih terperinci PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA : pengaturan lebih lanjut masing-masing pedoman kerja, lebih terperinci MANUAL KERJA : pengaturan lebih rinci dari petunjuk pelaksanaan kerja MANUAL KERJA : pengaturan lebih rinci dari petunjuk pelaksanaan kerja BENTUK PROSEDUR KERJA BENTUK PROSEDUR KERJA STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE serangkaian instruksi tertulis yg.dibakukan mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan, baik administratif maupun teknis. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE serangkaian instruksi tertulis yg.dibakukan mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan, baik administratif maupun teknis.

11 (PERMENPAN & RB NOMOR 35 TAHUN 2012)

12 1.Sebagai standarisasi cara yang harus dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan. 2.Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin akan terjadi. 3.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. 4.Membantu pelaksanaan tugas lebih mandiri. 5.Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. 6.Menciptakan ukuran standar kinerja yang memberikan acuan konkrit. 7.Memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dlm. berbagai situasi. 8.Menjamin konsistensi pelayanan baik dari segi mutu, waktu dan tahapan kegiatan. 9.Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang diperlukan. 10.Memberikan informasi bagi peningkatan kompetensi SDM. 11.Memberikan informasi beban tugas yang harus diemban oleh setiap individu. 12.Sebagai instrumen yg. dapat melindungi pelaksana dari tuntutan hukum. 13.Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. 14.Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural yang terjadi. 15.Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam menyusun standar pela- yanan. yanan. 1.Sebagai standarisasi cara yang harus dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan. 2.Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin akan terjadi. 3.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. 4.Membantu pelaksanaan tugas lebih mandiri. 5.Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. 6.Menciptakan ukuran standar kinerja yang memberikan acuan konkrit. 7.Memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dlm. berbagai situasi. 8.Menjamin konsistensi pelayanan baik dari segi mutu, waktu dan tahapan kegiatan. 9.Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang diperlukan. 10.Memberikan informasi bagi peningkatan kompetensi SDM. 11.Memberikan informasi beban tugas yang harus diemban oleh setiap individu. 12.Sebagai instrumen yg. dapat melindungi pelaksana dari tuntutan hukum. 13.Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. 14.Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural yang terjadi. 15.Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam menyusun standar pela- yanan. yanan.

13 a.kemudahan dan kejelasan ; b.effisisensi dan effectivitas ; c.keselarasan ; d.keterukuran ; e.dinamis ; f.berorientasi pada pengguna (pelanggan) ; g.kepatuhan hukum ; h.kepastian hukum ; a.kemudahan dan kejelasan ; b.effisisensi dan effectivitas ; c.keselarasan ; d.keterukuran ; e.dinamis ; f.berorientasi pada pengguna (pelanggan) ; g.kepatuhan hukum ; h.kepastian hukum ;

14 a.komitmen ; b.konsisten ; c.perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan ; d. mengikat ; e. setiap unsur yang terlibat mempunyai peran penting ; f. setiap unsur sadar peran dan tanggung jawabnya ; g. terdokumentasi dengan baik. a.komitmen ; b.konsisten ; c.perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan ; d. mengikat ; e. setiap unsur yang terlibat mempunyai peran penting ; f. setiap unsur sadar peran dan tanggung jawabnya ; g. terdokumentasi dengan baik.

15 Dalam penyusunan SOP, terlebih dulu diinventarisasikan kegiatan atau aktivitas apa saja yang diperlukan serta siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya. Misalnya SOP Penghapusan Barang : 1.Aktivitas yang perlu dilakukan : a. menyusun daftar barang yang dihapus ; b. mengirim barang ke gudang ; c. menyimpan barang di gudang ; d. memeriksa barang yang disimpan ; e. menyampaikan saran penghapusan barang ; f. meneliti barang-barang yang akan dihapus ; g. persetujuan barang-barang yang diusulkan dihapus ; h. penetapan Keputusan Penghapusan barang ; i. pelaksanaan penghapusan barang. 2.Pejabat yang terlibat : a. Pejabat Fungsional/Tim Khusus ; b. Penyimpan Barang (Petugas Gudang); c. Tim Pemeriksa Ahli ; d. Unit Organisasi Pengguna/Pemakai ; e. Pimpinan Instansi.

16 SIFAT KEGIATAN SIFAT KEGIATAN CAKUPAN & BESARAN KEGIATAN CAKUPAN & BESARAN KEGIATAN CAKUPAN & KELENGKAPAN KEGIATAN CAKUPAN & KELENGKAPAN KEGIATAN CAKUPAN & JENIS KEGIATAN CAKUPAN & JENIS KEGIATAN SOP TEKNIS SOP ADMINIST. SOP FINAL SOP PARSIAL SOP GENERIK SOP SPESIFIK SOP MAKRO SOP MIKRO

17 1. SOP TEKNIS : prosedur standar yang sangat rinci yang dilakukan oleh satu orang pelaksana dengan satu peran/ jabatan. (pemeliharaan makanik industri, medical check up, penanganan pasien gawat dsb. pemeliharaan sarana/prasarana, audit keuangan, pelayanan masyarakat dll.) 2. SOP ADMINISTRATIF : prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang di- lakukan lebih dari satu orang pelaks. dgn. Lebih dari satu peran/jabatan. (perencanaan, penganggaran, pengadaan barang, dsb.

