Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TRAINING FOR TRAINERS KEBANKSENTRALAN MATERI : KEBIJAKAN MONETER II.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TRAINING FOR TRAINERS KEBANKSENTRALAN MATERI : KEBIJAKAN MONETER II."— Transcript presentasi:

1 TRAINING FOR TRAINERS KEBANKSENTRALAN MATERI : KEBIJAKAN MONETER II

2 2 Tinjauan Instruksional Khusus Mampu menjelaskan kebijakan nilai tukar dan devisa Menguasai kebijakan sasaran inflasi (inflation targetting)

3 3 Pokok Bahasan I. Kebijakan Moneter dgn sasaran kestabilan harga: menuju inflation targeting  Kerangka Dasar Inflation Targeting  Menuju Penerapan Inflation Targeting di Indonesia II. Kebijakan Moneter dan Perekonomian Terbuka  Kebijakan Moneter dan Kebijakan ekonomi makro lainnya  Perekonomian terbuka dan Kebijakan Moneter III. Kebijakan Nilai Tukar dan Devisa  Kebijakan Nilai Tukar  Kebijakan Devisa

4 4  Semakin banyak diterapkan sebagai kerangka kebijakan moneter di berbagai bank sentral (42 negara).  Negara maju: Kanada (1991), Israel (1991), Inggris (1992), Swedia (1993), Finlandia (1993), Australia (1993), Spanyol (1994).  Emerging economies: Amerika Latin (a.l. Chili, Meksiko, Brazil), Eropa Timur (a.l. Polandia, Check Republik), Asia (Korea Selatan, Thailand, Philipina dan Indonesia). Inflation Targeting Framework: Key Elements Latar belakang :  Beberapa studi BI menyimpulkan strategi keb.moneter a/d pengendalian uang beredar semakin sulit diandalkan -> merenggangnya hub.bes.moneter dengan var.ekonomi riil.  Berlakunya UU No. 3 th (UU No.23 th.1999) ttg Bank Sentral -  Tujuan BI : fokus pada pencapaian & pemeliharaan kestabilan Rp.

5 5 Inflation Targeting Framework: Key Elements Mengapa Kestabilan Rupiah?  Dengan output ditentukan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang maka segala kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi akan menciptakan inflasi (the short-run Phillips-curve) sehingga tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi riil (Kydland and Prescott, 1977).  Rational economic agent mengerti bahwa tindakan kejutan pembuat kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendorong inflasi dapat mendorong terjadinya permasalahan time-consistency (Barro and Gordon, 1983).  kestabilan harga dapat mendorong terciptanya iklim ekonomi yang lebih baik karena akan mengurangi biaya yang berasal dari inflasi.  Kebijakan moneter mempengaruhi variabel ekonomi memakan waktu panjang dan mempunyai lag (Friedman, 1968).  Inflasi menurunkan daya beli, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan untuk meng-hedge inflasi.

6 6  Inflation Targeting Framework (ITF) merupakan kerangka kerja kebijakan moneter yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan.  Empat prinsip pokok rezim kebijakan moneter dengan ITF: 1. Memiliki sasaran utama, yaitu Sasaran Inflasi Sasaran Inflasi, yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian (overriding objective) dan acuan (nominal anchor) kebijakan moneter. 2. Bersifat antisipatif (preemptive atau forward looking) dengan mengarahkan respon kebijakan moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi ke depan. 3. Mendasarkan pada analisis, prakiraan, dan kaidah kebijakan tertentu dalam menetapkan pertimbangan respon kebijakan moneter (constrained discretion). 4. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat (good governance), yaitu berkejelasan tujuan, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas. Inflation Targeting Framework: Key Elements Pengertian dan Karakteristik ITF

7 7  Secara rinci karakteristik Inflation Targeting Framework sbb: Inflation Targeting Framework: Key Elements KriteriaBernanke et.al. (1999) Svensson (2000) Kestabilan harga sbg tujuan akhir kebijakan moneter Pengumuman target inflasi Target inflasi jangka menengah Komunikasi intensip dg publik Penggunaan monetary policy rule secara spesifik Publikasi prakiraan inflasi dan output Target ditetapkan pemerintah (goal dependence) Penggunaan instrumen scr independen (instrument independent) Ya Tidak jelas Ya Tidak jelas Tidak perlu Ya Penargetan prakiraan inflasi Ya Tidak perlu Ya, ttp tidak disebutkan scr jelas

