Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

REFERENSI  Diktat Kuliah Pancasila  UUD 1945 (Amandemen), RJPMN, UU Pemilu, UU HAM, UU Kebebasan Mengemukakan Pendapat, UU Otonomi Daerah dan perundang-undangan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "REFERENSI  Diktat Kuliah Pancasila  UUD 1945 (Amandemen), RJPMN, UU Pemilu, UU HAM, UU Kebebasan Mengemukakan Pendapat, UU Otonomi Daerah dan perundang-undangan."— Transcript presentasi:

1

2 REFERENSI  Diktat Kuliah Pancasila  UUD 1945 (Amandemen), RJPMN, UU Pemilu, UU HAM, UU Kebebasan Mengemukakan Pendapat, UU Otonomi Daerah dan perundang-undangan lain yang terkait dengan pembahasan kuliah  “Etika Politik”, Frans Magnis Suseno, Gramedia, Jakarta, 1987  “Filsafat Pancasila secara Ilmiah dan Aplikatif”, Prof. Drs. Sunarjo Wreksosuhardjo, Andi, Yogyakarta, 2004  “Kapita Selekta Pancasila”, Dirjen Dikti, 2001

3 BAB I PENDAHULUAN Dewasa ini ada penolakan terhadap mata kuliah Pendidikan Pancasila (sejak 1998) dianggap berkaitan dengan ORBA, proses indoktrinasi? Bagi generasi muda menimbulkan reaksi penolakan (negatif). Tetapi MK. Substansinya tetap penting, karena konsep negara bangsa semakin bergeser ke borderless. Karena itu sebagai negara bangsa yang bermartabat manusiawi kita harus mempertahankannya (bandingkan dengan negara-negara yang mengesampingkan kemanusiaan). Karena itu justru Pendidikan Pancasila menjadi lebih penting lagi. (Prof Arief Sidartha) Kondisi bangsa, negara dan masyarakat yang dilanda krisis dan disintegrasi juga membuat Pend. Pancasila lebih penting Mari kita hayati apakah pendidikan Pancasila ini memang diperlukan dalam konteks recovery jangka panjang bangsa Indonesia?

4 ASPEKPOKOK ISI KURIKULUM (The International Commision on Education for 21 st Century) POKOK KURIKULUM NASIONAL KOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTORIK Learning to KnowMKK Mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan Learning to DoMKB Mata kuliah Keahlian Berkarya Learning to BeMPB Mata kuliah Perilaku Berkarya MPK Mata kuliah Pengembangan Kepribadian Learning to Live TogetherMBB Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat

5 TUJUAN Mempelajari secara kritis Pancasila sebagai wacana legalistik dengan paradigma lebih luas dari sekadar dasar negara, membongkar kembali pemahaman dan intepretasi tunggal terhadap Pancasila Mempelajari secara kritis Pancasila sebagai wacana legalistik dengan paradigma lebih luas dari sekadar dasar negara, membongkar kembali pemahaman dan intepretasi tunggal terhadap Pancasila Menggali apa yang ‘tersirat’ dibalik suratan sila- sila, mencari makna terdalam. Menggali apa yang ‘tersirat’ dibalik suratan sila- sila, mencari makna terdalam.

6 PENDEKATAN APPROACH PENDEKATAN HISTORIS PENDEKATAN HISTORIS PENDEKATAN KETATANEGARAAN (YURIDIS KONSTITUSIONAL PENDEKATAN KETATANEGARAAN (YURIDIS KONSTITUSIONAL PENDEKATAN FILSAFAT PENDEKATAN FILSAFAT Pendekatan Hermeneutik Pendekatan Hermeneutik Pendekatan Pedagogis Pendekatan Pedagogis

7 Pendekatan filsafat paling banyak digunakan. Pendekatan Hermeneutik Hermeneutik adalah metode pendekatan filsafat untuk memaknai fenomena- fenomena hidup. Artinya pergulatan pemikiran dalam tataran praktis. Mempelajari Pancasila tidak sebagai sebuah dogma yang sakral, tetapi mempelajari Pancasila dari pendekatan ilmiah akademik/dari segi yuridis konstitusional dan objektif ilmiah, artinya mempelajari Pancasila sebagai faham filsafat atau philosophical way of thinking. Pendekatan Pedagogis Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan nilai (mk. pengembangan kepribadian). Kebebasan intepretasi harus diikuti usaha konstruktif atas nilai yang muncul. Artinya tidak hanya sekedar kritis tetapi juga mampu memberikan solusi. Berarti menggali Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life.

8 BERFILSAFAT HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT BERPIKIR YAKNI : RASIONAL Memakai akal sehat, menggunakan argumentasi KRITIS Tidak cepat puas atas jawaban sendiri atau yang disodorkan orang lain (apa sebab? Kenapa/mengapa? Bagaimana?). Mencari jawaban benar di tengah relativitas jawaban Tidak cepat puas atas jawaban sendiri atau yang disodorkan orang lain (apa sebab? Kenapa/mengapa? Bagaimana?). Mencari jawaban benar di tengah relativitas jawaban SISTEMATIS (RUNTUT) Berpikir atau mengajukan jawaban dengan urutan tertentu, dengan pola yang jelas. Menggunakan logika atau cara berpikir yang teratur. MENYELURUHMENDALAMNORMATIF

9 Aliran Pemikiran Pancasila Arus Legitimatif Pancasila sebagai legitimasi berdirinya NKRI. Pancasila sebagai Dasar Negara (Notonagoro; kaidah Dasar Negara, staats-fundamental norm). Dengan demikian seluruh norma dan rumusan hukum positif indonesia dibuat berdasarkan dasar negara (substansi hukum yang menentukan legalitas dan melegitimasi baik sistem dan struktur dalam bangsa dan negara). Dengan demikian dasar negara berfungsi sebagai ‘asas legitimasi’ bagi NKRI. Konsekuensinya, jikan kaidah dasar ini diganti, bangunan negara di atasnya juga harus berubah. Arus Humanistik

10 Aliran Pemikiran Pancasila Arus Legitimatif Arus Humanistik Pancasila sebagai pemikiran humanistik atas keberadaan manusia. “ Pancasila adalah inheren(melekat) kepada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari keadaan yang tertentu pada konkretnya. Sebab itu, dengan memandang kodrat manusia ’quatalis’ kita juga akan sampai kepada Pancasila” (N.Driyarkara). Pancasila secara Inheren ada dalam kodrat manusia. Arus ini merupakan jalur pemaknaan diri manusia Indonesia. Arus ini tidak membutuhkan legitimasi bagi keberadaan manusia Indonesia. Pendekatan Pancasila sebagai falsafah hidup (weltanschauung), dengan demikian Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi tidak lagi berwacana di bidang legitimasi politik yanng hegemonistik.

11 Kuis Apakah Pancasila dapat diubah/diganti/ditiadakan? Mengapa?

12 Jawaban Tidak Karena, itu berarti ; 1. Mengubah NKRI (lihat; arus legitimatif) 2. Menyalahi ‘kebenaran’ (lihat; arus humanistik)

13 NASKAH PERUMUSAN UUD september 1944 : Janji Politik24 Agustus 1945 Kemerdekaan 29 April 1945 : Bentuk BPUPKI 28 Mei 1945 : Lantik BPUKPI Menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia SIDANG BPUPKI SIDANG ISIDANG II: 29 Mei-1 Juni 1945: Juli Mei 1945 : MUH YAMIN 31 Mei 1945 : SUPOMO 1 JUNI 1945 : SUKARNO KDN 1 & 2 KDN 3 KDN 4 PANCASILA PANITIA DELAPAN : 1 Juni 1945 MENAMPUNG USUL RAPAT GABUNGAN : 22 JUNI 1945 (10:00) PANITIA SEMBILAN : 22 JUNI 1945 (20:00) RPHD = PIAGAM JAKARTA KDN 5 10 Juli 1945 : Pan. Delapan Lapor 11 Juli 1945 : PANITIA PERANCANG HUKUM DSR PAN. KECIL PHD 14 Juli 1945 : RPHD DITERIMA 15 Juli 1945 : RHD 16 Juli 1945 : RHD

14 NASKAH PENGESAHAN UUD 1945 BPUPKI RPHD (KDN) PHD : PPKI : JEPANG MENYERAH : PROKLAMASI : SIDANG PPKI PANCASILA PEMBUKAAN BATANG TUBUH UUD PRESIDEN DAN WAPRES KNIP

15 Proklamasi Sidang PPKI Maklumat No. X Maklumat 3 Nov ‘45 Maklumat Pemerintah Kabinet Parlementer 2. Multi Partai Dekrit Presiden Super Semar UUD 1945 Konst RIS’49 UUD’S 50UUD 1945 Negara Kesatuan Negara Serikat Negara Kesatuan Demokrasi Liberal Demokrasi Terpimpin (Orla) Demokrasi Pancasila (Orba)

16 KUIS 1. Bentuk Negara Serikat ………..-………… 2. Berlakunya Konstitusi RIS ………-………. 3. Berlakunya UUDS ’50 ……….-……… 4. Masa demokrasi liberal ………-……… 5. Bentuk Negara Indonesia pada saat diberlakukannya UUDs ’50 yakni negara …… 6. Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada saat berlakunya …………. (UUD’45/Konst. RIS/UUDS’50)

17 JAWABAN 1. Bentuk Negara Serikat 27 Desember Agustus Berlakunya Konstitusi RIS 27 Desember 1949 – 17Agustus Berlakunya UUDS ’50 17 Agustus Juli Masa demokrasi liberal 14 November 1945 – 5 Juli Bentuk Negara Indonesia pada saat diberlakukannya UUDs ’50 yakni negara kesatuan 6. Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada saat berlakunya UUDS ‘50 (UUD’45/Konst. RIS/UUDS’50)

18 PERBEDAAN NILAI NORMA DAN SANKSI NILAI : Sesuatu yang berharga/penting SIFAT NILAI : Nilai bersifat imanen dan subjektif Artinya nilai yang dihayati berkaitan dengan keselarasan suatu sikap batin Nilai bersifat universal dan objektif Artinya nilai tersebut dapat dijelaskan dengan alasan yang masuk akal mengapa suatu nilai yang ‘dicita-citakan oleh pribadi tertentu’ penting bagi hidup semua orang sejauh mereka manusia, karena itu nilai ini patut dikejar oleh semua orang.

