Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Pasal 145-216 KUHAP) 23/04/2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Pasal 145-216 KUHAP) 23/04/2015."— Transcript presentasi:

1 Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Pasal KUHAP) 23/04/2015

2 PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Kejadian Hukum PenyelidikanPenyidikan Pra Pen dan Penuntutan (Pra Peradilan) Pemeriksaan persidangan PutusanUpaya HukumEksekusi Pengawasan dan Pengamatan 23/04/2015

3 REVISI KUHAP Peristiwa Hukum Penyidikan Hakim Pemeriksa Pendauluan (Habeas Corpus ) Pra-Penuntutan/ Penuntutan Pemeriksaan Sidang Pengadilan Putusan Pengadilan Upaya Hukum Eksekusi Putusan yang sudah BKHT Pengawasan Pengamatan

4 Ruang sidang 1. Majelis Hakim 2. JPU 3. Terdakwa+ PH 4. Terperiksa (Saksi/ahli/Ter dakwa) 5. Pengunjung 23/04/2015

5 Courtroom Courtroom - JUDGES - PLAINTIFF - DEFENDANT - WITNESS - JURY - PUBLIC BENCH 23/04/2015By Flora for FHUI 2011

6 Macam Acara Pemeriksaan Acara Pemeriksaan Biasa Acara Pemeriksaan Biasa Acara Pemeriksaan Singkat Acara Pemeriksaan Singkat Acara Pemeriksaan Cepat: Acara Pemeriksaan Cepat: 1. Roll (Pelanggaran LL) 1. Roll (Pelanggaran LL) 2. Tipiring/Penghinaan Ringan 2. Tipiring/Penghinaan Ringan 23/04/2015By Flora for FHUI 2011

7 Dasar Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Dibedakan berdasarkan: Macam Tindak Pidana (Ps. 205) Macam Tindak Pidana (Ps. 205) Berat/Jenis Hukuman Berat/Jenis Hukuman Pembuktiannya (Sederhana/Sulit?) Pembuktiannya (Sederhana/Sulit?) Alat buktinya Alat buktinya Dll. Dll. 23/04/2015By Flora for FHUI 2011

8 Prinsip Pemeriksaan Persidangan Terbuka untuk Umum Terbuka untuk Umum Hadirnya Terdakwa Hadirnya Terdakwa Ketua Sidang Memimpin Pemeriksaan Ketua Sidang Memimpin Pemeriksaan Langsung dan Lisan Langsung dan Lisan Pemeriksaan Secara Pemeriksaan Secara Bebas Bebas Lebih dulu Mendengar Lebih dulu Mendengar Keterangan Saksi Keterangan Saksi 23/04/2015

9 Proses Ajudikasi Perkara Pidana Pembacaan Surat Dakwaan Keberatan/Eksepsi Tanggapan Eksepsi Putusan SelaPembuktian Requisitoor/ Tuntutan Hukum Pledooi/ Pembelaan Replik - Duplik Putusan 23/04/2015

10 Revisi KUHAP Pembacaan Surat Dakwaan Keberatan/Eksepsi Tanggapan Eksepsi Putusan SelaPembuktian Closing Statement ttg Bukti2 (o/PU dan TDW) Requisitoor/ Tuntutan Hukum Pledooi/ Pembelaan Putusan 23/04/2015

11 Acara Pemeriksaan Biasa Semua Siap di R. Sidang kec. MH Semua Siap di R. Sidang kec. MH MH Masuk dan membuka sidang MH Masuk dan membuka sidang PU memanggil Terdakwa masuk PU memanggil Terdakwa masuk Identitas Terdakwa Identitas Terdakwa Pembacaan SD Pembacaan SD Menanyakan Tdw sudah mengerti/tidak isi SD Menanyakan Tdw sudah mengerti/tidak isi SD Hak mengajukan Eksepsi (jika ada) Hak mengajukan Eksepsi (jika ada) 23/04/2015

12 EKSEPSI Pasal 156 KUHAP (KEBERATAN) - Kewenangan : absolut atau relatif - Dakwaan tidak dapat diterima (Pasal 143 ayat 2a KUHAP) - Dakwaan batal demi hukum/harus dibatalkan (Pasal 143 2b KUHAP) Sistematika Surat Keberatan: - Pendahuluan - Opening Statement - Posita - Petitum 23/04/2015