8 8 Bank sentral secara eksplisit memiliki target inflasi dan berjanji untuk mencapai target tsb pada suatu periode waktu tertentu (time horizon). BS melakukan forecast inflasi dng semua informasi yang ada. BS menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mencapai target inflasi tersebut. Jika forecast inflasi berbeda dng target inflasi BS melakukan perubahan ‘stance’ kebijakan moneter (umumnya menggunakan Taylor’s type rule): r =  r t-1 +  (  -  *) +  (y-y*); ,  >0 Jika gagal mencapai target, harus menjelaskan ke publik. BS memberikan laporan secara regular kpd publik mengenai outlook inflasi dan kebijakan yang diambil. Inflation Targeting Framework: Key Elements

9 9 1.Kebijakan moneter lebih terfokus, 2.Komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas diperkuat, 3.Membantu dalam menurunkan/mengarahkan ekspektasi inflasi dan lebih baik dalam mengatasi kejutan inflasi, 4.Membantu dalam menurunkan volatilitas output dalam jangka menengah, 5.Teruji dalam menghadapi kejutan ekonomi yang kurang menguntungkan, 6.Relatif fleksibel dalam mengakomodasi kejutan inflasi temporer yang tidak mengganggu pencapaian sasaran inflasi jangka menengah, dan 7.Sejalan dengan independensi bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter. Manfaat Penerapan ITF

10 10 Syarat implementasi IT  Bank sentral yang independen (minimal “instrument independence”).  Komitmen untuk mencapai kestabilan harga.  Tidak ada dominansi fiskal, sistem keuangan yang kuat.  Transparansi dan akuntabilitas.  Tidak ada ‘anchor’ yang lain (exchange rate harus fleksibel/floating).  Kebijakan Moneter yang bersifat “forward looking”  Kemampuan Operasional:  Kemampuan dalam forecast inflasi  Pemahaman transmisi kebijakan moneter  Prosedur operasional kebijakan moneter

11 11 Mengapa Inflation Targeting …?  Mengapa bukan framework lain (exchange rate atau monetary targeting)? - Terkait dng pilihan regim nilai tukar. - Karena flexible exchange rate, pilihannya antara monetary targeting vs inflation targeting.  IT fokus pada kestabilan harga (sehingga dapat digunakan sbg ‘anchor’ ekspektasi inflasi bagi masyarakat).  IT meningkatkan transparansi keb. Moneter.  IT memberikan ukuran keberhasilan bank sentral (kejelasan akuntabilitas).  IT bersifat forward looking dan memperhitungkan lag kebijakan moneter.  IT tidak memerlukan asumsi stabilitas hubungan uang beredar, output dan harga.  Pengalaman negara-negara lain yang menerapkan IT menunjukkan dengan inflasi yang rendah dan stabil, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang lebih sustainable.

12 12  Inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter  Kebijakan pemerintah di bidang harga dapat berdampak terhadap inflasi : perubahan harga BBM, Upah minimum, tarif listrik, gangguan produksi dan distribusi barang  Sistem keuangan yang sehat Faktor – faktor lain yang terkait dengan ITF

13 13 Sasaran Inflasi  Penetapan sasaran inflasi oleh Pemerintah/Bank Sentral dengan mempertimbangkan trade off dengan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja  Target inflasi ditetapkan jangka menengah dan panjang (time horizon) Konsep Dasar Kebijakan Moneter dg Kerangka ITF

14 14  Bersifat antisipatif ke depan karena adanya tenggang waktu dari pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi  Memperkirakan pergerakan inflasi ke depan vs sasaran yg ditetapkan  Mengetahui transmisi kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi dan perekonomian Kebijakan moneter mengarah ke depan Konsep Dasar Kebijakan Moneter dg Kerangka ITF

15 15 Akuntabilitas dan kredibilitas  Akuntabilitas bank sentral akan mempengaruhi kredibilitas  Butuh SDM yang handal  Koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait perlu karena sumber inflasi bermacam-macam Konsep Dasar Kebijakan Moneter dg Kerangka IT Transparansi  Untuk menunjukkan komitmen bank sentral dalam mengatasi inflasi dan  Masyarakat/pelaku ekonomi memahami arah dan kebijakan moneter ke depan

