Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KEPALA DESA, CAMAT & TIM FASILITASI KABUPATEN BOJONEGORO 21 - 23 OKTOBER.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KEPALA DESA, CAMAT & TIM FASILITASI KABUPATEN BOJONEGORO 21 - 23 OKTOBER."— Transcript presentasi:

1

2 SOSIALISASI TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KEPALA DESA, CAMAT & TIM FASILITASI KABUPATEN BOJONEGORO OKTOBER 2008 PERWAKILAN PROVINSI JATIM

3 TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

4  PERENCANAAN  5 THN (RPJMDesa)  1 THN (RKPDesa), akhir Jan.  PENGANGGARAN  APBDesa  PENATAUSAHAAN  Buku-buku  PELAPORAN  Laporan Realisasi Angg.  PERTANGGUNGJAWABAN  LKPJ  PENGAWASAN KEUANGAN DESA PP 75/2005 Permen 35/2007 Permen 37/2007

5  TRANSPARAN  terbuka, laporan dipublikasi  AKUNTABEL  dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditelusuri ke bukti-buktinya  PARTISIPATIF  peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan  TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN  semua dokumen dikerjakan dengan tertib dan anggaran belanja tidak dilampaui dalam pelaksanaannya Permen 37/2007

6  PENDAPATAN DESA ◦ Pendapatan Asli Desa ◦ Bagi Hasil Pajak Kabupaten ◦ Bagian dari Retribusi Kabupaten ◦ Alokasi Dana Desa ◦ Bantuan Keuangan Pemerintah atasan ◦ Hibah ◦ Sumbangan Pihak Ketiga  BELANJA DESA ◦ Belanja Langsung ◦ Belanja Tidak Langsung  PEMBIAYAAN DESA Permen 37/2007

7  Hasil Usaha Desa  Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa ◦ Tanah Kas Desa (Bengkok) ◦ Pasar Desa ◦ Pasar Hewan ◦ Tambatan Perahu ◦ Bangunan Desa  Hasil Swadaya dan Partisipasi  Hasil Gotong Royong  Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Lamp.Permen 37/2007

8  BELANJA LANGSUNG ◦ Belanja Pegawai ◦ Belanja Barang dan Jasa ◦ Belanja Modal  BELANJA TIDAK LANGSUNG ◦ Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap ◦ Belanja Subsidi ◦ Belanja Hibah ◦ Belanja Bantuan Sosial ◦ Belanja Bantuan Keuangan  ke desa lain ◦ Belanja Tak Terduga Permen 37/2007

9  Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa  Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala Desa dan dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa  Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang undangan UU 32/2004

10  Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (bendahara)  Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa  Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa Permen 37/2007

11  Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah  pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material  Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa  kecuali untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib Permen 37/2007

12  Kepala Desa harus menetapkan Bendahara Desa  Penatausahaan Penerimaan/Pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa : ◦ Buku kas umum ◦ Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan/pengeluaran ◦ Buku kas harian pembantu

13 PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA DESA ( ADD )

14  ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)

15  Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan  Meningkatkan perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat  Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan  Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya  Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;  Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat  Mendorong keswadayaan dan gotong royong masyarakat  Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui BUMDesa

16  ADD dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa  Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan  Kabag Pemerintahan Desa meneruskan kpd Kepala BPKD  Kepala BPKD menyalurkan ADD secara bertahap

17  belanja aparatur dan operasional pemerintah desa = 30%  biaya pemberdayaan masyarakat =70% ◦ Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil. ◦ Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa. ◦ Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan. ◦ Perbaikan lingkungan dan pemukiman. ◦ Teknologi Tepat Guna. ◦ Perbaikan kesehatan dan pendidikan. ◦ Pengembangan sosial budaya

