Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Dr. Veronica MS, MKes, AAK Kepala Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Jawa Tengah dan DIY Semarang, 28 Maret 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Dr. Veronica MS, MKes, AAK Kepala Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Jawa Tengah dan DIY Semarang, 28 Maret 2015."— Transcript presentasi:

1 Dr. Veronica MS, MKes, AAK Kepala Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Jawa Tengah dan DIY Semarang, 28 Maret 2015 PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM PENCAPAIAN MDG’S DI ERA JKN

2 BIODATA Nama: dr. Veronica Margo Susilowati, M.Kes., AAK Tempat/ Tgl Lahir : Semarang, 13 Desember 1959 Pendidikan: S1 Kedokteran Umum UNNDIP S2 Kesehatan Masyarakat UGM Profesi Ahli Asuransi Kesehatan-PAMJAKI Pekerjaan : Kepala Dep. Manajemen Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Jl. Teuku Umar 43 Semarang Alamat: Tusam Raya L-12, Banyumanik, Semarang Handphone :

3 Pokok Bahasan Sistem Pembiayaan JKN 1. Pelayanan dalam JKN yang mendukung MDGs 2. Implementasi JKN di Divre VI 3. Harapan 4.

4 Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Sub sistem Sistem Kesehatan Nasional Pembiayaan Farmasi, Alkes, Makanan Pemberdayaan Masyarakat Manajamen, Informasi SDM Upaya Kesehatan  Sistem Asuransi: Sosial (Askes) & Komersial  Out Of Pocket  Tax Based Asuransi Kesehatan Sosial 1.Gotong royong/Subsidi Silang 2.Kepesertaan wajib 3.Pengelolaan nirlaba 4.Iuran sesuai prosentase penghasilan atau sesuai dg ketetapan Pemerintah Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Mulai 2014 Sebelum 2014

5 Sumber : Peta Jalan JKN - DJSN TIGA (3) PILAR UTAMA DALAM ASURANSI KESEHATAN SOSIAL

6 Revenue Collection Risk Pooling Purchasing ① ② ③ -Proses dimana sistem kesehatan memperoleh sumber daya kapital dari individu, pemerintah, korporasi termasuk donor untuk membiayai operasionalisasi sistem pelayanan kesehatan -Proses pemusatan dan pengelolaan seluruh pendapatan untuk menjamin pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh peserta -Proses pembayaran provider atas pemberian pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh peserta

7 UU no 40/2004 Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan prinsip Ekuitas * Ekuitas: Kesetaraan memperoleh manfaat & akses Pasal 19 Asuransi : Pemindahan resiko kepada pihak ke-3 melalui pembayaran iuran + Sosial : Wajib, Nirlaba, Subsidi silang, Manfaat medik Peserta jelas (Nama, alamat) Membayar dahulu baru mendapat manfaat Resiko ketidakpastian Jaminan dihentikan bila peserta menunggak Jaminan yang ditanggung > akumulasi jumlah iuran Besaran iuran sesuai daya beli dan minat masyarakat Penentuan besaran iuran sesuai prosentasi pendapatan Kepesertaan melekat

8 Kerangka Kerja JKN Pemerintah ProviderBPJS DJSN, KPK, BPK. AP, DP (Pengawasan) Peserta/ Masyarakat Pelaksana Tugas !!! Kebijakan Pembayaran Klaim Koordinasi & Pelaporan Pelayanan Efektif & Efisien Kendali Mutu & Biaya Koordinasi Supervisi Membayar Iuran Kebijakan