13 Macam2 Eksepsi E. Obscuur Libelli: syarat Materiil E. Obscuur Libelli: syarat Materiil E. Error in Persona: Syarat Formil E. Error in Persona: Syarat Formil E. Premptoir: Gugurnya hak menuntut E. Premptoir: Gugurnya hak menuntut E. Litispendentia: Kompetensi E. Litispendentia: Kompetensi E. Terkait Delik Aduan E. Terkait Delik Aduan E. Bukan TP E. Bukan TP E. Penerapan perUU tidak tepat E. Penerapan perUU tidak tepat E. Premateur E. Premateur 23/04/2015

14 TANGGAPAN JPU ATAS KEBERATAN Pengadilan Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pengadilan Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Dakwaan telah dibuat sesuai dengan syarat formill dan materiil sebagaimana dimaksud pasal 143 KUHAP Dakwaan telah dibuat sesuai dengan syarat formill dan materiil sebagaimana dimaksud pasal 143 KUHAP 23/04/2015

15 Isi Putusan Sela Eksepsi diterima: tidak ada tahap pembuktian Eksepsi diterima: tidak ada tahap pembuktian Eksepsi tidak diterima: lanjut pembuktian Eksepsi tidak diterima: lanjut pembuktian Eksepsi ditolak: lanjut pembuktian Eksepsi ditolak: lanjut pembuktian 23/04/2015

16 PUTUSAN SELA Diputus setelah JPU memberikan tanggapan Diputus setelah JPU memberikan tanggapan Diputus bersama-sama dengan putusan akhir Diputus bersama-sama dengan putusan akhir Pengadilan berwenang/tidak berwenang, dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 143 atau tidak dapat diterima atau dibatalkan atau batal demi hukum Pengadilan berwenang/tidak berwenang, dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 143 atau tidak dapat diterima atau dibatalkan atau batal demi hukum Pemeriksaan dilanjutkan Pemeriksaan dilanjutkan Dilakukan di Pengadilan/Peradilan lain Dilakukan di Pengadilan/Peradilan lain Berkas dikembalikan untuk memperbaiki dakwaan Berkas dikembalikan untuk memperbaiki dakwaan 23/04/2015

17 PERLAWANAN/VERZET Ke Pengadilan Tinggi Ke Pengadilan Tinggi JPU memperbaiki dakwaan atau dakwaan sudah tepat JPU memperbaiki dakwaan atau dakwaan sudah tepat PH tidak sependapat, persidangan dilanjutkan PH tidak sependapat, persidangan dilanjutkan 23/04/2015

18 SIDANG PEMBUKTIAN Pemeriksaan SAKSI (+ Brg Bukti) Art.160 Pemeriksaan Silang oleh Hakim, JPU, PH. Tanggapan/ Pertanyaan Terdakwa Pemeriksaan AHLI (+ Brg Bukti) Art Pemeriksaan Silang oleh Hakim, JPU, PH. Tanggapan/ Pertanyaan Terdakwa Pemeriksaan AB SURAT Pemeriksaan AB Ket. Terdakwa Dinyatakan Ditutup oleh Hakim 23/04/2015

19 TUNTUTAN/REQUISITOIR CLOSING STATEMENT CLOSING STATEMENT SISTEMATIKA SISTEMATIKA - Pendahuluan - Opening Statement - Fakta Persidangan - Analisa Fakta - Analisa Yuridis - Kesimpulan - Permohonan 23/04/2015

20 PEMBELAAN/PLEDOOI Dasar pembenar dan dasar pemaaf Dasar pembenar dan dasar pemaaf Error in persona Error in persona Ne bis in idem Ne bis in idem Asas legalitas/ Retroaktivitas Asas legalitas/ Retroaktivitas Asas oportunitas Asas oportunitas Verjaring Verjaring Kualifikasi delik dan inti delik Kualifikasi delik dan inti delik Samenloop dan deelneming Samenloop dan deelneming Concursus realis dan idealis Concursus realis dan idealis SISTEMATIKA PEMBELAAN - Pendahuluan - Fakta persidangan - Analisa fakta - Analisa Yuridis - Permohonan: bebas atau lepas dari segala tuntutan, clemency 23/04/2015

21 PUTUSAN ANALISA FAKTA ANALISA FAKTA ANALISA YURIDIS ANALISA YURIDIS PERTIMBANGAN PERTIMBANGAN PUTUSAN: PIDANA, BEBAS ATAU LEPAS PUTUSAN: PIDANA, BEBAS ATAU LEPAS 23/04/2015