19 PERBEDAAN NILAI, NORMA DAN SANKSI Norma : Ukuran bagi perilaku (patokan/pedoman perilaku) 1.Berdasarkan sumber a. norma dekat – tolak ukur, langsung dapat diterapkan pada yg hrs diukur b. norma terakhir/asli – alasan berlakunya norma dekat 2.Berdasarkan cakupannya a. norma teknis – berlaku untuk tujuan ttt, kegiatan sementara, terbatas b. norma berlaku umum – skala luas, bagi banyak orang - norma sopan santun berlaku atas dasar kebiasaan dan pendapat kebanyakan orang - norma hukum ditetapkan oleh otoritas masyarakat, dpt dituntut pelaksanaannya,pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh penguasa sah - norma moral merangsang orang berperilaku berdasarkan ajaran, prinsip moral yang ditetapkan agama, masyarakat. Bertujuan mengarahkan orang pada tujuan terakhir hidup manusia ( benar, indah, baik, bahagia)

20 PERBEDAAN NILAI, NORMA DAN SANKSI Sanksi : Hukuman atau Penghargaan yang diberikan untuk ketepatan pelaksanaan norma. Sanksi bisa berupa : 1.reward 2.punishment

21 Nilai Dasar Nilai Dasar Asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai dasar ini diterima dan tidak dipertanyakan lagi; dijabarkan dalam norma dasar Nilai Instrumental Nilai Instrumental lebih rendah dari nilai dasar karena nilai instrumental menjabarkan nilai dasar ke dalam wujud konkrit serta sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai ini merupakan tafsiran positif terhadap nilai dasar Nilai Praksis Nilai Praksis nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan

22 Empat Nilai Dasar Pancasila (sebagai Pendidikan Politik) 1.Hormat pada martabat manusia (nilai kebebasan, freedom) 2.Cinta kepada bangsa sendiri (nasionalis) 3.Demokrasi atau kedaulatan rakyat (nilai kesamaan, equality) 4.Keadilan sosial atau kesetiakawanan sosial (nilai solidaritas)

23 Kemandirian Masyarakat Nilai PancasilaTataran normatifTataran Perilaku

24 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA Secara umum nilai yang terkandung pada sila ketuhanan YME diintepretasikan: 1.Sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.Nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan 3.Manusia Indonesia wajib beragama dan manusia yang religius Ada kekuatan tarik menarik antara: -keinginan untuk lepas dari agama dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan; -Keinginan untuk memadukan agama dalam bidang-bidang kehidupan Ini berkaitan dengan moralitas, perilaku sehari-hari dan perkara mengatur bangsa dan negara ini

25 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGERTIAN PAHAM KETUHANAN DALAM SILA I SECARA IMPLISIT Untuk sampai pada pengertian Tuhan, manusia bisa berpangkal pada pengetahuannya tentang alam dan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada di dunia ini: - memiliki sifat-sifat terbatas (fana) - relatif - tergantung - diciptakan (terjadi) - tidak niscaya (tidak sempurna) - tidak mutlak Dibandingkan sifat Tuhan yang adikodrati. Maka Sila I muncul sebagai dari kodrat manusia yaitu usaha manusia untuk lebih mengenal dan dekat pada sang Maha Sempurna.

26 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGERTIAN PAHAM KETUHANAN DALAM SILA I SECARA EKSPLISIT Keber-ada-an Tuhan juga timbul karena pengaruh-pengaruh agama-agama besar di dunia. Agama-agama ini menyebarkan pemahaman dan penghayatan bahwa selain fenomena alami, ada kekuatan Adikuasa yang menguasai alam semesta, yaitu Tuhan yang diyakini keesaan-Nya dimana tidak ada kekuasaan lain yang dapat menandinginya. Rumusan Ketuhanan YME mengandung muatan konsensus yang tinggi. Konsensus ini mengakui keragaman bangsa dari barat sampai ke timur. Penggunaan ini juga berkonsekuensi serius untuk hidup bersama sebagai bangsa yang majemuk (suku, budaya, agama, strata, ekonomi). Maka Perumusan Satu Tuhan ini sebenarnya menegaskan satu arah bersama yang hendak dituju oleh berbagai unsur yang beragam.

27 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA ARTI RELIGI Religare, Religio mengikat, ikatan/pengikatan Latin Religi adalah Ikatan antara manusia dengan Tuhan. Ikatan religius bukan penghalang kebebasan, tapi sumber justru kebahagiaan manusia. Karenanya tidak ada siapapun termasuk negara yang bisa memaksakan keyakinan individual terhadap ikatannya dengan Tuhan. Karenanya negara sekalipun tidak berhak memerintah cara-cara beribadat, bersembahyang dsb. Dengan kata lain negara tidak berhak mencampuri kehidupan batiniah seseorang yang merupakan kemerdekaan pribadinya. Seandainya seseorang secara sadar meyakini kehidupan batiniah yang dipilihnya, maka penghayatan tersebut tidak hanya berlandaskan tradisi, melainkan pada pencarian pada makna dan hakikat hidupnya yang unik sebagai ciptaan Tuhan. Religi -pertama-tama berupa keputusan batin pribadi -Kemudian diikuti dengan keputusan komunal dalam wadah agama

28 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN RELIGI Soekarno menemukan fakta bahwa pada dasarnya orang Indonesia adalah berTuhan. Fakta inilah yang menurutnya menjadi jiwa bangsa Indonesia. Maka dengan perumusan sila I, soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bertuhan (karena warganya demikian) dan terbuka bagi bagi semua kalangan yang dibentuk oleh pelbagai pluralitas yang ada. Dengan demikian secara implisit ia menyatakan, fungsi negara bagi religi adalah wadah bagi hidupnya agama-agama dan kepercayaan setiap individu atau kelompok di negara ini.

29 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN RELIGI Prof. Dr. Drijarkara mencoba mengintepretasikan pemikiran Soekarno dalam ceramahnya berjudul ‘Pancasila dan Religi’ dalam hubungan agama dan negara ia mengemukakan : 1.Dalam kaitannya dengan pandangan hidup ia tidak melihat adanya perlawanan. Pancasila mendorong ke arah religi. Sebab jika diperas maka intinya adalah cinta kasih, sehingga Pancasila (khususnya sila I) menggiring manusia untuk mencintai Tuhannya. 2.Dalam kaitannya dengan gotong royong demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama, sila I diletakan sebagai prinsip fundamental 3.Kekhasan tidak bisa dipaksakan, apalagi negara campur tangan (intervensi hegemonistik) terhadap religi. 4.Negara berdasarkan Pancasila ini bukan negara agama. Artinya walaupun setiap orangnya beragama dan berjamaah, ini tidak langsung berarti negara dijalankan berdasarkan satu norma agama tertentu. Sekaligus juga ia menghindari ekstrem lain negara Pancasila bukan pula negara profan 9tidak kudus), Artinya negara mengakui eksistensi dan esensi agama dalam tiap warganya dan tidak memilih sikap ‘tidak peduli’ atau memusuhi realitas. 5. Lebih jauh ia berusaha memakai argumen jalan tengah.

30 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN RELIGI Nasionalisme Sekuler Berargumentasi bahwa peran agama perlu dibatasi karena dalam modernitas sudah terjadi diferensiasi atau spesialisasi bidang kehidupan. Masalah hidup sudah sedemikian kompleks, karena itu agama bukan satu-satunya solusi tepat bagi penyelesaian masalah. Agama adalah bagian dari wahana solusi konflik dalam tataran personal dan komunal. Golongan ini membawa keyakinan bahwa negara akan makmur jika serius menerapkan ilmu pengetahuan, karena itu dia tidak terlalu mengedepankan isu agama, namun isu nasionalisme. Sutan Takdir Alisyahbana, merupakan salah satu tokoh yang menegaskan ini.

31 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN RELIGI Kaum Nasionalisme Religius Melihat cara-cara yang ditempuh kaum sekuler sebagai pelanggaran perintah Tuhan. Mereka menuduh kaum sekuler telah merusak tatanan religiusitas yang diperintahkan Tuhan dan dipelihara berabad-abad. Rusaknya tradisi biasanya diikuti dekadensi moral. Standar penilaian etis moral menjadi kacau akibat pola pikir dan hidup yang dibawa kaum sekuler dengan ilpeng dan teknologinya.Karena itu mereka yakin dengan pengembalian posisi agama dalam proses kehidupan politik akan membawa kembali kesejahteraan dan kemakmuran. Pelaksanaan norma-norma agama dalam proses politik atau proses bernegara bukanlah barang baru bagi masyarakat tradisional. Dalam sejarah kebudayaan yang terjadi di nusantara ini, proses bernegara selalu identik dengan dominasi norma atau hukum agama sebagai dasar pegangan perilaku proses berfikir dan pemaknaan relitas. Kedua golongan tersebut bertemu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada wadah BPUPKI dan PPKI, pembicaraan menjadi signifikan karena sudah menjurus dirumuskannya sebuah filosofis dasar negara.

32 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN RELIGI 3 (tiga) Model relasi (hubungan) antara negara dengan religi Model Pendekatan Politik Legal Model Pendekatan Kultural Model Independensi (pemisahan) Agama terhadap Negara

33 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN RELIGI IMPLIKASI SILA KETUHANAN DALAM KEHIDUPAN Allah adalah figur yang diyakini menciptakan alam semesta dan isinya. Mempersoalkan penciptaan berarti mempersoalkan titik awal kehidupan. Adalah fakta. Kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, berharga. Diwakili ‘membangun’, ‘merawat’, ‘memelihara’. Kebalikan istilah itu dalam se:jarah manusia berusaha dihindari ‘menghancurkan’, ‘memusnahkan’ adalah fakta yang dicegah sepanjang umur manusia.

34 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN RELIGI IMPLIKASI SILA KETUHANAN DALAM KEHIDUPAN Maka sikap menjaga kehidupan yang lahir dari pemahaman kultur kehidupan : 1.Segala benda dan mahluk berada dalam kedudukan yang sama. Sama- sama diciptakan Tuhan. Melecehkan salah satu bentuk dari tingkat kedupn sama saja dengan tidak menghormati Allah. Sikap pelecehan yaitu segala sikap yang bernuansa subordinatif, diskriminatif, otoritarianistik, terhadap mahluk lain dapat dikatagorikan sikap ini. 2.Upaya pelestarian alam menjadi penting. Tidak hanya bertujuan memperbaharui sumber alam saja, upaya ini bersifat konservasi alam dan pengembangan kemampuan bumi sebagai tempat hidup yang laya 3. Penelitian dan upaya memerangi penyakit juga penting bagi upaya merawat kehidupan. Upaya ini bisa dikembangkan dengan bantuan sains dan teknologi. Persoalannya bagaimana mengarahkan perkembangan sains dan teknologi sebagai sarana konstruktif. 4. Penolakan upaya peghancuran misalnya perang, mengedepankan sikap anti kekerasan.

35 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA TOLERANSI DAN DIALOG Tolerate (Ing), Tolerare (Lat) berarti memikul, menanggung (endure, Ing) atau mengizinkan (allow, Ing). Toleransi : berarti memberi kesempatan kepada atau membiarkan pihak lain untuk menyelenggarakan kegiatan. Mengakui adanya perbedaan, sikap tidak saling mengganggu, membiarkan penganut agama lain menjalankan ibadah dan misinya sejauh tidak mengganggu ibadah dan misi agama saya. Toleransi memberi rasa aman, damai dan menjamin situasi harmonis. Namun toleransi hanya membuat orang mengakui, namun belum tentu menerima. Toleransi hanya mengiyakan perbedaan agama di negara ini, tetapi tidak mengakomodasi perbedaan ini menjadi peluang untuk bertemu membahas kesejahteraan dan kepentingan bersama.

