Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MMTC, 28 Maret 2011. Definisi Menurut Wikipedia: e-Services adalah istilah yang menunjukkan penyediaan layanan melalui Internet E-commerce, mis: jual-beli.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MMTC, 28 Maret 2011. Definisi Menurut Wikipedia: e-Services adalah istilah yang menunjukkan penyediaan layanan melalui Internet E-commerce, mis: jual-beli."— Transcript presentasi:

1 MMTC, 28 Maret 2011

2 Definisi Menurut Wikipedia: e-Services adalah istilah yang menunjukkan penyediaan layanan melalui Internet E-commerce, mis: jual-beli secara online E-government, mis: pelayanan publik melalui Internet E-library: layanan perpustakaan digital E-ticketing: membeli tiket elektronis

3 Definisi Kata “layanan” secara implisit menunjuk 3 hal Penyediaan layanan oleh penyedia (provider) Pemanfaatan dan akses layanan oleh pihak yang memerlukan (pemakai) Penyampaian (delivery) layanan dari penyedia ke pemakai layanan piranti akses penyedia layanan pemakai layanan akses dan penyampaian layanan Internet

4 Sejarah (~1970 sd ~1990) Konsep layanan elektronis diawali dari pengembangan program aplikasi untuk berbagai keperluan Sebuah aplikasi dirancang untuk suatu keperluan tertentu dan melakukan fungsi-fungsi tertentu Contoh: Aplikasi akuntansi digunakan untuk mengelola data keuangan perusahaan, dan dapat memroses neraca, cashflow, serta menghasilkan laporan-laporan Tujuan aplikasi adalah untuk mengotomasikan berbagai proses Hampir semua aplikasi bersifat stand-alone (berdiri sendiri), tidak terhubung ke jaringan

5 Sejarah (~1990 sd ~2000) Seiring dengan perkembangan teknologi jaringan komputer dan Internet, karakteristik program aplikasipun berubah Aplikasi berjalan di atas jaringan dan memanfaat-kan potensi jaringan untuk memperluas kemampuannya Mulai muncul konsep tentang layanan: ada pihak yg memerlukan sesuatu, dan ada pihak lain yang menyediakannya Antara penyedia dan pemakai layanan tidak perlu ada keterkaitan sebelumnya (prior association)

6 Sejarah (~1990 sd ~2000) Hubungan antara penyedia dan pemakai layanan Masih sederhana, hanya melibatkan 2 pihak saja Dalam berbagai bidang aplikasi: e-commerce (mis: toko on-line), e-learning (mis: digital library), e-government (mis: layanan informasi pemda) Client (pemakai layanan) Server aplikasi

7 Contoh: Layanan perpustakaan digital (digital library)

8 Perkembangan Saat Ini … Perubahan karakteristik layanan on-line Jenis semakin bervariasi  semakin banyak layanan di bidang-bidang yang juga terus bertambah Melibatkan semakin banyak pihak dengan interaksi yang semakin kompleks Toko on-line Amazon Sistem pemesanan (reservasi) tiket pesawat Layanan-layanan yang bersifat kontemporer (baru)

9 Airline reservation system Semakin banyak pihak yang terlibat dengan interaksi yang semakin kompleks

10 Proses pemenuhan layanan juga meli- batkan banyak pihak yang saling terkait. Diperlukan integrasi terhadap berbagai aktivitas yang terkait dengan pemenuhan layanan tersebut. Contoh: pemenuhan order dari pembeli

11 Layanan-layanan kontemporer, kombinasi dari inovasi ide, dukungan teknologi, dan ketersediaan infrastruktur (terutama bandwidth Internet) Contoh: Google on-line spreadsheet

12 Interaksi Penyedia - Pemakai Internet memungkinkan penyedia dan pemakai berhubungan secara langsung (direct communication) Menghilangkan pihak-pihak “perantara” (distributor, penyalur, dsb) Mengurangi biaya, waktu, dan usaha bagi kedua belah pihak Dapat menimbulkan “konflik saluran” (channel conflicts)  sebuah saluran komunikasi menghalangi saluran komunikasi yang lain Contoh: penjualan on-line mengurangi omzet penjualan off-line

