Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Roadmap & Indikator Implementasi E-Government di Indonesia

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Roadmap & Indikator Implementasi E-Government di Indonesia"— Transcript presentasi:

1 Roadmap & Indikator Implementasi E-Government di Indonesia
MMTC, 28 Maret 2011

2 Definisi Menurut Wikipedia:
e-Services adalah istilah yang menunjukkan penyediaan layanan melalui Internet E-commerce, mis: jual-beli secara online E-government, mis: pelayanan publik melalui Internet E-library: layanan perpustakaan digital E-ticketing: membeli tiket elektronis

3 Definisi Kata “layanan” secara implisit menunjuk 3 hal
Penyediaan layanan oleh penyedia (provider) Pemanfaatan dan akses layanan oleh pihak yang memerlukan (pemakai) Penyampaian (delivery) layanan dari penyedia ke pemakai penyedia layanan pemakai layanan akses dan penyampaian layanan layanan piranti akses Internet

4 Sejarah (~1970 sd ~1990) Konsep layanan elektronis diawali dari pengembangan program aplikasi untuk berbagai keperluan Sebuah aplikasi dirancang untuk suatu keperluan tertentu dan melakukan fungsi-fungsi tertentu Contoh: Aplikasi akuntansi digunakan untuk mengelola data keuangan perusahaan, dan dapat memroses neraca, cashflow, serta menghasilkan laporan-laporan Tujuan aplikasi adalah untuk mengotomasikan berbagai proses Hampir semua aplikasi bersifat stand-alone (berdiri sendiri), tidak terhubung ke jaringan

5 Sejarah (~1990 sd ~2000) Seiring dengan perkembangan teknologi jaringan komputer dan Internet, karakteristik program aplikasipun berubah Aplikasi berjalan di atas jaringan dan memanfaat-kan potensi jaringan untuk memperluas kemampuannya Mulai muncul konsep tentang layanan: ada pihak yg memerlukan sesuatu, dan ada pihak lain yang menyediakannya Antara penyedia dan pemakai layanan tidak perlu ada keterkaitan sebelumnya (prior association)

6 Sejarah (~1990 sd ~2000) Hubungan antara penyedia dan pemakai layanan
Client (pemakai layanan) Server aplikasi Hubungan antara penyedia dan pemakai layanan Masih sederhana, hanya melibatkan 2 pihak saja Dalam berbagai bidang aplikasi: e-commerce (mis: toko on-line), e-learning (mis: digital library), e-government (mis: layanan informasi pemda)

7 Contoh: Layanan perpustakaan digital (digital library)

8 Perkembangan Saat Ini …
Perubahan karakteristik layanan on-line Jenis semakin bervariasi  semakin banyak layanan di bidang-bidang yang juga terus bertambah Melibatkan semakin banyak pihak dengan interaksi yang semakin kompleks Toko on-line Amazon Sistem pemesanan (reservasi) tiket pesawat Layanan-layanan yang bersifat kontemporer (baru)

9 Airline reservation system
Semakin banyak pihak yang terlibat dengan interaksi yang semakin kompleks

10 Contoh: pemenuhan order dari pembeli
Proses pemenuhan layanan juga meli- batkan banyak pihak yang saling terkait. Diperlukan integrasi terhadap berbagai aktivitas yang terkait dengan pemenuhan layanan tersebut. Contoh: pemenuhan order dari pembeli

11 Layanan-layanan kontemporer, kombinasi dari inovasi ide, dukungan teknologi,
dan ketersediaan infrastruktur (terutama bandwidth Internet) Contoh: Google on-line spreadsheet

12 Interaksi Penyedia - Pemakai
Internet memungkinkan penyedia dan pemakai berhubungan secara langsung (direct communication) Menghilangkan pihak-pihak “perantara” (distributor, penyalur, dsb) Mengurangi biaya, waktu, dan usaha bagi kedua belah pihak Dapat menimbulkan “konflik saluran” (channel conflicts)  sebuah saluran komunikasi menghalangi saluran komunikasi yang lain Contoh: penjualan on-line mengurangi omzet penjualan off-line