36 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA TOLERANSI DAN DIALOG Dialog : komunikasi dua arah Dalam konteks agama-agama biasa disebut interaksi dialogis, berupa aktivitas verbal diskursif maupun non verbal diskursif. Dalam konteks pluralitas di Indonesia, orang tidak bisa bersembunyi dan berkomunikasi dengan golongannya saja. Di dunia kerja, di dunia pendidikan, di pergaulan sosial lain orang ‘dipaksa’ bertemu orang lain dengan latar belakang yang kompleks. Di sini pluralitas dapat menjadi sarana konflik dan sumber krisis, sekaligus pertemuan ini bisa menjadi sarana penyelesaian konflik. Maka tidak cuku jika dikatakan “yang penting hidup damai berdampingan” (peacefull-coexistence) tanpa usaha untuk saling memahami dan mengerti. Diperlukan sikap keterbukaan menerima perbedaan, mengusahakan pertemuan unsur majemuk tersebut dan mengarahkan pluralitas agama bukan untuk mencari siapa yang unggul (doktrin supersessionisme), tetapi pada mencari inspirasi untuk memecahkan masalah kemanusiaan.

37 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA TOLERANSI DAN DIALOG Perhatian agama bukan hanya mencari kebenaran dalam agamanya sendiri (melalui dialog intra religius), tetapi tertuju pada masalah kemanusiaan (dalam dialog inter religius). Melalui pergumulan secara langsung dengan peristiwa ketidak adilan, penindasan, pengucilan. Yang akan menyadarkan bahwa religi benar-benar memiliki daya pembebas (emansipatoris) Perlu diwaspadai agama jangan sampai menjadi alat politik, tetapi peran untuk memberikan jalan keluar kreatif mengingat harkat dan martabat kita sebagai gambaran (citra) Allah. Interaksi dialogis mengandaikan sikap terbuka terhadap tradisi agama sendiri dan agama lain yang memungkinkan terjadinya otokritik. Dialog atau intersubjektivitas antar tradisi religius akan menghantar kita pada pemahaman mendalam pada masalah manusia yang akhirnya mempertajam pengenalan kita pada TUHAN.

38 NILAI FILOSOFIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA TOLERANSI DAN DIALOG Agama hendaknya menjadi titik konvergen (pertemuan) dari berbagai ajaran moral, kepentingan, keyakinan, serta niat untuk membangun. Ada beberapa syarat dialog antar umat beragama: 1.Dialog beragama mesti berdasarkan pengalaman religius atau pengalaman beriman yang kokoh. 2.Dialog menuntut keyakinan bahwa religi lain juga memiliki dasar kebenaran pula. 3.Dialog harus didasari keterbukaan pada kemungkinan perubahan yang tulus (pemahaman)

39 Membahas nilai filosofis sila kedua berarti : membahas keunikan, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku universal.  Nilai-nilai tersebut merupakan hasil proses sejarah, digali dari pelbagai budaya manusia di muka bumi ini.  Nilai-nilai itu kemudian disadari, direnungkan dan dikonfrontasikan dengan nilai-nilai setempat. Dengan demikian, proses perumusan nilai kemanusiaan universal mengalami pemurnian.  Oleh karenanya penting mengambil sikap mawas diri yakni mengkaji dan meninjau kembali nilai-nilai kemanusiaan universal dengan prinsip kehidupan masyarakat kita sendiri. NILAI FILOSOFIS SILA KEMANUSIAAN YANG BERADAB

40 INTI MARTABAT MANUSIA Tidak terletak pada fisik tapi pada keyakinan mendasar tentang manusia. Keyakinan mendasar itu yakni : Manusia itu berakal budi Manusia itu berakal budi Manusia memiliki kehendak bebas Manusia memiliki kehendak bebas Manusia itu bersuara hati dan bertanggung jawab Manusia itu bersuara hati dan bertanggung jawab Manusia itu mahluk individual sekaligus mahluk sosial Manusia itu mahluk individual sekaligus mahluk sosial NILAI FILOSOFIS SILA KEMANUSIAAN YANG BERADAB

41 PIAGAM HAM UNIVERSAL  Deklarasi HAM dalam piagam PBB 10 Desember 1948  kristalisasi pergumulan pemikiran dan perenungan manusia mengenai jati dirinya, hampir sepanjang sejarah manusia.  Lewat humanisme, pemikiran kemanusiaan semakin menguat.  Pemikiran bahwa manusia bukan saja sebagai ciptaan Allah sebagaimana diakui oleh pelbagai agama, tetapi manusia memang berharga, layak dilindungi dan dikembangkan. NILAI FILOSOFIS SILA KEMANUSIAAN YANG BERADAB

42 PIAGAM HAM UNIVERSAL Kesadaran pada kodrat manusia, mewarnai sejarah manusia, dapat dilihat pada :  Piagam Magna Charta, di Inggris, 1212  Deklarasi Kemerdekaan Amerika, 1776  Piagam Revolusi Prancis, 1789 Pada piagam tersebut hak manusia memperoleh tempat dan penekanan istimewa melawan penindasan dan penghancuran kemanusiaan itu sendiri. Para filsuf humanisme (berkembang terutama pada abad 18-19), melakukan pemikiran kemanusiaan secara mendalam atas hakekat dan kodrat manusia. NILAI FILOSOFIS SILA KEMANUSIAAN YANG BERADAB

43  Deklarasi HAM dalam piagam PBB 10 Desember 1948  Aspek filosofis (pasal 1 dan 2) Pasal 1 Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul dalam persaudaraan. Pengakuan hakiki kodrat manusia (Thomas Aquinas) bahwa setiap orang dilahirkan dengan hak-hak yang tidak dapat dihapuskan, karenanya hak individu tersebut lebih tinggi dari hukum negara. Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam persyaratan ini dengan tak ada kecuali apapun…selanjtnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum ataupun kedudukan internasional dari negara atau daerah seseorang berasal, baik dari negara merdeka atau tidak merdeka. Pasal ini merupakan tuntutan logis dari pasal 1, prinsip anti diskriminasi, karena kebebasan manusia memiliki equalitas, kesamaan derajat. NILAI FILOSOFIS SILA KEMANUSIAAN YANG BERADAB

44  Deklarasi HAM dalam piagam PBB 10 Desember 1948  Hak Asasi Manusia HAM (pasal ) Pasal 3 Sendi pertama HAM : hak kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi. Pasal Hak-hak dalam proses peradilan - Hak-hak kewarganegaraan (sipil) - Hak-hak politik Pasal 22 Sendi kedua : jaminan sosial Pasal Hak-hak ekonomi - Hak-hak sosio-budaya NILAI FILOSOFIS SILA KEMANUSIAAN YANG BERADAB

45  Deklarasi HAM dalam piagam PBB 10 Desember 1948  Penutup (pasal ) Memberi penegasan dan mendorong agar yang tercantum dalam piagam ini menjadi pedoman perilaku perorangan bangsa-bangsa di dunia. Pembatasan Positif, baik berupa undang-undang, hukum sipil, tata tertib atas pelaksanaan hak-hak pada piagam ini. Sehingga diyakini orang tidak akan saling menindas justru dengan alasan kebebasan dan tuntutan haknya. Prinsip netralitas, yaitu prinsip yang melarang orang menyalahgunakan piagam ini demi kepentingan dirinya, kelompok, atau bangsanya. NILAI FILOSOFIS SILA KEMANUSIAAN YANG BERADAB

46  Deklarasi HAM dalam piagam PBB 10 Desember 1948  KEKUATAN Kata “ASASI” menunjukan bahwa hak dan kebebasan manusia adalah mendasar, pokok, sentral. Hak hidup, bebas, dilahirkan merdeka. Keluhuran manusia bukan buatan melainkan inheren dengan proses hidup. Dari perbedaan ditemukan unsur yang sama yaitu kemanusiaan. Hak-kak ini dijadikan rumusan normatif, dalam bentuk piagam legal yang memiliki kekuatan hukum, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat diajukan kepada lembaga hukum demi kebenaran dan keadilan. Tidak ada lagi sekat vertikal (kasta, kelas ekonomi) maupun sekat horisontal (perbedaan agama, bangsa, warna kulit), sehingga bersifat global (tidak tergantung kewarganegaran). Mendorong tumbuhnya penghargaan atas dasar prestasi bukan kelahiran, kesadaran bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri. NILAI FILOSOFIS SILA KEMANUSIAAN YANG BERADAB

47  Deklarasi HAM dalam piagam PBB 10 Desember 1948  KELEMAHAN Pengakuan hak milik (pasal 17) memperlihatkan pengaruh pihak kapitalis. Isu pelanggaran HAM sering digunakan untuk kepentingan kelompok. Ada pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut suatu bangsa, karena piagam ini sangat mementingkan (memprioritaskan) aspek kebebasan insani yang fundamen bagi kemanusiaan, bukan agama atau sekat-sekat sosial yang dibangun dalam masyarakat. Piagam HAM tidak bebas nilai. NILAI FILOSOFIS SILA KEMANUSIAAN YANG BERADAB

48  HAM di INDONESIA HAM bukanlah hal yang baru di Indonesia : - Undang-undang Dasar 1945 mengandung HAM (bandingkan dengan piagam PBB) - Pembentukan KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) - Terbentuknya Undang-undang 39/1999 tentang HAM Namun masalah HAM tidak cukup hanya menjadi masalah hukum semata. Hal-hal di atas belum membuktikan bahwa HAM sudah benar-benar terlaksana sepenuhnya. Pelanggaran HAM masih terjadi di sana sini, bisa juga dalam skala ‘masal’. NILAI FILOSOFIS SILA KEMANUSIAAN YANG BERADAB

49  HAM di INDONESIA Pemaknaan HAM dan masalahnya di Indonesia memang belum konsisten, meskipun sudah ada upaya legalis dan pemerintah berupaya mentaati, namun justru pelanggaran HAM terjadi di tingkat horisontal atau dalam masyarakat. UU 39/1999 yang memuat pelbagai aturan HAM juga memuat 106 pasal yang meratifikasi pasal-pasal piagam HAM PBB. Adapun upaya menyusun perangkat pelaksana dan pengawasan HAM adalah melalui pembentukan Komnas HAM. Dalam UU HAM juga dimasukan unsur “kewajiban dasar” dan penyadaran eksistensi sebagai mahluk individual dan mahluk sosial. NILAI FILOSOFIS SILA KEMANUSIAAN YANG BERADAB

50 NEGARA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB Persoalan yang hendak dijawab dari sila Kedua yaitu bagaimana hubungan antara negara an warganya serta umat manusia pada umumnya. Prinsip negara kemanusiaan; Adalah negara yang bersikap terhadap bangsa dan negara lain berdasarkan harkat dan martabat manusia. Perhubungan antar negara Indonesia dengan negara lain diwarnai sikap saling menghormati dan mengandung makna penghormatan terhadap hak asasi manusia warga bangsa Indonesia, sebagaimana penghormatan itu diberikan kepada manusia bangsa lain (butir- butir HAM ini dalam UUD 1945 yang diamandemen telah dirinci) Dampak prinsip tersebut terhadap politik luar negeri. Politik Luar negeri bersifat BEBAS, artinya menghormati kebebasan negara lain untuk mengelola kehidupan masing-masing (tidak mencampuri urusan dalam negeri). AKTIF, aktif membela bangsa/negara yang terancam oleh tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kesamaan derajat. Terhadap politik dalam negeri, pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak asai warga negara.