22 Acara Pemeriksaan Singkat 1. Pasal 203 (1): di luar 205, pembuktian dan penerapan hukumnya mudah, dan sifatnya sederhana 2. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan (Pasal 203 ayat (3)a KUHAP). 3. Hakim dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan (Pasal 203 ayat (3) b KUHAP). 4. Putusan dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 ayat ayat (3) KUHAP) 5. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan acara biasa (Pasal 203 ayat (3) huruf (e) dan huruf (f) KUHAP). 23/04/2015

23 Acara Pemeriksaan Cepat/Roll Pasal 205: Tipiring maks pidana 3 bulan dan atau denda maks Rp.7.500,- dan penghinaan ringan Pasal 205: Tipiring maks pidana 3 bulan dan atau denda maks Rp.7.500,- dan penghinaan ringan Dibagi 2: Dibagi 2: 1. Acr Pemeriksaan Tipiring 2. Acr Pemeriksaan Pelanggaran LL 23/04/2015

24 Acara Pemeriksaan Tipiring Penyidik a/ Kuasa PU langsung menghadapkan semuanya ke Pengadilan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP). Penyidik a/ Kuasa PU langsung menghadapkan semuanya ke Pengadilan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP). hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir. Kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta upaya hukum banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP). hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir. Kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta upaya hukum banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP). Pasal 208 KUHAP, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu. Pasal 208 KUHAP, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu. Putusan dicatat dalam daftar catatan perkara, danselanjutnya dicatat dalam register perkara. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat (Pasal 209 KUHAP). Putusan dicatat dalam daftar catatan perkara, danselanjutnya dicatat dalam register perkara. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat (Pasal 209 KUHAP). 23/04/2015

25 Perma No.2 th 2012 Pada tanggal 28 Februari 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Pasal 1, “Rp. 250” dibaca menjadi Rp ,00 Pada tanggal 28 Februari 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Pasal 1, “Rp. 250” dibaca menjadi Rp ,00 23/04/2015

26 Perma No.2 th 2012 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. 23/04/2015

27 Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas hakim tunggal; hakim tunggal; tidak diper­lukan berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP). tidak diper­lukan berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP). Terdakwa dapat diwakili (Pasal 211 KUHAP). Terdakwa dapat diwakili (Pasal 211 KUHAP). Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (verstek atau putusan in absentia). Pasal 214 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (verstek atau putusan in absentia). Pasal 214 ayat (1) KUHAP. Dalam hal putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (Pasal 214 ayat (4) KUHAP). Dalam hal putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (Pasal 214 ayat (4) KUHAP). Perlawanan dalam waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 ayat (5) KUHAP). Perlawanan dalam waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 ayat (5) KUHAP). Putusan setelah perlawanan tetap berupa pidana (perampasan kemerdekaan terdakwa), terdakwa dapat banding. (Pasal 214 ayat 8). Putusan setelah perlawanan tetap berupa pidana (perampasan kemerdekaan terdakwa), terdakwa dapat banding. (Pasal 214 ayat 8). 23/04/2015

28 Perbandingan Pemeriksaan Singkat 1. Pasal 203 (1): di luar 205, pembuktian mudah dan sederhana 2. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan (Pasal 203 ayat (3)a KUHAP). Pemeriksaan Cepat Pasal 205: Tipiring maks pidana 3 bulan dan atau denda maks Rp.7.500,- dan penghinaan ringan Dibagi 2: 1. Acr Pemeriksaan Tipiring 2. Acr Pem Pelanggaran LL Tipiring: Penyidik a/ Kuasa PU langsung menghadapkan semuanya ke Pengadilan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP). 23/04/2015By Flora for FHUI 2011

29 PERBANDINGAN 23/04/2015 Pemeriksaan SingkatPemeriksaan Tipiring 1.Majelis Hakim 2.Upaya Hukum Biasa 3.Hakim dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan (Pasal 203 ayat (3) b KUHAP). 4.Saksi Mengucap Sumpah 5.Putusan dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 ayat ayat (3) KUHAP) 6.Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut (Pasal 203 ayat (3) e KUHAP). 1.Hakim tunggal 2.Kec dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, tdw Br dpt banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP). 3.Pasal 208 KUHAP, saksi tidak mengucapkan sumpah /janji kec hakim menganggap perlu. 4.Putusan dicatat dalam daftar Perkara 5.Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat (Pasal 209 KUHAP).

