Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HUKUM ISLAM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. LATAR BELAKANG HUKUM DI INDONESIA BERSIFAT PLURAL (BARAT, ADAT, ISLAM, NASIONAL) ISMAIL SALEH: TERDAPAT 3 DIMENSI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HUKUM ISLAM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. LATAR BELAKANG HUKUM DI INDONESIA BERSIFAT PLURAL (BARAT, ADAT, ISLAM, NASIONAL) ISMAIL SALEH: TERDAPAT 3 DIMENSI."— Transcript presentasi:

1 HUKUM ISLAM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

2 LATAR BELAKANG HUKUM DI INDONESIA BERSIFAT PLURAL (BARAT, ADAT, ISLAM, NASIONAL) ISMAIL SALEH: TERDAPAT 3 DIMENSI PEMBINAAN HUKUM NASIONAL: 1.PEMELIHARAAN YANG SUDAH ADA  UNTUK KEMASLAHATAN  MENCEGAH KEKOSONGAN HUKUM –BW/KUHPERDATA MASIH BERLAKU 2.PEMBAHARUAN  MENYEMPURNAKAN YANG SUDAH ADA  MELENGKAPI YANG BELUM ADA –BUKU II KUHP TIDAK BERLAKU UNTUK TANAH DENGAN ADANYA UUPA KECUALI HIPOTIK –HIPOTIK TIDAK BERLAKU DENGAN ADANYA UU HAK TANGGUNGAN 3.PENCIPTAAN  DIMENSI KREATIVITAS DAN DINAMIKA –UU HAKI, PSIKOTROPIKA

3 PERIODE KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA 1. PERIODE PENERIMAAN HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER PERSUASIF IALAH SUMBER YANG TERHADAPNYA ORANG HARUS YAKIN DAN MENERIMANYA HASIL PANITIA 9 BPUPKI (BADAN PENYELIDIK USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA) YANG DIKENAL DENGAN PIAGAM JAKARTA “KETUHANAN, DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK- PEMELUKNYA” 2. PERIODE PENERIMAAN HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER OTORITATIF SUMBER YANG MEMPUNYAI KEKUATAN YURIDIS DENGAN PROKLAMASI DAN UUD ’45 (WALAU TANPA 7 KATA PIAGAM JAKARTA) MENGHAPUSKAN TEORI RECEPTIE (DALAM IS)

4 2 JALUR HUKUM ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL JALUR NON LEGISLASI –HUKUM ISLAM BERLAKU SEBAGAI NORMA YANG MENGIKAT DIPATUHI KARENA FAKTOR KEIMANAN DAN KETAKWAAN –MENTRANSFORMASIKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL, TANPA MEMPERSOALKAN LABEL PRODUK HUKUMNYA JALUR LEGISLASI –HUKUM ISLAM DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA  MENGIKAT BAGI SELURUH WARGA NEGARA INDONESIA (UU PERKAWINAN)  MENGIKAT UMAT ISLAM SAJA (UU WAKAF, UU PERADILAN AGAMA)

5 KEUNTUNGAN PENGGUNAAN JALUR NON LEGISLASI 1. TIDAK TERKESAN DOMINASI MAYORITAS 2. TIDAK MENAMPILKAN LABEL “ISLAM” TETAPI DAPAT MEMASUKKAN NILAI-NILAI PRINSIP 3. TIDAK MEMERLUKAN DUKUNGAN DARI STRUKTUR POLITIK, KARENA HATI NURANI LEBIH BERPERAN. 4. BENTUK DAN PROSES BUKAN YANG UTAMA, TETAPI LEBIH KEPADA MASALAH SUBSTANSI 5. TERKAIT DENGAN NO. 4, MAKA DAPAT DILAKUKAN PADA SEKTOR PUBLIK (MIS. LINGKUNGAN)

6 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENTRANSFORMASIKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA NOJENISTENTANG 1UU NO 22 TAHUN 1946PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK 2UU NO 32 TAHUN 1954PENETAPAN BERLAKUNYA UU NO 22 TAHUN UU NO 1 TAHUN 1974PERKAWINAN 4PERATURAN PEMERINTAH NO 9 TAHUN 1975 PELAKSANAAN UU NO 1 TAHUN PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 1977 PERWAKAFAN TANAH MILIK 6UU NO 7 TAHUN 1989PERADILAN AGAMA 7INSTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN 1991 PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

7 LANJUTAN: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENTRANSFORMASIKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA 8UU NO 7 TAHUN 1992 JUNTO UU NO 10 TAHUN 1998 PERBANKAN 9PERATURAN PEMERINTAH NO 72 TAHUN 1992 BANK BERDASARKAN BAGI HASIL 10UU NO 10 TAHUN 1998PERUBAHAN UU NO 7 TAHUN UU NO 17 TAHUN 1999PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 12UU NO 36 TAHUN 1999PENGELOLAAN ZAKAT 13UU NO 44 TAHUN 1999PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN DAERAH ACEH 14UU NO 18 TAHUN 2001PENYELENGGARAAN KHUSUS PROPINSI- PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 15UU NO 41 TAHUN 2004WAKAF


Download ppt "HUKUM ISLAM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. LATAR BELAKANG HUKUM DI INDONESIA BERSIFAT PLURAL (BARAT, ADAT, ISLAM, NASIONAL) ISMAIL SALEH: TERDAPAT 3 DIMENSI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google