16 16 Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Indonesia s/d Juli 2005 : Inflation Targeting Lite  Sejak tahun 2000, dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 BI telah menentukan dan mengumumkan sasaran inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter.  Dengan amandemen UU Bank Indonesia No. 3 Tahun 2004, Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia telah menetapkan dan mengumumkan sasaran inflasi IHK untuk tahun 2005, 2006, dan  BI telah menempuh sejumlah langkah dalam memperkuat persyaratan untuk penerapan ITF, termasuk:  Pengembangan indikator, riset, pemodelan ekonomi untuk dasar analisis, prakiraan, dan perumusan kebijakan.  Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai proses perumusankebijakan moneter.  Pengembangan laporan dan strategi komunikasi untuk transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter kepada publik.

17 17 Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Indonesia s/d Juli 2005 : Inflation Targeting Lite  Sebelum Juli 2005, operasi moneter masih menggunakan uang primer uang primer (base money) sebagai sasaran operasional. Cara ini dirasakan semakin tidak sejalan dengan penerapan kebijakan moneter dengan ITF, terutama karena:  Hubungan antara uang primer dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi semakin tidak stabil dan mengalami hubungan terbalik.  Sinyal kebijakan moneter kepada pasar dan masyarakat kurang efektif,  Respon kebijakan moneter cenderung mengarah ke belakang (backward looking) dan lebih sulit dilakukan.  Uang primer lebih sulit dikendalikan oleh bank sentral karena perilaku permintaan uang kartal masyarakat di Indonesia.  Dalam literature, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang menerapkan Inflation Targeting Inflation Targeting Lite Lite.

18 18 Kerangka Kerja Baru Kebijakan Moneter Indonesia : Empat Langkah Penguatan Kebijakan Moneter Melalui ITF  Empat elemen mendasar  Empat elemen mendasar dalam langkah-langkah penguatan kerangka kerja kebijakan moneter yang baru mulai Juli 2005 agar konsisten dengan penerapan ITF: BI Rate 1.Penggunaan suku bunga (disebut BI Rate) sebagai reference rate dalam pengendalian moneter, sebagai pengganti sasaran operasional uang primer. kebijakan moneter dengan strategi antisipatif 2.Penguatan proses perumusan kebijakan moneter dengan strategi antisipatif (forward looking strategy) dalam mengarahkan respon kebijakan moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi ke depan. 3.Strategi komunikasi 3.Strategi komunikasi yang lebih transparan untuk memperkuat sinyal kebijakan moneter kepada pasar dan upaya pembentukan ekspektasi inflasi. koordinasi kebijakan dengan Pemerintah 4.Penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk meminimalkan tekanan inflasi dari kenaikan administered prices dan volatile foods maupun untuk sinergi kebijakan ekonomi secara keseluruhan.

19 19 Inflation Targeting: “A Framework, Not A Rule” OPERASI MONETER RESPON KEBIJAKAN INDIKATOR KEBIJAKAN SASARAN AKHIR SASARAN INFLASI Kesejahteraan Masy. Trade off yg optimal antara Inflasi dan Output Pengaruh ekspektasi PERTUMBUHAN OUTPUT PRAKIRAAN INFLASI BI RATE INSTRUMEN MONETER Determinan inflasi Keterkaitan antar variabel ekonomi Transmisi moneter Model, riset, statistik, expert opinion, judgement KREDIBILITAS KEBIJAKAN Manajemen Likuiditas Koridor suku bunga Struktur suku bunga Stabilisasi nilai tukar Kebijakan moneter lain Kebijakan perbankan Koordinasi Pemerintah KOMUNIKASI KEBIJAKAN Komitmen & Konsistensi Pembentukan ekspektasi + +

20 20 Transmisi Kebijakan Moneter SBI FTO RR Sterilisasi Valas Money Market Liquidity Indikator: Suku Bunga PUAB Kondisi Likuiditas Suku Bunga Kredit Harga Aset Nilai Tukar Neraca Perusahaan Ekspektasi Penawaran Domestik Permintaan Domestik Indikator: M1, M2 Kredit Bank Realisasi Kredit Indikator : Suku Bunga Depostio Suku Bunga Kredit IHSG Index Harga Aset Nilai Tukar Rp Utang Perusahaan Aliran Kas Perusahaan Survey Output Gap Tekanan Inflasi Domestik Tekanan Inflasi Asing Indikator: Indeks Harga Barang Impor Indikator: Survey Policy Severity Information Var Inflasi Indikator: CPI Core Harga Aset Harga lainnya BI Rate

