Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Tujuan pemelajaran umum adalah, agar setelah mengikuti diklat ini peserta memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP Nomor.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Tujuan pemelajaran umum adalah, agar setelah mengikuti diklat ini peserta memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP Nomor."— Transcript presentasi:

1

2 Tujuan pemelajaran umum adalah, agar setelah mengikuti diklat ini peserta memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, yang memiliki lima unsur pengendalian yaitu : 1.Lingkungan Pengendalian, 2.Penilaian Risiko, 3.Kegiatan Pengendalian, 4.Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan 5.Pengendalian Intern dan dapat menerapkannya pada unit kerja masing-masing.

3 Untuk mencapai tujuan pemelajaran umum tersebut di atas, ditetapkan beberapa tujuan pemelajaran khusus yang ingin dicapai, yaitu semua peserta setelah mengikuti diklat ini diharapkan mampu: 1.Menjelaskan kembali pengertian kegiatan pengendalian; 2.Menjelaskan kembali pengertian komponen atau sub unsur kegiatan pengendalian dan variabel-variabel yang mempengaruhinya; 3.Menjelaskan kembali contoh-contoh penerapan kegiatan pengendalian di lingkungan instansi pemerintah.

4 Agar peserta mampu memahami substansi kegiatan pengendalian, proses pelatihan menggunakan metode pemelajaran dengan pendekatan andragogi. Dengan metode ini, peserta dipacu untuk berperan serta secara aktif melalui komunikasi dua arah. Metode pemelajaran ini menerapkan interaksi antara instuktur dan peserta dengan cara pemaparan, tanya jawab, dan diskusi. Instruktur akan membantu peserta dalam memahami materi dengan metode pemaparan dan pembahasan. Peserta diberi kesempatan dan didorong untuk mengajukan pertanyaan. Agar proses pendalaman materi dapat berlangsung dengan lebih baik, peserta diminta untuk berperan aktif dalam diskusi kelompok.

5 Pengertian Keg PengendalianKarakterisitikOverviu SPIP

6

7

8 Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif (Penj PP 3c)

9 Probabilitas Dampak mitigation prevention

10 Identifikasi Analisis Respon/ Kelola Risiko 11 Sub Unsur Kegiatan Pengendalian

11 Diutamakan pada kegiatan pokok Harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko Disesuaikan dengan sifat khusus instansi Kebijakan & Prosedur ditetapkan secara tertulis Dilaksanakan sesuai yg ditetapkan Dievaluasi secara teratur Psl 18.2

12 2. Lingkungan dan cara beroperasi 1.Misi, maksud serta tujuan serta tujuan 3.Tingkat kerumitan organisasi 4. Sejarah/latar belakang serta budaya 5. Risiko yang dihadapi

13 Psl 18 (3) a.Reviu atas Kinerja b.Pembinaan SDM c.Pengendalian Sistem Informasi d.Pengendalian Fisik atas Aset e. Penetapan dan Reviu Kinerja f. Pemisahan Fungsi g.Otorisasih.Pencatatan i.Pembatasan Akses j.Akuntabilitask.Dokumentasi

14 Daftar Uji A2 b. Pegawai dan atasan memahami tujuan keg. pengend. c. Pengawas mereviu kegiatan pengendalian d. Atas penyimpangan diambil tindakan dg tepat. a. Kegiatan Pengend. yg diatur di pedoman sudah diterapkan dg tepat

15 REVIU = Membandingkan kinerja dengan tolok ukur Mengkomunikasikan tugas, tanggung jawab dan akuntabilitas. Mereviu secara sistematis. Persetujuan kerja pada titik penting. Psl 19; 18.3.a

16 a. Terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan. b. Terlibat dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai. c. Secara berkala mereviu kinerja dibandingkan rencana. d. Inisiatif signifikan dipantau pencapaian targetnya dan tindak lanjut yang telah diambil

17 Mereviu laporan kinerja, menganalisis kecenderungan, dan mengukur hasil. Pejabat Pengelola Keuangan mereviu dan membandingkan kinerja keuangan, anggaran, dan operasional dengan rencana. Kegiatan pengendalian yang tepat telah dilaksanakan Psl a; DU B 2

18 Komunikasi tentang visi,misi,tujuan,nilai,dan strategi Buat strategi perencanaan dan pembinaan SDM yang dukung visi tersebut Buat urjab, prosedur rekrut, diklat, sistem kompensasi, ketentuan disiplin, ukuran kinerja, dan pengembangan karier

19 1.Pemahaman bersama visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi, tercermin di Renstra, RKT, dsb 2. Strategi pembinaan SDM tampak di Renstra SDM dan dokumen perencanaan. 3. Ada strategi perencanaan SDM yg spesifik dan jelas dikaitkan dengan keseluruhan. Pembinaan SDM 4. Ada syarat jabatan dan ketetapan kinerja yang diharapkan

