Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS, SUMATERA BARAT Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS, SUMATERA BARAT Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS."— Transcript presentasi:

1 1 Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS, SUMATERA BARAT Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS, SUMATERA BARAT

2 PENDAHULUAN PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL ASAS SISTEM KESEHATAN NASIONAL BENTUKPOKOK SISTEM KESEHATAN NASIONAL CARAPENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DUKUNGANPENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

3 Sistem Kesehatan Nasional Kepmenkes RI No: 374/MENKES/SK/V/2009 RPJPK dan SKN adalah dokumen Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan

4

5 LATAR BELAKANG Tujuan nasional Bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional Percepatan pembangunan kesehatan melalui SKN dengan terobosan Desa Siaga, Jamkesmas, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Perubahan lingkungan strategis: UU 32/2004 Pemerintah Daerah, UU 33/2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda, UU 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU 17/2007 RPJPN , dan upaya percepatan MDGs Tujuan nasional Bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional Percepatan pembangunan kesehatan melalui SKN dengan terobosan Desa Siaga, Jamkesmas, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Perubahan lingkungan strategis: UU 32/2004 Pemerintah Daerah, UU 33/2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda, UU 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU 17/2007 RPJPN , dan upaya percepatan MDGs

6 MAKSUD DAN KEGUNAAN Penyusunan SKN 2009 dimaksudkan untuk menyesuaikan SKN 2004 dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan internal, agar dapat dipergunakan sebagai landasan, arah, dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat, swasta maupun oleh pemerintah (pusat, provinsi, kab/kota) serta pihak-pihak terkait lainnya

7 SKNdisusun dengan memperhatikan pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar (primary health care) yang meliputi: 1.Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, 2.Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak pada rakyat, 3.Kebijakan pembangunan kesehatan, dan 4.Kepemimpinan. Pendekatan pelayanan kesehatan primer secara global telah diakui sebagai pendekatan yang tepat dalam mencapai kesehatan bagi semua dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang responsif gender. yang meliputi: 1.Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, 2.Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak pada rakyat, 3.Kebijakan pembangunan kesehatan, dan 4.Kepemimpinan. Pendekatan pelayanan kesehatan primer secara global telah diakui sebagai pendekatan yang tepat dalam mencapai kesehatan bagi semua dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang responsif gender.

8 LANDASAN SKN 1.Landasan Idiil yaitu Pancasila.2. Landasan Konstitusional yaitu UUD1945, 3. Landasan Operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundanganyang berkaitandengan penyelenggaraan SKN

9 PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL PERKEMBANGAN DAN MASALAH SISTEM KESEHATAN NASIONAL PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

10 PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL 1. Penuruan AKB 46/1000 (1997) menjadi 34/1000 (2007), SDKI / Penuruan AKI 334/ (1995) menjadi 228/ (2007) SDKI 2012 sebesar 359/ Peningkatan UHH 68,6 (2004) menjadi 70,5 (2007) tahun 2012 menjadi Penurunan prevalensi kekurangan gizi balita 25,8% (2003) menjadi 18,4% (2007)

11

12 ASAS SISTEM KESEHATAN NASIONAL. DASAR PEMBANGUNAN KESEHATAN DASAR SISTEM KESEHATAN NASIONAL

13 BENTUKPOKOKSISTEMKESEHATAN NASIONAL TUJUAN SKNKEDUDUKAN SKSUBSISTEM SKN TATA HUBUNGAN ANTAR SUBSISTEM DAN LINGKUNGANNYA

14 Perikemanusiaan Hak asasi manusia Adil dan merata Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat Kemitraan Pengutamaan & manfaat Tata penyelenggaraan yg baik Perikemanusiaan Hak asasi manusia Adil dan merata Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat Kemitraan Pengutamaan & manfaat Tata penyelenggaraan yg baik

15 Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil- guna dan berdaya-guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

16 1. Supra Sistem SKN 2. SKN terhadap Sistem Nasional Lain 3. SKN terhadap Sistem Kesehatan Daerah 4. SKN terhadap Sistem Kemasyarakatan dan Swasta 1. Supra Sistem SKN 2. SKN terhadap Sistem Nasional Lain 3. SKN terhadap Sistem Kesehatan Daerah 4. SKN terhadap Sistem Kemasyarakatan dan Swasta