18 1.Langkah Sederhana (simple steps) : diterapkan untuk prosedur kerja dengan sedikit kegiatan dan diterapkan untuk prosedur kerja dengan sedikit kegiatan dan melibatkan sedikit penanggungjawab. melibatkan sedikit penanggungjawab. 2.Tahapan Berurutan ( hierarchical steps) : merupakan pengembangan dari simple steps, jika prosedur merupakan pengembangan dari simple steps, jika prosedur lebih panjang (lebih dari 10 langkah) dan perlu informasi detail. lebih panjang (lebih dari 10 langkah) dan perlu informasi detail. 3. Grafik (Graphic) : diterapkan bagi prosedur yang lebih komplek dan spesifik, diterapkan bagi prosedur yang lebih komplek dan spesifik, sehingga perlu digambarkan sub-sub proses kegiatan. sehingga perlu digambarkan sub-sub proses kegiatan. Masing-masing sub proses terdiri dari serangkaian kegiatan Masing-masing sub proses terdiri dari serangkaian kegiatan spesifik. spesifik. 4.Diagram Alir (Fowcharts) : diterapkan pada prosedur yang sangat komplek sehingga diterapkan pada prosedur yang sangat komplek sehingga memerlukan banyak kebijakan yang ditetapkan. memerlukan banyak kebijakan yang ditetapkan. Ada dua macam flowchart, yaitu Linear Flowcharts dan Ada dua macam flowchart, yaitu Linear Flowcharts dan Branching Flowcharts. Branching Flowcharts. 1.Langkah Sederhana (simple steps) : diterapkan untuk prosedur kerja dengan sedikit kegiatan dan diterapkan untuk prosedur kerja dengan sedikit kegiatan dan melibatkan sedikit penanggungjawab. melibatkan sedikit penanggungjawab. 2.Tahapan Berurutan ( hierarchical steps) : merupakan pengembangan dari simple steps, jika prosedur merupakan pengembangan dari simple steps, jika prosedur lebih panjang (lebih dari 10 langkah) dan perlu informasi detail. lebih panjang (lebih dari 10 langkah) dan perlu informasi detail. 3. Grafik (Graphic) : diterapkan bagi prosedur yang lebih komplek dan spesifik, diterapkan bagi prosedur yang lebih komplek dan spesifik, sehingga perlu digambarkan sub-sub proses kegiatan. sehingga perlu digambarkan sub-sub proses kegiatan. Masing-masing sub proses terdiri dari serangkaian kegiatan Masing-masing sub proses terdiri dari serangkaian kegiatan spesifik. spesifik. 4.Diagram Alir (Fowcharts) : diterapkan pada prosedur yang sangat komplek sehingga diterapkan pada prosedur yang sangat komplek sehingga memerlukan banyak kebijakan yang ditetapkan. memerlukan banyak kebijakan yang ditetapkan. Ada dua macam flowchart, yaitu Linear Flowcharts dan Ada dua macam flowchart, yaitu Linear Flowcharts dan Branching Flowcharts. Branching Flowcharts.

19 Format yang digunakan dalam SOP-AP adalah dalam bentuk Branching Flowcharts, dengan asumsi bahwa prosedur pelaks. tugas dan fungsi pemerintahan terdiri dari banyak kegiatan (lebih dari sepuluh) dan perlu beberapa pengambilan kpts. Hanya menggunakan 5 (lima) simbol flowchart, yaitu : a.4 simbol dasar (basic symbol of flowcharts) yang terdiri : 1) simbol kapsul/Terminator ( ) untuk awal/akhir kgtn. 2) simbol kotak/Process ( ) untuk proses/kegtn. eksekusi. 3) simbol belah ketupat/Decision ( ) untuk pengambilan kpts. 4) simbol anak panah/panah/Arrow ( ) untuk arah kegiatan. b.1 simbol ganti halaman, yaitu : simbol segi lima/Off Page Connector ( ) untuk menyatakan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

20 KOTAK (Process) BELAH KETUPAT (Decision) KAPSUL (Terminator) SEGI LIMA (Off-page connector) ANAK PANAH (Arrow) Simbol yang dipergunakan dalam SOP Administrasi Pemerintahan hanya 5 buah dari 29 buah simbol dalam flowcharts : SIMBOL FLOWCHARTS DALAM SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN proses atau kegiatan eksekusi pengambilan keputusan awal dan akhir kegiatan hubungan antar simbol yang berbeda halaman arah kegiatan (proses

21 SIMBOL KOTAK (SIMBOL 1) (Process)  Simbol Utama (yang diutamakan)  Melambangkan kegiatan eksekusi (proses)  Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai Kaidah  Prinsip yang digunakan adalah satu aktivitas satu aktor dan satu simbol kecuali untuk kegiatan yang secara esensinya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu aktor secara bersamaan dalam waktu yang relatif sama, seperti: rapat, diskusi.