13 Hubungan Satu-Satu Meskipun penyedia layanan dapat melayani banyak pemakai, tetapi tetap terjadi model komunikasi satu-satu (one-to-one) antara penyedia dan masing-masing pemakai penyedia layanan pemakai layanan komunikasi satu-satu yang unik dan bersifat personal/individual

14 Kepercayaan Pemakai Kebenaran (correctness) informasi Informasi yang disampaikan sesuai fakta “Ibukota Indonesia adalah Bandung”  tidak benar Akurasi informasi Informasi yang disampaikan memiliki derajad ketelitian yang cukup “Bandung terletak di Jawa Barat” lebih akurat drpd “Bandung terletak di Indonesia” Keterbaruan (update) informasi Dalam era informasi, informasi yg terlalu lama tidak diperbarui juga dapat menurunkan kepercayaan, meskipun kebenaran dan akurasinya masih terjaga Keamanan informasi Terkait dengan nilai ekonomis informasi

15 E-Government dan Strategi Implementasi di Indonesia

16 Kondisi Geografis negara Indonesia dengan 17 ribu pulau (6 ribu berpenduduk) dalam area km2 menjadi salah satu tantangan penyebaran dan pemerataan pembangunan ICT di Indonesia Aspek biaya pembangunan menjadi isu utama dalam pemerataan pembangunan Infrastruktur sehingga fokus pembangunan pada wilayah yang memiliki nilai ekonomis tinggi Data jumlah satuan sambungan telepon sampai posisi Q sebesar 8.7jt sst, dan FWA sebesar 5.9Jt atau dengan tingkat teledensitas sebesar 6.64%. Dengan 10 kota besar mempunyai mengambil 40% kapasitas dan rural hanya 0.2%. Serta 60% desa belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi Densitas Telepon bergerak 28.64% (63 juta) dan densitas telepon tetap dan bergerak mencapai 35.28% Penetrasi Internet mencapai 9.1% atau sekitar 20 juta pengguna, dan jumlah Warnet (berdasar data AWARI 2007) sebesar dengan 70% pengguna internet di Indonesia berada di Wilayah Jakarta dan sekitarnya Sementara data Broadband – ADSL, Fiber Optic: pelanggan dan Mobile (EDGE, EVDO, 3G) sudah mencapai pelanggan Penetrasi PC (personal computer) baru mencapai 6,5 juta dengan penjualan PC sebesar unit (International Data Center-2006), dengan perbandingan penggunaan antara di kantor dan di rumah sebesar 5:1 Investasi di sektor telekomunikasi sebesar 60-80T Kondisi Infrastruktur Eksisting

17 PENETRASI: Hampir di semua aspek, Indonesia masih yang terendah dibandingkan dengan negara tetangga Latar Belakang: Penetrasi Depkominfo dan WorldBank 2007

18 HUMAN DEVELOPMENT INDEX HUMAN POVERTY INDEX HDI tertinggi rata-rata berada di daerah Indonesia Barat sedangkan Indonesia bagian timur memiliki HDI rendah HPI terendah rata-rata berada di daerah Indonesia Barat sedangkan Indonesia bagian timur memiliki HPI tinggi Kondisi Internal