9 PETA JALAN menuju JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Mulai Beroperasi 2.121,6 Juta Peserta (49%) 3.Paket manfaat medis sama, non medis berbeda 4.Pengembangan Faskes 5.PP turunan UU 40 & UU 24 diundangkan 6.Tingkat kepuasan peserta 75 % 7.Tingkat kepuasan Faskes 70 % 1.Beroperasi dengan baik 2.257,5 Juta Peserta (100%) 3.Paket manfaat medis dan non medis sama 4.Jumlah dan sebaran Faskes memadai 5.Semua peraturan disesuaikan secara berkala 6.Tingkat kepuasan peserta 85 % 7.Tingkat kepuasan Faskes 80 % Raport Hijau dari UKP4 NoIndikator KinerjaTarget 2014Realisasi 2014% Pencapaian 1.Jumlah penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan 121,6 juta jiwa133,4 juta jiwa109,72% 2.Draft Revisi PP Nomor 101 Th tentang PBI Terbitnya revisi PP No 101 Tahun 2012 Sesuai dg batasan kewenangan BPJS kesehatan atas revisi PP No 101 th 2012 mencapai 100% 100% 3.Absensi Klaim N-1 ke FaskesTercapai 100% absensi klaim N-1 Faskes Pencapaian absensi klaim N-1 sd 31 Des 2014 sebesar 100% 100% 4.Tingkat awareness masyarakat terhadap JKN Tercapaianya 65% tk awareness masy thd JKN Hasil survey tk awareness masy thd JKN sebesar 95% 146,15% 5.Penyelesaian Penanganan keluhan Penanganan keluhan atas pengaduan peserta dengan rasio 100% dari pengaduan yg diterima Dari 104,427 keluhan peserta yang diterima BPJS Kesehatan sd TW IV 2014, seluruh keluhan telah diselesaikan 100% 100%

10 Regulasi Pelaksanaan JKN Regulasi Pelaksanaan JKN 10

11 JKN PRA JKN penanganan subspesialistik Semua keluhan kesehatan, promotif, preventif, survailans FEE FOR SERVICE/KAPITASI FEE FOR SERVICE SISTEM RUJUKAN KURANG TERSTRUKTUR SISTEM RUJUKAN LEBIH TERSTRUKTUR

12 AKSESIBILITAS TERHADAP PELKES MENINGKAT WORKLOAD RS MENINGKAT RUJUKAN BERJENJANG PENGUATAN FUNGSI LAYANAN PRIMER PENGUATAN FUNGSI LAYANAN RUJUKAN JKN

13 Tujuan Sistem Rujukan  Meningkatnya kemampuan fasilitas pelayanan Kesehatan perorangan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan  masyarakat bersedia memanfaatkan sebagai kontak pertamanya  Tertatanya alur Pelayanan Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dua dan ketiga secara berkesinambungan  Meningkatnya akses dan cakupan Pelayanan Kesehatan Perorangan secara merata dan menyeluruh (universal coverage)  Menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Perorangan yang merata, berkualitas dan berkelanjutan(continuum of care)  Memberikan petunjuk yang jelas dan kepastian hukum bagi Faskes dalam memberikan pelayanan Kesehatan yang bermutu  Meningkatnya kemampuan fasilitas pelayanan Kesehatan perorangan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan  masyarakat bersedia memanfaatkan sebagai kontak pertamanya  Tertatanya alur Pelayanan Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dua dan ketiga secara berkesinambungan  Meningkatnya akses dan cakupan Pelayanan Kesehatan Perorangan secara merata dan menyeluruh (universal coverage)  Menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Perorangan yang merata, berkualitas dan berkelanjutan(continuum of care)  Memberikan petunjuk yang jelas dan kepastian hukum bagi Faskes dalam memberikan pelayanan Kesehatan yang bermutu

14 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia Tingkat Kemampuan 4A: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas Tingkat Kemampuan 4A: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas Tingkat Kemampuan 4A, 3b, 3a Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter Tingkat Kemampuan 4A, 3b, 3a Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter Jenis Penyakit Cakupan Pelayanan PMK No 5/2014

15 SISTEM RUJUKAN MEDIK DI LAYANAN PRIMER Meskipun penyakit termasuk dalam tingkat kemampuan 4A (144 jenis penyakit), tetapi dapat dirujuk ke Faskes tingkat lanjutan dengan mempertimbangkan kondisi: T :Time  lama perjalanan penyakit A : Age  umur pasien C : Complication  komplikasi dari penyakitnya, tingkatan kesulitan C : Comorbidity  ada/tidaknya penyakit penyerta C : Condition  melihat kondisi fasilitas pelayanan Meskipun penyakit termasuk dalam tingkat kemampuan 4A (144 jenis penyakit), tetapi dapat dirujuk ke Faskes tingkat lanjutan dengan mempertimbangkan kondisi: T :Time  lama perjalanan penyakit A : Age  umur pasien C : Complication  komplikasi dari penyakitnya, tingkatan kesulitan C : Comorbidity  ada/tidaknya penyakit penyerta C : Condition  melihat kondisi fasilitas pelayanan

