Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA. 2 KETENTUAN ANTI PENGHINDARAN PAJAK Pasal 18 UU PPh ayat (1)Debt to Equity Ratio (Thin Capitalization Rule) ayat (2)Anti.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA. 2 KETENTUAN ANTI PENGHINDARAN PAJAK Pasal 18 UU PPh ayat (1)Debt to Equity Ratio (Thin Capitalization Rule) ayat (2)Anti."— Transcript presentasi:

1 PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

2 2 KETENTUAN ANTI PENGHINDARAN PAJAK Pasal 18 UU PPh ayat (1)Debt to Equity Ratio (Thin Capitalization Rule) ayat (2)Anti Controlled Foreign Corporations (CFC)-PMK No.256/PMK.03/2008 (CFC Rule) ayat (3)Transfer Pricing (PER-43/PJ/2010 jo.PER-32/PJ/2011) (TP Rule) ayat (3a)Advance Pricing Agreement (PER-69/PJ/2010)(APA) ayat (3b)Anti Stepping: Pembelian saham atau harta melalui SPC (PMK No.140/PMK.03/2010) ayat (3c)Anti Stepping: Penjualan atau pengalihan saham atau harta melalui SPC, ayat (3d)Penentuan kembali penghasilan WPDN OP dari pemberi kerja (PMK No.139/PMK.03/2010) ayat (4)Hubungan Istimewa (Associated Enterprises)

3 POKOK-POKOK BAHASAN 1.Thin Capitalization 2.Controlled Foreign Corporation 3.Transfer Pricing 4.Anti Stepping 5.Treaty Abuse 6.Associated Enterprises (hubungan istimewa) 7.Special Purpose Company 8.Tax Haven Country

4 Praktek Perpajakan yang dilarang 1.Tax Haven Country dan Preferential Tax Regime 2.Controlled Foreign Corporations (CFC) 3.Transfer Pricing 4. Thin Capitalization 5.Treaty Shopping 6.Special Purpose Company

5 1.THIN CAPITALIZATION Pengertian: Suatu perusahaan disebut thinly capitalized apabila terdapat perbandingan yang tinggi antara : modal hutang (debt capital) dan modal ekuitas (equity capital). Kriteria yang umumnya diterapkan untuk menyebut suatu perusahaan sebagai thinly capitalized adalah rasio capital gear, leverage, atau DER. (Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005) 5

6 THIN CAPITALIZATION Pasal 18 ayat (1) UU PPh: Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang‐undang ini. Pasal 18 ayat (3) UU PPh: Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya‐plus, atau metode lainnya.

7 7 THIN CAPITALIZATION Opsi I: Investasi dalam bentuk ekuitas $1 juta Opsi II: Investasi dalam bentuk ekuitas $100 ribu dan dalam bentuk pinjaman $900 ribu Opsi III: Investasi dalam bentuk ekuitas $100 ribu, menjamin pinjaman bank $900 ribu. INVESTOR PERUSAHAAN BANK Deposit Pinjaman

8 US –Parent Co. PT ABC di Indonesia Skenario 1: Pembiayaan Ekuitas $ 1 juta Skenario 2: Pembiayaan Hutang $ 1 10% interest Investasi $ 1 juta Expected Return 10% Asumsi: Withholding tax atas bunga dan dividen : 20% Tarif PPh di Indonesia: 25% Laba sblm bunga & pajak: $ 150 rb Dividen payout ratio: 100% Diminta: Hitung beban pajak dan Return on investment msg2 skenario KASUS THIN CAP.

9 Debt FinancingEquity FinancingBack-to-back Pinjaman Pemegang Shm atau pinjaman bank $ 1 juta0 Laba sebelum bunga & pajak$ Bunga Pinjaman (10%)$ Penghasilan kena pajak Pajak (tarif 25%) $ $ $ $ $ $ Laba bersih Dividen (payout ratio 100%) $ $ $ Beban Pajak: Bunga (tarif 20%) Dividen (tarif 20%) PPh Perseroan Fee Bank $ $7.500 $ $ $ $7.500 $ $ Total beban pajak/investasi$40.000$ $ Hasil Investasi Bersih$ $ $ Penghasilan Bersih (ROI)11%9%9.5%