19 Digital Access Index

20 Roadmap ICT Indonesia Akses komunikasi terhubung di 50% Kota/Kabupaten Tersedianya service BWA di kota- kota besar Palapa Ring Project Pengembangan BWA Implementasi e-Procurement National Single Window Implementasi e-Education Nomor Induk Nasional (NIN) UU Konvergensi ICT Kampanye Sosialisasi Internet Implementasi Software Legal UU ITE Semua tender pemerintah transparan, dilakukan secara e- Procurement Peluang ekspor & impor lebih besar dan proses lebih cepat Sebagian besar Perguruan Tinggi dan SMA terhubung Internet dan literasi TI dan SDM yang memiliki e-skills meningkat Semua penduduk tercatat dengan data yang unique Regulasi ICT lintas industri terkait yang efektif dan efisien Pengguna internet meningkat menjadi 50 juta Jumlah pembajakan berkurang (Pemerintah: 0%, Nasional: 65%) dan citra positif Indonesia di mata internasional Keamanan data dan transaksi elektronik terjamin Implementasi e-Anggaran Tersedianya Technopark yang integrated antar akademik & industri Pembangunan & Pengembangan Technopark Koordinasi Anggaran Nasional, antara Departemen dan DPR

21 Reformasi Birokrasi Internalisasi & Sosialisasi TIK TIK Untuk Semua TIK Untuk Daya Saing Bangsa Revitalisasi Industri TIK Kampanye Tahun Dasar TIK Akselerasi TIK 1KonsolidasiAkselerasi TIK 2 ASEAN ICT Leading Nation - Dewan TIK Nasional diketuai Presiden - Implementasi 3G - Inisiatif e- Announcement - Cetak Biru SDM TIK Nasional - Indonesia Broadband Tender Backbone Nasional Penerapan BWA - Implementasi IPv6 - UU ITE - Standar Interoperabilitas e-Govt - Arsitektur Interoperabilitas (PASIR 2.0) - Standar Kompetensi Profesi SDM TIK - Standar Digital Broadcast - Inkubator TIK - Implementasi e- Learning - Tahun Diskon TIK - Venture Capital untuk Industri TIK - e-Procurement - Nat’l Internet Gateway - Standar Bid. TIK - Smart Card Nasional - TIK HR Regulation Reform - Affirmative Action untuk Industri DN - PC Murah - NIN - NSW - e-Commerce/e- Payment - e-Anggaran - Disaster Mgmt Infosys - Affordable & Reachable Internet Access - Mobile Internet - Konvergensi UU TIK - Sistem Klaster Industri TIK - Link & Match Education and Industry - e-Government Services - e-Learning - e-UKM - TIK 4 Disabled - Konten Budaya - UU Cybercrime - Comply 70% of WSIS Targets - Meningkatnya Daya Saing Nasional - Reformasi Birokrasi - Technopreneurship Bidang TIK dalam Memenuhi Emerging Market DN dan Ekspor Indikator TIK Nasional - Penetrasi PC = 25 Juta - Pengguna Internet = 40 Juta - Telepon Tetap = 37,5 Juta - Seluler = 125 Juta

22 Isu-isu Strategis

23

24  Pengarah : 14  Tim Lak : 9  Tim P’sehat : Rektor 4 PTN plus  Tim Mitra  Akademia  Praktisi  Industri  Tim Sekretariat  Pokja SUMBERDAYA § Jak & Arahan Strategis Daya Guna TIK u/ Pembangunan Nasional § Penyelesaian masalah strategis Bang TIK § Koord Nasional Pusat-Daerah- BUMN/D, Industri, Lembaga Profesional, Komunitas § Persetujuan Program TIK LINTAS DEPARTEMEN T U G A S § Blue Print § Road Map § Program Intensifikasi u/ meningkatkan indikator TIK § Regulasi Lintas Sektor § Program Sosialisasi Pakar, Komunitas, Akademis Implementasi dilakukan instansi terkait KELUARAN

25

26 Tujuan Palapa Ring Ketersediaan infrstruktur untuk layanan suara sampai Broadband Efisiensi investasi untuk menghasilkan layanan dengan harga terjangkau Kemudahan implementasi e- Government, e-Pendidikan, e-Health Percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah

27 27 Ruang Lingkup (Eksisting + Rencana)‏

28

29 Tujuan 1.Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; 2.Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; 3.Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan. Pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat banyak TIKTIK