16 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Primer Mutu Medik Mutu Layanan Non Medik Mutu Dokumen KUALITAS 1.Indikator Kinerja FKTP 2.Pelaksanaan Promprev & Prolanis 3.Optimalisasi fungsi utama pelayanan primer oleh FKTP 1.Indikator Kinerja FKTP 2.Pelaksanaan Promprev & Prolanis 3.Optimalisasi fungsi utama pelayanan primer oleh FKTP FKTP TERBAIK 1.Puskesmas 2.DPP 3.Klinik 4.Faskes TNI 5.Faskes POLRI FKTP TERBAIK 1.Puskesmas 2.DPP 3.Klinik 4.Faskes TNI 5.Faskes POLRI JAMBORE PELAYANAN PRIMER FUNGSIINDIKATOR PENILAIAN Kontak Pertama 1.Angka kontak komunikasi (Rate kontak komunikasi RJTP) 2.Rasio peserta berkunjung ke FKTP lain (RPBFL) Kontinuitas 1.Angka perpindahan peserta ke faskes lain (APPFL) 2.Ratio ketersediaan family folder dalam bentuk tersedianya data riwayat pengobatan peserta dalam P-Care (Rasio Family Folder) 3.Rasio jumlah peserta PROLANIS yang rutin berkunjung ke FKTP (RPPB) Koordinasi 1.Rasio Rujukan Kasus Non Spesialistik (RRNS) dari FKTP ke Faskes Tingkat Lanjutan 2.Tingkat keaktifan dalam forum komunikasi antar FKTP (TKFKTP) Komprehens ifitas 1.Frequensi Edukasi FKTP pada kegiatan kelompok RISTI per tahun (Frekuensi Edukasi) 2.Angka kesakitan peserta terdaftar di FKTP (AKPT) KUANTITAS PERLUASAN KERJASAMA FKTP Penambahan 6,337 FKTP PERLUASAN KERJASAMA FKTP Penambahan 6,337 FKTP PEMERATAAN DISTRIBUSI PESERTA TERDAFTAR Rasio dokter:peserta ideal = 1:5.000 PEMERATAAN DISTRIBUSI PESERTA TERDAFTAR Rasio dokter:peserta ideal = 1:5.000 MUTU 16

17 Berita Acara Negoisasi Tarif Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

18 Di FKTP Lanjutan……………….

19 PELAYANAN PROMOTIF BPJS Edukasi Langsung Penyuluhan Kesehatan langsung Olahraga Sehat Promosi Kesehatan Keliling Edukasi Tidak Langsung Media Cetak Media Elektronik

20 PELAYANAN PREVENTIF BPJS DIABETES MELLITUS HIPERTENSI DASAR LENGKAP VAKSINASI PELAYANAN KB PELAYANAN EFEK SAMPING RIWAYAT KESEHATAN DIABETES MELLITUS HIPERTENSI DETEKSI KANKER SERVIKS DETEKSI KANKER PAYUDARA Alat kontrasepsi dasar dan vaksin untuk imunisasi dasar tidak ditanggung dalam sistem pembiayaan BPJS Kesehatan  penyediaan ditanggung dalam program pemerintah

21 PELAYANAN PROMOTIF DAN PREVENTIF MANFAAT KESEHATAN - PROMPREV PERPRES NO 12 TAHUN 2013 pasal 21  PENYULUHAN KESEHATAN PERORANGAN penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.  IMUNISASI DASAR Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak.  KELUARGA BERENCANA meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana.  SKRINING KESEHATAN diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 21

22 Pelayanan Skrining Kesehatan 1)Pelayanan skrining kesehatan diberikan secara perorangan dan selektif. 2)Ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu, meliputi: a.Diabetes mellitus tipe 2; b.Hipertensi; c.Kanker leher rahim; d.Kanker payudara; dan e.Penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri. − huruf a dan huruf b dimulai dengan analisis riwayat kesehatan, dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. − Bila teridentifikasi mempunyai risiko, dilakukan penegakan diagnosa melalui pemeriksaan penunjang diagnostik tertentu.