10 2.CONTROLLED FOREIGN COMPANY Pengertian: CFC Rules adalah ketentuan pencegahan atas penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP dalam negeri yang melakukan pengalihan penghasilan ke perusahaan terkendali yang berada di negara-negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak. (Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005) 10

11 11 Sebelum ada CFC Setelah ada CFC PT ABC Indonesia LN Income: $ Income: Rp PT ABC Indonesia Low-tax jurisdiction Income: $ Income Rp CFC Penyertaan LN Dividen? 1.WPDN mendirikan CFC di “low-tax jurisdiction”, 2.Income dari LN dialihkan ke CFC, 3.WPDN tidak meminta haknya atas laba bersih CFC untuk menunda pajak. 1.Income dari DN dan LN dikenakan pajak di Indonesia sekaligus melalui SPT yang disampaikan PT ABC. 2.PT ABC bermaksud menunda pajak atas Income dari LN di Indonesia CONTROLLED FOREIGN COMPANY

12 2.CONTROLLED FOREIGN COMPANY Pasal 18 ayat (2) UU PPh: Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut: a.besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau b.secara bersama‐sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor. Peraturan pelaksanaan: PMK No.256/PMK.03/2008

13 13 PMK-256/PMK.03/2008 APABILA: 1. WPDN mempunyai perusahaan di LN yang tidak terdaftar pada bursa efek di LN, 2. WPDN memiliki penyertaan modal minimal 50%, sendiri atau bersama-sama dengan WPDN lain, dan 3. Penghasilan dividen dari CFC < [laba bersih CFC X % penyertaan pada CFC], MAKA: Saat pengakuan dividen ditetapkan pada bulan ke-4 setelah batas waktu penyampaian SPT perusahaan di LN berakhir atau pada bulan ke-7 setelah tahun pajak perusahan di LN berakhir. Besarnya dividen adalah laba bersih CFC dikalikan besarnya kepemilikan pada CFC.

14 KASUS CFC Kondisi I: Pada tahun 2006 PT A memperoleh penghasilan neto dalam negeri: 1,000 dan dari luar negeri: 500 (membayar pajak di luar negeri 20%  100), Pajak di Indonesia: worldwide income, tarif tunggal 30%. Hitunglah beban pajak PT A pada tahun Kondisi II: Menggunakan kasus pada kondisi I, dianggap pada awal tahun PT A telah mendirikan anak perusahaan yang dimiliki 100% di Cayman Island untuk menampung penghasilan dari luar negeri. Di negara tersebut tidak terdapat pajak atas penghasilan dan penghasilan yang dikirim ke luar negeri (outbound income) tidak dikenakan pajak. Hitunglah beban pajak dalam tahun 2006, bila: a. PT A meminta dividen 100% setiap tahun; b. PT A tidak meminta dividen; c. CFC didirikan di Singapura (tarif pajak 18%, outbound income dalam bentuk dividen tidak dikenakan pajak)

15 15 3.Anti Stepping Ketentuan Anti Stepping dalam UU PPh Pasal 18 ayat (3b): WP yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang WP yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

16 Ketentuan Anti Stepping dalam UU PPh Penjelasan Pasal 18 ayat (3b): Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh WP yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada suatu perusahaan WP dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut (special purpose company). 16 ABC PQR SPC $ Saham/ Aktiva Dapat ditetapkan menjadi ABC PQR $ SPC Saham/ Aktiva

17 17 Ketentuan Anti Stepping dalam UU PPh Pasal 18 ayat (3c): Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia. 17

18 Ketentuan Anti Stepping dalam UU PPh Apabila Y Co. menjual kepemilikan (saham) di X Ltd. kepada PT Z (WPDN), secara legal formal transaksi di atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh WPLN. Namun, pada hakikatnya transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan (saham) perseroan WPDN oleh WPLN sehingga atas penghasilan dari pengalihan ini terutang PPh. 18 PT ABC Indonesia Negara A (Tax Haven) X Ltd (Intermediary) Pemegang 95% Saham PT ABC Y Co. Pemilik 100% Saham X Ltd. Negara B PT Z $ Legal Formal PT ABC Indonesia Negara A (Tax Haven) X Ltd (Intermediary) Pemegang 95% Saham PT ABC Y Co. Pemilik 100% Saham X Ltd. Negara B PT Z $ Hasil Restrukturisasi berdasarkan Pasal 18 ayat (3c)

