Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN KEPUSTAKAWANAN Oleh: Opong Sumiati 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN KEPUSTAKAWANAN Oleh: Opong Sumiati 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN KEPUSTAKAWANAN Oleh: Opong Sumiati 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

2 Materi Pembahasan  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

3 Pertimbangan Lahirnya UU Perpustakaan Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774 pada tanggal 1 November 2007 Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI Tahun1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

4 Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

5 Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

6 Isi dan Amanat UU Terdiri atas 15 BAB, 54 Pasal 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

7 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor BABMATERIBAGIANPASAL IKetentuan Umum -1,2,3,4 II Hak, Kewajiban dan Kewenangan Kesatu (Hak) 5 Kedua (Kewajiban) 6, 7, 8 Ketiga (Kewenangan)9, 10 IIIStandar Nasional Perpustakaan -11 IVKoleksi Perpustakaan -12, 13 VLayanan Perpustakaan -14 VI Pembentukan, Penyelenggaraan, serta Pengelolaandan Pengembangan Perpustakaan Kesatu (Pembentukan Perpustakaan 15 Kedua (Penyelenggaraan Perpustakaan) 16, 17 Ketiga (Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan) 18, 19

8 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor BABMATERIBAGIANPASAL VIIJenis-jenis Perpustakaan -20 Kesatu (Perpustakaan Nasional) 21 Kedua (Perpustakaan Umum) 22 Ketiga (Perpustakaan Sekolah/Madrasah) 23 Keempat (Perpustakaan Perguruan Tinggi) 24 Kelima (Perpustakaan Khusus) 25,26,27, 28 VIII Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi Kesatu (Tenaga Perpustakaan) 29, 30, 31, 32 Kedua (Pendidikan) 33 Ketiga (Organisasi Profesi) 34, 35, 36, 37

9 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor BABMATERIBAGIANPASAL VIIJenis-jenis Perpustakaan -20 Kesatu (Perpustakaan Nasional) 21 Kedua (Perpustakaan Umum) 22 Ketiga (Perpustakaan Sekolah/Madrasah) 23 Keempat (Perpustakaan Perguruan Tinggi) 24 Kelima (Perpustakaan Khusus) 25,26,27, 28 VIII Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi Kesatu (Tenaga Perpustakaan) 29, 30, 31, 32 Kedua (Pendidikan) 33 Ketiga (Organisasi Profesi) 34, 35, 36, 37

10 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor BABMATERIBAGIANPASAL IXSarana dan Prasarana -38 XPendanaan -39, 40, 41 XI Kerja sama dan Peran Serta Masyarakat Kesatu (Kerja sama) 42 Kedua (Peran Serta Masyarakat) 43, 44, 45, 46, 47 XIII Pembudayaan Kegemaran Membaca -48, 49, 50, 51 XIVKetentuan Sanksi -52 XVKetentuan Penutup -53, 54

11 Turunan UU 43/ Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 43 tentang Perpustakaan 2.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI 3.Standar Nasional Perpustakaan 4.Standar Kompetensi 5.Pedoman 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

12 Konsekuensi Bagi Instansi Pembina/Tekni S Penyusunan Perkaperpusnas RI Penyusunan Standar Penyusunan Pedoman Penyusunan kurikulum dan pelaksanaan Diklat Memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan Sertifikasi 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

13 Perkaperpusnas RI Pendaftaran dan tata cara pembrian penghargaan naskah kuno Penyelenggaraan perpustakaan Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga perpustakaan Standardisasi dan akreditasi pepustakaan Penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus Pembentukan dewan perpustakaan Penghargaan dan pembudayaan kegemaran membaca 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

14 Standar Nasional Perpustakaan a.Standar Koleksi Perpustakaan b.Standar Sarana dan Prasarana c.Standar Pelayanan Perpustakaan d.Standar Tenaga Perpustakaan e.Standar Penyelenggaraan, dan f.Standar Pengelolaan. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

15 Pedoman dan Prosedur Terkait dengan pelaksanaan berbagai Perka 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

16 Kurikulum Dan DIKLAT Kompetensi Pustakawan Tenaga Teknis Tenaga Ahli Bidang Perpustakaan Manajemen Perpustakaan 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

17 Sertifikasi Pustakawan Tenaga Ahli Bidang Perpustakaan 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

18 Pasal Terkait dengan Perpustakaan Khusus Bagian kelima, Perpustakaan Khusus Pasal 25 Perputakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya Pasal 26 Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

19 Pasal Terkait dengan Perpustakaan Khusus Pasal 27 Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan Pasal 28 Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

20 Klausul Terkait dengan Tenaga Perpustakaan (UU 43/2007) BAB I Ketentuan Umum, Pasal1 (1) Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Pasal 1 (8) Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakaanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawabntuk melaksanakan pengelolaan dan pelyanan perpustakaan 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

21 Klausul Terkait dengan Tenaga Perpustakaan (UU 43/2007) BAB VIII Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi Bagian Kesatu, Tenaga Perpustakaan Pasal 29 1)Tenaga Perpustakaan Terdiri Atas Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan 2)Pustakawan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Harus Memenuhi Kualifikasi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 3)Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan Sebagaimana Dimaksud pada Ayat (1) Dapat Dirangkap oleh Pustakawan Sesuai dengan Kondisi Perpustakaan yang Bersangkutan 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

22 Klausul Terkait Dengan Tenaga Perpustakaan (UU 43/2007) BAB VIII Tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi Bagian Kesatu, Tenaga Perpustakaan Pasal 29 4)Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas,dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5)Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus nonpegwawai negeri sipil dilakukan seuai dengan peratudan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