23 PROLANIS Kasus yang Diagnosisnya sudah ditegakkan oleh Dokter Spesialis, untuk Diagnosa : DM dan Hipertensi Kondisi pasien stabil/terkontrol Ketentuan rujuk balik: 1)Dokter faskes primer meneruskan pelayanan obat rujukan balik dr dokter faskes rujukan 2)Bila kondisi pasien stabil, dilayani 3 kali di Faskes Primer kemudian kunjungan ke-4 dirujuk ke RS. Bila kondisi tidak stabil, sewaktu-waktu dapat dirujuk ke RS 3)Tiap kali kunjungan diberi pengobatan untuk 1 bulan Program Pengelolaan Penyakit Kronis

24 2)Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna. 1)BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Perpres No 12 Tahun 2013 Pasal 39

25 Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialistik yang meliputi: a.administrasi pelayanan; b.pelayanan promotif dan preventif; c.pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; d.tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; e.pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, termasuk pil dan kondom untuk pelayanan Keluarga Berencana; f. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Cakupan Pelayanan Tingkat Pertama (termasuk dalam Kapitasi)

26 a.pelayanan ambulans; b.pelayanan obat rujuk balik; c.pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik; d.pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim; e. rawat inap tingkat pertama; f.jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya; g.pelayanan Keluarga Berencana berupa MOP/vasektomi; h.kompensasi pada daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat; i.pelayanan darah; dan/atau j.pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Cakupan Pelayanan Tingkat Pertama (termasuk Non Kapitasi)

27 1.Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama untuk pelayanan medis mencakup: a.kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b.kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan; c.kasus medis rujuk balik; d.pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama; e.pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan f.rehabilitasi medik dasar. 2.Pelayanan kesehatan sesuai dengan panduan klinis yang ditetapkan oleh Menteri. Cakupan Pelayanan Medis

28 4)Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 3)BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INACBG’s). Pasal 39 Perpres No 12 Tahun 2013

29 PERMENKES No. 59 Tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan kesehatan SISTEM PEMBAYARAN FASKES Tarif Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG’s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur. Pasal 1 29 Meliputi seluruh pelayanan: konsultasi dokter, akomodasi, tindakan, pemeriksaan penunjang, alat kesehatan, obat, darah dan pelayanan lain yang termasuk dalam paket INA CBG’s Faskes dibayar atas pelayanan yang diberikan dengan sistem pembayaran yang telah ditentukan Pemerintah. Faskes dibayar atas pelayanan yang diberikan dengan sistem pembayaran yang telah ditentukan Pemerintah.

30 SISTEM PEMBAYARAN DI FKRTL SISTEM PEMBAYARAN INA CBG’S KONSULTASI AKOMODASI, ALKES, OBAT, DLL TINDAKAN MEDIS (OPERASI DAN NON OPERASI) DI LUAR PAKET INACBG’S OBAT ANTIKANKER 7 ALAT BANTU KESEHATAN OBAT KRONIS NON STABIL PET SCAN CAPD AMBULANS 30 Permenkes No 59/2014

31 KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA 31 UU No 40 Tahun 2004 pasal 24 Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya termasuk menerapkan iuran biaya untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan. Penjelasan Pasal 24 ayat (3) (3)Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

32 PMK 71/2013 pasal 33, 37, 38 Membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya KEWAJIBAN FASKES KEWAJIBAN FASKES SIAPA YANG MELAKUKAN?

33 BPJS Kesehatan33 Tim HTA Health Technology Assessment CAB Clinical Advisory Board Tim Kendali Mutu&Biaya JKN DPM Dewan Pertimbangan Medik Definisi Dibentuk oleh Menteri Kesehatan INDEPENDEN dengan pembiayaan kegiatan oleh BPJS Kesehatan -Dibentuk oleh BPJS Kesehatan -Supporting BPJSK Struktur Tingkat Pusat 1.Tk Pusat 2.Tk. Divisi Regional 3.Tk Cabang -Tk. Pusat -Tk. Divisi Regional Aktivitas Memberikan penilaian teknologi kesehatan Memberikan rekomendasi terkait dengan permasalahan teknis medis pelayanan kesehatan Rapat Rutin: 1.Evaluasi mutu pelayanan kesehatan 2.Audit Medis 3.Sosialisasi & Pembinaan etika disiplin profesi Second Opinion Medical Judgment Claim Investigation Utilization Review Keanggotaan Ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI Organisasi Profesi & Akademisi Kedokteran Organisasi Profesi, Pakar Klinis, dan Akademisi Pakar Klinis