19 4.TRANSFER PRICING Pengertian: Adalah wilayah dalam hukum pajak dan ekonomi untuk meyakinkan bahwa penentuan harga yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berhubungan istimewa atas pengalihan barang, jasa, dan harta tak berwujud telah sesuai dengan prinsip arm’s length. (Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005) Prinsip arm’s length: Prinsip yang mensyaratkan pihak-pihak yang berhubungan istimewa menentukan harga yang sama, royalti dan imbalan lain dalam transaksi yang terkendali (controlled transaction) dengan harga, royalti, atau imbalan lain dalam transaksi yang tidak terkendali (uncontrolled transaction) dalam kondisi yang dapat diperbandingkan (comparable circumstances). (Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005) 19

20 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA (ARM’S LENGTH PRINCIPLE)

21 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus “None of the differences (if any) between the situations being compared could materially effect the condition being examined, or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the effect of any such differences” (Par OECD TP Guidelines 2010) Tidak terdapat perbedaan secara material antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen yang dapat mempengaruhi harga atau laba yang diperbandingkan dan seandainya terdapat perbedaan, perbedaan tersebut dapat disesuaikan (Pasal 4 ayat (1) PER-43/PJ/2010) SEBANDING (TO BE COMPARABLE)

22 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Dapat diperbandingkan (comparable) adalah : tidak ada perbedaan yang signifikan di antara pihak yang diperbandingkan, Ada perbedaan tetapi tidak signifikan Jika terdapat perbedaan, dapat dilakukan penyesuaian untuk mengurangi perbedaan tersebut sehingga dapat diperbandingkan. Konsep Kesebandingan

23 Picture WP comparable picture 1.Identifikasi dan kuantifikasi beda kondisi 2.Lakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut KONSEP KESEBANDINGAN 23

24 24

25 4. TRANSFER PRICING Key Questions: Apakah harga transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berafiliasi telah menerapkan arm’s length principle? Bagaimana Wajib Pajak menentukan dan menerapkan arms’ length principle dalam transaksi dengan afiliasinya?

26 4. TRANSFER PRICING Transfer Pricing Rules: PER-43/2010 jo PER-32/PJ/2011 Langkah-langkah menentukan arms’ length price: 1. Melakukan Comparability Analysis dan Penentuan Comparables/pembanding 2. Menentukan Transfer Pricing Method 3. Menentukan harga/laba wajar berdasarkan langkah 1 dan langkah 2 4. Mendokumentasikan pelaksanaan langkah- langkah penerapan arm’s length principle.

27 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus OECD Guidelines Para 1.19 – Karakteristik barang dan/atau jasa 2. Analisis Fungsional 3. Persyaratan Kontrak 4. Kondisi Perekonomian 5. Strategi Bisnis FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANALISIS KESEBANDINGAN

28 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Barang berwujud : 1. Ciri-ciri fisik barang. 2. Kualitas barang. 3. Daya tahan barang. 4. Tingkat ketersediaan barang. 5. Jumlah penawaran barang. Barang tidak berwujud : 1. Jenis transaksi. 2. Jenis barang tidak berwujud yang diserahkan. 3. Jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan. 4. Potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut. Jasa 1. Sifat dan jenis jasa. 2. Cakupan pemberian jasa. KARAKTERISTIK BARANG DAN/ATAU JASA (Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) PER-43/PJ/2010)

29 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus KARAKTERISTIK BARANG DAN/ATAU JASA (2) (Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) PER-43/PJ/2010) Apakah kedua barang tersebut sebanding dari sisi karakteristik produk? ?