51 KUIS Uraikan yang menurut pendapat anda adalah sebuah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia! Apa yang anda dapat lakukan untuk mengurangi/menghilangkan pelanggaran HAM tersebut? Buatlah pemecahan masalah yang seharusnya dilakukan atas pelanggaran HAM tersebut!

52 Persatuan Indonesia cita-cita bersama (dirumuskan saat sumpah pemuda, usaha mengkonkritkan setelah kemerdekaan 1945) kemerdekaan 1945) cita-cita tersebut mengandung tujuan/harapan bersama Mengadapi tantangan Masyarakat adil dan makmur (dijelaskan dalam alinea IV UUD’45) NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA

53 Kecenderungan dan kesadaran menjadi bangsa meliputi karakter : Bangsa diidentifikasikan dengan negara Bangsa diidentifikasikan dengan negara Bangsa diidentifikasikan dengan bahasa dan kebudayaan Bangsa diidentifikasikan dengan bahasa dan kebudayaan Bangsa diidentifikasikan dengan wilayah Bangsa diidentifikasikan dengan wilayah Bangsa diidentifikasikan dengan warisan bersama Bangsa diidentifikasikan dengan warisan bersama Bangsa diidentifikasikan dengan tujuan bersama Bangsa diidentifikasikan dengan tujuan bersama NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA

54 PENGERTIAN IDEOLOGI - ilmu tentang idea-idea (Destutt de Tracy) - Dari ide dan logos (ilmu tentang gagasan), ‘a system of ideas’ - Merupakan sistem nilai, suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah nilai yang menyeluruh dan mendasar, sebagai hasil pemikiran manusia dalam berusaha memahami suatu realita situasi tertentu atau menggambarkan situasi baru yang dicita-citakan serta cara mencapainya. - Dimensi ideologi (Alfian) : - dimensi realitas - dimensi idealisme - dimensi fleksibilita NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA IDEOLOGI

55 Ideologi bukan agama meskipun keduanya mengandung sistem nilai yang dijadikan dasar bersikap dan berbuat manusia dalam kehidupannya maupun dasar dalam memecahkan masalah yang dihadapi manusia serta berfungsi untuk mengarahkan manusia menuju pada kondisi yang diidealkan, karena: 1. Dasar orientasi berbeda 2. Perbedaan dalam menyikapi (rasional-kritis) NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA IDEOLOGI

56 WATAK IDEOLOGI (Sutarno) :  Intepretasi dan evaluasi terhadap realitas dengan menggunakan kriteria yang bersumber pada hasil pemikiran filsafati yang membuat ideologi berwatah sebagai filsafat.  Sebagai pandangan hidup ideologi berwatak sebagai sistem nilai. Dalam hai ini ideologi memberi motivasi kepada pemiliknya untuk mewujudkannya.  Ideologi juga berwatak pemberi harapan, sehingga menjadi sumber optimisme dalam menghadapi pelbagai persoalan.  Ideologi juga berwatak mempersatukan penganutnya. Jika sebuah ideologi sudah menjadi ideologi negara, watak mempersatukan ini sangat penting untuk membawa warganegara yang memiliki latar belakang yang sangat heterogin ke arah tujuan yang sama.  Ideiologi bisa cenderung terbuka atau tertutup atau, tergantung pada apakah berpijak pada watak dogmatis atas berpijak pada realitas yang ada. NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA IDEOLOGI

57 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI (Pancasila ideologi atau bukan?)  Pancasila adalah ideologi, karena nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan utuh, bulat dan mendalam yang kemudian dirumuskan sebagai dasar negara, yang artinya dasar dalam menyelenggarakan negara serta dasar dalam melaksanakan aktivitas negara dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Pancasila sebagai rancangan dasar tentang keadaan ideal yang hendak dicapai bangsa Indonesia.  Pancasila juga mempunyai watak dan fungsi sebagai : pemberi harapan, pemersatu maupun memenuhi fungsi sebagai dasar untuk memahami dan menaksirkan realita, memberi makna dan menunjukkan tujuan dan jalan untuk menemukan identitasnya, menyemangati dan mendorong untuk melakukan kegiatan. NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA IDEOLOGI

58 SIKAP TERHADAP IDEOLOGI Mengingat ideologi tidak bebas nilai maka sikap terhadap ideologi: KRITIS KRITIS Kritis terhadap Ideologi (terbuka atau tertutup). Daya kritis diarahkan pada usaha menemukan alasan mendasar mengapa kita meyakini ideologi sebagai pedoman hidup (way of life) atau filosofi bangsa. Kritis juga disebabkan ideologi sangat mudah digunakan mengatasnamakan kepentingan, kekuasaan.Disini perlu semakin kritis mengamati, menegur jika ideologi digunakan sebagai alat untuk kepentingan tertentu atau hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan menindas lainnya. REINTEPRETASI REINTEPRETASI TERBUKA TERBUKA NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA IDEOLOGI

59 SIKAP TERHADAP IDEOLOGI Mengingat ideologi tidak bebas nilai maka sikap terhadap ideologi: KRITIS KRITIS REINTEPRETASI REINTEPRETASI Ideologi bermuatan nilai, oleh karena itu senantiasa sebaiknya dilakukan penafsiran atas nilai itu. Dengan tetap kritis, menafsirkan nilai-nilai itu dalam koridor normatif dan tujuan mengapa bangsa ini dibentuk. Reintepretasi juga berarti pemaknaan atas nilai-nilai itu dalam kehidupan nyata. TERBUKA TERBUKA Kita diharapkan memiliki wawasan mengenai ideologi lain. Dalam wacana demokratis, sangat dimungkinkan munculnya beragam ideologi. Kita perlu membaca dan mengenali ideologi lain dan menggali ideologi lain untuk pemahaman atas ideologi sendiri. Langkai ini perlu mengingat kita tidak mungkin lagi mengisolasi diri dari informasi. NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA IDEOLOGI

60 PERBANDINGAN IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA A. IDEOLOGI DALAM ARTI PENUH Ajaran atau pandangan dunia atau filsafat sejarah yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik yang diklaim kebenarannya. Kebenaran ini tidak boleh dipersoalkan, diragukan lagi. Sifatnya dogmatis dan apriori artinya tidak bisa dimodifikasi lagi, total tertutup terhadap revisi isi karena faktor pengalaman yang berkembang di kemudian hari. Karena itu ideologi ini disebut ideologi tertutup, dirumuskan oleh seorang atau sekelompok orang dan strata sosial tertentu dan memiliki kepentingan politik ekonomi atau kultural tertentu atau orang- orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Contoh ideologi tertutup adalah Marxisme Leninisme. NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA IDEOLOGI

61 PERBANDINGAN IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA IDEOLOGI DALAM ARTI PENUH Jelas ideologi tertutup ini dapat dikatakan ideologi elitis, artinya dibuat oleh para elite, para penguasa demi kepentingan mereka sendiri. Dapat digokogkan dalam ideologi macam ini adalah Kapitalistik klasik (yang mementingkan pemilik modal yang berkuasa), Liberalisme (mendahulukan kebebasan bagi orang-orang yang punya kedudukan kuat di bidang politik, sosial ekonomi, budaya) Konsevatisme (jika dijadikan alasan untuk menolak segala bentuk pembaharuan dengan alasan mempertahankan tradisi, menguntungkan orang-orang yang berkuasa misalnya bangsawan atau melestarikan struktur feodal), sosialisme dan ideologi pendekatan keamanan versi Amerika Latin. NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA IDEOLOGI

62 PERBANDINGAN IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA IDEOLOGI DALAM ARTI PENUH Marxisme Leninisme, berciri: Sebuah teori metafisika berisi materialisme0dialektis dan atheisme. Sebuah teori metafisika berisi materialisme0dialektis dan atheisme. Makna sejarah (sejarah menuju masyarakat tanpa kelas) Makna sejarah (sejarah menuju masyarakat tanpa kelas) Norma ketat bagaimana masyarakat ditata secara sosialis,tanpa hak milik pribadi, kehidupan masyarakat ditetapkan secara langsung oleh negara (totaliter) Norma ketat bagaimana masyarakat ditata secara sosialis,tanpa hak milik pribadi, kehidupan masyarakat ditetapkan secara langsung oleh negara (totaliter) Tentang pengaturan kehidupan individu Tentang pengaturan kehidupan individu Melegitimasi monopoli kekuasaan sekelompoh orang atas masyarakat. Melegitimasi monopoli kekuasaan sekelompoh orang atas masyarakat. Ideologi tertutup. Ideologi tertutup. Sisi positif: solidaritas, kebersamaan yang tinggi dalam kepemilikan serta ketaatan masyarakat. Sisi positif: solidaritas, kebersamaan yang tinggi dalam kepemilikan serta ketaatan masyarakat. NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA IDEOLOGI

63 PERBANDINGAN IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA IDEOLOGI DALAM ARTI PENUH Ciri –ciri Liberalisme Menempatkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi Menempatkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi Peran minimal negara (penjaga hak-hak individu) Peran minimal negara (penjaga hak-hak individu) Peran bebas dalam berbagai bidang (termasuk liberalisme ekonomi), liberalisme menjaga persaingan bebas. Peran bebas dalam berbagai bidang (termasuk liberalisme ekonomi), liberalisme menjaga persaingan bebas. Penolakan tanggung jawab sosial seluruh masyarakat sehingga menciptakan keadaan individu/kelompok kuat semakin kuat. Penolakan tanggung jawab sosial seluruh masyarakat sehingga menciptakan keadaan individu/kelompok kuat semakin kuat. Sisi positif: kemajuan teknologi dan kemanusiaan Sisi positif: kemajuan teknologi dan kemanusiaan NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA IDEOLOGI

64 PERBANDINGAN IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA B. IDEOLOGI TERBUKA Bentuk ideologi ini mendasarkan kehidupan masyarakat, atau cita-cita tertentu martabat manusia serta sedaftar hak asasi manusia yang dimuat dalam konstitusi. Cita-cita politis semacam ini bersifat terbuka artinya penganutnya mengizinkan berbagai intepretasi dan perwujudan cita-cita tersebut. Menjamin kebebasan masyarakat dalam menentukan nasib sendiri, kebebasan agama dan pandangan politik. Dalam alam ini kedudukan hukum menjadi penting sekali. Ideologi diangkat dari apa yang dimiliki masyarakat (internal), bukan orang tertentu. Sifatnya internal, tidak memaksa, luwes. Terbuka juga berarti orientasi dasarnya tetap dipertahankan, sedangkan intepretasinya dalam tujuan, norma politik selalu dapat dipertanyakan. Operasionalisasi cita-cita dibicarakan dalam diskursus, suasana demokratis. Bersifat inklusif dan tidak totaliter. NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA IDEOLOGI