20 Pembinaan SDM 5. Dorong kerja sama tim, penerapan visi, dan umpan balik 6. Manajemen kinerja mendapat prioritas tertinggi 7. Rekrutmen Berdasar kompetensi 8. Ada orientasi, diklat & kelengkapan kerja

21 Pembinaan SDM 9. Sistem kompensasi memadai 10. Program kesejahteraan dan fasilitas 11. Pengawasan atasan berkesinambungan 12. Diberikan evaluasi dan umpan balik (jujur, konstruktif) agar tahu kaitan kinerjanya dengan tujuan instansi 13. Ada kaderisasi utk menjamin kontinuitas kompetansi

22 ( ps 22 – 28) PengendalianAplikasiPengendalianAplikasi (ps )

23 Psl 22 a. Pengamanan sistem informasi (23) b. Pengendalian atas akses (24) c. Pengendalian atas pengembangan (25) d. Pengendalian atas perangkat lunak sistem (26) e. Pemisahan tugas (27) f. Kontinuitas pelayanan (28)

24 a. Penilaian risiko b. Program pengamanan c. Organisasi pengelola program Psl 23

25 Pengendalian fisik dan pengendalian logik Mengidentifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses Memantau akses ke sistem informasi, investigasi, dan penegakan disiplin. Mengklasifikasikan sumber daya sistem informasi Psl 24

26 Menetapkan prosedur pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak Seluruh perangkat lunak sudah diuji dan disetujui Psl 25 Fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program diotorisasi.

27 Mengendalikan perubahan Akses dikendalikan dan dipantau Psl 26 Membatasi akses ke perangkat lunak sistem

28 Pengendalian atas kegiatan pegawai via prosedur supervisi reviu Penetapan Pengendalian akses utk pisahkan tugas Psl 27 Identifikasi yang tidak bisa digabung, dan tetapkan kebijakan pemisahan

29 Rencana mengatasi kejadian tidak terduga Pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi Menguji rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga Pemberian prioritas atas kegiatan komputerisasi yang kritis Psl 28

30 Struktur, kebijakan dan prosedur yang diterapkan terpisah pada sistem aplikasi dan dirancang untuk menangani pemrosesan data d. Keandalan pemrosesan dan file c. Akurasi b. Kelengkapan a. Otorisasi Psl 29

31 Pembatasan akses ke terminal entri Pengesahan atas dokumen sumber Penggunaan file induk dan laporan khusus Pengendalian dokumen sumber Psl 30

32 Psl 31

33 Desain entri data Validasi data Pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data Reviu atas laporan keluaran Psl 32

34 Mengecek internal file header labels Memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai Mencegah perubahan file secara bersamaan Hanya program dan file data versi terkini yang digunakan Psl 33

35 Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik Rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset infrastruktur. Aset yang berisiko secara fisik diamankan dan akses ke aset tersebut dikendalikan. Psl 34

36 Penandatangan cek secara fisik dilindungi dan aksesnya dikendalikan Peralatan yang berisiko dicuri diamankan Identitas aset dilekatkan pada inventaris. Persediaan disimpan di tempat aman. Psl 34

37 Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan. Reviu dan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja. Faktor penilaian pengukuran kinerja dievaluasi. Data capaian kinerja dibandingkan secara terus- menerus dan selisihnya dianalisis. Psl 35

38 2. Pisahkan fungsi : otorisasi; persetujuan; pemrosesan; pencatatan; penerimaan atau pembayaran; reviu dan audit; penyimpanan & penanganan aset Psl 36

39 PI wajib menetapkan dan mengomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada semua pegawai Psl 37; 18.3.g

40 psl 38, 18 ayat 3 h

41 Penentuan tingkat pembatasan mempertimbangka n mobilitas dan nilai aset Pembatasan akses terhadap penyimpanan direviu secara periodik psl 39, 18 ayat 3 I Ada pembatasan akses sumber daya dan pencatatannya: hanya pegawai yang berwenang. Click HereTo Play

42 Pembandingan secara berkala pencatatan dengan sumber daya Penetapan pertanggungjwaba n akses diireviu secara periodik Menginformasikan dan mengomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas Ada peg khusus bertanggung jawab atas penyimpanan, penggunaaan & pencatatan psl 39, 18 ayat 3 J

43 Wajib menyelenggarakan dokumentasi yg baik atas SPIP Pimpinan Instansi wajib miliki, kelola, pelihara dan mutakhirkan dokumentasi SPIP psl 40, 18 ayat 3 k

44 1. Tertulis 2. Tersedia setiap saat untuk diperiksa 3. Memuat identifikasi,penerapan, evaluasi tercermin di pedoman akuntansi dll 4. Termasuk penanganan data, pengendalian umum, aplikasi 6. Elektronis maupun tercetak 5. Lengkap, mudah ditelusuri sejak otorisasi, inisiasi sd. selesai 7. Dipelihara dengan baik & dimutakhirkan secara berkala DU L ;psl 40, 18 ayat 3 k

45


Download ppt "Tujuan pemelajaran umum adalah, agar setelah mengikuti diklat ini peserta memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP Nomor."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google