Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup ( BerdasarkanUUPPLH)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup ( BerdasarkanUUPPLH)"— Transcript presentasi:

1 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup ( BerdasarkanUUPPLH)

2 Outline I.Penyidik II.Pelaku III.Teori Pemidanaan Korporasi dalam Pidana Lingkungan IV.Karakteristik Tindak Pidana Lingkungan V.Macam Tindak Pidana Menurut UU Lingkungan Indonesia VI.Pidana sebagai ultimum remedium 2

3 PENYIDIK Bagian I 3

4 Penyidik Berdasarkan UU PPLH Pasal 94 (1): 1.Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) 2.Pejabat Pegawai Sipil (PPNS) 4

5 STATUS PPNS & PPLHD PPNS-LH (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Telah mengikuti diklat: 554 orang; Mutasi-pindah-meninggal : 156 Tercatat: 398 orang (di atas kertas). PPLH & PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) Telah mengikuti diklat orang; Mutasi-pindah-meninggal: 922 Tercatat: 648 orang (di atas kertas). Banyak PPLH maupun PPNS tidak lagi menjalankan tugasnya karena beralih profesi ataupun mutasi / promosi ke bidang yang lain.

6 Wewenang PPNS (pasal 94 ayat 2): 1.Pemeriksaan kebenaran laporan 2.Pemeriksaan orang yang diduga melakukan tindak pidana 3.Pemeriksaan keterangan dan bahan bukti 4.Pemeriksaan pembukuan, catatan, dan dokumen 5.Pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen 6.Penyitaan 7.Meminta bantuan ahli 8.Menghentikan penyidikan 9.Memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual 10.Melakukan penggeledahan 11.Menangkap dan menahan 6

7 Jaksa Penuntut Umum Koor- din- asi Penyidik POLRI PPNS LH PENYIDIKAN Kewenangan lainnya Menangkap dan menahan penyitaan penggeledahan Menghentikan penyidikan pemeriksaan Wewenang PPNS (lanjutan) 7

8 Koordinasi PPNS, Polri, dan Kejaksaan Pada waktu penangkapan dan penahanan: PPNS berkordinasi dengan Polri (ps. 94 ayat 3)  Koordinasi = berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana Pada saat penyidikan: memberitahukan kepada Polri dalam rangka koordinasi (ps. 94 ayat 4) Pada saat dimulainya penyidikan: PPNS memberitahukan kepada Penuntut Umum, dengan tembusan kepada Polri (ps 94 ayat 5) –> SPDP Kejaksaan akan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengikuti perkembangan terdakwa ( P-16). Nantinya Penyidik PPNS KLH akan berkoordinasi dengan JPU yang ditunjuk. 8

9 Koordinasi PPNS, Polri, dan Kejaksaan Bila perkembangan perkara LH menunjukan kemajuan maka Kejaksaan akan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan JPUuntuk penyelesaiakan perkara Pidana. (P-16A) Kejaksaan dapat meminta Penyidik PPNS KLH untuk melaporkan hasil penyidikan (P-17) Bila hasil penyidikan belum lengkap maka JPU dapat menerbitkan pemberitahuan kepada penyidik KLH bahwa hasil penyidikan belum lengkap. (P-18) JPU meminta agar penyidik KLH untuk melengkapi (P-19) Bila berkas sudah lengkap maka JPU menerbitkan pemberitahuan bahwa berkas dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke Pengadilan (P-21) Catatan: Kode-kode P16 dan seterusnya merupakan kode sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. 9

10 Pembuktian Alat bukti yang sah (ps. 96): Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Keterangan terdakwa Alat bukti lain: Informasi yg diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik Alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan/tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik selain kertas, atau terekam secara elektronik Hasil penelitian ahli mengenai kerusakan lingkungan. Contohnya hasil analisa laboratorium dalam menentukan proses pencemaran dan atau perusakan yang sedang terjadi, kerugian/dampak yang timbul serta modus operandinya apakah dilakukan secara sengaja atau tidak Informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya (Pasal 5 UU ITE) 10