21 21 Independensi dan tujuan keb moneter  UU No 3/2004 sebagai perubahan atas UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia memberikan landasan legal bagi independensi Bank Indonesia:  Inflasi merupakan satu-satunya tujuan keb moneter.  Bank Indonesia memiliki independensi dalam cara mencapai inflasi (instrument moneter), dan institutional (tidak ada campur tangan, intervensi dan anggaran). Sementara sasaran inflasi akan diumumkan oleh pemerintah dengan berkerjasama dengan bank Indonesia.  Pelarangan pemberian kredit kepada pemerintah (tidak ada fiscal dominance). Penerapan ITF di Indonesia

22 22 Sasaran inflasi  Pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI menetapkan sasaran inflasi  Sasaran inflasi ditetapkan dalam jangka menengah – jangka panjang ( th)  Untuk saat ini ditetapkan 6 % pada tahun 2006  Inflasi yang digunakan Indeks harga Konsumen (IHK)  Untuk perumusan kebijakan moneter ke dalam, BI dan BPS bekerjasama menghitung inflasi inti (Core inflation), yaitu inflasi yang dapat dikendalikan oleh kebijakan moneter Penerapan ITF di Indonesia

23 23  Setiap awal tahun pemerintah tetapkan sasaran inflasi  Pada setiap triwulan diadakan RDG triwulanan (April, Juli, Oktober, Januari) untuk tetapkan arah dan sasaran kebijakan moneter triwulanan  Setiap bulanan dilakukan RDG untuk evaluasi dan tetapkan sasaran dan operasi moneter bulanan Kebijakan moneter mengarah ke depan (Forward looking) Penerapan ITF di Indonesia

24 24  Operasi mingguan (RDG) menetapkan operasi moneter pada minggu ybs  Dua set indicator dibutuhkan : (1) Leading indicators sebagai early warning system dan (2) policy indicators  Disamping evaluasi data statistik ekonomi, moneter dan perbankan, pasar uang rupiah dan valas, juga dilakukan survey prospek kedepan (consumer confidence, business confidence), Penerapan ITF di Indonesia

25 25  BI menggunakan model dalam forecast inflasi dan makro ekonomi:  MODBI ; Large – scale structural macroekonomic model  SOFIE : Medium scale structural macroeconomic model (ECM)  GEMBI : Dinamic General Equilibrium macro economic model (4) SSM : Small-scale structural macroeconomic model (5)BEER : Behavioral Equilibrium exchange rate model (6)Indicator models : reduced forms, VAR for specific issues Penerapan ITF di Indonesia

26 26 II. Kebijakan Moneter dan Perekonomian Terbuka MUNDELL-FLEMING MODEL IS LM BP i dn = i ln IS LM BP i dn = i ln High capital Mobility output Zero capital Mobility

27 27 II. Kebijakan Moneter dan Perekonomian Terbuka KAITAN ANTAR SEKTOR EKONOMI MAKRO DALAM EKONOMI TERBUKA National Account C :Private Consumption I :Private Investment G :General Govt. Investment and Consumption X :Export of Goods and NF Service M :Import of Goods and NF Service Revenue Tax, etc Grant Expenditure Current Capital Overall Balance Financing Domestic Financing (Net) - Banking System (MA and DMBs) - Non-Banking External Financing Balance of Payment Current Account Export of Goods and NF Services. Import of Goods and NF Services. Transfer (Net) - Official - Private Capital Account Official Private - Direct Investment - Medium/Long-Term Capital (Net) - Short-Term Capital (Net) Overall Balance Change in NFA EXTERNAL SECTOR (1) (2) (5)(5) REAL SECTOR (3)(3) Deposit Money Banks (DMBs) NFA Banks’ Reserve Net Claim on Gov’t Securities (SBI) Credit to Private Sector Net Other Items Liabilities to MA Private Sector Deposits Monetary Authority (MA) Net Foreign Asset (NFA) Net Domestic Asset - Net Claim on Central Gov’t - Liquidity Support Gov’t Bonds - Net Open Market Operation (SBI & Fasbi) - Liquidity Credit to DMBs - Net Other Items Reserve Money MONETARY SECTOR (6)(6) (7)(7) (4)(4) (8)(8) (10) (9)(9)