30 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis fungsional : 1. Fungsi utama yang dilakukan oleh perusahaan (contoh : desain, pemasaran, penelitian, pengembangan, manajemen, promosi, dll). 2. Aktiva yang digunakan (contoh : tanah, bangunan, harta tidak berwujud). 3. Risiko yang ditanggung oleh perusahaan (contoh : risiko pasar, risiko persediaan, dll). ANALISIS FUNGSIONAL (Pasal 7 PER-43/PJ/2010)

31 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus ANALISIS FUNGSIONAL (2) (Pasal 7 PER-43/PJ/2010) Jasa Pengeboran Sumur Jasa Pengeboran Minyak Drilling Service Machinery Accident Risk Drilling Service Machinery Accident Risk ? Apakah kedua perusahaan penyedia jasa tersebut sebanding dari sisi fungsi, aset dan risiko?

32 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Tingkat tanggung jawab. Risiko. Pembagian keuntungan. PERSYARATAN KONTRAK (Pasal 8 PER-43/PJ/2010)

33 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus PERSYARATAN KONTRAK (2) (Pasal 8 PER-43/PJ/2010) PT A (Manufacturing) Customer B (Afiliasi) Customer A (Independen) FO B CIF Apakah kedua transaksi tersebut sebanding?

34 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Keadaan geografis. Luas pasar. Tingkat persaingan. Tingkat permintaan dan penawaran. Tingkat ketersediaan barang atau jasa pengganti. KONDISI PEREKONOMIAN (Pasal 9 PER-43/PJ/2010)

35 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus KONDISI PEREKONOMIAN (2) (Pasal 9 PER-43/PJ/2010) PT A ZIMBABWE (Afiliasi) AMERIKA SERIKAT (Independen) Apakah kedua transaksi tersebut sebanding? INDONESIALUAR NEGERI

36 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Inovasi dan pengembangan produk baru. Tingkat penetrasi pasar. Kebijakan usaha lainnya. STRATEGI BISNIS (Pasal 10 PER-43/PJ/2010)

37 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Comparability Analysis Matrix NoFactorsRelated Party TransactionNon Related Party Transaction Tax PayerRelated Party Tax PayerNon Related Party 1.Characteristics of goods and services 2.Function, assets and risks 3.Contractual Terms 4.Economic Circumstances 5.Business Strategies

38 INTERNAL & EXTERNAL COMPARABLES Internal : Taxpayer (tested party) sells the same of similar products or provides the same or similar services under comparable conditions to unrelated (independent) parties. External : Unrelated/third parties perform similar functions and sell the same or similar products or provide the same or similar services to unrelated parties under similar conditions

39 Transfer Pricing Methods DGT endorsed the use of 5 TP methods: Traditional Transaction Methods: 1.Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method; 2.Resale Price Method (RPM); 3.Cost Plus Method (CPM); Transactional Profit Methods: 1.Profit Split Method (PSM); and 2.Transactional Net Margin Method (TNMM).

40 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Selection of the “most appropriate TP method to the circumstances of the case” 40

41 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Third Parties Subsidiary Third Parties Parent Company Manufacturer Distributo r 1. CUP (Comparable Uncontrolled Price) Product A Price $100 Produk A Price $120 Indonesia Hongkong Taiwan

42 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Third Parties Subsidiary Third Parties Parent Company Manufacturer Distributo r Manufacturer Distributor 1. CUP (Comparable Uncontrolled Price) Coals Price $100 Coals Price $120 Indonesia Singapura

43 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Comparable Uncontrolled Price Method (CUP) 43 KeunggulanKelemahanTepat diterapkan pada Most direct and reliable way to apply the arm’s length principle Membutuhkan tingkat kesebandingan tinggi atas jenis produk. Pada praktiknya sulit untuk menemukan transaksi pembanding sejenis tanpa adanya perbedaan yang berpengaruh material terhadap harga. Produk yang sama dijual kepada associated enterprise and independent enterprise(s) (internal comparable) Produk yang sama dijual oleh independent enterprise seperti halnya yang dijual oleh associated enterprises. (external comparable) Khususnya diterapkan untuk pasar komoditas dan interest rates

44 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Third Parties Parent Co. Third Parties PT Anak Manufacturer Distributor Manufacturer Distributor 2. Cost Plus Method Tested Party Gross Mark-up 20% Gross Mark-up 30% Gross Mark-Up = Gross Profit / COGS Indonesia Singapura

45 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Contoh Perhitungan Harga Jual Wajar dgn Metode Cost Plus NoUraianRupiah 1.Cost of Goods Sold100 2.Gross Mark up Wajar = 30 % x Rp. 100/unit30 3.Harga Jual Wajar130 4.Harga Jual Cfm. WP120 5.Koreksi harga jual ( 10 % x Rp.100 ) 10