13 Hubungan Satu-Satu Meskipun penyedia layanan dapat melayani banyak pemakai, tetapi tetap terjadi model komunikasi satu-satu (one-to-one) antara penyedia dan masing-masing pemakai penyedia layanan komunikasi satu-satu yang unik dan bersifat personal/individual pemakai layanan

14 Kepercayaan Pemakai Kebenaran (correctness) informasi
Informasi yang disampaikan sesuai fakta “Ibukota Indonesia adalah Bandung”  tidak benar Akurasi informasi Informasi yang disampaikan memiliki derajad ketelitian yang cukup “Bandung terletak di Jawa Barat” lebih akurat drpd “Bandung terletak di Indonesia” Keterbaruan (update) informasi Dalam era informasi, informasi yg terlalu lama tidak diperbarui juga dapat menurunkan kepercayaan, meskipun kebenaran dan akurasinya masih terjaga Keamanan informasi Terkait dengan nilai ekonomis informasi

15 E-Government dan Strategi Implementasi di Indonesia

16 Kondisi Infrastruktur Eksisting
Kondisi Geografis negara Indonesia dengan 17 ribu pulau (6 ribu berpenduduk) dalam area km2 menjadi salah satu tantangan penyebaran dan pemerataan pembangunan ICT di Indonesia Aspek biaya pembangunan menjadi isu utama dalam pemerataan pembangunan Infrastruktur sehingga fokus pembangunan pada wilayah yang memiliki nilai ekonomis tinggi Data jumlah satuan sambungan telepon sampai posisi Q sebesar 8.7jt sst, dan FWA sebesar 5.9Jt atau dengan tingkat teledensitas sebesar 6.64%. Dengan 10 kota besar mempunyai mengambil 40% kapasitas dan rural hanya 0.2%. Serta 60% desa belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi Densitas Telepon bergerak 28.64% (63 juta) dan densitas telepon tetap dan bergerak mencapai 35.28% Penetrasi Internet mencapai 9.1% atau sekitar 20 juta pengguna, dan jumlah Warnet (berdasar data AWARI 2007) sebesar dengan 70% pengguna internet di Indonesia berada di Wilayah Jakarta dan sekitarnya Sementara data Broadband – ADSL, Fiber Optic: pelanggan dan Mobile (EDGE, EVDO, 3G) sudah mencapai pelanggan Penetrasi PC (personal computer) baru mencapai 6,5 juta dengan penjualan PC sebesar unit (International Data Center-2006), dengan perbandingan penggunaan antara di kantor dan di rumah sebesar 5:1 Investasi di sektor telekomunikasi sebesar 60-80T

17 Latar Belakang: Penetrasi
PENETRASI: Hampir di semua aspek, Indonesia masih yang terendah dibandingkan dengan negara tetangga Depkominfo dan WorldBank 2007

18 Kondisi Internal HUMAN DEVELOPMENT INDEX HUMAN POVERTY INDEX
HDI tertinggi rata-rata berada di daerah Indonesia Barat sedangkan Indonesia bagian timur memiliki HDI rendah HUMAN POVERTY INDEX HPI terendah rata-rata berada di daerah Indonesia Barat sedangkan Indonesia bagian timur memiliki HPI tinggi

19 Digital Access Index

20 Pendahuluan Roadmap ict indonesia
Akses komunikasi terhubung di 50% Kota/Kabupaten Palapa Ring Project Tersedianya service BWA di kota- kota besar Pengembangan BWA Roadmap ICT Indonesia Semua tender pemerintah transparan, dilakukan secara e- Procurement Implementasi e-Procurement National Single Window Peluang ekspor & impor lebih besar dan proses lebih cepat Sebagian besar Perguruan Tinggi dan SMA terhubung Internet dan literasi TI dan SDM yang memiliki e-skills meningkat Implementasi e-Education Nomor Induk Nasional (NIN) Semua penduduk tercatat dengan data yang unique Keamanan data dan transaksi elektronik terjamin UU ITE Regulasi ICT lintas industri terkait yang efektif dan efisien UU Konvergensi ICT Pengguna internet meningkat menjadi 50 juta Kampanye Sosialisasi Internet Jumlah pembajakan berkurang (Pemerintah: 0%, Nasional: 65%) dan citra positif Indonesia di mata internasional Implementasi Software Legal Implementasi e-Anggaran Koordinasi Anggaran Nasional, antara Departemen dan DPR Pembangunan & Pengembangan Technopark Tersedianya Technopark yang integrated antar akademik & industri 20 2006 2007 2008 2009