30 Sistem Pemeriksaan Perkara Khusus A. Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi (UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) 1. Pengadilan dibentuk di setiap ibukota provinsi dan kota/kabupaten. 2. Pengadilan berwenang memeriksa Tindak pidana korupsi, Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tipikor, dan tindak pidana yang dinyatakan sbg tipikor oleh uu lainnya 3. Sistem pemeriksaan perkara biasa 23/04/2015

31 4. Majelis hakim terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc. a. majelis hakim terdiri dari 3 orang, 1 hakim karier dan 2 hakim ad hoc b. majelis hakim terdiri dari 5 orang, 2 hakim karier dan 3 hakim ad hoc. 5. Semua bukti dan alat bukti harus diperoleh secara sah berdasarkan undang-undang. 6. Adanya jangka waktu pemeriksaan. PN 120 hari kerja, PT 60 hari kerja, kasasi 120 hari kerja, dan PK 60 hari kerja. 23/04/2015

32 Sidang Pemeriksaan Perkara Korupsi 23/04/2015

33 Sistem Pemeriksaan Perkara Khusus B. Sistem Peradilan Pidana Anak (tahap persidangan)(UU No. 11 Tahun 2012 ttg SPPA) 1. Kewajiban menerapkan diversi. 2. Proses peradilan pidana dijalankan bila diversi tidak berhasil dilaksanakan. 3. Adanya perlindungan khusus bila TP dilakukan dalam situasi darurat. 4. Proses persidangan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. 23/04/2015By Flora for FHUI 2011

34 5. Menjaga kerahasiaan identitas anak (pelaku, korban, dan saksi) 6. Peradilan anak ditujukan bagi anak yang belm berumur 18 thn atau pada saat diajukan ke persidangan belum berusia 21 thn. 7. Diperiksa di ruang sidang khusus anak 8. Proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup. 9. Pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan setelah pembacaan surat dakwaan. 10. Pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi dapat dilakukan secara khusus 11. Sebelum vonis, adanya kesempatan mengemukakan hal yg bermanfaat bagi anak. 23/04/2015

35 PERADILAN PIDANA ANAK Peristiwa Hukum PenyelidikanPenyidikan Pra/Penuntutan Pemeriksaan Sidang Putusan Pengadilan Upaya Hukum Eksekusi Putusan Pengawasan Pengamatan DIVERSI =PENAL MEDIATION

36 23/04/2015http://www.pn-bandung.go.id

37 C. Pemeriksaan perkara Kehutanan (UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan) 1. Hukum acara berdasarkan KUHAP, kecuali dinyatakan lain. 2. Diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari 1 orang hakim karier dan 2 orang hakim adhoc Pemeriksaan dapat dilakukan secara in absentia 23/04/2015

38 1. Jangka waktu pemeriksaan: 1. Perkara perusakan hutan diperiksa PN dlm jangka waktu 45 hari kerja. 2. Banding perkara perusakan hutan diperiksa PT dlm wkt 30 hari kerja. 3. Kasasi perkara pembalakan liar diperiksa MA dlm wkt 50 hari kerja. 23/04/2015

39 Sistem Pemeriksaan Persidangan di Perancis Tribunal de Police= Pemeriksaan Cepat Tribunal de Police= Pemeriksaan Cepat Tribunal de Correctionnel =Pemeriksaan Singkat Tribunal de Correctionnel =Pemeriksaan Singkat La cour d’Assis = La cour d’Assis = Pemeriksaan Biasa Pemeriksaan Biasa

40 Category: Type of offense: Contravention = Cepat. u/Tilang, Pelanggaran Contravention = Cepat. u/Tilang, Pelanggaran Delits = Singkat Delits = Singkat u/Tipiring u/Tipiring Crimes = TP Pidana berat (Pembunuhan, Korupsi, Teroris, dll). Crimes = TP Pidana berat (Pembunuhan, Korupsi, Teroris, dll).

41 COUR D’ASSIS PROCEDURE Identity Examination, Jury, Witness, Expert Read Out Indictment Evidence Hearing Compensation Claim for Victim’s Advocate Requisitory Charges Legal DefenseClosing StatementJury’s Deliberation Court Judgment

42 23/04/2015By Flora for FHUI 2011

43 This courtroom drawing shows Judge Michael Sonberg presiding during procedures calling for the delay in the arraignment of IMF chief Dominique Strauss-Kahn: Dominique Strauss- Kahn: medical examination delays court appearance... 23/04/2015


Download ppt "Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Pasal 145-216 KUHAP) 23/04/2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google