22 PENERAPAN SIMBOL KOTAK × Diikuti simbol di sebelah kanan × Diikuti simbol di bawah × Diikuti simbol di sebelah kiri

23 SIMBOL BELAH KETUPAT (SIMBOL 2) (Decision)  Simbol Kedua;  Melambangkan kegiatan pengambilan keputusan (adanya alternatif: ya-tidak, lengkap-tidak, sesuai tidak, dsb.);  Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai kaidah tetapi lebih fleksibel dibandingkan simbol kotak;  Prinsip yang digunakan adalah satu aktivitas satu aktor dan satu simbol kecuali pengambilan keputusan yang dilakukan dalam suatu forum bersama (rapat) dilambangkan dengan tanda kotak (proses).

24 PENERAPAN SIMBOL BELAH KETUPAT × Diikuti simbol dari sebelah kanan × Diikuti simbol dari bawah × Diikuti simbol dari sebelah kiri

25 SIMBOL KAPSUL (SIMBOL 3) (Terminator)  Simbol Ketiga (awal - akhir);  Melambangkan mulainya kegiatan (pemicu/start) dan akhir kegiatan (penutup/finish);  Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai kaidah, yaitu: untuk mulai (pemicu) arah panah ke bawah terlebih dahulu dan untuk penutup arah panah harus dari atas simbol kapsul;  Prinsip yang digunakan adalah kegiatan mulai simbol kapsul harus dari ujung kiri sesuai skuennya (urutannya) tidak ada yang dari tengah ataupun ujung kanan.

26 PENERAPAN SIMBOL KAPSUL × Diikuti simbol di sebelah kanan × Diikuti simbol di bawah × Diikuti simbol dii sebelah kiri Tidak Ada × Melanjutkan simbol dari sebelah kanan × Melanjutkan simbol dari bawah × Melanjutkan simbol dari sebelah kiri

27 SIMBOL SEGI LIMA (SIMBOL 4) (Off-page connector) ×Simbol Keempat (penghubung); ×Melambangkan penghubungflowcharts yang terputus karena ganti halaman; ×Penulisan simbol didahului dengan anak panah dari simbol sebelumnya pada halaman yang terputus dan diteruskan dengan anak panah menuju simbol berikutnya pada halaman berikutnya dan berlaku sebaliknya untuk panah balikan; ×Prinsip yang digunakan: apabila hanya satu anak panah menghubung simbol segi lima maka tidak perlu ditulis nomor. Apabila menghubungkan lebih dari satu anak panah maka diberikan nomor.

28 PENERAPAN SIMBOL SEGI LIMA × Menghubungkan simbol ke sebelah kanan × Menghubungkan simbol kebawah × Menghubungkan simbol ke sebelah kiri

29 SIMBOL ANAKPANAH (SIMBOL 5) (Arrow) ×Simbol Kelima (Arah Proses); ×Melambangkan arah proses kegiatan dari satu simbol ke simbolselanjutnya; ×Penulisan simbol anak panah sesuai kaidah yang berlaku pada simbol yang dihubungkan; ×Prinsip yang digunakan : - Pertama, arah anak panah selalu jatuh dari atas menuju ke sisi atas tengah simbol, kecuali untuk arah anak panah balikan yang tergantung pada kondisi yang dihadapi: bisa dari bawah ke atas dan bisa dari sisi kanan ataupun kiri. - Kedua, tanda anak panah tidak boleh bersilangan seandanya terpaksa bersilangan maka digambarkan dengan tanda “Ω=omega”

30 PENERAPANSIMBOL PANAH (1) × Menghubungkan simbol ke sebelah kanan × Menghubungkan simbol ke bawah × Menghubungkan simbol kesebelah kiri

31 PENERAPAN SIMBOL PANAH (2) × Menghubungkan dua simbol ke sebelah kanan × Menghubungkan tiga simbol ke bawah × Menghubungkan dua simbol ke sebelah kiri

32 Berisi prosedur-prosedur yang distandarkan secara keseluruhan sehingga membentuk suatu kesatuan proses, meliputi : A. Unsur Dokumentasi : 1. Halaman judul (cover). 2. Keputusan pejabat yang berwenang. 3. Daftar isi dokumen. 4. Penjelasan singkat penggunaannya. 5. Standard Operating Procedure. B. Unsur Prosedur. 1. Bagian Identitas. 2. Bagian Flowchart. Berisi prosedur-prosedur yang distandarkan secara keseluruhan sehingga membentuk suatu kesatuan proses, meliputi : A. Unsur Dokumentasi : 1. Halaman judul (cover). 2. Keputusan pejabat yang berwenang. 3. Daftar isi dokumen. 4. Penjelasan singkat penggunaannya. 5. Standard Operating Procedure. B. Unsur Prosedur. 1. Bagian Identitas. 2. Bagian Flowchart.