21 Pendahuluan roadmap ict indonesia
Kampanye Tahun Dasar TIK ASEAN ICT Leading Nation Konsolidasi Akselerasi TIK 1 Akselerasi TIK 2 Dewan TIK Nasional diketuai Presiden Implementasi 3G Inisiatif e-Announcement Cetak Biru SDM TIK Nasional Indonesia Broadband Tender Backbone Nasional Penerapan BWA Implementasi IPv6 UU ITE Standar Interoperabilitas e-Govt Arsitektur Interoperabilitas (PASIR 2.0) Standar Kompetensi Profesi SDM TIK Standar Digital Broadcast Inkubator TIK Implementasi e-Learning Tahun Diskon TIK Venture Capital untuk Industri TIK e-Procurement Nat’l Internet Gateway Standar Bid. TIK Smart Card Nasional TIK HR Regulation Reform Affirmative Action untuk Industri DN PC Murah NIN NSW e-Commerce/e-Payment e-Anggaran Disaster Mgmt Infosys Affordable & Reachable Internet Access Mobile Internet Konvergensi UU TIK Sistem Klaster Industri TIK Link & Match Education and Industry e-Government Services e-Learning e-UKM TIK 4 Disabled Konten Budaya UU Cybercrime TIK Untuk Semua TIK Untuk Daya Saing Bangsa Comply 70% of WSIS Targets Meningkatnya Daya Saing Nasional Reformasi Birokrasi Technopreneurship Bidang TIK dalam Memenuhi Emerging Market DN dan Ekspor Revitalisasi Industri TIK Internalisasi & Sosialisasi TIK Reformasi Birokrasi Indikator TIK Nasional Penetrasi PC = 25 Juta Pengguna Internet = 40 Juta Telepon Tetap = 37,5 Juta Seluler = 125 Juta 21

22 pendahuluan Isu-isu Strategis

23 pendahuluan Isu-isu Strategis

24 Implementasi dilakukan
Pendahuluan Detiknas T U G A S KELUARAN Jak & Arahan Strategis Daya Guna TIK u/ Pembangunan Nasional Penyelesaian masalah strategis Bang TIK Koord Nasional Pusat-Daerah- BUMN/D, Industri, Lembaga Profesional, Komunitas Persetujuan Program TIK LINTAS DEPARTEMEN SUMBERDAYA Blue Print Road Map Program Intensifikasi u/ meningkatkan indikator TIK Regulasi Lintas Sektor Program Sosialisasi Pengarah : 14 Tim Lak : 9 Tim P’sehat : Rektor 4 PTN plus Tim Mitra Akademia Praktisi Industri Tim Sekretariat Pokja Implementasi dilakukan instansi terkait Pakar, Komunitas, Akademis

25 Pendahuluan detiknas

26 Tujuan Kemudahan implementasi e-Government, e-Pendidikan, e-Health Ketersediaan infrstruktur untuk layanan suara sampai Broadband Palapa Ring Percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah Efisiensi investasi untuk menghasilkan layanan dengan harga terjangkau

27 Ruang Lingkup (Eksisting + Rencana)‏
Sulawesi Kalimantan о Banda Aceh Sabang Medan Palembang Jakarta Cirebon Semarang Surabaya Ketapang Sumbawa Singkawang o Sampit Banjarmasin Balikpapan Samarinda Tarakan Batam Toli-toli Sibolga Meulaboh Tapaktuan Natal Padang Bengkulu Kalianda Belitung Kalabahi Saumlaki Tobelo Palopo Sumatera Jawa Nusa Tenggara Maluku - Papua Pontianak Atambua to Thailand to Perth, Australia to Asia Pacific to India Raba Waingapu Ende Kupang Makassar Bulukumba Kolaka Kendari Ambon Parigi Palu Gorontalo Manado Ternate Sorong Fakfak Manokwari Biak Sarmi Jayapura Timika Merauke Maumere Mataram = New Network = Existing Network = Landing Point 27