28 28 II. Kebijakan Moneter dan Perekonomian Terbuka PURCHASING POWER PARITY (PPP)  Trade Account dalam BOP = X(Y*, P, e) – Q(Y, P*, e)  Output domestik = Y = C+ I + G + X – Q  Absolute PPP: P = e P*  Relative PPP: π= π* + Δe/e Asumsi:  Homogeneous traded goods and flexibel non-traded good prices  No international trade barriers  Small transportation costs  Comparable inflation measurement International Trade Exchange rate DD(QP*) SS(XP/e) Foreign exchange Domestic Prices (P):  Traded goods  Non-traded goods Foreign Prices (P*):  Traded goods  Non-traded goods Exchange rate (e) Law of One Prices

29 29 II. Kebijakan Moneter dan Perekonomian Terbuka INTEREST RATE PARITY (IRP)  Capital Account dlm BOP:  Inflow: I(Y, r, e)  Outflow: O(Y*, r, e)  Foreign money market  M* S = M* D (Y*,P*,e,r*)  Domestik Money Market= M S = M D (Y, P, e, r)  Covered IRP: r = r* + (f-e)/e  Uncovered IRP: r= r* + Δe/e Asumsi:  Homogeneous financial assets  Efficient foreign exchange market  No capital control or perfect capital mobility  Small risks International Capital Mobility Domestic Interest rate (r) Foreign interest rate (r*) Exchange rate: spot (e) or forward (f) Arbritrage mechanisms Domestic foreign exchange market:  Spot  Forward Exchange rateForeign exchange DD[O(1+r*)] SS[I(1+r/e)]

30 30 TEMA POKOK: IMPOSSIBLE TRINITY (TRILEMA) KEBIJAKAN DALAM EKONOMI TERBUKA  Tiga tujuan dalam ekonomi terbuka: (1) Stabilitas nilai tukar, (2) Kebebasan arus modal antarnegara, dan (3) Efektivitas kebijakan (moneter) untuk tujuan ekonomi domestik (inflasi dan pertumbuhan ekonomi).  Impossible Trinity: Hanya dua tujuan yang bisa dicapai. Rezim Nilai Tukar Otonomi (independensi) Kebijakan Moneter Domestik Rezim Devisa Sasaran: Inflasi Pertumbuhan ekonomi Floating  Nilai tukar fluktuasi Fixed  Nilai tukar stabil Bebas  Nilai tukar fluktuasi, absorpsi capital free mobility Kontrol  Caital immobility, Nilai tukar stabil Bebas  Uang Beredar terkendali (jika kurs floating), fluktuasi (jika kurs tetap) Kontrol  Uang Beredar terkendali Alternatif solusi untuk otonomi kebijakan moneter: Rezim nilai tukar tetap dan kontrol devisa Rezim nilai tukar floating dan devisa bebas Uang Beredar Kredit Suku Bunga Nilai tukar II. Kebijakan Moneter dan Perekonomian Terbuka

31 31 Sistem Nilai Tukar Fixed exchange rate (sistem nilai tukar tetap) - Pegged to a currency - Pegged to a basket of currency - Currency board Managed floating exchange rate (sistem nilai tukar mengambang terkendali) Floating exchange rate (sistem nilai tukar mengambang) III. Kebijakan Nilai Tukar dan Devisa

32 32 SISTEM NILAI TUKAR Rp 1000 W BIASA Manage Rp W pelebaran band Revaluasi Rp W Depresiasi Fixed Rp Depresiasi Apresiasi Free