17 1. Subsistem Upaya Kesehatan 2. Subsistem Pembiayaan Kesehatan 3. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan 5. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat 6. Subsistem Manajemen Kesehatan 1. Subsistem Upaya Kesehatan 2. Subsistem Pembiayaan Kesehatan 3. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan 5. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat 6. Subsistem Manajemen Kesehatan

18 TUJUAN BANGKES MANAJEMEN KESEHATAN UPAYA KESEHATAN PEMBERDA- YAAN MASY SDM DANA SARANA INPUTPROSESOUTPUT

19 CARAPENYELENGGARAANSISTEM KESEHATAN NASIONAL A. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN B. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN C.SUBSISTEMSUMBERDAYAMANUSIA KESEHATAN D. SUBSISTEMSEDIAANFARMASI,ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN E. SUBSISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN F. SUBSISTEMPEMBERDAYAANMASYARA- KAT A. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN B. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN C.SUBSISTEMSUMBERDAYAMANUSIA KESEHATAN D. SUBSISTEMSEDIAANFARMASI,ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN E. SUBSISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN F. SUBSISTEMPEMBERDAYAANMASYARA- KAT

20 UPAYA KES Strata-2 Strata-3 Strata-1 Puskesmas Pos-2 Kesehatan Dinkes Kab/Kota UPT-2 Dinkes Prov Depkes Institut-2 Kes Puskesmas Praktik-2 Nakes, Klinik Apotek, Lab, toko obat, Optik, dll Praktik Nakes Spes Kons RS C & B Apotek, Lab, Optik, T Obt Balai-2 Kes, dll Praktik Nakes Spes Kons RS B & A Apotek, Lab, Optik, T Obt Pst-2 Unggulan Nas, Pem Swsta/ UKBM PemSwasta UKM UKP

21 21 1.UKM diselenggarakan oleh pemerintah dg peran aktif masy dan swasta. 2.UKP diselenggarakan oleh masy, swasta dan pemerintah. 3.Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh swasta harus memperhatikan fungsi sosial. PRINSIP

22 22 4.Penyelenggaraan upaya kesehatan harus bersifat menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu. 5.Penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk pengobatan tradisional dan alternatif, harus tidak bertentangan dg kaidah ilmiah. 6.Penyelenggaraan upaya kesehatan harus sesuai dg nilai dan norma sosial budaya serta moral dan etika profesi. PRINSIP

23 BIAYA KES Penduduk Miskin Penduduk Mampu Pem Jaminan Kesehatan sukarela Masy Jaminan Kesehatan wajib AP Penggalian Pengalo kasian Pembelan jaan Public-Private Mix UKM UKP

24 24 1.Jumlah dana kesehatan harus cukup dan dikelola secara berdaya-guna, adil dan berkelanjutan, didukung oleh transparansi dan akuntabilitas. 2.Dana pemerintah untuk pembiayaan UKM dan UKP bagi masy rentan dan keluarga miskin. 3.Dana masy diarahkan untuk pembiayaan UKP yg terorganisir, adil, berhasil-guna dan berdaya-guna melalui JPK PRINSIP

25 25 4.Pemberdayaan masy dalam pembiayaan kesehatan melalui penghimpunan dana sosial atau memanfaatkan dana masyarakat yg telah terhimpun 5.Pada dasarnya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan pembiayaan kesehatan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. PRINSIP

26 Peren canaan Diklat Daya guna Jumlah Jenis SDM Kes Derajat kes. Masy yg setinggi- tingginya Kuali fikasi UKM UKP

27 27 1.Pengadaan tenaga kesehatan mencakup jumlah, jenis dan kualifikasi Nakes disesuaikan dg kebutuhan dan dinamika pasar 2.Pendayagunaan Nakesmemperhatikan asas pemerataan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan dan keadilan 3.Pembinaan Nakes diarahkan pd penguasaan IPTEK serta pembentukan moral dan akhlak sesuai dg ajaran agama dan etika profesi 4.Pengembangan karir dilaksanakan secara objektif, transparan, berdasarkan prestasikerja dan disesuaikan kebutuhan pembangunan kesehatan secara nasional PRINSIP