11 PELAKU PIDANA Bagian II 11

12 1.Orang 2.Korporasi Pemberi Perintah Badan Hukum Pemimpin korporasi Pelaku Pidana Berdasarkan UU PPLH 12

13 Orang: “Barang siapa” menurut UUPPLH ditambah dengan: “Pelaku Pidana” dalam KUHP: “Barangsiapa” :orang + Pasal 55 KUHP: a.Yang melakukan b.Yang menyuruh melakukan (doen pleger) c.Yang turut melakukan (medepleger) d.Yang membujuk (uitloker) e.Yang membantu melakukan  Pasal Pasal 55

14 Pasal 116 ayat 1 UUPPLH: apabila tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan hukum, maka tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada a.Badan usaha b.– Pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana – Pemimpin kegiatan tindak pidana Pasal 116 ayat 2 UUPPLH: Apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, dengan berdasarkan pada hubungan kerja atau hubungan lain, maka sanksi dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana 14

15 Pasal 117 UUPPLH: jika tindak pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin (pasal 116 ayat 1 b), maka ancaman diperberat sepertiga Pasal 118 UUPPLH: untuk tindak pidana pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus selaku pelaku fungsional Penjelasan pasal 118 UUPPLH: sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki wewenang dan menerima 15

16 a. Power (de jure/de facto) b. Acceptance 1)Merupakan kebijakan perusahaan. Misalnya: kebakaran hutan 2)Kurang pengawasan (manajemen yang buruk) 3)Dilakukan tidak hanya sekali KONDISI/SYARAT UNTUK MEMIDANAKAN

17 Corporate Crime Responsibility (Prof. Dr. Muladi, 2012) Pengurus perusahaan dapat dijatuhi hukuman apabila: a.Kewenangan pengambilan putusan; b.Kewenangan merepresentasikan perusahaan; c.Kemampuan untuk mengontrol/mengendalikan termasuk mencegah suatu perbuatan; d.Untuk keuntungan korporasi. 17

18 Konstruksi Tindak Pidana Korporasi menurut UUPPLH Konstruksi I: 18

19 Kriteria SLAVENBURG “Pemimpin fungsional/Pemberi Perintah dapat dianggap memenuhi syarat untuk dipidanakan apabila ia -yang mempunyai kewenangan dan harus melakukan perbuatan sesuai dengan kewenangannya tersebut- telah lalai untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya perbuatan pidana tersebut dan secara sadar menerima bahwa ada perbuatan pidana yang kemungkinan akan terjadi. Dalam keadaan ini maka Pengurus/Fungsionaris tersebut dianggap telah sengaja mendorong terjadinya perbuatan pidana tersebut 19

20 Kriteria Slavenburg Prasyarat Pemidanaan Pemimpin Korporasi 1.Pemimpin organisasi/ korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya de jure maupun de facto powerful) 2.Pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi KESIMPULANNYA, FUNGSIONARIS/ PEMIMPIN PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN SECARA SADAR MENDUKUNG / MEMPROMOSIKAN “Illegal Behavior” 20

21 Konstruksi Tindak Pidana Korporasi menurut UUPPLH (lanjutan) Konstruksi II: 21

22 Pasal 119: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a.perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b.penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c.perbaikan akibat tindak pidana; d.pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e.penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. 22 Pidana Tambahan

23 Pertanyaan: Pasal 119: pidana untuk korporasi adalah pidana yang dikenal dalam UUPPLH + tambahan. Apakah “pidana yang dikenal dalam UUPPLH” ini secara teori dapat diterapkan kepada korporasi? Dapatkah pemimpin korporasi dipidana bersama-sama (bukan sebagai wakil) dengan korporasi? Bagaimana caranya memidanakan pemimpin korporasi? Siapa pemimpin? Pasal 118 UUPPLH dan Penjelasannya Apakah pelaku langsung dapat dipidana bersama2 korporasi? (Pasal 116 ayat (1)) 23