33 Standar Operasional Prosedur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota… 2012 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ……………………………………….. Jln. ………………………………….. Logo/Lambang Daerah Judul dokumen SOP-AP Tahun pembuatan SOP-AP Alamat Instansi HALAMAN JUDUL DOKUMEN SOP-AP

34 Setiap SOP harus dilengkapi dengan informasi identitas sbb. : a.Nama SOP : nama prosedur yang disandarkan ; b.Satuan Kerja/Unit Kerja : satuan kerja/unit mana yang menerapkan ; c.Nomor dokumen : nomor prosedur yang di SOP kan; d.Tanggal pembuatan : tanggal pertama kali SOP dibuat ; e.Tanggal revisi : tanggal SOP direvisi ; f.Tanggal efektiv : tanggal mulai diberlakukan ; g.Pengesahan Pejabat yang berkompeten ; h.Dasar Hukum : pert. Per-UU-an yg. melandasi penetapannya; i.Keterkaitan : beri informasi keterkaitan dg. prosedur lainnya; j.Peringatan : beri informasi kemungkinan yang terjadi jika SOP dilaksanakan/tidak dilaksanakan; k.Kualifikasi Personel : beri informasi kualifikasi/kompetensi SDM yang diperlukan ; l.Peralatan dan Perlengkapan : m.Pencatatan.

35 SATUAN KERJA Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. ……………….. 2. …………….. 3. …………….. 1. ……………. 2. …………… 3. ………….. Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. ……………. 2. ………… 3. …………….. 1. …………… 2. ………….. 3. ………….. Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : BAGIAN IDENTITAS

36 No Aktivitas PelaksanaMutu Baku Ket. Pelaksana 1Pelaksana 2 Pelaksana 3Pelaksana 4Prsyrtn/KlkpnWaktuOutput BAGIAN FLOWCHART

37 TATA CARA PENGISIAN FLOWCHART :   Dalam flowchart dipisahkan antara kegiatan (aktivitas) dan pelaksana kegiatan (aktor).   Penulisan pada kolom kegiatan (aktivitas) menggunakan kata kerja aktif yang diikuti dengan obyek dan keterangan, tanpa menyebutkan subyeknya. Misalnya : menulis laporan, meneliti dan mencatat surat permohonan, mengirim surat kepada pesarta, memaraf draf surat dst.  Selanjutnya penulisan pelaksana (aktor) tidak diurutkan secara hierarkhi, tetapi didasarkan pada sekuen kegiatan (urutan kegiatan) sehingga alur kegiatan selalu diawali dari sebelah kiri.

38 TIM PENYUSUN SOP UNIT KERJA MANDIRI/UPT Menyusun Ranc. Do- kumen SOP dan menyampaikan ke- pada Tim Pe-nyusun SOP-AP Unit Kerja Mandi-ri Pembina untuk diintegrasikan menjadi Ranc. Dok. SOP-AP Unit Kerja Mandiri Pembina se- cara berjenjang. TIM PENYUSUN SOP UNIT KERJA PEMBINA Mengintegrasikan Ranc. Dok. SOP-AP Unit Kerja Mandiri /UPT menjadi Ranc. Dok.SOP-AP Unit Kerja Mandiri Pem- bina dan menye- rahkan ke-pada Tim Reformasi Biro- krasi Pemda. TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI PEMDA Tim Kerja Reformasi Birokrasi Pemda mengintegrasikan Ranc. Dok. SOP-AP Unit Kerja Mandiri menjadi Ranc. Dok. SOP-AP Pemda. dan mengajukannya ke- pada Kepala Daerah untuk ditetapkan. KEPALA DAERAH Kepala Daerah me- netapkan Dokumen SOP-AP dengan Peraturan Kepala Daerah. PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI/UPT Menetapkan pem- berlakuan SOP-AP di lingkungan ma- sing-masing ber- dasarkan Dokumen SOP-AP yang di- tetapkan oleh Kepa- la Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah

39 PERLU DIPERHATIKAN : a.segi tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya dan waktu serta macam dan sifat kegiatan ; b.tugas pokok dan skema organisasi, skema jabatan dan uraian jabatan ; c.pilih satu bidang kegiatan yang akan dibuat sistem dan prosedurnya ; d.buat dan jelaskan tiap detail kegiatan yang harus dilakukan berikut lama waktu setiap kegiatan, serta siapa yang harus melaksanakan setiap kegiatan ; e. setiap tahap kegiatan adalah kegiatan faktual yang diperlukan untuk penyelesaian seluruh kegiatan ; penyelesaian seluruh kegiatan ; f.disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas dan fleksibelitas ; g.penyusunannya disesuaikan dengan kemajuan IPTEK, harus dijaga updatednessnya ; updatednessnya ; h.visualisasi dengan simbol-simbol, skema dan bagan yang tepat ; i.jika diperlukan didukung dengan referensi dan manual.

