Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MULTILATERAL TRADING SYSTEM OF WORLD TRADE ORGANIZATION Oleh: ABSHORIL FITHRY HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL PROGRAM MAGISTER HUKUM BISNIS FAKULTAS HUKUM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MULTILATERAL TRADING SYSTEM OF WORLD TRADE ORGANIZATION Oleh: ABSHORIL FITHRY HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL PROGRAM MAGISTER HUKUM BISNIS FAKULTAS HUKUM."— Transcript presentasi:

1 MULTILATERAL TRADING SYSTEM OF WORLD TRADE ORGANIZATION Oleh: ABSHORIL FITHRY HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL PROGRAM MAGISTER HUKUM BISNIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

2 (c) 2 MULTILATERAL TRADING SYSTEM OF WTO Sebutan untuk perangkat aturan dan prinsip yang terdapat dalam regim WTO yang meliputi:   Prinsip-Prinsip Non Diskriminasi   Aturan tentang Akses Pasar termasul Aturan tentang Transparansi   Aturan tentang Unfair Trade   Aturan tentang Konflik antara Liberalisasi Perdagangan dengan nilai- nilai atau kepentingan-kepentingan sosial lainnya   Aturan tentang perlakuan khusus dan berbeda bagi Negara-negara Sedang Berkembang   Aturan Institusional dan Prosedural berkenaan dengan pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa

3 (c) 3 PRINSIP-PRINSIP NON-DISKRIMINASI   Principles of Non-Discrimination   Terdapat 2 jenis Prinsip Non-Diskriminasi dalam WTO, yaitu:   Most Favoured Nation (MFN)  diwajibkan memberikan preferensi atau keistimewaan yang sama kepada mitra dagang sesama anggota WTO;   National Treatment Obligation (NTO)  diwajibkan memperlakukan produk barang impor, jasa, atau penyedia jasa yang berasal dari sesama anggota WTO sama dengan produk barang domestik, jasa, atau penyedia jasa domestik yang sejenis;   NTO  dilarang mendiskriminasi produk impor terhadap produk domestik;   NTO berlaku umum atas segala jenis perdagangan barang;   Sedangkan pada perdagangan jasa, NTO berlaku sepanjang negara anggota WTO secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk memberlakukan NTO pada sektor spesifik yang disanggupinya saja.

4 (c) 4 ATURAN TENTANG AKSES PASAR (TERMASUK ATURAN TENTANG TRANSPARANSI) Rules on Market Access Terdapat 4 kelompok aturan yang secara substansiil mengatur tentang akses pasar, yaitu:   Rules on Customs Duties (Tariff);   Rules on Other Duties and Financial Charges;   Rules on Quantitative Restrictions;   Rules on Other Non-Tariff Barrier, such as   Rules on Transparency of Trade Regulations;   Technical Regulations;   Standards;   Sanitary and Phytosanitary Measure;   Custom Formalities; dan   Government Procurement Practices.

5 (c) 5 RULES ON CUSTOM DUTIES  WTO tidak melarang pengenaan ‘custom duties’, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tarif;  Akan tetapi WTO mendorong dan mengarahkan para anggotanya untuk secara aktif menegosiasi penurunan angka tarif dengan didasarkan pada keuntungan dan kepentingan bersama;  Hasil dari perundingan tentang upaya penurunan angka tarif disebut dengan “tariff concession” atau “tariff binding” yang selanjutnya wajib dinyatakan secara eksplisit dalam Member’s Schedule of Commitment masing-masing anggota;  Atas komoditas yang telah disepakati “tariff concession” atau “tariff binding” nya, maka pengenaan tarif di masing- masing negara anggota WTO tidak boleh melampaui level maksimum sebagaimana telah disepakati.

6 (c) 6 RULES ON QUANTITATIVE RESTRICTIONS  Secara umum praktik pembatasan kuantitatif dilarang berdasarkan regim WTO, kecuali terdapat pengecualian;  Dalam praktiknya, yang termasuk dalam praktik pembatasan kuantitatif adalah praktik pelarang impor atau ekspor; atau praktik kuota;  Pembatasan kuantitatif berlaku umum atas semua semua jenis perdagangan;  Pembatasan kuantitatiff tidak dapat diberlakukan pada sektor jasa yang telah dikomitmenkan.

7 (c) 7 RULES ON UNFAIR TRADE  WTO tidak memiliki daftar lengkap tentang praktik- praktik perdagangan yang dikategorikan “unfair”;  Akan tetapi WTO memiliki aturan yang lengkap, detail, dan sangat teknis berkenaan dengan 2 bentuk spesifik “unfair trade”, yaitu dumping dan subsidi;  TRIPs (Trade Related Intellectual Properties) dapat pula diterapkan sebagai aturan pencegahan terhadap terjadinya praktik ‘unfair trade”.