24 TEORI-TEORI PEMIDANAAN KORPORASI Bagian III 24

25 Teori-teori Pemidaan Korporasi 1.Respondeat Superior (doctrine of Vicarious Liability) 2.Direct Liability (doctrine of identification) 3.Delegation principle 4.Aggregation Model 5.Organizational/corporate culture model 25

26 1. Vicarious Liability RESPONDEAT SUPERIOR: Allows imposition of corp. liability for criminal acts performed by officers and agents in the course of their employment, without regard to their status in the corp. hierarchy or if there was an absence of management complicity. LIMITATION: Agent who commits the crime must be acting within the scope of his or her authority and on behalf of the corp. "Scope of Authority"= agent must perform acts on behalf of the corp. and that the acts must be directly related to the performance of the type of duties the employee has general authority to perform. Tidak berarti bahwa tindakan agent dilakukan atas dasar instruksi atau persetujuan atasan. Tetapi cukup merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan (within the area of operations that has been assigned) "acting on behalf of corp" = acting with the purpose of forwarding corp. business (an intent to benefit the corp). 26

27 2. Direct Liability (doctrine of identification) Lord Reid dalam Tesco Supermarkets Ltd v. Nattrass: “A living person has a mind which can have knowledge or intention or be negligent and he has hands to carry out his intentions. A corporation has none of these...Then the person who acts is not speaking or acting for the company. He is speaking as the company and his mind...is the mind of the company...” Yang diuji adalah apakah Seseorang merepresentasikan “the directing mind and will of the company” Lord Reid dalam Tesco Supermarkets menyatakan: “normally the board of directors, the managing director, and perhaps other superior officers of company carry out the function of management and speak and act as the company” “But the directors may delegate some part of their functions of management giving to their delegate full discretion to act independently of instructions from them [the directors]” 27

28 Di Australia dan New Zealand, “directing mind of company” ini disebut sebagai “controlling officers”, yaitu seseorang yang berpartisipasi di dalam pengawasan korporasi dalam kapasitasnya sebagai direktur, manager, sekretaris, atau pegawai lain yang setingkat Little dan Savoline, sebagaimana dikutip oleh Sjahdeni, menjelaskan bahwa salah satu syarat di dalam identification doctrine ini adalah: Perbuatan pegawai yang menjadi “directing mind” korporasi haruslah termasuk dalam kegiatan (operation) yang ditugaskan kepadanya Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi Tindak pidana tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan manfaat bagi korporasi Korporasi bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (direct liability) Kritik: terbatas pada tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat korporasi. 28

29 3. Delegation Principle Allen v. whitehead: Seorang pemilik café mendelegasikan kekuasaannya kepada seorang manager untuk mengelola café tersebut. Kepada manager tersebut, pemilik café menginstruksikan agar tidak mengizinkan café tersebut digunakan sebagai tempak berkumpulnya prostisusi sesuai dengan Metropolitan Police Act 1839 (melarang prostisusi) Manager melanggar instruksi tersebut, tetapi pemilik tetap dianggap bertanggung jawab melanggar Metropolitan Police Act, karena dianggap telah memberikan delegasi kepada manager Menurut Pinto dan Evans, dalam prinsip pendelegasian, “an offence can only be committed by the office holder, but he cannot avoid his statutory obligations by delegating to another”  perhatikan bahwa ada kewajiban hukum yg dipikul oleh the office holder Menurut Pinto dan Evans, pemidanaan berdasarkan prinsip pendelegasian “can arise when a statute imposes a duty on a particular category of person [i.e. license holder] and makes breach of the duty an offence” 29