33 33 III. Kebijakan Nilai Tukar dan Devisa FIXEDMANAGEDFLOATING SISTEM  Kurs tetap pada tingkat tertentu, spt: peg, currency board, dll.  Kewajiban bank sentral untuk selalu siap melayani permintaan dan penawaran devisa  Penetapan pita intervensi, dengan batas atas dan batas bawah.  Kurs dijaga bergerak mengambang di dalam pita intervensi sesuai mekanisme pasar.  Kurs ditentukan sesuai mekanisme permintaan dan penawaran valas di pasar valas. KEBIJAKAN  Devaluasi jika nilai tukar fundamental lebih rendah dari kurs yang ditetapkan (undervalued)  Apresiasi jika overvalued  Intervensi otomatis bank sentral untuk menjaga pita intervensi.  Bank sentral jual valas jika kurs bergerak mendekati batas atas.  Beli valas jika kurs mendekati batas bawah.  Intervensi bank sentral untuk menjaga agar kurs pasar tidak terlalu bergejolak.  Intervensi tidak untuk mengarahkan atau mencapai target kurs pada tingkat atau kisaran tertentu. SISTEM DAN KEBIJAKAN NILAI TUKAR Nilai tukar: dinyatakan dalam nilai mata uang domestik per mata uang asing, misalnya Rp9.000 per dolar AS

34 34 KONTROLSEMI BEBASBEBAS SISTEM  Seluruh devisa milik negara, dan karenanya harus diserahkan kepada negara (mis, melalui bank sentral).  Contoh: Indonesia periode  Perlu didukung oleh administrasi dan pengawasan devisa yang ketat.  Devisa jenis tertentu boleh dimiliki dan dipergunakan secara bebas.  Contoh: Indonesia : devisa hasil ekspor bebas, sementara devisa umum wajib diserahkan.  Perlu monitoring seluruh devisa dan pengawasan ketat devisa yang dikontrol.  Seluruh devisa boleh dimiliki dan dipergunakan secara bebas.  Contoh: Indonesia sejak  Perlu didukung oleh monitoring dan pelaporan lalu lintas devisa. KEBIJAKAN  Setiap perolehan devisa ekspor dll wajib diserahkan ke bank sentral.  Setiap permintaan valas untuk impor dll harus izin dan diperoleh dari bank sentral.  Kemungkinan pasar gelap.  Untuk devisa yang bebas: pelaporan ke bank sentral  Untuk devisa yang dikontrol: wajib diserahkan dan dilayani bank sentral.  Kemungkinan pasar gelap dan multiple exchange rate.  Pelaporan devisa ke bank sentral  Ketentuan kehati-hatian untuk stabilitas nilai tukar dan devisa. SISTEM DAN KEBIJAKAN DEVISA III. Kebijakan Nilai Tukar dan Devisa

35 35 Faktor-Faktor Mempengaruhi Nilai Tukar FUNDAMENTAL NON FUND. FUNDAMENTAL NON FUND.

36 36 Sejarah Sistem Nilai Tukar di Indonesia Sistem Nilai Tukar Tetap (1971 – Maret 1983) Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali scr ketat (April 1983 – Sep 1986) Sistem Nilai Tukar Mengambang bebas (14 Agustus 1997) Bank Sentral menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu sebagai “anchor”. Dalam sistem ini, excess demand dan supply akan dipenuhi/ diserap oleh Bank Indonesia melalui intervensi. Nilai tukar ditentukan tidak hanya pada mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur “managed” dari bank Sentral melalui intervensi. Nilai tukar dibiarkan bebas, tergantung pada mekanisme pasar. Sistem Nilai Tukar Mengambang Fleksible (Sep – Agt. 1997)

37 37 Devaluasi dalam berbagai sistem nilai tukar 1.Periode Nilai Tukar mengambang Ketat –Nopember 1978 dari Rp425 per dolar menjadi Rp625 per dolar –Maret 1983 dari Rp625 per dolar menjadi Rp825 per dolar –September 1986 dari Rp1134 per dolar menjadi Rp1644 per dolar 2.Periode Nilai Tukar mengambang Flexible Bank Indonesia melakukan 8 x pelebaran pita intervensi yaitu –September 1992 dari Rp6 (0,25%) menjadi Rp10(0,50%) –Januari 1994 dari Rp10 (0,50%) menjadi Rp20 (1%) –September 1994 dari Rp20 (1%) menjadi Rp30 (1,5%) –Mei 1995 dari Rp30 (1,5%) menjadi Rp44 (2%) –Desember 1995 dari Rp44 (2%) menjadi Rp66 (3%) –Juni 1996 dari Rp66 (3%) menjadi Rp118 (5%) –September 1996 dari Rp118 (5%) menjadi Rp192 (8%) –Juli 1997 dari Rp192 (8%) menjadi Rp304 (12%) 3.Periode nilai tukar mengambang flexible ini Bank Indonesia Sejak 14 Agustus 1997, Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas, yaitu nilai tukar ditentukan oleh pasar

