Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

WAKAF DASAR HUKUM Pasal 49 ayat 3 UUPA; Pasal 49 ayat 3 UUPA; PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Hak Milik; PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Hak Milik;

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "WAKAF DASAR HUKUM Pasal 49 ayat 3 UUPA; Pasal 49 ayat 3 UUPA; PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Hak Milik; PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Hak Milik;"— Transcript presentasi:

1

2 WAKAF DASAR HUKUM Pasal 49 ayat 3 UUPA; Pasal 49 ayat 3 UUPA; PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Hak Milik; PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Hak Milik; PMDN No. 6/1977 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Hak Milik; PMDN No. 6/1977 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Hak Milik; Permen Agama No. 1/1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28/1977; Permen Agama No. 1/1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28/1977; Instruksi Bersama Menteri Agama & Menteri Dalam Negri No. 1/1978; Instruksi Bersama Menteri Agama & Menteri Dalam Negri No. 1/1978; Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep/D/75/1978; Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep/D/75/1978; Surat Kepala BPN No tanggal 27 Agustus 1991 tentang Pelaksanaan Persertifikatan Tanah Wakaf. Surat Kepala BPN No tanggal 27 Agustus 1991 tentang Pelaksanaan Persertifikatan Tanah Wakaf. UU no 41 tahun 2004 tentang Wakaf; UU no 41 tahun 2004 tentang Wakaf; PP no 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU no. 41 tahun PP no 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU no. 41 tahun Keputusan Bersama Menteri Agama dan KABPN No 422 Tahun 2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf Keputusan Bersama Menteri Agama dan KABPN No 422 Tahun 2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf

3 Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

4 UNSUR-UNSUR WAKAF  Wakif: Pihak yang mewakafkan tanah miliknya.  Harta benda wakaf  Ikrar:Pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya (sighat).  Nadzir : Kelompok orang/badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.  Peruntukan Harta Benda Wakaf  Jangka waktu wakaf

5 WAKIF Perseorangan, syaratnya dewasa, berakal sehat tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf; Perseorangan, syaratnya dewasa, berakal sehat tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf; Organisasi syaratnya benda milik organisasi dan sesuai dengan AD organisasi; Organisasi syaratnya benda milik organisasi dan sesuai dengan AD organisasi; Badan hukum, syaratnya benda milik badan hukum dan sesuai dengan AD organisasi. Badan hukum, syaratnya benda milik badan hukum dan sesuai dengan AD organisasi.

6 Nazir Perseorangan, syaratnya WNI, Islam, dewasa, amanah, mampu secara rohani dan jasmani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; Perseorangan, syaratnya WNI, Islam, dewasa, amanah, mampu secara rohani dan jasmani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; Organisasi; Organisasi; Badan hukum Badan hukum Pengurus memenuhi syarat perseorangan, di bid. Sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan islam dan badan hukum didirikan menurut hukum indonesia. Nazir mendapat imbalan 10 % atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

7 HARTA BENDA WAKAF Hak atas Tanah (blm/sdh terdaftar); Hak atas Tanah (blm/sdh terdaftar); Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah dimaksud diatas; Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah dimaksud diatas; Tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; Tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; HMSRS HMSRS Bebas dari segala sitaan, sengketa, perkara dan tidak dijaminkan

8 Tata Cara Wakaf Diperlukan ikrar; Diperlukan ikrar; Ditujukan kepada Nadzir; Ditujukan kepada Nadzir; Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW); Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW); Disaksikan 2 orang saksi; Disaksikan 2 orang saksi; Harus dibuat secara tertulis; Harus dibuat secara tertulis; Harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat dalam jangka waktu maksimum 3 bulan sesudah ikrar; Harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat dalam jangka waktu maksimum 3 bulan sesudah ikrar; Segala penyimpangan harus mendapat persetujuan dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia Segala penyimpangan harus mendapat persetujuan dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia

9 Pendaftaran Tanah Wakaf Didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya; Didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya; Diajukan oleh PPAIW selambat-lambatnya 3 bulan sesudah ikrar wakaf; Diajukan oleh PPAIW selambat-lambatnya 3 bulan sesudah ikrar wakaf; Harus melampirkan: Harus melampirkan: (1) Sertipikat/tanda bukti hak atas tanah atau sertipikat HMSRS atau tanda bukti lainnya; (2) akta ikrar wakaf Sertipikat atas nama Nazir. Sertipikat atas nama Nazir.Catatan: Masalah wakaf diselesaikan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sesuai dengan hubungan antara masalah dengan yurisdiksi masing-masing pengadilan (pasal 12 PP No. 28/1977). Masalah wakaf diselesaikan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sesuai dengan hubungan antara masalah dengan yurisdiksi masing-masing pengadilan (pasal 12 PP No. 28/1977).


Download ppt "WAKAF DASAR HUKUM Pasal 49 ayat 3 UUPA; Pasal 49 ayat 3 UUPA; PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Hak Milik; PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Hak Milik;"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google