30 Ruang Lingkup e-Administrasi: NISN ( siswa) NPSN ( sekolah) NUPTK ( guru) e-Learning: e-Book e-Bursa Konten TV Konten Internet

31 Tujuan INSW Kecepatan Penyelesaian Ekspor- Impor Meminimalisasi waktu dan biaya Meningkatkan validitas dan akurasi data Meningkatkan daya saing perekonomian

32 Banks Bank A Bank B Exporters Importers Shipping Agents Bank C Insurance Companies National Single Window Forwarding Agents Air/Sea Port Operators Bank D Electronic Funds Transfer for Payment Transport Service Providers Approving Authorities Customs Tax and Gov Treasury Ruang Lingkup

33 Kesamaan Dari Setiap Nomor Identitas (Commonalities) NIK NPWP SIM DLL Atribut yang sama: NamaNama Tgl LahirTgl Lahir Tempat LahirTempat Lahir Jenis KelaminJenis Kelamin BiometriBiometri Atribut yang sama: NamaNama Tgl LahirTgl Lahir Tempat LahirTempat Lahir Jenis KelaminJenis Kelamin BiometriBiometri NIN

34 KTPSIMAskesPasporNPWPAstekPLN Dan Lain-lain SertifikatKK Akta Lahir SIAK NIN Nomor Identitas Nasional Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Jenis Kelamin Biometri Nomor Induk Kependudukan Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Status Kawin Jenis Kelamin Alamat Pekerjaan Pendaftaran Pendataan Populasi Database Ekstrasi Data Validasi dan verifikasi dengan Biometri Penyimpanan data Referensi dengan NIN Ekstraksi data yang diperlukan Verifikasi data NIN

35 e-Anggaran/Pengadaan E-Payment Manajemen Kontrak Monitoring Pekerjaan e-Anggaran e-Pengadaan Anggaran dan Pengadaan Negara yang transparan, akuntabel, standar dengan yield maksimum

36

37 Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi CIO Departemen CIO Dinas Propinsi CIO Dinas Kab/Kota Federasi CIO Propinsi dipimipin Kepala Badan Kominfo/Sejenis Federasi CIO Kabupaten/Kota Dipimpin Kepala Dinas Kominfo/Sejenis USULAN Koordinasi CIO Nasional /DETIKNAS

38 Tujuan GIIS Efisiensi Biaya Meningkatkan Keandalan Meningkatkan Keamanan Manajemen Bandwidth (Kapasitas Dinamis) Layanan Internet Layanan Intranet (antar Depertemen): Koordinasi antar departemen Pertukaran data Berbagi aplikasi/data Kolaborasi

39 ISP3 Skema Sistem Dept A Dept JDept G Dept I Dept B Dept D Dept F Dept C Dept H Dept E Akses internet Proxy ISP ISP 1 Akses IIX ISP 2 Akses internet

40 Six Pillars of Connected Government Connected Government

41 E-Pendidikan National Single Window E-Budgeting Nomor Indentitas Nasional Legal Software E- Procurement Palapa Ring Industri Pengolah Data/Komputer Industri Piranti Lunak Industri Peralatan Telekomunikasi Industri Kabel Optik Flagship Program INDUSTRI PENDUKUNG FLAGSHIP PROGRAM DETIKNAS Industri pendukung

42 Konvergensi Teknologi Content Computing Communications InteractiveMultimedia Source: New Paradigm Learning Corporation, 1996 Digital Information Digital Information Digital Information Internet (Computer Communications) Cable T.V (Video Communications) Telephony (Voice Communications) Ekonomi Industri Ekonomi Informasi