40 INTEGRASI SOP DALAMMANAJEMEN MONITORING DAN EVALUASI EVALUASI PENGEMBANGANSOPPENGEMBANGANSOP PERSIAPANPERSIAPAN PENILAIANKEBUTUHANSOP

41 PERSIAPAN PENILAIAN KEBUTUHAN PENGEMBANG- AN INTEGRASI DALAM MANAJEMEN MONITORING & EVALUASI  Membentuk Tim dan kelengkapan- nya.  Melakukan pela- tihan bagi angg. Tim.  Menginfromasi- kan kepada se- luruh unit tentang kegiatan penyu – sunan SOP.  Menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan.  Melakukan penilai- an kebutuhan.  Membuat daftar SOP yang akan dikembangkan.  Membuat doku- men penilaian kebutuhan SOP.  Pengumpulan infor- masi dan identifika- si alternatif.  Analisis dan pemi- lihan alternatif pe- nulisan SOP.  Penulisan SOP.  Pengujian dan reviu.  Pengesahan SOP.  Perencanaan pene- rapan.  Pemberitahuan  Distribusi dan ak- sebilitas.  Pelatihan dan pe- mahaman. o Monitoring. o Evaluasi

42 1. MEMBENTUK TIM DAN KELENGKAPANNYA. Tim bertugas identifikasi kebthn, kumpulkan data, analisis prosedur, lakukan pengembangan, sosialisasi, mengawal penerapan, monev, penyempurnaan dsb. 2. MEMBERIKAN PELATIHAN KEPADA ANGGOTA TIM. Untuk mencapai hasil terbaik setiap anggota harus mendapat pembekalan ttg maksud dan bagaimana menyusun SOP yang baik. Juklak pembekalan ini merupakan acuan dalam penyusunan SOP. 3. MEMASTIKAN SELURUH UNSUR ORGANISASI TAHU TENTANG UPAYA PIMPINAN UNTUK LAKUKAN PERUBAHAN SOP. Agar seluruh unsur organisasi mengetahui adanya perubahan yang akan dilakukan, maka setiap pimpinan unit harus mengetahuinya. Peran pimpinan puncak sangat menentukan hal ini.

43 KELENGKAPAN TIM : a. harus dilengkapi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas; b. keanggotaan dibatasi dengan memperhatikan rentang kendali; c. dilengkapi dengan struktur yang jelas dan lebih bersifat fungsional; d. merumuskan lebih dulu misi, tujuan dan sasaran serta memperhatikan waktu dan sumberdaya lain dalam pengembangan SOP-AP; e. tugas meliputi aspek substansi SOP-AP dan aspek administratif. Faktor lain yang perlu diperhatikan : a.pedoman dalam pelaksanaan tugas (urtug dan mekanisme tugas tim); b. fasilitas yang dibutuhkan agar dapat bekerja optimal ; c. komitmen pimpinan; d. pembekalan dengan pelatihan ; e. kepastian bahwa seluruh unit mengetahui upaya perbaikan prosedur.

44 1.TUJUAN PENILAIAN KEBUTUHAN SOP. Untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan akan SOP, yang sangat bermanfaat dlm. tentukan ruang lingkup, jenis dan jumlah SOP. dlm. penilaian kebutuhan perlu dipertimbangkan : a. lingkungan operasional ; b. kebijakan Pemerintah ; c. kebutuhan organisasi dan stakeholders. 2.LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN KEBUTUHAN. a. menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan ; b. melaksanakan penilaian kebutuhan ; c. membuat daftar SOP yang akan dikembangkan ; d. membuat dokumen penilaian kebutuhan SOP.

45 RENCANA TINDAK PENYUSUNAN SOP-AP URAIAN KEGIATAN OUTPUTPENANGGUNG JAWAB JADUAL

46 PENILAIAN KEBUTUHAN SOP SATUAN KERJA BIDANGPROSEDUR PENILAIAN KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS KEBUTUHAN TUPOKSI PERATURAN PER-UU-AN STAKE- HOLDERS PROSEDUR LAINNYA

47 NO SATKER/ UNIT KERJA SOP YANG AKAN DIKEMBANGKAN ALASAN PENGEMBANGAN BIDANGPROSEDUR 12345

48 1. PENGUMPULAN INFORMASI DAN IDENTIFIKASI ALTERNATIF 2. ANALISIS DAN PEMILIHAN ALTERNATIF. 3. PENULISAN SOP. 4. PENGUJIAN DAN REVIEW SOP. 5. PENGESAHAN SOP. 1. PENGUMPULAN INFORMASI DAN IDENTIFIKASI ALTERNATIF 2. ANALISIS DAN PEMILIHAN ALTERNATIF. 3. PENULISAN SOP. 4. PENGUJIAN DAN REVIEW SOP. 5. PENGESAHAN SOP. Pengumpulan Informasi & Identifikasi Alternatif Pengumpulan Informasi & Identifikasi Alternatif Analisis dan Pemilihan Alternatif Analisis dan Pemilihan Alternatif Penulisan SOP Pengujuan & Review SOP Pengujuan & Review SOP Pengesahan SOP Pengesahan SOP