65 PERBANDINGAN IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA C. IDEOLOGI IMPLISIT Keyakinan masyarakat tradisional tentang realitas/alam semesta. Keyakinan semacam ini seringkali tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi mempengaruhi dan meresapi seluruh gaya hidup, perilaku, dan pandangan hidup dalam bermasyarakat. Keyakinan sering bersifat ideologis karena ternyata dapat mendukung tatanan sosial yang ada, memberi legitimasi pada kekuasaan pada sebuah kelas atau lapisan tertentu. Sejauh pandangan ini tidak pernah dirumuskan secara eksplisit, bisa jadi penganutnya melegitimasinya menjadi sarana kekuasaan. Sifatnya tertutup, status quo. Bisa jadi membuat penguasa bersikap semena-mena karena merasa sebagai’wakil tuhan’ untuk memerintah negrinya. NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA IDEOLOGI

66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Negara RI adalah sebuah negara kesatuan (NKRI). Dibagi atas daerah-daerah provinsi. Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintah Daerah : 1. Mengurus dan mengatur sendiri pemerintahannya 2. Memiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) 3. Memiliki kepala pemerintahan (gubenur, bupati/walikota) 4. Menjalankan otonomi seluas-luasnya 5. Berhak menentukan peraturan daerahnya NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA OTONOMI DAERAH

67 HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Hubungan ditentukan dengan undang-undang demikian juga pembagian keuangan dan hasil kekayaan sumber daya alam, pengakuan mengenai daerah-daerah khusus dan daerah istimewa, kesatuan masyarakat adat. DASAR KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Dasarnya adalah demokratisasi, pemberdayaan daerah, pelayanan masyarakat yang lebih baik, dan pembagian keuangan serta hasil SDA yang adil dan merata. NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA OTONOMI DAERAH

68 SIFAT OTONOMI DAERAH 1.Luas (kabupaten dan kota) terdapat keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan 2.Nyata kewenangan dasarnya adalah datang dari aspirasi yang nyata dari masyarakatnya sehingga otonomi menjadi sangat bervariasi sesuai kebutuhan setempat 3.Bertanggung jawab wujud tanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan, pemerintah wajib mencapai tujuan dan dasar kebijakan otonomi dan memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, daerah dengan daerah demi keutuhan NKRI NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA OTONOMI DAERAH

69 KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Kewenangan pemerintah pusat adalah : - Politik Luar negeri - Hankam - Peradilan - Moneter - Fiskal - Agama - Serta bidang-bidang lain yang bersifat strategis NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA OTONOMI DAERAH

70 KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Kewenangan daerah provinsi sifatnya terbatas dan meliputi: 1. Pemerintahan lintas daerah, pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan, rencana tata ruang provinsi, pelabuhan regional, penanganan penyakit menular dan pengelolaan sumber daya nasional wilayah 2. Kewenangan duapertiga wilayah lautnya Kewenangan daerah kabupaten/kota sifatnya luas meliputi: pelbagai kewenangan yang bukan kewenangan pemerintah pusat NILAI FILOSOFIS SILA PERSATUAN INDONESIA OTONOMI DAERAH

71 PAHAM DASAR DEMOKRASI Logika Kesamaan Politik Logika Kesamaan Politik “semua anggota kelompok ataupun asosiasi manapun sama berhak dan mampu untuk berpartsipasi secara sama dengan rekan- rekannya dalam pemerintahan kelompok atau asosiasi tersebut” Kesamaan derajat, pengakuan kebebasan hakiki, pengakuan derajat, sehingga setiap orang sebenarnya mampu memberikan hati, pikiran dan kehendaknya untuk ikut mengatur bangsanya. Paham Kedaulatan Rakyat Paham Kedaulatan Rakyat Berkembang pada polis Yunani (508 SM), adanya Majelis yang mewakili rakyat, kesadaran berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tradisi Republikan Tradisi Republikan Paham Pemerintahan Perwakilan Paham Pemerintahan Perwakilan NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

72 PAHAM DASAR DEMOKRASI Logika Kesamaan Politik Logika Kesamaan Politik Paham Kedaulatan Rakyat Paham Kedaulatan Rakyat Tradisi Republikan Tradisi Republikan Berkembang di Italia Utara (abad 11), campuran pemerintahan monarchi, aristokrasi dan demokrasi. (gagasan penting: kebebasan dan kemerdekaan). Paham Pemerintahan Perwakilan Paham Pemerintahan Perwakilan Berkembang di negara-negara Eropa abad 17, prinsip perwakilan dan pemerintahan representatif. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

73 LEGITIMASI DEMOKRASI Dasar : Tidak ada orang atau kelompok yang begitu saja berhak memerintah. Tidak ada orang atau kelompok yang begitu saja berhak memerintah. Dengan sendirinya orang berhak mengurus dirinya sendiri, kalau ia mau diurus orang lain, orang tersebut harus diberi tugas oleh yang bersangkutan. Dengan sendirinya orang berhak mengurus dirinya sendiri, kalau ia mau diurus orang lain, orang tersebut harus diberi tugas oleh yang bersangkutan. Kesulitan dalam prakteknya karena:  Pemegang kekuasaan harus memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh rakyat jelata.  Kelas sosial-budaya membuat pandangan tentang kesamaan hak dan kedudukan dalam masyarakat dianggap hal yang aneh. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

74 LEGITIMASI DEMOKRASI Pola pemahaman agama-agama monotheis sejalan dengan pola demokratis karena ajaran bahwa pada dasarnya manusia sederajat, memiliki kedudukan dan status yang sama di mata Allah. Sehingga pola pikir feodalitis, sistem masyarakat piramidal dan hirarkis tidak cocok lagi diterapkan pada masa sekarang. Kalaupun ada perbedaan status dan kedudukan sosial, itu hanya bersifat fungsional, tidak identik dengan pembedaan yang dibawa sejak lahir. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

75 CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI Negara Hukum Negara Hukum Kontrol efektif pada pemerintah Kontrol efektif pada pemerintah Lembaga Pemilu Lembaga Pemilu Prinsip mayoritas Prinsip mayoritas Jaminan atas hak dasar demokratis rakyat Jaminan atas hak dasar demokratis rakyat NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

76 CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI Negara Hukum Negara Hukum  fungsi-fungsi negara dijalankan oleh setiap lembaga berdasarkan UUD  UUD menjamin HAM, agar tidak terjadi penindasan oleh penguasa  Lembaga-lembaga negara berjalan atas dasar hukum  Masyarakt dapat mengajukan badan negara ke lembaga peradilan  Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

77 CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI Kontrol efektif pada pemerintah Kontrol efektif pada pemerintah  Kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan- kebijakannya  Parlemen dan mass media sebagai “suara langsung rakyat” berada di atas kedudukan pemerintah  Parlemen harus independen, anggotanya dapat secara bebas menyatakan pendapat, meminta pertanggungjawaban pemerintah, atau menolak kebijakan yang diambil pemerintah  Parlemen dan pemerintah bersama membuat perundang-undangan  Berdasarkan hasil pemilu, parlemen dan rakyat dapat mengesahkan atau menolah/menghentikan pemilu NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

78 CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI Lembaga Pemilu Lembaga Pemilu mengandung unsur-unsur :  Multi partai peserta pemilu  Semua warganegara berhak memilih dan dipilih/mencalonkan diri  Hasil pemilu berupa lembaga perwakilan rakyat berfungsi sebagai lembaga legislatif NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

79 CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI Prinsip Mayoritas Prinsip Mayoritas dalam negara demokratis selalu terdapat unsur mayoritas dan minoritas (yang selalu berganti-ganti). Pihak mayoritas maupun minoritas harus memperhatikan syarat-syarat berikut:  Harus terdapat mekanisme demokrasi yang wajar  Minoritas akan mau menerima pemerintahan mayoritas sepanjang pihak minoritas dilindungi hak dan kepentingannya.  Partai-partai tidak bisa bersifat primordial murni (terbuka). Parlemen yang terdiri dari partai mayoritas karena suku atau aliran cenderung diskriminatif terhadap minoritas. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

80 CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI Jaminan atas hak dasar demokrasi rakyat Jaminan atas hak dasar demokrasi rakyat Hak-hak ini meliputi :  Hak menyatakan pendapat secara lisan ataupun tertulis melalui media massa  Hak mendapatkan informasi alternatif selain informasi pemerintah  Hak berkumpul, berserikat, mendirikan partai politik dan hak berasosiasi. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

81 PENGGAGAS DEMORASI THOMAS HOBBES TEORI PERJANJIAN NEGARA “Homo homini lupus” (manusia adalah serigala bagi sesamanya) “bellum omnium contra omnes” (cara terbaik dalam bertahan adalah berperang semua lawan semua) perlu Perjanjian untuk mengikatkan diri dengan menyerahkan haknya pada institusi Negara NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

82 PENGGAGAS DEMORASI THOMAS HOBBES TEORI PERJANJIAN NEGARA Bentuk negara bukan negara hukum tetapi negara kekuasaan Bentuk negara bukan negara hukum tetapi negara kekuasaan Kekuasaanlah yang menentukan jalannya sebuah negara (leviathan) Kekuasaanlah yang menentukan jalannya sebuah negara (leviathan) Di tangan negara hukum dihasilkan Di tangan negara hukum dihasilkan Negara harus stabil agar dapat melindungi warga berdasar hukum yang dihasilkan penguasa Negara harus stabil agar dapat melindungi warga berdasar hukum yang dihasilkan penguasa Dituntut kesadaran penguasa agar tidak sewenang-wenang, agar perjanjian tidak gagal dan membubarkan negara Dituntut kesadaran penguasa agar tidak sewenang-wenang, agar perjanjian tidak gagal dan membubarkan negara Negara harus menakutkan agar warga taat. Negara harus menakutkan agar warga taat. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

83 PENGGAGAS DEMORASI THOMAS HOBBES TEORI PERJANJIAN NEGARA Kelemahan : Dilematik, karena jika negara lemah, masyarakat tidak taat hukum, negara ambruk. Di lain pihak jika negara terlalu keras menindas akan terjadi perlawanan yang juga dapat menyebabkan negara bisa bubar. Dilematik, karena jika negara lemah, masyarakat tidak taat hukum, negara ambruk. Di lain pihak jika negara terlalu keras menindas akan terjadi perlawanan yang juga dapat menyebabkan negara bisa bubar. Pandangan deterministik dan pesimistik tentang manusia. Penolakan kebebasan manusia adalah penolakan terhadap kreativitas. Hobbes melupakan aspek sosial manusia yang dapat mendorong manusia membangun komunitas dan mengaturnya berdasarkan kebutuhan untuk hidup bersama-sama dalam sebuah kelompok tanpa harus saling menghancurkan. Pandangan deterministik dan pesimistik tentang manusia. Penolakan kebebasan manusia adalah penolakan terhadap kreativitas. Hobbes melupakan aspek sosial manusia yang dapat mendorong manusia membangun komunitas dan mengaturnya berdasarkan kebutuhan untuk hidup bersama-sama dalam sebuah kelompok tanpa harus saling menghancurkan. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