43  ACTIVE e-Indonesia 43  Promosi budaya yang dinamis di Indonesia  Siap mewujudkan e-Gov Awakening (kebangkitan )  Menghubungkan seluruh propoinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia  Kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia Connected (terhubung )  Penerapan kebijakan melalui proses yg standar dan memiliki komitmen yang kuat  Transparansi porses dan informasi administrasi Transparent (transparan)  Peningkatan efisiensi kerja melalui penerapan layanan e-Gov  Penginkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan e-Gov Intelligent  Pemberdayaan dlm penerapan e-Gov dan penyelesaian masalah nasional Volitional 1)  Keseimbangan sektor umum dan swasta  Peningkatan aksesibilitas dan penghapusan kesenjangan digital Equilibrium (keseimbangan) ACTI VE

44 Konsep e-Government

45 Tujuan e-Government Memastikan komitmen yang kuat tentang e- Government dari pimpinan tertinggi Memporomos ikan “best practice” Menjujung prinsip “seleksi dan konsentrasi” Melaksanakan program yang realistik berdasarkan peta jalan jangka panjang Fokus pada kebutuhan masyarakat dan bisnis Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 4 Strategi 5 Promosi dan sosialisasi TIK bagi segenap masyarakat Menyediakan layanan publik yang transparan bagi masyarakat Mendorong seluruh komponen bangsa untuk bekerja secara terkoordinasi Membangun infrasturktur nasional untuk layanan yang terintegrasi Mendorong industri TIK

46 Agenda dan Inisiatif Meningkatkan Layanan Masyarakat dan Bisnis Meningkatkan Proses Bisnis dalam Pemerintahan Memastikan Stabilitas dan Keandalan Data Nasional yang Penting Membangun Infrastruktur Nasional sebagai basis e-Government Sosialisasi TIK Pembangunan dan Konstruksi Tata Kelola TIK  National Single Window  e-Tax  e-Education  e-Human Resources  e-Budget  e-Procurement  e-Audit  Database NIN  Database InformasiTanah  Database GIS  Keamanan Informasi  Goverrnment Data Management Center  UU ITE  Change Management  e-Leadership yang kuat  Perkembangan SDM TIK  Kebijakan e-Gov  GCIO  Government Secured Intranet

47 47 Phase 1Phase 2Phase 3Phase 4Phase 5 Tujuan Layanan Perencanaan Back Office Infrastuktur Manajemen Master Plan Master Plan Flagship & Prior Initiatives Flagship & Prior Initiatives Standard Sys. For General Admin. Standard Sys. For General Admin. Standardization Service Enhancement Infra. for Integrations Connected Services Integrated Services Plan for Connected Service Plan for Connected Service Plan for Integrated Service Plan for Integrated Service Master Plan for NG e-Gov. Service Master Plan for NG e-Gov. Service Diverse Services Providing Connected Service in Service Line Connected Service in Service Line Integrated Services Oriented Life-Event Integrated Services Oriented Life-Event Human Resource Development Nation-Wide Network Socialization of ICT in whole Working Area Socialization of ICT in whole Working Area Information Sharing In Gov. Function Layer Information Sharing In Gov. Function Layer Paperless & Integrated Working Environment Paperless & Integrated Working Environment Nation-Wide Integrated ICT & Data Center Infrastructure to Provide Connected & Integrated Services Infrastructure to Provide Connected & Integrated Services e-Leadership IT Governance e-Gov. Planning for each Ministry & L.G. Rencana Integrasi

48 Versi Universitas Waseda  Network Preparedness  Required Interface-Functioning Applications  Management Optimization  Homepage  Introduction of Chief Information Officer  Promotion of e-Government

49 World Ranking on e-Government Indonesia > 29/ > 29/ > 22/32

50 Indikator Implementasi e-Gov Indonesia Kebijakan Kelembagaan Infrastruktur Aplikasi Perencanaan

51 Hasil Pemeringkatan PERINGKATRATA-RATA DIMENSIPROPINSI 12.90DIY 22.84JATIM 32.83JATENG 42.31BANTEN 52.27ACEH 62.11KALBAR 71.93SUMSEL 81.84NTT 91.59SULTRA LAMPUNG

52 52 Problema Problema dalam eGovernment Antara lain: Terjadinya “pulau-pulau” informasi, tanpa integrasi, kadang antar SIM saling bersaing Tidak ada arahan strategis pengembangan TI dan MI Informasi yg ada kurang dimanfaatkan oleh staf Kualitas informasi yg rendah, tdk konsisten, duplikasi dan kadaluwarsa Manajemen informasi kurang didukung oleh atasan Sulit merubah kebiasaan lama dalam pengolahan informasi (yg harusnya sdh perlu diganti). Front offices kurang didukung back offices.