46 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Cost Plus Method 46 KeunggulanKelemahanTepat diterapkan pada Perbedaan produk kurang signifikan, yaitu kurang berpengaruh material terhadap profit margin daripada harga. Membutuhkan kesebandingan produk yang lebih rendah daripada CUP method. Lebih sedikit membutuhkan comparability adjustments dibandingkan CUP method untuk memperhitungkan perbedaan produk, karena fokus pada analisis FAR. Pada praktiknya sulit untuk menentukan basis cost yang tepat. Cost yang terjadi tidak selalu menjadi penentu tingkat laba Cost yang terjadi tidak selalu berkaitan dengan market price. Diperlukan konsistensi standar akuntansi dalam penerapan kesebandingan. (Contract) Manufacturer, khususnya semi-finished goods (Contract) R&D Service Provider

47 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Third Parties PT Angin Ribut Third Parties Parent company Manufacturer Distributor 3. Resale Price Method Tested Party Gross Margin 20% Gross Margin 40% Gross Margin = Gross Profit / Sales Manufacturer VietnamIndonesia

48 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Contoh Perhitungan Harga Beli Wajar dgn Metode Resale Price NoUraianRupiah 1.Gross Margin Wajar40% 2.Resale Price Cfm. WP200 3.Gross Profit Wajar= Resale Price X Gross Margin Wajar (200 X 40% ) 80 4.Harga Beli Wajar (COGS) = Resale Price – Gross Profit Wajar = (200 – 80) Harga Beli Cfm. WP = (200 – 40)160 6.Koreksi harga beli (COGS)-40

49 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Resale Price Method 49 KeunggulanKelemahanSesuai diterapkan untuk Perbedaan produk kurang signifikan, yaitu kurang berpengaruh material terhadap profit margin daripada harga. Lebih sedikit membutuhkan comparability adjustments dibandingkan CUP method untuk memperhitungkan perbedaan produk, karena fokus pada analisis FAR. Gross profit margins mungkin dipengaruhi oleh management efficiency dsb. yang berpengaruh terhadap profitabilitas tapi tidak berpengaruh pada harga barang atau jasa. Pentingnya konsistensi akuntansi untuk analisis kesebandingan. Resale price method sulit digunakan ketika (i) barang diproses lebih lanjut untuk dijual kembali, atau (ii) reseller berkontribusi substansial untuk menciptakan atau mempertahankan IP yang berkaitan dengan produk (misal trademarks, tradenames). Marketing operations (distributor not adding significant value to the product)

50 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus II. TRANSACTIONAL PROFIT METHODS

51 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Uses net profitability to judge transfer pricing Must be transactional  Total profit comparisons can only be used to select cases but not to examine them! What is a “profit method”? 51

52 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus “Net” profit is gross profit (sales minus cost of goods sold/manufactured) less operating expenses Operating expenses exclude – Extraordinary expenses; – Interest; and – Taxes EBIT = Earnings Before Interest and Taxes (and Extraordinary Items) What is “net”? 52

53 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Profit &Loss Account Sales100 - Costs of Goods Sold/ Manufactured - 90 = Gross Profit 10 - Operating Expenses (SG&A) - 6 = Net/Operating Profit (EBIT) 4 Interest/Taxes/Extraordinary Items - 2 Profit after Tax2 Net/Operating Profit Net profit margin = 4% Net profit 4 Sales

54 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus TNMM examines the net profit margin relative to an appropriate base (e.g. costs, sales, assets) that a taxpayer realizes from a controlled transaction Must be applied in a manner consistent with resale price / cost plus method Transactional Net Margin Method (TNMM) 54

55 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Cost Plus/Resale Price methods use gross profit margins computed after direct and indirect production/selling costs ◦ no clear line, allowing for some variation in practice, but generally excludes most operating expenses ◦ e.g. selling, general, and administrative expenses would be excluded TNMM uses net profit margins, i.e. net profit margin computed after all operating expenses (except interest, taxes and extraordinary items) TNMM compared to cost plus / resale price method 55