30 Baik tindakan maupun mens rea pelaku, dapat dikenakan kepada pemegang izin, sebagai konsekuensi dari delegasi yang dilakukannya  Delegasi berarti mempercayakan kepada orang lain, sehingga akibat dari perbuatan orang lain ini menjadi tanggung jawab si pemberi delegasi (mirip mandat pada konsep HAN) Lord Parker: prinsip delegasi digunakan hanya jika diperlukan pembuktian mengenai mens rea Mirip dengan Vicarious Liability (sama2 diperlukan mens rea pada orang pelaku). Bedanya adalah bahwa dalam vicarious liability tidak terjadi pelanggaran atas perintah atasan. Menurut Pinto dan Evans, pemidanaan berdasarkan prinsip pendelagasian bersifat personal (bukan vicarious), karena yang dianggap melanggar kewajiban adalah pemilik izin (yg mendelegasikan) 30

31 4. Aggregation Model Pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada penjumlahan (aggregation) dari “state of mind” atau “culpability” dari tiap individu yang mewakili korporasi (representatives) Agregasi ini tidak berarti benar2 menjumlahkan semua pikiran, tetapi adalah membandingkan pikiran satu orang dengan orang lainnya. Misalnya dalam US v. Bank of New England: Ada aturan bahwa terdapat kewajiban dari bank untuk memberikan laporan apabila bank melakukan transaksi mata uang melebihi batas tertentu Seorang pegawai mengetahui aturan ini, tetapi tidak mempedulikannya (karena tidak tahu ada transaksi yang melebihi batas). Pegawai lain mengetahui ada transaksi ini, tetapi tidak tahu adanya aturan tentang pelaporan Bank (perusahaan) dianggap tahu semuanya, karenanya dianggap bertanggunjawab atas kegagalan melakukan pelaporan 31

32 Ajaran agregasi mengindikasikan adanya pengetahuan kolektif dari korporasi Ajaran ini mulai mengarah pada lahirnya pertanggungjawaban korporasi yang bersifat organisasional (dalam ajaran sebelumnya, pertanggungjawaban lahir dari pertanggungjawaban atas tindakan individual) 32

33 5. Organizational/corporate culture model Diterima di Australia Sjahdeni: pendekatan ini memfokuskan pada kebijakan korporasi yang mempengaruhi cara korporasi menjalankan usahanya Korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana pegawai, apabila pegawai ini meyakini bahwa orang yang memiliki kekuasaan di dalam korporasi telah memberinya wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut 33

34 Colvin: If recklessness is a required fault element of an offense, that fault element may be established by proof that the culture of a corporation caused or encouraged noncompliance with the relevant provision If purpose is a required fault element of an offence, that fault element may be established by proof that it was the policy of a corporation not to comply with the relevant provision A policy may be attributed to a corporation where it provides the most reasonable explanation of the conduct of that corporation If knowledge is a required fault element of an offence, that fault may be established by proof that the relevant knowledge was possessed by a corporation Knowledge may be attributed to a corporation where it was possessed within the corporation and the culture of the corporation caused or encouraged knowing noncompliance with the relevant provision 34

35 DAPATKAH KORPORASI DAN DIREKTUR SAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB? Di Inggris, atasan dapat bertanggungjawab bersama- sama dengan (bukan sebagai wakil) korporasi jika perbuatan pidana dilakukan dengan “consent” atau “connivance”, atau “attributable neglect” dari atasan Trades Description Act 1968 (s.20): “where an offence under this Act which has been committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other similar officer ot the body corporate or any person who was purpoting to act in any such capacity, he as well as the body corporate shall be guilty of that offence” 35

36 Pinto & Evans: Consent tidak selalu memerlukan pengetahuan aktual (actual knowledge), sedangkan connivance perlu Connivance mengindikasikan adanya tingkat keterlibatan atasan yang lebih dalam dibandingkan dengan consent Neglect: kegagalan untuk melakukan suatu kewajiban yang seharusnya sudah diketahui Untuk menjelaskan “attributable neglect”, Judge Rubin dalam kasus R. McMillan Aviation Ltd mengatakan bahwa seseorang atasan bertanggung jawab jika: a.He knew the trade description was false, in which case he had a duty to prevent the offence; or b.He had reasonable cause to suspect that the company was applying a false trade description, in which case he would have a duty to take steps to see if it was false or not  Jika a dan b tidak dilakukan, maka ia dianggap bertanggung jawab 36