53 Interoperabilitas bagaimana mereka berkomunikasi ? Contoh skenario: dua orang yang berbeda suku, budaya, bahasa, dan tradisi harus bekerjasama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Masing- masing tidak mengetahui bahasa rekan kerjanya, tetapi pada akhirnya mereka harus berinteraksi satu sama lain agar tugas bisa diselesaikan.

54 Interoperabilitas Situasi yang sama dijumpai dalam konteks yang berbeda … Aplikasi #1Aplikasi #2 Bahasa A Sistem operasi B Database C Bahasa X Sistem operasi Y Database Z Network PNetwork Q Hardware MHardware N

55 Problem-Problem (Teknis) Perbedaan tata bahasa (sintaks) dan konstruksi bahasa pemrograman Perbedaan format data yang dipertukarkan Ketersebaran komponen aplikasi Identifikasi data/object Identifikasi dan penemuan lokasi Penanganan kesalahan Tuntutan kemudahan dalam development dan pemakaian aplikasi …

56 Strategi Membangun Interoperabilitas Pertahankan keragaman (heterogenitas)  tidak memaksa untuk menyeragamkan Bangun “jembatan” yang mengakomodasi perbedaan antar aplikasi Sembunyikan detil-detil teknis yang tidak perlu diketahui (oleh developer atau pemakai)

57 Strategi Membangun Interoperabilitas Integrasi harus didasarkan pada sasaran yang jelas. Pada akhirnya integrasi harus bermuara pada perbaikan proses/layanan Fokus pada proses-proses bisnis/birokrasi, bukan pada sistem-sistem informasi Secara spesifik perhatikan alur-alur yang terbentuk dari rangkaian aktivitas. Contoh: sistem layanan keluhan masyarakat (UPIK Pemkot Yogyakarta) keluhan masyarakat  UPIK  tanggapan  UPIK  jawaban kepada masyarakat

58 Strategi Membangun Interoperabilitas Identifikasi pihak-pihak yang terlibat: peran, tugas, kewenangan, dan aktivitas yang dilakukannya  rangkailah semua ini ke dalam alur yang telah ditetapkan Identifikasi “titik-titik integrasi” (pertemuan antara dua atau lebih alur proses bisnis) Kesamaan pandangan terhadap integrasi perlu dibangun Dukungan perlu disiapkan Tatakelola: tupoksi, legalitas, … Sumber daya: SDM, pendanaan, infrastruktur

59 Strategi Membangun Interoperabilitas Integrasi sistem-sistem informasi Jika belum ada sistem informasi sama sekali, berbagai parameter integrasi (format data, protokol komunikasi data, database, user interface, dsb) bisa ditetapkan secara lebih mudah Jika sudah ada sistem-sistem sebelumnya (dan saling berbeda): Memilih salah satu sistem dan mempromosikannya sebagai sistem standar; sistem-sistem lain harus mengikuti Membangun standar baru dan memaksa semua sistem harus mengikuti standar ini Membangun standar baru dan membiarkan semua sistem lama seperti apa adanya; integrasi dilakukan oleh sebuah sistem pengintegrasi

60 Let ’ s Work Together for a Better e-Government Terima Kasih


Download ppt "MMTC, 28 Maret 2011. Definisi Menurut Wikipedia: e-Services adalah istilah yang menunjukkan penyediaan layanan melalui Internet E-commerce, mis: jual-beli."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google