56 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Net profit over sales ◦ useful for distribution, e.g., functions where personnel rather than capital assets are important to the business ◦ resale price method analogue Net profit over costs ◦ useful for manufacturing ◦ cost plus method analogue ◦ measurement consistency (cost basis) may be difficult Choosing the right net margin (1) 56

57 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Net profit over assets ◦ Asset intensive (certain manufacturing activities) and capital intensive financial activities ◦ Operating assets only (tangible, intangible and working capital assets such as inventory and trade receivables) Choosing the right net margin (2) 57

58 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Transactional Net Margin Method (TNMM) 58 KeunggulanKelemahanSesuai digunakan untuk Net profit indicators (e.g. return on assets, operating profit to sales, etc.) kurang dipengaruhi oleh perbedaan transaksional daripada harga. Net profit indicators lebih toleran terhadap perbedaan beberapa fungsi antara controlled and uncontrolled transactions. Net profit indicators dapat menghindari masalah ketersediaan data publik terkait dengan klasifikasi biaya pada gross atau operating profits. Net profit indicator dapat dipengaruhi oleh faktor yang tidak berpengaruh signifikan terhadap harga atau gross margins, sehingga sulit menentukan arm’s length net profit indicators yang handal. WP mungkin tidak memiliki akses terhadap specific information on the net profits dari transaksi pembanding. Cost Plus Analogue: (Contract) Manufacturer Service Provider not adding significant unique intangibles Resale Price Analogue: Distributor not adding significant value to the product Asset Based TNMM: Manufacturer if reasonably reliable comparables for Cost Plus or cost based TNNM unavailable

59 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus P/L of Parent Company Sales XX.XXX COGS X.XXX SG&A X.XXX OP X.XXX P/L of Subsidiary Company Sales XX.XXX COGS X.XXX SG&A X.XXX OP X.XXX Profit of SubsidiaryProfit of Parent Co Combined Profits Ordinary Profit of Subsidiary Residual Profit of Subsidiary Co Residual Profit of Parent Co Ordinary profit of Parent Company Ordinary Profit of Subsidiary Residual Profit 5. Profit Split Method (Residual Analysis) Ordinary profit of Parent Company

60 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Profit Split (1) 60 KeunggulanKelemahanSesuai diterapkan untuk Lebih fleksibel dalam memperhitungkan specific, possibly unique, facts and circumstances of the associated enterprises that are not present in independent enterprises. Cenderung kurang mendasarkan informasi dari independent enterprises Sulit untuk mendapatkan akses informasi dari foreign affiliates, khususnya ketika foreign affiliate is the parent company or a sister company daripada a subsidiary of the taxpayer Sulit mengukur kombinasi revenue dan costs untuk semua associated enterprises yang berpartisipasi dalam controlled transactions, yang membutuhkan metode pembukuan dengan basis yang sama dan membuat penyesuaian dalam praktik akuntansi dan mata uang. Residual Profit Split (Residual Analysis): Highly integrated transactions, e.g. global trading of financial instruments Transactions where both parties make unique and valuable contributions (e.g. intangibles) to the transaction

61 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Profit Split (2) 61 KeunggulanKelemahanBest applied to Kecil kemungkinan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi akan menghasilkan profit yang ekstrim atau mustahil karena semua pihak yang bertransaksi dievaluasi. Two-sided approach dapat digunakan untuk mencapai keekonomian skala yang dapat memuaskan baik WP maupun kantor pajak. Ketika diaplikasikan untuk operating profit, mungkin sulit untuk mengidentifikasi operating expenses yang berkaitan dengan transaksi tersebut dan mengalokasikan cost antar transaksi dan aktivitas lain dari perusahaan afiliasi. Residual Profit Split (Residual Analysis): Highly integrated transactions, e.g. global trading of financial instruments Transactions where both parties make unique and valuable contributions (e.g. intangibles) to the transaction

62 5.TREATY ABUSE/TREATY SHOPPING Pengertian: Situasi dimana seseorang yang tidak berhak atas manfaat tax treaty, namun menggunakan individu lain atau badan hukum lain sehingga dapat memperoleh manfaat tax treaty yang tidak tersedia secara langsung. (Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005) 62