84 PENGGAGAS DEMORASI JOHN LOCKE PAHAM NEGARA LIBERAL Mendasarkan diri pada bentuk, negara sebagai perjanjian. Mendasarkan diri pada bentuk, negara sebagai perjanjian. Berbeda dengan Hobbes, ia mengasumsikan manusia memiliki kebebasan menentukan dirinya dan menggunakan hak miliknya dan tidak tergantung pada kehendak orang lain, mampu hidup damai, berkehendak baik, mampu saling menguntukan dan memelihara kehidupan bersama. Karena hakekat sosial itulah manusia mempunyai hak dasar : hak untuk hidup dan mempertahankan diri. Berbeda dengan Hobbes, ia mengasumsikan manusia memiliki kebebasan menentukan dirinya dan menggunakan hak miliknya dan tidak tergantung pada kehendak orang lain, mampu hidup damai, berkehendak baik, mampu saling menguntukan dan memelihara kehidupan bersama. Karena hakekat sosial itulah manusia mempunyai hak dasar : hak untuk hidup dan mempertahankan diri. Negara didirikan untuk menjaga hak milik perorangan yaitu : hak hidup, hak kebebasan dan hak milik barang. Ini menjadi tugas dan kewajiban negara. Negara didirikan untuk menjaga hak milik perorangan yaitu : hak hidup, hak kebebasan dan hak milik barang. Ini menjadi tugas dan kewajiban negara. Pembatasan wewenang tampil dalam bentuk konstitusi (sebagai dasar legalitas negara, sebagai penjaga warganegara). Pembatasan wewenang tampil dalam bentuk konstitusi (sebagai dasar legalitas negara, sebagai penjaga warganegara). NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

85 PENGGAGAS DEMORASI JOHN LOCKE PAHAM NEGARA LIBERAL Pembatasan wewenang negara lain adalah melalui pembagian 3 lembaga yi: Pembatasan wewenang negara lain adalah melalui pembagian 3 lembaga yi: 1. Legislatif, sebagai pembuat undang-undang, wewenang lembaga ini dibatasi hukum kodrat (artinya dituntut menghormati hak asasi terutama tidak bertentangan dengan hak milik perorangan). 2. Eksekutif, diikat oleh UU dan harus melaksanakan UU, tidak boleh sewenang-wenang 3. Federatif, enangani urusan LN (praktis dijalankan oleh eksekutif) Kekuasaan lembaga berasal dari rakyat dan pemegang kekuasaan dapat menjalankan kekuasan sejauh ia mendapat kepercayaan rakyat, dan melindungi hak hidup wn dan berusaha mencapai kesejahteraan umum, sehingga pemegang kekuasan harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Kekuasaan lembaga berasal dari rakyat dan pemegang kekuasaan dapat menjalankan kekuasan sejauh ia mendapat kepercayaan rakyat, dan melindungi hak hidup wn dan berusaha mencapai kesejahteraan umum, sehingga pemegang kekuasan harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Kekuasaan negara dibatasi, tidak boleh mencampuri setiap urusan rakyat dengan kekuasaannya (Locke menolak hegemoni negara dan bentuk negara totalitarianistik). Kekuasaan negara dibatasi, tidak boleh mencampuri setiap urusan rakyat dengan kekuasaannya (Locke menolak hegemoni negara dan bentuk negara totalitarianistik). NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

86 PENGGAGAS DEMORASI JOHN LOCKE PAHAM NEGARA LIBERAL Kelemahan: Pada hubungan antara agama dan kekuasaan negara. Argumentasinya tentang kodrat alamiah hanya berupa pikiran spekulatif tentang kodrat manusia, menyebabkan pengandaian tentang hak asasi manusia sendiri adalah sebuah fiksi. Pada hubungan antara agama dan kekuasaan negara. Argumentasinya tentang kodrat alamiah hanya berupa pikiran spekulatif tentang kodrat manusia, menyebabkan pengandaian tentang hak asasi manusia sendiri adalah sebuah fiksi. Fungsi negara sebagai penjaga hak milik perorangan, faktanya sering terjadi pemihakan penjagaan kekayaan pada golongan pemilik kekuatan (ekonomi, politik, dsb) sehingga terjadi ketidakseimbangan pembagian kesejahteraan dan harta milik (property) yang justru mengakibatkan pelanggaran prinsip kesejajaran kedudukan. Fungsi negara sebagai penjaga hak milik perorangan, faktanya sering terjadi pemihakan penjagaan kekayaan pada golongan pemilik kekuatan (ekonomi, politik, dsb) sehingga terjadi ketidakseimbangan pembagian kesejahteraan dan harta milik (property) yang justru mengakibatkan pelanggaran prinsip kesejajaran kedudukan. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

87 PENGGAGAS DEMORASI MONTESQUE TRIAS POLITICA Dalam rangka pembagian dan pembatasan kekuasaan maka diperlukan 3 lembaga yaitu : LegislatifEksekutifYudikatif NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

88 DEMOKRASI DI INDONESIA PEMIKIRAN MOH HATTA Berangkat dari paham kerakyatan untuk menjelaskan sistem demokrasi di Indonesia. Berangkat dari paham kerakyatan untuk menjelaskan sistem demokrasi di Indonesia. Paham kerakyatan dan kedaulatan rakyat bisa ditemukan dalam sistem kemasyarakatan tradisional. Paham kerakyatan dan kedaulatan rakyat bisa ditemukan dalam sistem kemasyarakatan tradisional. Tidak berpijak pada sistem demokrasi barat. Tidak berpijak pada sistem demokrasi barat. Demokrasi tidak hanya pada sistem politik saja, sistem ekonomi juga mesti menetapkan pola ini. Demokrasi tidak hanya pada sistem politik saja, sistem ekonomi juga mesti menetapkan pola ini. Menolak feodalisme, dan menentang keras keengan kuasan politik dan ekonomi jatuh ke tangan para ningrat atau bangsawan. Menurutnya feodalisme identik dengan pemerintahan autokratis. Menolak feodalisme, dan menentang keras keengan kuasan politik dan ekonomi jatuh ke tangan para ningrat atau bangsawan. Menurutnya feodalisme identik dengan pemerintahan autokratis. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

89 DEMOKRASI DI INDONESIA PANDANGAN SOEPOMO Beranjak dari persatuan untuk menjelaskan sistem demokrasi Indonesia. Beranjak dari persatuan untuk menjelaskan sistem demokrasi Indonesia. Sistem demokrasi Indonesia harus mengekpresikan “semangat kebatinan bangsa Indonesia” yakni semangat persatuan hidup antara satu golongan dengan golongan yang lain, antara dunia luar dan dunia batin, antara pemimpin dan rakyatnya. Setiap anggota adalah bagian dari golongan, setiap golongan adalah bagian dari sebuah bangsa. Setiap unsur mempunyai hak dan kewajiban yang khas dalam masyarakat, yang dipahami sesuai porsinya masing-masing. Dengan kata lain: sistem demokrasi Indonesia mengacu pada pola pikir dan tindakan harmoni. Sistem demokrasi Indonesia harus mengekpresikan “semangat kebatinan bangsa Indonesia” yakni semangat persatuan hidup antara satu golongan dengan golongan yang lain, antara dunia luar dan dunia batin, antara pemimpin dan rakyatnya. Setiap anggota adalah bagian dari golongan, setiap golongan adalah bagian dari sebuah bangsa. Setiap unsur mempunyai hak dan kewajiban yang khas dalam masyarakat, yang dipahami sesuai porsinya masing-masing. Dengan kata lain: sistem demokrasi Indonesia mengacu pada pola pikir dan tindakan harmoni. Karena beranjak dari keseimbangan (harmoni), sistem kemasyarakatan Indonesia disebut juga sebagai sistem negara integralistik. Pahamnya disebut ‘ide integralistik’. Karena beranjak dari keseimbangan (harmoni), sistem kemasyarakatan Indonesia disebut juga sebagai sistem negara integralistik. Pahamnya disebut ‘ide integralistik’. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

90 DEMOKRASI DI INDONESIA PANDANGAN SOEPOMO Menolak demokrasi barat dengan pola individualismenya. Di negara barat, negara melulu dipandang sebagai wujud kontrak antar individu. Individu mendapt kedudukan penting dan kuat dalam masyararakat, golongan yang satu beroposisi dengan golongan yang lainnya, masyarakat beroposisi terhadap negara. Menolak demokrasi barat dengan pola individualismenya. Di negara barat, negara melulu dipandang sebagai wujud kontrak antar individu. Individu mendapt kedudukan penting dan kuat dalam masyararakat, golongan yang satu beroposisi dengan golongan yang lainnya, masyarakat beroposisi terhadap negara. Penolakan total artinya menolak juga: jaminan hak-hak dasar dan kebebasan individu terhadap negara, prinsip mayoritas dan sistem parlementarisme. Penolakan total artinya menolak juga: jaminan hak-hak dasar dan kebebasan individu terhadap negara, prinsip mayoritas dan sistem parlementarisme. Nilai-nilai dan semangat keindonesiaan yang memberi muatan pada gagasan negara integralistiknya adalah gotong royong dan kekeluargaan. Karenanya tidak ada dualisme pemisahan negara dan masyarakat yang saling beroposisi. Nilai-nilai dan semangat keindonesiaan yang memberi muatan pada gagasan negara integralistiknya adalah gotong royong dan kekeluargaan. Karenanya tidak ada dualisme pemisahan negara dan masyarakat yang saling beroposisi. Baginya figur pemimpin dan lembaga perwakilan tidak dipilih dalam pemilihan umum. Baginya figur pemimpin dan lembaga perwakilan tidak dipilih dalam pemilihan umum. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

91 PERJALANAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD 1945 SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD Perlindungan konstitusional Pasal 27, 28, 28A s/d 28J, 29, 30, 31 dan 34 mengatur perlindungan konstitusional atas berbagai hak asasi manusia/WNI 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak Pasal 24 (1) “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan” 24 (2) “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya….. dan sebuah mahkamah konstitusi” Pasal 24B (1) tentang Komisi Yudisial. N ILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

92 PERJALANAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD 1945 SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD Lembaga-lembaga negara Bagan lembaga-lembaga negara sebelum dan setelah amandemen. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

93 STRUKTUR KETATANEGARAAN SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 MPR UUD 1945 BPK PRESIDEN DPRDPAMA

94 STRUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 UUD 1945 BPK MPR DPD DPR PRESIDEN WAPRES KEKUASAAN KEHAKIMAN MK MA KY

95 PERJALANAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD 1945 SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD Pemilihan umum yang bebas Pelaksanaan Pemilu diatur dalam UUD 1945 pada pasal 22E (1) dan ayat (2), Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. 5. Kebebasan menyatakan pendapat Menurut Harold J. Laski kemerdekaan politik seseorang hanya nampak melalui kemampuan masing-masing warga berperan aktif dalam mengelola masalah kenegaraan. Kemerdekaan warga negara akan terwujud jika masing-masing mampu berpikir secara bebas tentang kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan yang tengah terjadi, mengemukakan pendapat secara terbukadan mengkoreksi pendapat orang lain yang tidak sesuai kebenaran. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