34 34

35 GAMBARAN WILAYAH KERJA DIVISI REGIONAL VI JATENG & DIY Terdiri dari 2 Provinsi : -Jawa Tengah -D.I. Yogyakarta Terdiri dari 2 Provinsi : -Jawa Tengah -D.I. Yogyakarta 11 Kantor Cabang : 1.KCU Semarang 2.KC Pekalongan 3.KC Tegal 4.KCU Purwokerto 5.KCU Magelang 6.KC Kebumen 7.KC Boyolali 8.KCU Surakarta 9.KCU Kudus 10.KC Pati 11.KCU Yogyakarta Kantor Layanan Ops.Kab (KLOK) : 32 KLOK Liasson Officer (LO) : 4 LO

36 GAMBARAN PESERTA JKN-BPJS KESEHATAN & FASILITAS KESEHATAN DI JAWA TENGAH & DIY Jumlah Penduduk Jateng & DIY : 35,8 Juta Coverage JKN : (58%) *) Per Jan 2015 Fasilitas Kesehatan di Jawa Tengah & DIY : Tk Pertama : Tk Lanjutan : 279 Pendaftar Mandiri rata-rata per hari - Jateng : jiwa - DIY : 426 jiwa

37 Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN-BPJS Kesehatan Per Jenis Pelayanan di Jawa Tengah dan DIY sd Desember 2014 Rawat Inap Tingkat Lanjutan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Rawat Jalan Tingkat Pertama Rawat Inap Tingkat Pertama

38 REALISASI KASUS PER BULAN PER SEGMEN PESERTA Bulan Pelayanan Januari sd Desember 2014 PBI (APBN + APBD) PNS, TNI, POLRI, PENSIUNAN, VETERAN, PK PEKERJA MANDIRI, PEMBERI KERJA, INVESTOR PEKERJA SWASTA, BUMN, BUMD, PP NON PNS

39 Catatan : Biaya Pelkes tdk termasuk obat kronis dan onkologi REALISASI BIAYA PELKES PER BULAN PER SEGMEN PESERTA Bulan Pelayanan Januari sd Desember 2014 PNS, TNI, POLRI, PENSIUNAN, VETERAN, PK PBI (APBN + APBD) PEKERJA MANDIRI, PEMBERI KERJA, INVESTOR PEKERJA SWASTA, BUMN, BUMD, PP NON PNS

40 20 DIAGNOSA TERBANYAK DARI 155 DIAGNOSA YANG DIRUJUK KE RS Bulan Pelayanan Januari sd Desember 2014

41 TREND KASUS YANG DIRUJUK KE FKRTL 5 DIAGNOSA TERBANYAK DARI 155 DIAGNOSA Bulan Pelayanan Januari sd Desember 2014

42 Rekomendasi KPK untuk JKN - Primer Sumber: Laporan Hasil Kajian Sistem, pengelolaan dana kapitasi pada FKTP milik pemerintah daerah, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komite Pemberantasan Korupsi, Tahun 2014 MONITORING EVALUASI 1.Membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agar indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik 2.Menyusun database kinerja FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung untuk pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa yang akan datang. 3.BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP di wilayahnya. Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi P- care di seluruh FKTP termasuk memonitoring penggunaannya. 9 Rekomendasi KPK berkaitan Jaminan Pelayanan Kesehatan Primer: MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG LEBIH HANDAL 1.Memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkat FKTP berjalan 2.BPJS di tiap daerah membangun saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH 1.Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Dinkes dan petugas puskesmas yang melibatkan semua pemangku kepentingan 2.Menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang 3.Menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat 4.Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan PAY FOR PERFORMANCE

43 HARAPAN 1.Pemahaman yang sama tentang pola pembayaran Kapitasi dan INA CBGs 2.Implementasi Kendali Mutu dan Kendali Biaya 3. Kesiapan Faskes dan nakes dalam pelaksanaan JKN  supply side

44 Terima Kasih


Download ppt "Dr. Veronica MS, MKes, AAK Kepala Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Jawa Tengah dan DIY Semarang, 28 Maret 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google