28

29 Tujuan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan. TIK Pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat banyak

30 Ruang Lingkup e-Administrasi: NISN (42.339.379 siswa)
NPSN ( sekolah) NUPTK ( guru) e-Learning: e-Book e-Bursa Konten TV Konten Internet

31 Tujuan INSW Kecepatan Penyelesaian Ekspor-Impor
Meminimalisasi waktu dan biaya INSW Meningkatkan validitas dan akurasi data Meningkatkan daya saing perekonomian

32 Ruang Lingkup Banks Air/Sea Customs Port Operators Approving
Importers Bank A Exporters Bank B Forwarding Agents Banks Bank C Shipping Agents Bank D Transport Service Providers Electronic Funds Transfer for Payment National Single Window Insurance Companies Air/Sea Port Operators Customs Approving Authorities Tax and Gov Treasury

33 Kesamaan Dari Setiap Nomor Identitas (Commonalities)
NIK Atribut yang sama: Nama Tgl Lahir Tempat Lahir Jenis Kelamin Biometri NPWP NIN DLL SIM

34 Nomor Identitas Nasional Nomor Induk Kependudukan
Askes Paspor NPWP Astek SIM KTP KK Akta Lahir Sertifikat PLN Dan Lain-lain Referensi dengan NIN Ekstraksi data yang diperlukan Verifikasi data NIN Nomor Identitas Nasional NIN Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Jenis Kelamin Biometri Ekstrasi Data Validasi dan verifikasi dengan Biometri Penyimpanan data SIAK Nomor Induk Kependudukan Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Status Kawin Jenis Kelamin Alamat Pekerjaan Pendaftaran Pendataan Populasi Database

35 e-Anggaran/Pengadaan
Kepala Daerah/Unit DPR/D Satker Anggaran dan Pengadaan Negara yang transparan, akuntabel, standar dengan yield maksimum e-Anggaran Manajemen Kontrak Panitia & PPK Sertifikasi Penjaminan Rekanan Publik e-Pengadaan Monitoring Pekerjaan Lembaga Keuangan E-Payment

36

37 Koordinasi CIO Nasional /DETIKNAS Pemerintah Kabupaten/Kota
USULAN Koordinasi CIO Nasional /DETIKNAS 00 Pemerintah Pusat CIO Departemen Federasi CIO Propinsi dipimipin Kepala Badan Kominfo/Sejenis 11 Pemerintah Provinsi CIO Dinas Propinsi 1 1 1 1 Federasi CIO Kabupaten/Kota Dipimpin Kepala Dinas Kominfo/Sejenis 2 2 Pemerintah Kabupaten/Kota CIO Dinas Kab/Kota 2 2 22 2 2

38 Tujuan GIIS Efisiensi Biaya Layanan Internet Meningkatkan Keandalan
Meningkatkan Keamanan Layanan Intranet (antar Depertemen): Koordinasi antar departemen Pertukaran data Berbagi aplikasi/data Kolaborasi Manajemen Bandwidth (Kapasitas Dinamis)

39 Skema Sistem ISP 2 ISP 1 ISP3 Proxy ISP Akses internet Akses internet
Akses IIX Dept C Dept D Dept B Proxy ISP Dept E Dept A Dept F Dept J Dept G Dept I Dept H

40 pendahuluan Compelling Vision Six Pillars of Connected Government
Standarized Common Infrastructure Backoffice Reorganizatio9n New Organizational Model Citizen Centricity Governance Social Inclusion Compelling Vision

41 INDUSTRI PENDUKUNG FLAGSHIP PROGRAM DETIKNAS
National Single Window Palapa Ring E-Pendidikan E- Procurement E-Budgeting Legal Software Nomor Indentitas Nasional Industri Pengolah Data/Komputer Industri Piranti Lunak Industri Peralatan Telekomunikasi Industri Kabel Optik Industri pendukung