49 PENGUMPULAN INFORMASI & IDENTIFIKASI ALTERNATIF SOP TEKNIK BRAINSTORMING TEKNIK INTERVIEW TEKNIK SURVEY TEKNIS BENCHMARK TELAAHAN DOKUMEN TEKNIK FOCUS GROUP DISCUSSION

50 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG PROSEDURAKTIVITASPRSYRT/KLPNWAKTUOUTPUT IDENTIFIKASI S O P

51 1. Menganalisa tugas dan fungsi organisasi (dengan fokus pada unit organisasi terendah sebagai unit operasional). 2. Mengidentifikasi output final (end-product). 3. Mengidentifikasi aspek kegiatan output final dengan merumuskan aspek kegiatan keseluruhan (makro) dan parsial (mikro) yang ada di awal (pra), pada saat (in) dan setelah (pasca) dari output final. 4. Merumuskan judul SOP-AP dengan menggabungkan aspek kegiatan output final (SOP Makro dan SOP Mikro) 5. Mengidentifikasi seluruh judul SOP-AP (Makro dan Mikro) dengan mengelompokkan sesuai tingkat struktur organisasinya Keseluruhan judul SOP-AP inilah yang merupakan kebutuhan riil SOP pada unit kerja yang bersangkutan.

52 Contoh : 1. Salah satu uraian tugas Sub Bagian Program : Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan. Output final adalah laporan. Kegiatan utama adalah menyusun. Dengan memperhatikan output final dan aktivitas yang dilakukan maka judul SOP yang disarankan adalah SOP Penyusunan Laporan 2.Salah satu uraian tugas Kepala Seksi Perizinan : Menyiapkan bahan dan memproses pelayanan Izin Trayek Output final adalah Izin Trayek Kegiatan utama memproses permohonan Izin Trayek. Memperhatikan output final dan kegiatan yang dilakukan maka judul SOP yang disarankan adalah SOP Pelayanan Izin Trayek.

53 NOTUGASURTUGKEGIATANOUTPUT ASPEK KEGIATAN JUDUL SOP Menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis a b c d Menghimpun, menganalisis, merumuskan dan menyusun Rencana strategis Merumuskan dan menyusun SOP Penyusunan Rencara Strategis FORMULIR IDENTIFIKASI SOP-AP BERDASARKAN TUGAS

54 KEMUDAHAN & KEJELASAN (apakah SOP telah dirumus scr mudah & jelas) KEMUDAHAN & KEJELASAN (apakah SOP telah dirumus scr mudah & jelas) EFISIENSI & EFEKTIVITAS (apakah SOP mrp prosedur yg paling efisien/efektif) EFISIENSI & EFEKTIVITAS (apakah SOP mrp prosedur yg paling efisien/efektif) K E S E L A R A S A N (apakah SOP telah selaras dg.prosedur-prosedur yg.lain K E S E L A R A S A N (apakah SOP telah selaras dg.prosedur-prosedur yg.lain KETERUKURAN (apakah output SOP telah ditetapkan standar mutu yg terukur keberhasilannya) KETERUKURAN (apakah output SOP telah ditetapkan standar mutu yg terukur keberhasilannya) D I N A M I K (apakah SOP dpt scr cepat disesuaikan dg.kebutuhan sesuai dengan perkembangan pelayanan/adm.pem.) D I N A M I K (apakah SOP dpt scr cepat disesuaikan dg.kebutuhan sesuai dengan perkembangan pelayanan/adm.pem.) BERORIENTASI KPD USERS (apakah SOP sdh sesuai dg kbthan pengguna/customer Sehingga dpt meemberikan kepuasan) BERORIENTASI KPD USERS (apakah SOP sdh sesuai dg kbthan pengguna/customer Sehingga dpt meemberikan kepuasan) KEPATUHAN HUKUM (apakah SOP sdh memenuhi ketentuan pert perUUan) KEPATUHAN HUKUM (apakah SOP sdh memenuhi ketentuan pert perUUan) KEPASTIAN HUKUM (apakah SOP sudah merupakan produk hukum yg memberi jaminan legalitas pelaksanaannya) KEPASTIAN HUKUM (apakah SOP sudah merupakan produk hukum yg memberi jaminan legalitas pelaksanaannya)

55 ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENULISAN SOP : a. Tipe SOP yang mencakup dua aspek yaitu : 1) technical SOP 2) administrative SOP b. Format SOP. 1) Menuangkan SOP-AP dalam bentuk branches flowchart. 2) SOP-AP terdiri dari Bagian Identitas dan Bagian Flowchart. c. Hal penting dalam proses penulisan SOP-AP adalah bahwa aktivitas yang terdapat dalam organisasi saling terkait dengan proses dan prosedur yang akan distandarkan

56 1.Untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan, tahapan, gerakan dan bagian-bagian pekerjaan yang bagaimana yang diperlukan untuk penyelesaian suatu tugas. 2.Untuk mengetahui waktu rata-rata yang diperlukan baik untuk setiap tahap atau jenis pekerjaan termaksud maupun untuk penyelesaian waktu seluruhnya. 3.Untuk mengetahui dan menentukan persyaratan kecapakapan (skill) pegawai, agar kegiatan terselenggara dengan sebaik- baiknya. 4.Untuk mengetahui peralatan-peralatan dan fasilitas-fasilitas kerja yang diperlukan dan untuk dapat mengerjakan dengan baik. 5.Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk setiap tahap kegiatan (dengan terlebih dulu diketahui volume of work and standard rate of performance).