96 PERJALANAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD 1945 SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD Tersedianya berita-berita yang benar dan disampaikan secara jujur Hal ini menuntut adanya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat termasuk di dalamnya kebebasan pers. 7.Pendidikan politik bagi setiap warga negara Pendidikan politik penting kedudukannya dalam negara demokrasi. UUD 1945 menentukan setiap WN berhak mendapat pendidikan.Tentang isi pendidikan yang menyangkut Pendidikan Politik diwujudkan dalam Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

97 MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD 1945 SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD ) Latar belakang dan etos kerja Latar belakang historis kerajaan tidak mengenal demokrasi. Etos kerja feodalistis, dimana tidak semua orang mempunyai kedudukan sama dan hanya menerima nasib. 2. Kurangnya kemandirian masyarakat Ketergantungan masyarakat yang besar pada pemerintah (orba). Ketika pemerintah hancur, rakyat kehilangan pegangan dan arah. Akibatnya berbagai persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan masyarakat sendiri menjadi terkatung-katung dan bahkan menimbulkan aksi kekerasan di tingkat horisontal sebagai solusi konflik sosial. 3. Komunikasi politik 4. Supremasi hukum NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

98 MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD 1945 SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD Latar belakang dan etos kerja 2. Kurangnya kemandirian masyarakat 3. Komunikasi politik Masyarakat dituntut mampu berkomunikasi politis, mengutarakan pikiran-pikirannya kepada khalayak ramai dan pemerintah. Diperlukan saluran-saluran independen, saluran yang bersifat merdeka dan mengutamakan aspek keterbukaan informasi dan kedewasaan berargumentasi. 4. Supremasi hukum Lembaga hukum mandiri (independen). Supremasi juga berarti penghidupan penegak hukum tidak berada di tangan lembaga pemerintah. Supremasi hukum berarti pembenahan seluruh sistem hukum. Dan tidak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

99 MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA SEBUAH PEMIKIRAN TENTANG NEGARA DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA SEBUAH PEMIKIRAN TENTANG NEGARA DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA  mengacu pemikiran Hatta, demokrasi hendaknya tidak hanya mengakomodasi kedaulatan rakyat di bidang politik, tapi juga di bidang ekonomi, sosial agama termasuk juga kehipan agama.  Dasar kedaulatan rakyat adalah paham kekeluargaan dan gotong royong. Tidak dikehendaki monopoli satu kekuatan atau kelompok dalam aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, religius. Dengan demikian diakui kesamaan akses atau peluang bagi setiap warganegara untuk mengalami dan menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial.  Demokrasi Pancasila berkaitan dengan pembentukan karakter kita sebagai bangsa yang mampu menghargai mengakomodasi perbedaan. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

100 MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM  mengacu pemikiran Hatta, demokrasi hendaknya tidak hanya mengakomodasi kedaulatan rakyat di bidang politik, tapi juga di bidang ekonomi, sosial agama termasuk juga kehidupan agama.  Dasar kedaulatan rakyat adalah paham kekeluargaan dan gotong royong. Tidak dikehendaki monopoli satu kekuatan atau kelompok dalam aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, religius. Dengan demikian diakui kesamaan akses atau peluang bagi setiap warganegara untuk mengalami dan menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial.  Demokrasi Pancasila berkaitan dengan pembentukan karakter kita sebagai bangsa yang mampu menghargai mengakomodasi perbedaan. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

101 MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA PARADIGMA GOOD GOVERNANCE PARADIGMA GOOD GOVERNANCE Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata disandarkan pada pemerintah atau negara, melainkan melibatkan unsur- unsur intern birokrasi maupun di masyarakat. Adapun paradigma good governance adalah: pertanggungjawabab kepada publik, akuntabilitas kinerja dalam layanan publik, kontrol internal KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

102 MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE 1) Participation: kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi konstruktif. 2) Rule of Law: Adil terutama dalam HAM 3) Tranparancy: Informasi jelas dan jujur 4) Responsiveness: melayani setiap stake holders 5) Consensus Orientation: perantara kepentingan berbeda menuju pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. 6) Equity: kesempatan yang sama meningkatkan atau menjaga kesejahteraan semua warganegara 7) Effectiveness and efficiency 8) Acountability: pertanggungjawaban kepada publik dan stakeholders 9) Strategic Vision: perspektif jatuh ke depan sejalan untuk membangun good governance NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

103 MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA HUBUNGAN PEMILU DAN GOOD GOVERNANCE HUBUNGAN PEMILU DAN GOOD GOVERNANCE Pemilu baik dan benar, sistem pemerintahan akan kokoh dan sah, sebaliknya apabila Pemilu curang maka pemerintahan yang dihasilkannya akan rapuh dan cacat politis/yuridis. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

104 MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA SPPL (SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG) SPPL (SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG) NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI) Presiden/wakil legitimate dan kuat Memperlemah MPR Presiden tak terikat konsesi partai yang mencalonkan Memperlemah DPR Posisi presiden dan DPR seimbang Makan biaya besar Kriteria calon dinilai langsung oleh rakyat/pemilih Menguntungkan calon dari dari partai besar, karismatik

105 MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA SPPL (SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG) SPPL (SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG) Metode SPPL 1. First past the post : peraih suara terbanyak menang 2. Preferential voting: sistem peringkat 3. Two round system 4. Electoral college: alokasi tiap profensi 5. Kandidat independen: syarat, tandatangan 3% penduduk. penduduk. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

106 MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA PARTISIPASI POLITIK DAN PARTAI POLITIK PARTISIPASI POLITIK DAN PARTAI POLITIK Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadii rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pmerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Cara berpartisipasi :  Partisipasi intensif  Partisipasi Tidak intensif NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

107 MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA PARTISIPASI POLITIK DAN PARTAI POLITIK PARTISIPASI POLITIK DAN PARTAI POLITIK Cara berpartisipasi : cara berpartisipasi biasanya dibedakan dalam jenis menurut frekuensi dan intensitasnya.  Partisipasi tidak intensif yi kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri. Contoh: memberi suara dalam Pemilu (ekstrim termasuk golput)  Partisipasi intensif yi kegiatan menjadi pengamat, menghadiri rapat umum, menjadi anggota kelompok kepentingan, ikut berusaha meyakinkan orang, mendiskusikan masalah politik, memberi perhatian pada perkembangan politik. Sebagai partisipan menjadi petugas kampanye, sebagai aktivis menjadi pejabat umum, pejabat partai, pimpinan kelompok kepentingan. Sedangkan yang ekstrim dan menyimpang adalah menjadi pembajak, teroris. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

108 MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA PARTAI POLITIK DAN SISTEM MULTI PARTAI PARTAI POLITIK DAN SISTEM MULTI PARTAI  Partai Politik adalah suatu kelompok terorganisasikan yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu melaksanakan kebijakan mereka. Partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyrakat politik yang lebih luas.  Fungsi Partai politik  Sistem multi partai NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

109 MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA PARTAI POLITIK DAN SISTEM MULTI PARTAI PARTAI POLITIK DAN SISTEM MULTI PARTAI  Partai Politik  Fungsi Partai politik dalam negara yang demokratis parpol berfungsi: - sebagai sarana komunikasi politik - sebagai sarana sosialisasi politik - sebagai sarana rekruitment politik  Sistem multi partai sistem multi partai cenderung dipakai, didasarkan anggapan bahwa pola multi partai lebih mampu menyalurkan keanekaragaman budaya dan politik. Kelemahannya, keanekaragaman budaya sering menyebabkan parpol mudah melibatkan diri dalam berbagai konflik sosial dan politik dan menyebabkan fragmentasi politik dan berakibat menghambat stabilitas nasional. NILAI FILOSOFIS SILA KERAKYATAN (DEMOKRASI)

110 NILAI FILOSOFIS KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT Pengertian Keadilan Sebuah keadaan dimana seseorang atau semua orang mendapatkan hal apa saja yang menjadi haknya. Atau bisa juga keadaan seseorang mendapatkan bagian yang sama seperti yang diterima orang lain. Keadilan individual Keadaan keadilan ditentukan oleh kehendak baik seseorang memberi sesuatu pada orang lain seturut hak atau prestasi mereka. Keadilan sosial (masyarakat) Berarti meletakan keadilan dalam struktur dan sistem masyarakat. Tindakan adil seseorang tidak hanya tergantung dari kemauannya saja (tidak seperti pada keadilan individual), tetapi ditentukan juga oleh unsur-unsur dalam keseluruhan struktur itu beserta dinamikanya (struktur, pengawasan, media dan standar sosial yang berlaku). Walaupun seseorang mau melaksanakan keadilan, kondisi sosial bisa mencegahnya dan membuatnya tak bisa adil.

111 NILAI FILOSOFIS KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT KESADARAN BUDAYA TERHADAP KEADILAN SOSIAL BUDAYA FEODALISME  Berpola Patron-klien (kawula -gusti)  Keadilan yang berlaku aadalah keadilan individual  Kesadaran budaya : yang penting setiap orang tahu kedudukannya dan kewajibannya dan apa yang harus dikerjakannya, serta mengerti haknya.  Masalah keadilan sosialluput dari perhatian masyarakat. Keadilan terjadi bilasetiap orang dari golongan manapun berkehendak baik, berlaku adil terhadap sesamanya.  Di indonesia, masa kerajaan, penjajahan, Keadilan sosial tidak disinggung- singgung, persoalan keadilan adalah bagaimana raja memelihara rakyatnya dan bagagaimana rakyat berterimakasih kepada raja. BUDAYA INDUSTRIALISASI DAN KAPITALISME

112 NILAI FILOSOFIS KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT KESADARAN BUDAYA TERHADAP KEADILAN SOSIAL BUDAYA FEODALISME BUDAYA INDUSTRIALISASI DAN KAPITALISME  Revolusi industri tidak semata pengembangan pengetahuan praktis dan mekanis, revolusi industri juga menumbuhkan pola baru dalam bidang ekonomi, pola hubungan kerja yang baru, pola gaya hidup baru dan pola sosial yang baru.  Pola relasi sosial baru ditandai dengan munculnya kelas sosial baru dari patron-klien menjadi pemilik modal-pekerja. Kelas sosial baru tumbuh (kelas buruh industri), disamping para pemilik modal.  Ketidak adilan sosial terjadi. Kemiskinan kelas sosial buruh industri bukan karena faktor alamiah, tetapi karena sistem kerja kapitalistik.  Ketidak adilan sosial disebabkan oleh para kapitalis atau sistem masyarakat kapitilstik itu sendiri.  Dalalam perjalanan sejarahnya struktur masyarakat kapitalistik mendapat tantangan dari kaum sosialis, marxis dan gereja yang antara lain melahirkan komunisme