38 38 Hals penting menurut UU No. 24/1999 Pasal 2  Ayat (1), Setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa.  Ayat (2), Penggunaan Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan transaksi di dalam negeri, wajib memperhatikan ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU tentang Bank Indonesia. Pasal 3  Ayat (1), BI berwenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan oleh penduduk.  Ayat (2), Setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh BI. Pasal 4  Ayat (1), Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa yang dilakukan oleh Bank.  Ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

39 39 Lebih Jauh tentang wewenang BI atas Cadangan Devisa Pengelolaan Cadangan Devisa :  Pengelolaan dilakukan dengan diversifikasi menurut jenis valuta dan jenis penempatan.  Pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip keamanan dan kesiagaan untuk memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip pendapatan yang optimal. Pengembangan Pasar Valuta Asing Melalui penyempurnaan berbagai ketentuan di bidang transaksi devisa, yaitu : Menetapkan ketentuan transaksi devisa yang dilakukan oleh bank dalam rangka menetapkan prinsip kehati- hatian : a.Ketentuan mengenai Posisi Devisa Netto Bank-bank b.Ketentuan mengenai Transaksi Derivatif c.Pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valas Pengelolaan Nilai Tukar  Sterilisasi/Intervensi di pasar valuta asing.  Penentuan Kurs Jual / beli yang terdiri dari; Kurs Transaksi Kura Uang Kertas Asing.

40 40 Kebijakan BI terhadap Nilai Tukar  Menjaga kondisi fundamental makro ekonomi yuang sehat.  Melakukan intervensi ke pasar valas.  Pengawasan langsung pada bank pelaku terbesar.  Pemantauan rekening vostro.  Non-internasionalisasi Rupiah, dengan membatasi akses non residen terhadap rupiah untuk menekan tindakan spekulasi

41 41 Kebijakan BI terhadap Nilai Tukar Pembatasan Internatinalisasi Rupiah (PBI No.3/3/2001): pertama pelarangan transfer rupiah oleh perbankan Indonesia kepada nonresiden, khususnya untuk transfer rupiah tanpa didasari transaksi riil yang mendukung kegiatan ekonomi Indonesia; kedua pembatasan terhadap transaksi derivatif yang tidak didasari oleh kegiatan ekonomi riil atau non-underlying transaction, yakni dengan menurunkan batas maksimum transaksi derivatif penjualan valuta asing dari bank domestik kepada nonresiden dari $5 juta menjadi $3 juta.

42 42 Kebijakan Devisa Tujuan Kebijakan Devisa Mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan Mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter Wewenang BI atas Cadangan Devisa Pengelolaan Cadangan Devisa Pengembangan Pasar Valuta Asing Pengelolaan Nilai Tukar Sistem Nilai Tukar dan Lalu Lintas Devisa diatur dalam UU No. 24 tahun 1999 – tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

43 43 SEQUENCING CAPITAL ACCOUNT LIBERALIZATION Untuk memaksimumkan keuntungan dari capital account liberalization dan meminimumkan risiko-risiko yang muncul, sequencing perlu dilakukan, yaitu: 1.Conventional view  sebelum dilakukan perlu Sound macroeconomic stability Developing domestic financial institutions Developing domestic financial markets Mempunyai banyak instruments (risk management capabilities, hedging, dll) 2.Early capital account liberalization sebagai katalisator economic reform yang menyeluruh 3.Capital account liberalization harus menjadi bagian dari pendekatan menyeluruh atas macroeconomic dan structural reform

44 44 Sejarah Sistem Devisa Sistem Devisa Kontrol, UU No. 32/1964 Sistem Devisa Semi Kontrol, PP No. 64/1970 Sistem Devisa Bebas, PP No. 1/1982 Penegasan Sistem Devisa Bebas, UU No. 24/1999 Eksportir wajib menyerahkan devisa hasil ekspor kepada Bank Indonesia. Devisa dibagi ke dalam DHE dan DU. Eksportir wajib menyerahkan devisa hasil ekspor kepada Bank Indonesia, sementara DU bebas digunakan dan dipergunakan.

45 45 Questions and Answers


Download ppt "TRAINING FOR TRAINERS KEBANKSENTRALAN MATERI : KEBIJAKAN MONETER II."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google