57 6. Untuk mengetahui mengetahui apakah peralatan, fasilitas dan tenaga kerja telah dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas seharusnya. 7. Untuk mengetahui di manakah paling banyak terjadi kemacetan atau rawan kemacetan. 8. Digunakan sebagai salah satu sarana evaluasi kerja (job evaluation). 9. Sebagai alat mengatur tata ruang (lay-out) kantor. 10. Untuk menghindarkan terjadinya penumpukan kerja. 11. Sebagai alat perencanaan kerja dan pengembangan selanjutnya. 12. Sebagai alat penentuan kualifikasi pelatihan yang diperlukan. 13. Sebagai alat klasifikasi uraian dan analsisis jabatan. 14. Untuk persiapan otomatisasi dan mekanisasi kegiatan. 15. Untuk memberikan kepastian waktu, tenaga dan peralatan (serta pembiayaan jika diperlukan).

58 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANJARMASIN Nomor SOP 0350 Tahun 2012 Tanggal Pembuatan 10 Agustus 2012 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 1 September 2012 Disahkan oleh Walikota Banjarmasin Nama SOPSOP Pelayanan Izin Trayek Angkot Dasar Hukum :Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang LLAJ 2. Per.Menpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang SOP 1. Menguasai peraturan perundangan tentang LLAJ 2. Memahami dengan baik prinsip-prinsip pelayanan prima 3. Keterkaitan :Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Izin Usaha Angkutan dsb 1. Perangkat komputer 2. Filling cabinet Peringatan :Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi ketidak lancaran, ketidak transparanan, ketidak jelasan pelayanan Izin trayek 1. Dokumentasi izin trayek. 2. Data trayek angkutan penumpang. Lampiran : Peraturan Kepala Daerah ………………… Nomor ………………………………………… Tanggal ……………………………………… Lampiran : Peraturan Kepala Daerah ………………… Nomor ………………………………………… Tanggal ………………………………………

59 NONO PELAKSANA AKTIVITAS PE- TUGAS LOKET PENG- ADM. UMUM KASUB BAG. UMPEG KABAG. TU KEPALA BP2T KABID. PERIJINA PEREK. TIM TEKNIS PEMROS ES IJIN TRAYEK PERSYARATAN / KELENGKAPAN WAKTUOUTPUT KET Ijin usaha angkutan, copy dokumen ranmor, buku uji Berkas dan seluruh kelengkapan persyaratan Berkas permohonan dan kelengkapan Berkas permohonan terpilah dan kelengkapan nya Berkas dan disposisi Kepala BP2T 5 menit 15 menit 15 menit 60 menit 15 menit Menerima berkas permo- honan ijin trayek angkot dilengkapi dengan per- syaratan yang ditentukan Memeriksa kelengkapan berkas permohonan ser- ta memberikan tanda terima berkas. Menerus- kan berkas ke Pengadm. Umum. Mencatat berkas dlm buku agenda permohon- an Ijin Masuk dan dite- ruskan kepada Sub Bag. Umpeg. Menerima dan memilah sesuai jenis perijinan serta meneruskan kepada Kep. BP2T Memeriksa dan memberi disposisi untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, dan dikem- balikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Meneima dan mendistri- busikan kepada Kabid Perijinan Perekon. Berkas diterima petugas loket Berkas permohonan terperiksa & kelengkapan nya Permohonan tercatat dalam buku agenda Berkas terpilah Berkas dan disposisi Kepala BP2T

60 Berkas dan disposisi Kepala BP2T Disposisi Ka. BP2T dan berkas prmohonan Hasil koordinasi teknis dengan Dinas Perhu- bunngan Pertimbangan Teknis disetujui atau ditolaknya permohonan ijin trayek Telaahan sesuai pertimbangan teknis Penyerahan berkas kepada Tim Teknis Hasil koordinasi teknis dengan Dinas Perhu- bunngan Pertimbang- an Teknis disetujui atau ditolaknya permohonan ijin trayek Telaahan sesuai pertimbang- an teknis Keputusan persetujuan atau penolakan permohonan ijin trayek 10 menit 60 menit 60 menit 30 menit 30 menit Menerima dan memeriksa berkas serta menteruskan kepada Tim Teknis Bidang Transportasi. Berkoordinasi dengan Di- nas Perhubungan & IK meneliti kebenaran dokumen kelengkapan berkas perIjinan Memberikan pertimbang- an diloloskan atau ditolak permohonan ijin trayek kepada Kepala Bidang Perijinan Perekonomian. Meneruskan pertimbangan Tim Teknis kepada Kepala BP2T dengan telaahan dan alternatif penyelesai- an perijinan yang dimo- hon. Mengambil keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan ijin dan membeberikan arahan penyelesaian ijin trayek Kepada Kepala Bidang Perijinan Perekonomian.