37 Di AS, berdasarkan Model Penal Code 2.07: Corp. officers and agents are personally accountable for crimes committed in the name of the corp. Sherman Act imposes criminal sanctions for individually responsible officers/director/agent as well as the corp. even if agent was acting only for corp and not as an individual. Corp officer acting solely for corp. and not as an individual, held criminally liable for violating the Sherman Act. Bagaimana di Indonesia? 37

38 Tindak pidana korporasi pada UU Indonesia 1.Pasal 20 ayat (1)UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya” 2.Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasla 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi” 3.Pasal 116 UU PPLH 38

39 UU No. 23/1997UU N0. 32/2009 DEFINISI TINDAK PID KORPORASI : apabila tindak pidana dilakukan untuk, oleh atau atas nama korporasi - DEFINISI TINDAK KORPORASI: Idem dengan pengaturan di UU 23/1997 PIHAK YANG DIMINTAKAN PTGJWB PIDANA : - Korporasi - Pemberi Perintah/Pemimpin dlm melakukan pidana - No. 1 dan 2 PIHAK YANG DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Idem dengan peraturan di UU 23/1997 Tdk ada kriteria pemidanaan konrporasi KRITERIA PEMIDANAAN KORPORASI - Power - Acceptance HUKUMAN : - Terhadap Pemberi Perintah: penjaran/denda diperberat 1/3 - Terhadap Korporasi - Tindakan Tata Tertib idem EKSEKUSI HUKUMAN berupa Tindakan Tata Tertib: Jaksa berkordinasi dengan KLH

40 KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA Bagian IV 40

41 Karakteristik Tindak Pidana Berdasarkan UU PPLH 1.Abstract Endangerment (contoh pada UU 32/2009) Administratively-dependent crimes Yg dipidana bukanlah pencemaran, tapi pelanggaran ketentuan administratif UU PPLH Pasal 109: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp ,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp ,- (tiga miliar rupiah). 2.Concrete endangerment (contoh pada UU 32/2009) Administratively-dependent crimes  illegal emissions Ada ancaman pencemaran/kerusakan lingkungan UU PPLH Pasal 108: Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp ,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp ,- (sepuluh miliar rupiah). Art. 2 (1b) of 1998 Council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law: “The unlawful discharge, emission, or introduction of a quantity of substances or ionising radiation into air, soil or water, which causes or is likely to cause their lasting deterioration or death or serious injury to any person or substantial damage to protected monuments, other protected objects, property, animals or plants…” 41

42 3.Serious environmental Pollution Administrative Independent crimes: Yang dipidana adalah pencemaran (akibat perbuatan), tanpa memperhatikan ada/tidaknya pelanggaran syarat administratisi oleh terdakwa Perbuatan mengakibatkan atau menimbulkan resiko (= ancaman) munculnya pencemaran/kerusakan lingkungan yang sangat serius Pidana dapat dijatuhkan meskipun tidak ada ketentuan administratif yang dilanggar  tidak ada syarat melanggar hukum Art. 2(1a) of 1998 Council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law: “the discharge, emission or introduction of a quantity of substances or ionising radiation into air, soil, or water, which: Causes death or serious injury to any person, or Creates a significant risk of causing death or serious injury to any person” 42

43 4.Vague norms – Pelanggaran terhadap duty of care (zorgvuldigheid): “if one knows or could reasonably be expected to know that by one’s actions the environment could be harmed, one should take all the measures that can reasonably be demanded in order to prevent danger or to limit or to eliminate its consequences” (M. Faure & M. Visser, 1995: 347)  karena “duty of care” bersifat umum (kewajibannya tidak ditentukan secara detail di dalam UU), maka tindak pidana ini terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum secara materil 43