113 NILAI FILOSOFIS KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT KEADILAN SOSIAL SECARA GLOBAL  SUDUT PANDANG NEGARA INDUSTRI  Di tingkat global kesadaran akan keadilan sosial dalam proses dan struktur bangsa-bangsa menjadi masalah pelik karena ketimpangan dan kesenjangan antar negara.  Negara maju, negara berkembang dan negara miskin, menyadari bahwa terdapat ketidak adilan sosial dalam struktur global (artinya dalam relasi internasional).  Pertemuan Roma tahun 1971, muncul pemikiran perlunya pengallihan modal dari negara maju ke negara miskin. Namun akibatnya negara miskin menjadi sangat tergantung pada negara atau lembaga donor.  Hutang LN menumpuk dan ketidakmampuan negara miskin untuk melunasinya. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial antar negara maju dan negara miskin bahkan menjadi semakin dalam.  Maka masalah tersebut harus dipecahkan terlebih dahulu, jika ingin keadilan sosial dapat ditegakan.  PROBLEMATIKA NEGARA BERKEMBANG

114 NILAI FILOSOFIS KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT KEADILAN SOSIAL SECARA GLOBAL  SUDUT PANDANG NEGARA INDUSTRI  PROBLEMATIKA NEGARA BERKEMBANG  Perubahan status dari negara jajahan menjadi negara merdeka tidak selalu diikuti perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi.  Negara baru ini serta merta meneruskan pola perekonomian penjajah pada negara yang merdeka ini.  Perubahan semakin sulit karena para penguasa modal/perekonomian baru ini ternyata ikut ambil bagian dalam usaha menegakan stabilitas politik di negara-negara berkembang ini.  Negara berkembang harus berkompromi dengan kepentingan negara donor yang menyediakan dana untuk menggulirkan perekonomian  Dalam posisi ini, para elit politik dan ekonomi sering memperoleh keuntungan, demi terjaganya situasi yang menguntungkan bagi para investor agar mereka tidak lari.

115 NILAI FILOSOFIS KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT MASALAH KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA  KEMISKINAN STRUKTURAL adalah bentuk kemiskinan yang bukan disebabkan oleh faktor alamiah seperti faktor alam, pendidikan atau karakter manusia. Kemiskinan lebih disebabkan oleh produk langsun atau tak langsung dari sebuah struktur di bidang politik, ekonomi dan budaya. Misalnya: kekuasaan golongan elit ya sosial yang sewenang-wenang; urbanisasi; penanaman modal besar yang tidak menciptakan lapangan kerja; sistem pertanian modern yang tidak menguntungkan petani kecil.  MASALAH BUDAYA Masalah keadilan sosial dari sudut budaya berkaitan dengan pola gaya hidup yang berkembang di Indonesia. Gaya hidup yang berakar dari pola feodal berhadapan dengan pola modern yang mengutamakan kepentingan individu, kebebasan, supremasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Terjadi ketimpangan sosial, karena yang diuntungkan adalah golongan patron, baik melalui penanaman modal maupun akibat kolonialisme. Demokrasi yang dibawa oleh pola modernisasi gaya kapitalis tidak merubah mentalitas rata-rata masyarakat karena kuatnya pola patron-klien yang tidak demokratis pada budaya feodal.

116 NILAI FILOSOFIS KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT MASALAH KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA  MASALAH DAYA BELI MASYARAKAT Jumlah penduduk yang besar merupakan peluang baik bagi pelemparan produk. Namun pelemparan produk ke pasar ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan daya beli masyarakat, sehingga harga-harga tidak pernah benar- benar terjangkau oleh masyarakat kebanyakan.  MASALAH PENENTUAN ORIENTASI PASAR daya beli masyarakat yang rendah membuat orientasi pasar hanya menjangkau golongan menengah keatas yang jumlahnya hanya sekitar 10% penduduk. Kebanyakan masyarakat tidak mampu menjangkau barang-barang tsb, sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Ini merupakan bentuk lain dari kemiskinan struktural yang mengakibatkan ketidak adilan sosial.  MASALAH PERTANIAN Petani kecil yang ingin meningkatkan daya beli tidak mampu memenuhi standar penanaman pangan. Sementara petani kaya cenderung beralih ke tanaman yang lebih menguntungkan.

117 NILAI FILOSOFIS KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT MENUJU KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA  MENANAMKAN NILAI SOLIDARITAS DAN SUBSIDIARITAS Solidaritas berarti membela dan mengusahakan kehidupan bagi orang-orang yang dipinggirkan dalam proses atau mekanisme hubungan antar bidang kehidupan karena terbatas dalam akses kepentingan politik, ekonomi dan budaya mereka. Bersikap solider adalah upaya menentukan prioritas dalam struktur masyarakat: siapa yang mendapat pemberdayaan lebih dahulu. Nilai subsidiaritas berkaitan berkaitan dengan prinsi p ekonomi. Nilai ini mendorong orang untuk tidak mengambil alih urusan yang bisa dikerjakan oleh level di bawahnya. Dalam struktur masyarakat prinsip ini berarti golongan masyarakat yang mampu berakses ekonomi, politik dan budaya tidak mengambil alih kehidupan golongan di bawahnya. Kemandirian publik menjadi hal penting dalam nilai ini dan akan mempengaruhi struktur masyarakat agar dalam bidang kehidupan ekonomi, politik dan budaya tidak mementingkan kebutuhan pihak yang berakses kuat.

118 NILAI FILOSOFIS KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT PAHAM KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI  PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI BUNG HATTA Dalam konsep negara demokrasinya, Bung Hatta menegaskan pentingnya prinsip demokrasi diterapkan dalam bidang ekonomi. Bung Hatta tidak menginginkan perekonomian diatur oleh segelintir penguasa, para ningrat dan bangsawan atau oleh penjajah. Dengan kemandirian rakyat di bidang ekonomi diharapkan kondisi sosial yang disebut sebagai keadilan sosial.  PASAL 33 DAN 34 UUD 1945 TENTANG PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal-pasal ini menegaskan norma hukum dasar cita-cita Bung Hatta dalam kehidupan bernegara. Pasal 33 (1) ayat ini mengisyaratkan bentuk perekonomian demokratis. Ayat (4) menegaskan Perekonomian ekonomi nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Sedangkan pasal 34 dirumuskan untuk menetralisir dampak negatif liberalisme. Terdapat tanggung jawab negara untuk menjamin seluruh anggota masyarakat. Melaksanakan pengembangan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tak mampu.

119 NILAI FILOSOFIS KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT Pengertian Keadilan Sebuah keadaan dimana seseorang atau semua orang mendapatkan hal apa saja yang menjadi haknya. Atau bisa juga keadaan seseorang mendapatkan bagian yang sama seperti yang diterima orang lain. Keadilan individual Keadaan keadilan ditentukan oleh kehendak baik seseorang memberi sesuatu pada orang lain seturut hak atau prestasi mereka. Keadilan sosial (masyarakat) Berarti meletakan keadilan dalam struktur dan sistem masyarakat. Tindakan adil seseorang tidak hanya tergantung dari kemauannya saja (tidak seperti pada keadilan individual), tetapi ditentukan juga oleh unsur-unsur dalam keseluruhan struktur itu beserta dinamikanya (struktur, pengawasan, media dan standar sosial yang berlaku). Walaupun seseorang mau melaksanakan keadilan, kondisi sosial bisa mencegahnya dan membuatnya tak bisa adil.

120 PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN NASIONAL Pembangunan adalah masalah kemanusiaan. Pembangunan tidak hanya me mbangun kondisi di sekitar manusia. Pembangunan berkaitan dengan manusianya sendiri. Jika kehidupan konkrit manusia diabaikan, pembangunan menjadi tidak manusiawi. PEMBANGUNAN SEBAGAI MASALAH KEMANUSIAAN PEMBANGUNAN SEBAGAI MASALAH KEMANUSIAAN Pembangunan ala kapitalisme atau sosialisme ternyata tidak berhasil memacu dan merangsang kesejahteraan setiap orang. Argumentasi menekankan pentingnya prinsip etis bagi pembangunan terutama dalam penyediaan prasarana-prasarana kesejahteraan dan manusianya yang konkrit. Pembangunan membutuhkan prinsip-prinsip etis : (1)(2)(3) PANCASILA SEBAGAI PRINSIP PEMBANGUNAN

121 Pembangunan membutuhkan prinsip-prinsip etis : Pembangunan membutuhkan prinsip-prinsip etis : (1) Harus menghormati HAM. Sikap konkritnya berupa upaya hukum untuk menjamin bahwa tidak ada yang dikorbankan dalam setiap kebijakan. Kemajuan berarti mengembangkan martabat manusia. Prinsip etis ini bersumber pada sila I dan sila II. (2) Pembangunan harus demokratis. Dalam arti bahwa arahnya ditentukan oleh seluruh masyarakat. Sruktur demokratis harus didukung mentalitas demokratis, karena tanpanya pola kekuasaan akan tetap berarti hegemoni negara atas rakyat. Ini merupakan kontektualisasi sila IV. (3) Prioritas pertama pembangunan harus menciptakan taraf minimum keadilan sosial. Taraf minimal keadilan sosial berarti menghapuskan kemiskinan struktural. Kemiskinan berarti : 1. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi 2. Kedudukan dalam masyarakat begitu lemah sehingga menjadi korban empuk segala perkosaan hak, penghisapan dan penindasan. korban empuk segala perkosaan hak, penghisapan dan penindasan. Ini merupakan kontekstualisasi sila V PANCASILA SEBAGAI PRINSIP PEMBANGUNAN

122 TUJUAN PEMBANGUNAN TUJUAN PEMBANGUNAN Pembangunan sama artinya dengan perkembangan masyarakat dan cita-cita negara akan kesejahteraan. Pembangunan berkaitan dengan manusianya. Kesejahteraan bukan konsep, tetapi kondisi riil yang dialami masyarakat dan berkaitan dengan pikiran, perasaan, kehendak, atau kondisi lahir batin setiap warganegara. NILAI PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN NILAI PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN Pancasila adalah seperangkat nilai, hakekat nilai adalah pola atau paradigma (kerangka dasar) yang di dalamnya kita menempatkan cara pandang, cara berfikir, dan bertindak dalam memaknai kehidupan. Misalnya: Nilai persamaan derajat mendorong kita memandang orang lain bukan berdasarkan kesenjangan status, ras, agama. Nilai ini mendorong kita berpikir, bertindak kepada semua orang secara setara. Paradigma diturunkan dalam prinsip-prinsip etis, yang diharapkan menjadi tolak ukur dan acuan atau arahan perumusan norma dasar sampai teknis sebuah program pembangunan PANCASILA SEBAGAI PRINSIP PEMBANGUNAN

123 “ Don’t ask what your country give to you, but ask what have you given for your country” (John F.Kennedy)


Download ppt "REFERENSI  Diktat Kuliah Pancasila  UUD 1945 (Amandemen), RJPMN, UU Pemilu, UU HAM, UU Kebebasan Mengemukakan Pendapat, UU Otonomi Daerah dan perundang-undangan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google