61 NOAKTIVITAS PELAKSANA PELAKSANA KET. KET Menyerahkan berkas permohonan ijin trayek angkot dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan (misal : Ijin usaha transportasi, copy dokumen kendaaraan bermotor dsb) Pemohon Ijin 2. Berkas permohonan diterima dan diperiksa kelengkapannya dan diberikan tanda terima berkas Petugas Loket Berkas diterusakan Sub Bagian Umum dan Kepeg. untuk dicatat dlm buku agenda permohonan ijin masuk. Pengadministrasi Umum Diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepeg. untuk dipilah sesuai jenis perijinan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepeg Diteruskan kepada Kepala Bagian TU untuk diperiksa dan diteruskan kepada Kepala BP2T. Kepala Bagian Tata Usaha

62 Diperiksa Kepala BP2T dan diberikan disposisi untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, dan dikembalikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Kepala BP2T Kembali ke Kepala Bagian Tata Usaha, dan didistribusikan Kepada Kebid Perijinan Perekon. Kepala Bagian Tata Usaha 8. Diterima oleh Kepala Bidang Perijinan Perekonomian untuk diperiksa dan diteruskan kepada Tim Teknis bidang Transportasi. Kepala Bidang Perijinan Perekonomian Tim Teknis Bidang Transportasi berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk meneliti kebenaran dokumen kelengkapan berkas perijinan, yang meliputi Surat Ijin Usaha Angkutan, Surat Keterangan Domisili, Dokumen Kendaraan dsb. Tim Teknis Bidang Transportasi 10. Tim Teknis sesuai kewenangannya memberikan pertimbangan diloloskan atau ditolak permohonan ijin trayek, kepada Kepala Bidang Perijinan Perekonomian. Tim Teknis Bidang Transportasi 11. Kepala Bidang Perijinan Perekonomian meneruskan pertimbangan Tim Teknis kepada Kepala BP2T dengan telaahan dan alternatif penyelesaian perijinan yang dimohon. Kepala Bidang Perijinan Perekonomian

63 Kepala BP2T mengambil keputusan untuk mem- berikan atau menolak permohonan ijin dan memberikan arahan penyelesaian ijin trayek kepada Kepala Bidang Perijinan Perekonomian. Kepala BP2T 13. Kepala Bidang Perijinan memerintahkan kepada Pemroses Ijin Trayek menyiapkan naskah ijin trayek atau penolakan ijin trayek. Kepala Bidang Perijinan Perekonomian 14. Pemroses Ijin Trayek menyiapkan naskah ijin trayek atau penolakan ijin trayek sesuai ketentuan yang berlaku, dan diserahkan kepada Kabid Perijinan Perekonomian untuk diperiksa,dan diparaf. Pemroses Ijin Trayek 15. Diperiksa dan diparaf oleh Kabid Perijinan Pereko- nomian dan dmintakan tanda tangan Kepala BP2T Kabid. Perijinan Perekonomian 16. Kepala BP2T menandatangani Surat Keputusan Ijin Trayek atau surat penolakan dan diserahkan kem- bali kepada Kepala Bidang Perijinan Perekonomian. Kepala BP2T 17. Kabid Perijinan Perkonomian menerima dan mene- ruskan Surat Keputusan Ijin atau surat penolakan ke Loket Penyerahan Ijin. Kabid. Perijinan Perekonomian 18. Petugas Loket menyerahkan Surat Keputusan Ijin Trayek atau surat penolakan kepada pemohon ijin. Petugas Loket

64

65 Terminator Mulai Selesai Persiapan Proses Proses pendokumentasian Pengambilan Keputusan Proses Serentak Konektor perpindahan aktivitas dalam satu halaman TY T Y Konektor perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya Simbol-simbol flowchart

66 SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM SUB BAGIAN KEPEG & UMUM DINAS PERTAMBEN BIDANG PERTAMBAGAN UMUM & AIR BAWAH TANAH SEKSI PERTAMBANGAN UMUM SEKSI AIR BAWAH TANAH SEKSI PENGUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH SEKSI GEOLOGI & SUMBERDAYA MINERAL SEKSI PENYIAPAN WILAYAH SEKSI PEMETAAN BIDANG E N E R G I SEKSI TENAGA LISTRIK SEKSI MIGAS DAN NON MIGAS SEKSI ENERGI BARU & TERBARUKAN BIDANG PENGAWASAN & PENGENDALIAN SEKSI WASDAL ADM SEKSI WASDAL TEKNIS SEKSI PENEGAKAN HUKUM SUB BAGIAN KEUANGAN TAL


Download ppt "Penataan Urusan Penataan kelembagaan Penataan ketatalaksanaan Penataan SDM C:yulian3\reformaasi kelembagaan.ppt PELAYANAN PUBLIK REFORMASI BIROKRASI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google