44 Macam Tindak Pidana Menurut UU Lingkungan Indonesia Secara garis besar, perbedaan dengan UUPLH adalah: 44 Jenis SanksiUUPLHUUPPLH Pidana MINIMUMTidak Ada1 tahun MAKSIMUM15 tahun Denda MINIMUMTidak Ada500 juta rupiah MAKSIMUM miliar rupiah

45 Pasal-pasal pidana dalam UU No. 23/ Kejahatan Umum Pasal 41 (sengaja) dan 42 (alpa) 41: - Barangsiapa yang - secara melawan hukum - dengan sengaja - melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, … 42: Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,

46 Ciri-ciri Kejahatan Umum: Delik Material: yang diperhatikan adalah akibat Aktual/Kongkrit: mengakibatkan pencemaran Akibat Serius/Berat/Kematian Sanksi berat: Sengaja: penjara 10 tahun dan denda 500 juta Jika perbuatan menyebabkan orang meninggal atau luka berat: penjara 15 tahun dan denda 750 juta Alpa: penjara 3 tahun dan denda 100 juta Jika perbuatan menyebabkan orang meninggal atau luka berat: penjara 5 tahun dan denda 150 juta Administratively independent crimes? Beberapa ahli menyatakan ya. Bagaimana dengan syarat “melawan hukum”?

47 Perbuatan melawan hukum secara materil dan formil Pompe: PMH dapat diartikan sebagai PMH formil dan materil Pompe berpendapat bahwa PMH bukan unsur konstitutif/mutlak dari tiap delik (bandingkan dengan pendapat Vos dan Jonkers yang menyatakan bahwa PMH adalah unsur mutlak atau “stilzwijgen element” Alasan Pompe: Analogi dengan PMH perdata, yaitu: Pelanggaran hak Bertentangan dengan kewajiban Bertentangan dengan kesusilaan ataupun asas pergaulan dalam masyarakat ttg penghormatan thd orang lain atau barang miliki orang lain MvT menggunakan kata “wederrechtelijk” sama dengan tanpa hak Hazewinkel-Suringa: PMH secara materil hanya berlaku negatif  sebagai dasar pembelaan jika sebuah perbuatan merupakan PMH formil, tapi bukan merupakan PMH materil maka perbuatan tersebut bukan delik. Tapi PMH materil tidak bisa dijadikan dasar penghukuman jika tidak ada PMH formil, berdasarkan asas nullum delictum

48 2. Kejahatan Khusus (spesifik) Pasal 43 (sengaja) dan 44 (alpa) 43: - Barangsiapa yang dengan -melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, -sengaja -melepaskan atau membuang zat… -padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran … 44: Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan menurut pasal 43

49 Ciri2 Kejahatan khusus Delik Formal: yang diperhatikan adalah tata cara perbuatan pidana dilakukan Faktual/Potensial: tidak harus akibatnya (yaitu pencemaran) telah terjadi Sanksi Lebih ringan Sengaja: penjara 6 tahun dan denda 300 juta Jika perbuatan menyebabkan orang meninggal atau luka berat: penjara 9 tahun dan denda 450 juta Alpa: penjara 3 tahun dan denda 100 juta Jika perbuatan menyebabkan orang meninggal atau luka berat: penjara 5 tahun dan denda 150 juta Administratively dependent crimes

50 PASAL-PASAL PIDANA DALAM UU NO. 32 TAHUN

51 UNSUR-UNSUR DELIK TINDAK PIDANA UU PPLH Unsur DelikUraian Barang siapa Orang Pemberi izin Badan usaha Pemberi perintah atau Pemimpin tindak pidana Kesalahan Sengaja Kelalaian Melakukan Perbuatan Mengakibatkan dilampauinya Baku Kerusakan LH (Pasal 99) Contoh: Usaha Perkebunan/Pertambangan/Kehutanan yang merusak tanah AkibatMelampaui baku kerusakan LH, misalnya Baku Kerusakan Lahan Kering/Basah (PP 150/2000) SanksiPidana PokokPidana Tambahan Terhadap orang: Pidana penjara Denda Terhadap korporasi: Denda: ditambah 1/3 Pasal 119: Terhadap korporasi akan terkena tindakan tata tertib/penertiban 51