8 (c) 8 RULES ON UNFAIR TRADE: DUMPING   HARGA EKSPOR < HARGA JUAL BARANG DI PASAR DOMESTIK   JIKA HARGA BARANG DI PASAR DOMESTIK TIDAK DIKETAHUI  HARGA EKSPOR < HARGA JUAL BARANG SERUPA DI PASAR NEGARA KE-3   HARGA EKSPOR < BIAYA PRODUKSI [BIASANYA KARENA TIDAK MEMASUKKAN KOMPONEN BIAYA R&D, PARIWARA & PROMOSI, MENGABAIKAN START- UP COST, MENYIMPANGI PEROLEHAN LABA WAJAR]

9 (c) 9 ANTI DUMPING  TINDAKAN BALASAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERILAKU DUMPING DI PASAR DOMESTIKNYA. WTO MEMPERBOLEHKAN NEGARA MELAKUKAN RETALIASI ASALKAN:  TIDAK MELEBIHI KEBUTUHAN DANA YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMULIHKAN KERUGIAN YANG DIDERITA AKIBAT PERILAKU DUMPING; ATAU  MAKSIMUM SEBATAS MARGIN DUMPING YANG DIKENAKAN PADANYA.  TERDAPAT BUKTI KAUSALITAS ANTARA PERILAKU DUMPING DAN KERUGIAN YANG TIMBUL DI NEGARA IMPORTIR.  KERUGIAN PADA PASAR YANG RELEVAN DAN PADA KOMODITI SEJENIS.

10 (c) 10 PETISI ANTI DUMPING  PETISI DIAJUKAN ATAS NAMA INDUSTRI DOMESTIK YANG DIRUGIKAN ATAU TERANCAM RUGI AKIBAT PERILAKU DUMPING.  INDUSTRI DOMESTIK: PRODUSEN / PELAKU PERDAGANGAN YANG BERTINDAK SEBAGAI MAYORITAS PEMASOK / PRODUSEN BARANG ATAU MAYORITAS PELAKU PADA PASAR DOMESTIK  MAYORITAS = LEBIH DARI 50% MENGUASI TOTAL PRODUKSI  PETISI ANTI DUMPING TIDAK BISA DIAJUKAN JIKA KESELURUHAN KUANTITAS BARANG YANG DIDUMPING KURANG DARI 25% DARI KESELURUHAN OUT-PUT PRODUK DOMESTIK YBS.

11 (c) 11 SUBSIDI NON-ACTIONABLE SUBSIDIES:  SUBSIDI YANG DIBERIKAN SECARA TIDAK DISKRIMINATIF KEPADA SEMUA PRODUSEN DOMESTIK SEHINGGA TIDAK MERUSAK PASAR DOMESTIK DAN TIDAK MERUGIKAN IMPORTIR.  SUBSIDI YANG DIBERIKAN UNTUK R&D, BANTUAN REGIONAL, ADAPTASI PERENCANAAN TERHADAP KETENTUAN LINGKUNGAN YANG DIPERSYARATKAN.

12 (c) 12 SUBSIDI  SUBSIDI EKSPOR PER SE DILARANG DAN OTOMATIS AKAN DIKENAI TINDAKAN BALASAN.  TOTAL AD VALOREM SUBSIDI MELEBIHI 5% DARI PENERIMAAN PENJUALAN TAHUNAN ATAU 15% DARI TOTAL DANA YANG DIINVESTASIKAN SEBAGAI START-UP COST.  SUBSIDI YANG DIBERIKAN DIGUNAKAN UNTUK MENUTUPI BIAYA KERUGIAN INDUSTRI.  PEMUTIHAN HUTANG DARI PEMERINTAH.

13 (c) 13 LIBERALISASI PERDAGANGAN VS. NILAI DAN KEPENTINGAN SOSIAL LAINNYA  WTO memiliki aturan yang mengakomodasi pertentangan atau ketidaksinkronan liberalisasi perdagangan dengan nilai serta kepentingan ekonomi dan non-ekonomi;  Yang dikategarikan sebagai nilai dan kepentingan non-ekonomi adalah proteksi lingkungan; kesehatan publik, moral publik, keamanan nasional; atau keuangan nasional;  Yang dikategorikan sebagai nilai dan kepentingan ekonomi adalah  Proteksi terhadap industri domestik dari kerugian serius yang dipicu atau diakibatkan oleh lonjakan tajam dan tak terduga arus impor;  Penyelamatan keuangan negara (balance of payment=neraca keuangan)  Pembentukan dan solidasi regional economic integration (regional economic grouping);  Ketentuan-ketentuan di atas dapat diaplikasikan sepanjang kondisi negara anggota pemohon memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan.

14 (c) 14 SPECIAL DAN DIFFERENTIAL TREATMENT FOR DEVELOPING COUNTRIES  2/3 anggota WTO adalah Developing Countries dan Least Developed Countries;  WTO memberikan perlakuan khusus dalam derajat yang berbeda-beda kepada Developing dan Least Developing Countries;  Wujudnya adalah time frame, membedakan beban kewajiban, menyediakan bantuan teknis.


Download ppt "MULTILATERAL TRADING SYSTEM OF WORLD TRADE ORGANIZATION Oleh: ABSHORIL FITHRY HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL PROGRAM MAGISTER HUKUM BISNIS FAKULTAS HUKUM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google