42 E-government: strategi implementasinya
Konvergensi Teknologi Content Computing Communications Interactive Multimedia Source: New Paradigm Learning Corporation, 1996 Information Digital Internet (Computer Communications) Cable T.V (Video Communications) Telephony (Voice Communications) Ekonomi Industri Ekonomi Informasi

43 E-government: strategi implementasinya
Promosi budaya yang dinamis di Indonesia Siap mewujudkan e-Gov Awakening (kebangkitan) A C Menghubungkan seluruh propoinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia Kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia Connected (terhubung) T Penerapan kebijakan melalui proses yg standar dan memiliki komitmen yang kuat Transparansi porses dan informasi administrasi Transparent (transparan) I Peningkatan efisiensi kerja melalui penerapan layanan e-Gov Penginkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan e-Gov Intelligent V Pemberdayaan dlm penerapan e-Gov dan penyelesaian masalah nasional Volitional 1) E Keseimbangan sektor umum dan swasta Peningkatan aksesibilitas dan penghapusan kesenjangan digital Equilibrium (keseimbangan) ACTIVE e-Indonesia 43

44 E-government: strategi implementasinya
Konsep e-Government

45 E-government: strategi implementasinya
Tujuan e-Government Promosi dan sosialisasi TIK bagi segenap masyarakat Menyediakan layanan publik yang transparan bagi masyarakat Mendorong seluruh komponen bangsa untuk bekerja secara terkoordinasi Membangun infrasturktur nasional untuk layanan yang terintegrasi Mendorong industri TIK Strategi 1 Menjujung prinsip “seleksi dan konsentrasi” Strategi 5 Strategi 2 Fokus pada kebutuhan masyarakat dan bisnis Melaksanakan program yang realistik berdasarkan peta jalan jangka panjang Strategi 4 Strategi 3 Memastikan komitmen yang kuat tentang e- Government dari pimpinan tertinggi Memporomos ikan “best practice”

46 E-government: strategi implementasinya
Agenda dan Inisiatif Meningkatkan Layanan Masyarakat dan Bisnis National Single Window e-Tax e-Education Meningkatkan Proses Bisnis dalam Pemerintahan e-Human Resources e-Budget e-Procurement e-Audit Memastikan Stabilitas dan Keandalan Data Nasional yang Penting Database NIN Database InformasiTanah Database GIS Membangun Infrastruktur Nasional sebagai basis e-Government Keamanan Informasi Goverrnment Data Management Center Government Secured Intranet Sosialisasi TIK UU ITE Change Management Kebijakan e-Gov Pembangunan dan Konstruksi Tata Kelola TIK e-Leadership yang kuat Perkembangan SDM TIK GCIO

47 E-government: strategi implementasinya
Rencana Integrasi Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Tujuan Service Enhancement Infra. for Integrations Connected Services Integrated Services Standardization Master Plan Plan for Connected Service Plan for Integrated Service Perencanaan Master Plan for NG e-Gov. Service e-Gov. Planning for each Ministry & L.G. Layanan Flagship & Prior Initiatives Diverse Services Providing Connected Service in Service Line Integrated Services Oriented Life-Event Back Office Standard Sys. For General Admin. Socialization of ICT in whole Working Area Information Sharing In Gov. Function Layer Paperless & Integrated Working Environment Nation-Wide Network Infrastuktur Infrastructure to Provide Connected & Integrated Services Nation-Wide Integrated ICT & Data Center e-Leadership IT Governance Manajemen Human Resource Development 47 47

48 Indikator implementasi e-gov
Versi Universitas Waseda Network Preparedness Required Interface-Functioning Applications Management Optimization Homepage Introduction of Chief Information Officer Promotion of e-Government

49 Indikator implementasi e-gov
World Ranking on e-Government Indonesia 2006 -> 29/32 2007 -> 29/32 2008 -> 22/32

50 Indikator implementasi e-gov
Indikator Implementasi e-Gov Indonesia Kebijakan Kelembagaan Infrastruktur Aplikasi Perencanaan