63 5.TREATY ABUSE /TREATY SHOPPING 63 BELANDA INDONESIA Tn. Budiman Investasi Ekuitas Perusahaan Belanda PT XYZ Pinjaman Bunga PPh: 0%/10% menurut P3B RI-Belanda Pinjaman, sebesar penghasilan bunga

64 5.ANTI TREATY ABUSE INDONESIA Dasar Hukum: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan P3B sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010. Pengertian Penyalahgunaan P3B (Treaty Abuse) menurut DJP: 1. Transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan skema/struktur sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B; 2. Transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya (legal form) berbeda dengan substansi ekonomisnya (economic substance) sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B; atau 3. Penerima penghasilan bukan merupakan pemilik manfaat yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (beneficial owner).

65 5.ANTI TREATY ABUSE INDONESIA Pengertian beneficial owner adalah penerima penghasilan yang: 1. Bertindak bukan sebagai agen; 2. Bertindak bukan sebagai nominee; 3. Bukan perusahaan conduit. Anti treaty abuse Indonesia memuat dua jenis safe harbor, yaitu: 1. Appointed persons, yaitu orang atau badan yang secara tegas dianggap tidak melakukan penyalahgunaan P3B, 2. Qualified persons, yaitu orang atau badan di luar appointed persons, namun memenuhi seluruh kriteria test. Dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B, maka: 1. P3B tidak dapat diterapkan, dan 2. Perlakuan perpajakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU PPh.

66 5.ANTI TREATY ABUSE INDONESIA Safe harbor: Orang atau badan yang dianggap tidak melakukan penyalahgunaan P3B: 1. Individu yang tidak bertindak sebagai agen atau nominee; 2. Lembaga yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dan di negara mitra P3B; 3. WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen, dalam hal WPLN bertindak tidak sebagai Agen atau Nominee. 4. Dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B; 5. bank; atau

67 5.ANTI TREATY ABUSE INDONESIA 6. perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.Bagi perusahaan yang menerima atau memperoleh penghasilan yang di dalam pasal P3B terkait tidak mengatur persyaratan beneficial owner, yaitu pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; b.Bagi perusahaan yang menerima atau memperoleh penghasilan yang di dalam pasal P3B terkait mengatur persyaratan beneficial owner, yaitu: 1)pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan 2)Kegiatan usaha dikelola manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan 3)Perusahaan mempunyai pegawai; dan 4)Mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan 5)Penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan 6)Tidak menggunakan lebih dari 50% dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya.

68 6.Hubungan Istimewa (Associated Enterprises) Menurut Psl 18 ayat 4 UU PPh, Hubungan Istimewa jika: 1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; 2.Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau Lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau 3.Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat

69 Elements of associated enterprises (Hubungan Istimewa) 1. De Jure Control: shareholding/voting rights =ada hak suara. 2. De Facto Control: power to govern financial and operational policies of enterprise to own benefit

70 Associated enterprises - beberapa negara Germany: – Sunstantial participation (holding of at least 25%) – Controlling influence – Influence caused by non-business relationship – Interest in income of other person Japan: – Direct or indirect ownership of at least 50% of shares – Special reltionship enabling to substantially determine business policies of other enterprises USA: – Parties owned or controlled directly or indirectly by same interests

71 7.Special Purpose Company

72 Pasal 18 (3c) UU PPh Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

73 Pasal 18 ayat (3b) UU PPh Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (Special Purpose Company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

74 Pasal 18 (3d) UU PPh besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

75 8.Tax Haven Country Adalah negara yang dianggap “surga pajak”, yaitu Lampiran Khusus (3A, 3A-1 dan 3A-2, atau 3B, 3B-1 dan 3B-2) PER- 34/PJ/2010 Negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan PPh; atau Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi. –Negara yang mengenakan tarif rendah adalah negara yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% dari tarif badan di Indonesia. (untuk tahun 2009 lebih rendah dari 14% dan untuk tahun 2010 lebih rendah dari 12,5%) –Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi adalah negara atau jurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan

76


Download ppt "PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA. 2 KETENTUAN ANTI PENGHINDARAN PAJAK Pasal 18 UU PPh ayat (1)Debt to Equity Ratio (Thin Capitalization Rule) ayat (2)Anti."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google