18 TIM PEMBINA KABUPATEN TIM PENGENDALI KECAMATAN TIM PELAKSANA DESA TIM PENDAMPING KECAMATAN

19 Tim Pelaksanan tingkat Desa terdiri : 1.Penanggung Jawab : Kepala Desa 2.Ketua : Ketua LPKMD 3.Sekretaris: Sekretaris Desa 4.Bendahara: Staf Urusan Keuangan 5.Anggota: 1 Kepala Dusun/Lingkungan 1 Anggota LPKMD 1 Ketua RT/RW 1 Unsur Pemuda/ Karang Taruna

20 a.Melaksanakan Program Kerja Pemerintah Desa b.Mengiventarisasi data perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana ADD c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan

21  Tahap pertama 50 %  Tahap kedua 25 %  Tahap ketiga 25 % Pengajuan dapat dilakukan jika :  APBDs telah dituangkan dalam Peraturan Desa  Telah diprogramkan

22 Pemerintahan Desa ( 30% )  30% Tunjangan Kurang Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa  20% Biaya Operasional Pemerintah Desa  25% BOP Baperdes  15% BOP LPKMD/K  10% Peningkatan SDM & Asuransi Kepala Desa & Sekretaris Desa

23  Pemberdayaan Manusia ◦ Peningkatan kemampuan pengelola Lembaga Usaha Milik Desa ◦ Peningkatan gizi Balita ◦ Menunjang 10 Program PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK ◦ Pengadaan sarana TPA, TK, Sarana Olah raga, Karang Taruna ◦ Bantuan Kepada lansia, jompo dan cacat

24 2. Perbaikan Lingkungan : ◦ Pembuatan jalan, talud / irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan ◦ Penghijauan / tanaman holtikultura ◦ Kesehatan lingkungan, SPAL, Jamban Kel ◦ Menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin

25 3. Pemberdayaan Usaha / Ekonomi ◦ Pengembangan modal usaha BUMDes dan Lembaga Simpan Pinjam ◦ Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil Masyarakat (penambahan modal, pemasaran produk )

26 1. Tahap Persiapan a.Pembentukan kelembagaan pengelola ADD b.Perumusan Kebijakan ADD c.Sosialisasi Pelaksanaan ADD 2. Tahap Perencanaan a.Pembentukan Tim Pelaksana ADD (Kepdes) b.Membuat rencana detail alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan ( Kpl Desa & perangkat desa, LPKMD, Baperdes )

27 c. Membuat rencana detail alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat ( Kpl Ds, LPKMD,Tokoh Masyarakat ) d. Desa : Penetapan APBDes ( Perdes )

28 3. Tahap Pelaksanaan 1.Tim Pelaksana ADD melakukan kegiatan 2.ADD Penyelenggaraan Pemerintahan dikelola Pemerintah Desa 3.ADD Pemberdayaan Masyarakat dikelola Tim Pelaksana ADD 4. Tahap Pengdalian,Monitoring & Evaluasi 1.Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, Tim Pembina Kabupaten, Pendamping, Masyarkat, lembaga- lembaga yang ada 2.Realisasi pencairan dana telah mendapat rekomendasi dari Camat

29 5. Tahap Pelaporan 1.Pengelolaan Dana : Bendahara Desa 2.Kegiatan : Kepala Desa - Penyelenggaraan Pemerintahan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat

30  Unsur Perangkat Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa  Bertugas : - Mengambil dana dengan Surat tugas dari Kepala Desa & rekomendasi dari Camat - Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana ADD dalam Buku kas Umum dan Buku Pembantu

31  Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa  Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD : ◦ Laporan Berkala  bulanan, isinya adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD ◦ Laporan akhir dari penggunaan ADD: perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Permen 37/2007 Psl.23

32 Tim Pembina Tk.Kabupaten Rekap dari Lap Tk.Kecamatan Setiap bulan Tim Pendamping Tk. Kecamatan Rekap dari seluruh desa Setiap bulan Tim Pelaksana Tk. Desa Setiap bulan BUPATI

33 TERIMA KASIH


Download ppt "SOSIALISASI TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KEPALA DESA, CAMAT & TIM FASILITASI KABUPATEN BOJONEGORO 21 - 23 OKTOBER."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google