51 Indikator implementasi e-gov
Hasil Pemeringkatan PERINGKAT RATA-RATA DIMENSI PROPINSI 1 2.90 DIY 2 2.84 JATIM 3 2.83 JATENG 4 2.31 BANTEN 5 2.27 ACEH 6 2.11 KALBAR 7 1.93 SUMSEL 8 1.84 NTT 9 1.59 SULTRA 10 1.28 LAMPUNG

52 Problema Problema dalam eGovernment
Antara lain: Terjadinya “pulau-pulau” informasi, tanpa integrasi, kadang antar SIM saling bersaing Tidak ada arahan strategis pengembangan TI dan MI Informasi yg ada kurang dimanfaatkan oleh staf Kualitas informasi yg rendah, tdk konsisten, duplikasi dan kadaluwarsa Manajemen informasi kurang didukung oleh atasan Sulit merubah kebiasaan lama dalam pengolahan informasi (yg harusnya sdh perlu diganti). Front offices kurang didukung back offices. 52

53 Interoperabilitas Contoh skenario: dua orang yang berbeda suku, budaya, bahasa, dan tradisi harus bekerjasama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Masing- masing tidak mengetahui bahasa rekan kerjanya, tetapi pada akhirnya mereka harus berinteraksi satu sama lain agar tugas bisa diselesaikan. bagaimana mereka berkomunikasi ?

54 Interoperabilitas Situasi yang sama dijumpai dalam konteks yang berbeda … Aplikasi #1 Aplikasi #2 Bahasa A Sistem operasi B Database C Bahasa X Sistem operasi Y Database Z Network P Network Q Hardware M Hardware N

55 Problem-Problem (Teknis)
Perbedaan tata bahasa (sintaks) dan konstruksi bahasa pemrograman Perbedaan format data yang dipertukarkan Ketersebaran komponen aplikasi Identifikasi data/object Identifikasi dan penemuan lokasi Penanganan kesalahan Tuntutan kemudahan dalam development dan pemakaian aplikasi

56 Strategi Membangun Interoperabilitas
Pertahankan keragaman (heterogenitas)  tidak memaksa untuk menyeragamkan Bangun “jembatan” yang mengakomodasi perbedaan antar aplikasi Sembunyikan detil-detil teknis yang tidak perlu diketahui (oleh developer atau pemakai)

57 Strategi Membangun Interoperabilitas
Integrasi harus didasarkan pada sasaran yang jelas. Pada akhirnya integrasi harus bermuara pada perbaikan proses/layanan Fokus pada proses-proses bisnis/birokrasi, bukan pada sistem-sistem informasi Secara spesifik perhatikan alur-alur yang terbentuk dari rangkaian aktivitas. Contoh: sistem layanan keluhan masyarakat (UPIK Pemkot Yogyakarta) keluhan masyarakat  UPIK  tanggapan  UPIK  jawaban kepada masyarakat

58 Strategi Membangun Interoperabilitas
Identifikasi pihak-pihak yang terlibat: peran, tugas, kewenangan, dan aktivitas yang dilakukannya  rangkailah semua ini ke dalam alur yang telah ditetapkan Identifikasi “titik-titik integrasi” (pertemuan antara dua atau lebih alur proses bisnis) Kesamaan pandangan terhadap integrasi perlu dibangun Dukungan perlu disiapkan Tatakelola: tupoksi, legalitas, … Sumber daya: SDM, pendanaan, infrastruktur

59 Strategi Membangun Interoperabilitas
Integrasi sistem-sistem informasi Jika belum ada sistem informasi sama sekali, berbagai parameter integrasi (format data, protokol komunikasi data, database, user interface, dsb) bisa ditetapkan secara lebih mudah Jika sudah ada sistem-sistem sebelumnya (dan saling berbeda): Memilih salah satu sistem dan mempromosikannya sebagai sistem standar; sistem-sistem lain harus mengikuti Membangun standar baru dan memaksa semua sistem harus mengikuti standar ini Membangun standar baru dan membiarkan semua sistem lama seperti apa adanya; integrasi dilakukan oleh sebuah sistem pengintegrasi

60 for a Better e-Government
Let’s Work Together for a Better e-Government Terima Kasih Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Download ppt "Roadmap & Indikator Implementasi E-Government di Indonesia"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google