52 52 Jenis Pelanggaran Akibat PidanaDenda (rupiah) MinimumMaksimumMinimumMaksimum Sengaja > BM3 tahun10 tahun3 millir10 miliar Orang Luka4 tahun12 tahun4 miliar12 miliar Orang Mati5 tahun15 tahun5 miliar15 miliar Lalai > BM1 tahun3 tahun1 miliar3 miliar Orang Luka2 tahun6 tahun2 miliar6 miliar Orang Mati3 tahun9 tahun3 miliar9 miliar DELIK MATERIL Pasal 98 (sengaja) dan pasal 99 (lalai) Pasal ini merupakan tindak pidana berupa perbuatan yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan  terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan  tidak mencantumkan unsur “melawan hukum”

53 Makna tidak dicantumkannya “melawan hukum”: Melawan hukum tidak perlu dibuktikan administratively independent crimes Melawan hukum tetap harus dibuktikan Vos dan Jonkers yang menyatakan bahwa PMH adalah unsur mutlak atau “stilzwijgen element” Pencemaran sebagai PMH Pasal 67 s.d 69 53

54 Baku mutu air laut: PP No. 19/1999 ttg Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 ttg Baku Mutu Air Laut Baku Mutu Udara Ambien PP No. 41/1999 ttg Pengendalian Pencemaran Udara Baku mutu kerusakan? Bagaimana dengan pencemaran tanah (mis. Tanah terkontaminasi limbah B3)? Baku mutu air: PP No 82 th 2001 ttg pengendalian kualitas air dan pencegahan pencemaran air Pasal 8 (1) tentang Kelas Air Lampiran PP No. 82/2001: kriteria mutu air tiap kelas air Baku mutu air ditetapkan lebih lanjut dalam Kep MenLH atau Perda 54

55 Kutipan dari Lampiran PP. No. 82/2001

56 56 Melanggar baku mutu effluent (BM emisi, BM air limbah, dan BM gangguan)  pidana maks 3 tahun dan denda maks 3 miliar rupiah Tindak pidana dijatuhkan bila: * Sanksi administrasi tidak dilaksanakan, atau * Perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali Asas Ultimum Remedium administratively-dependent crimes Kaitkan dengan pasal 114 UUPPLH: Hanya tidak melaksanakan sanksi Adm. Tidak Melaksanakan sanksi adm + pelanggaran baku efluen kedua DELIK FORMIL Pasal 100

57 Baku mutu emisi Sumber bergerak: KEP MENLH NO. 141/2003 ttg ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi Sumber tidak bergerak: KepMenLH No. 13/MENLLH/3/1995 ttg baku mutu emisi sumber tidak bergerak Baku mutu gangguan? 57

58 Baku mutu air limbah: Misalnya PERMEN LH No. 04 thn2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan MIGAS & Panas Bumi 58

59 59 Delik formil lainnya (pasal ) PelanggaranPidanaDenda (rupiah) MinimumMaksimumMinimumMaksimum Melepaskan/mengedarka n produk rekayasa genetika tidak sesuai dgn peraturan per-uu-an (ps. 101) 1 tahun3 tahun1 miliar3 miliar Mengelola limbah B3 tanpa izin (ps. 102) 1 tahun3 tahun1 miliar3 miliar Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkannya (ps. 103) 1 tahun3 tahun1 miliar3 miliar Dumping (ps. 104) -3 tahun-3 miliar Memasukkan limbah (ps. 105) 4 tahun12 tahun4 miliar12 miliar Memasukkan limbah B3 (ps. 106) 5 tahun15 tahun5 miliar15 miliar