28 Jaminan Keter sediaan Jaminan Peme rataan Jaminan Mutu Obat & Prbkln Kes Derajat kes. Masy yg setinggi- tingginya NAR & PSI TRAD OBAT & PERBKLN KES SUSTAIN MERATA JUMLAH JENIS UKM UKP

29 29 1.Tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi 2.Penetapan harganya dikendalikan oleh pemerintah 3.Tidak dipromosikan secara berlebihan dan menyesatkan 4.Peredaran serta pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum, etika dan moral 5.Mengutamakan obat esensial generik bermutu didukung pengembangan industri bahan baku PRINSIP

30 30 6. Optimalisasi industri nasional dengan memperhatikan keragaman produk dan keunggulan daya saing. 7. Disesuaikan standar formularium obat rumah sakit dan mengacu DOEN 8. Diselenggarakan secara rasional dengan memperhatikan aspek mutu, manfaat, harga, kemudahan diakses serta keamanan. PRINSIP Lanjutan..

31 31 9. Pengembangan dan peningkatan obat tradisional yg bermutu tinggi, aman, memiliki khasiat nyata dan teruji secara ilmiah. 10. Pengamanan diselenggarakan dari tahap produksi, distribusi dan pemanfaatan 11. Kebijaksanaan Obat Nasional ditetapkan oleh pemerintah bersama pihak terkait lainnya. PRINSIP Lanjutan..

32 Pero rangan Kelmpk Masy Umum Kelompok/ Lmbg Masy  Kelompok Peduli kes. Individu,Toma  Kader/motor /teladan PHBS Konsil/komite /Dwan Pnytun  Perwakilan Masyarakat Pember- dayaan Masy To Serve To Advocate To Watch Derajat kesmas setinggi- tngginya UKM UKP

33 33 1.Berbasis masyarakat 2.Pemberdayaan dlm voice dan choise 3.Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masy. 4.Kemitraan dng semangat gotong royong 5.Pemerintah bersikap terbuka, bertanggung jawab dan tanggap PRINSIP

34 Infor masi Iptek Hukum Pembia yaan Kes Upaya Kes Pember dayaan Masy Manajmn Kes Derajat kes. Masy yg setinggi- tingginya Adminis trasi Kes Sumber daya Manusia Kes Obat & Perbkln Kes

35 35 1.Berpedoman pd desentralisasi, dekon & tugas pembntn dlm wadah NKRI 2.Perlu dukungan kejelasan hubungan admin dg sektor lain serta antar unit kesehatan di berbagai jenjang 3.Koordinasi yg jelas dg sektor lain serta antar unit kes dlm jenjang yg sama 4.Adanya kejelasan kewenangan, tugas & tanggung jawab antar unit kes PRINSIP

36 36 Mencakup seluruh data yg terkait Mendukung proses pengambilan Keputusan Sesuai dg kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan Harus akurat, cepat dan tepat, dan mendayagunakan TI Diperoleh melalui pencatatan-pelaporan, dan survai Memperhatikan aspek kerahasiaan di bidang kes dan kedokteran PRINSIP

37 37 Pengembangan & pemanfaatan IPTEK kes utk kepentingan masy Pengembangan & pemanfaatan IPTEK kes tdk boleh bertentangan dg etika moral &nilai agama PRINSIP

38 38 Dipakai sebagai acuan dlm mengembangkan peraturan perundangan kes daerah Hukum kes mencakup peraturan perundangan, pelayanan advokasi & peningkatan kesadaran hukum Perlu didukung oleh pembentukan dan pengembangan jaringan informasi, dokumentasi hukum kes serta pengembangan satuan unit organisasi hukum kes di Depkes PRINSIP

39 DUKUNGANPENYELENGGARAAN SISTEM A. PROSES PENYELENGGARAAN SKN B. TATA PENYELENGGARAAN SKN C. PENYELENGGARA SKN D. SUMBERDAYA PENYELENGGARAAN SKN D. KERJASAMA INTERNASIONAL

40

41


Download ppt "1 Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS, SUMATERA BARAT Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google