60 60 lanjutan PelanggaranPidanaDenda (rupiah) MinimumMaksimumMinimumMaksimum Memasukkan B3 (ps. 107) 5 tahun15 tahun5 miliar15 miliar Membakar lahan (ps. 108) 3 tahun10 tahun3 miliar10 miliar Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan (ps. 109) 1 tahun3 tahun1 miliar3 miliar Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (ps. 110) -3 tahun-3 miliar Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL (ps. 111 ayat 1) -3 tahun-3 miliar

61 61 lanjutan PelanggaranPidanaDenda (rupiah) MinimumMaksimumMinimumMaksimum Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan (ps. 111 ayat 2 ) -3 tahun-3 miliar Tidak melakukan pengawasan (ps. 112) -1 tahun-500 juta Memberikan informasi palsu (ps. 113) -1 tahun-1 miliar Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah (ps. 114) -1 tahun-1 miliar Menghalang-halangi pejabat pengawas dan/atau PPNS (ps. 115) -1 tahun-500 juta

62 Perubahan dalam UU 32/ Kata “pencemaran/kerusakan” diganti dengan pelampauan baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, baku kerusakan 2.Ada sanksi minimum 3.Ultimum Remedium terbatas hanya untuk pasal 100 (pelanggaran baku mutu effluent) 4.Ps. 101 s.d 109 = concrete endangerment? 5.Ada tambahan beberapa tindak pidana baru (seperti pembakaran lahan, pengedaran produk hasil rekayasa genetika) 6.Pemidanaan untuk Pejabat TUN yang: Menerbitkan izin lingkunan tanpa dilengkapi Amdal atau UKL/UPL (pasal 111 ayat 1) Menerbitkan izin usaha tanpa adanya izin lingkungan (pasal 111 ayat 2) Tidak melakukan pengawasan shg menyebabkan pencemaran (pasal 112) 62

63 PENEGAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM Bagian V 63

64 Ultimum Remedium Menurut UU No. 23/1997 Ultimum Remedium (subsidiaritas) Secara terbatas Mengapa? Penegakan Hukum Pidana dapat merupakan upaya terakhir, yaitu apabila penegakan hukum administrasi, perdata dan ADR tidak efektif. Akan tetapi penegakan hukum pidana dapat persifat premium remedium, apabila salah satu diantara tiga hal ini terjadi: 1.Apabila tingkat kesalahan pelaku relatif berat 2.Apabila akibat perbuatannya relatif besar 3.Perbuatannya menimbulkan keresahan masyarkat Persoalan: argumen ttg ultimum remedium dianggap terkait dengan kompetensi pengadilan, sehingga merupakan hal yang harus diputus pada putusan sela, perumusan asas subsidiaritas dlm UU 23/1997 justru meminta hakim untuk menilai juga hal2 yg terkait materi perkara 64

65 PENEGAKAN HUKUM PIDANA Tindak pidana lingkungan adalah kejahatan Sanksi dan denda maksimum dan minimum kortporasi Ultimum remidium Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan) Sanksi administrasi Pelanggaran dilakukan lebih dr satu kali PREMIUM REMIDIUM Pencemaran dan perusakan LH Sanksi administrasi tidak dipatuhi Pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali Memasukkan B3 yg dilarang Memasukkan LB3 di NKRI Memasukkan limbah di NKRI Membuang limbah Membuang B3 dan LB3 Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh) Melakukan pembukaan lahan dengan membakar Menyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensi Memberikan informasi palsu,menyesatkan menghilangkan, merusak, dan ket tidak benar Ultimum Remedium Menurut UU No. 32/

66 A > baku mutu, B > baku mutu Apa yang terjadi, dan pasal berapa yang dipakai? A > baku mutu, B < baku mutu Apa yang terjadi, dan pasal berapa yang dipakai? A baku mutu Apa yang terjadi, dan pasal berapa yang dipakai? 66 A, Baku mutu effluent B, baku mutu ambien

67 Terima Kasih 67


Download ppt "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup ( BerdasarkanUUPPLH)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google