23 Klausul Terkait Dengan Tenaga Perpustakaan (UU 43/2007) BAB VIII Tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profes Bagian Kesatu, Tenaga Perpustakaan Pasal 30 Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

24 Klausul Terkait dengan Tenaga Perpustakaan (UU 43/2007) BAB VIII Tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi Bagian Kesatu, Tenaga Perpustakaan Pasal 31 a.Penghargaan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, b.Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, dan c.Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang keslancaran pelaksanaan tugas. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

25 Klausul Terkait Dengan Tenaga Perpustakaan (UU 43/2007) BAB VIII Tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi Bagian Kesatu, Tenaga Perpustakaan Pasal 32 Tenaga perpustakaan berkewajiban: a.Memberikan layanan prima terhadap pemustaka b.Menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif, dan c.Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Berisi 8 Bab, 89 Pasal. Tambahan lembaran negara RI No /31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

27 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor BABMATERIBAGIANPASAL IKetentuan Umum -1 II Pendaftaran Naskah Kuno -2,3,4,5,6 III Penghargaan Naskah Kuno -7,8 IV Standar Nasional Perpustakaan Keatu (Umum)9,10 Bagian Kedua (Standar Koleksi Perpustakaan)11,12,13,14,15,16,17,1 8 Bagian Ketiga (Standar Sarana dan Prasarana) 19,20,21,22 Bagian Keempat (Standar Pelayanan Perpustakaan) 23,24,25,26,27,28,29,3 0 Bagian Kelima(Standar Tenaga Perpustakaan)31,32,33,34,35,36,37,3 8,39,40,41,42 Bagian Keenam (Standar Penyelenggaraan)41,42 Bagian Ketujuh (Standar Penyelenggaraan)43,44,45,46,47 Bagian Kedelapan(Implementasi Standar Nasional Perpustakaan) 48,49,50,51

28 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor BABMATERIBAGIANPASAL V Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus Kesatu (Penyimpanan Koleksi Khusus) 52, 53, Kedua (Penggunaan Koleksi Khusus) 54, 55 VIIDewan Perpustakaan Kesatu (Susunan Organisasi) 56 Kedua (Pengangkatan dan Pemberhentian) 57,58,59,60,6 1,62,63,64,65 Ketiga (Pemilihan Pimpinan Dewani) 66 Keempat (Tata Kerja) 67 Kelima (Sekretariat) Paragraf kesatu (Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional) Paragraf Kedua (Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi) Keenam (Pendanaan dan Hak Keuangan Dewan) 72,73

29 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor BABMATERIBAGIANPASAL VII Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca -74,76 VIII Kewajiban Penyelenggara Perpustakaan -77,78,79,80,81, 82,83,84,85,86, 87,88 IXKetentuan Penutup -89

30 Pasal 31 Standar tenaga perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

31 Pasal 32 (1)tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. (2)Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. (3)Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan (4)Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan.atau kompetensi. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

32 Pasal 33 (1)Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tingggi yang terakreditasi. (2)Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakeditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan. (3)Pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga akreditasi. (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

33 Pasal 34 (1)Pustakawan harus memiliki kompetens profesional dan kompetensi personal. (2)Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap kerja. (3)Kompetensi personal sebagaimna dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. (4)Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

34 Pasal 35 (1)Pustakawan harus memilik kompetensi dan kompetensi personal. (2)Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap kerja. (3)Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pustakawan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

35 Pasal 36 Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksnakan fungsi perpustakaan lainnya. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

36 Pasal 37 (1)Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. (2)Tenaga nonpustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audion visual, tenaga teknis ketatausahaan dan tenaga teknis lainnya. (3)Ketentuan mengenai tenaga teknis perpustakaan sabgaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

37 Pasal 38 (1)Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan harus memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi dalam bidang perpustakaan. (2)Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan. (3)Kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pendidikan paling rendah sarjana (S-!) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan dan pengalaman bekerja di perpustakaan paling sedikit 5 (lima) tahun. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

38 (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang perpustakaan. (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi. (6) Kompetensi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

39 Pasal 39 (1)Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan (2)Dalam hal tidak terdapat pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang perpustakaan (3)Kepala perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan. (4)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional. (5)Ketentuan lebih lanjut menganai pengambangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan nasional. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

40 Pasal 40 (1)Kepala Perpustakaan Nasional, perpustakaan provinsi perpustakaan kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut; a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S2) atau magister terapan untuk perpustakaan Nasional dan perpustakaan perguruan tinggi dan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan untuk perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

41 b. memiliki pengalaman bekerja untuk” 1.Perpustakaan Nasional paling singkat 10 tahun (sepuluh ) tahun; 2.perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten/kota dan perpustakan perguruan tinggi paig singkat 5 (lima) tahun; c. mampu berbahasa Inggris baik lisan maupu tulis, dan d. memahami teknologi informasi 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

42 (2) Kriteria kepala perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah/madrasah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

43 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

44 15 BAB 46 Pasal 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

45 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor BABMATERIBAGIANPASAL IKetentuan Umum -1 II Rumpun Jabatan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kesatu (Runpun Jabatab) 2 Kedua (Kedudukan) 3 Ketiga (Tugas Pokok) 4 III Instansi Pembina dan Tugas Instansi Pembina -5,6 IV Jenjang Jabatan dan Pangkaat, Golongan Ruang -7 VUnsur dan Subunsur -8

46 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor BABMATERIBAGIANPASAL XI Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dari Jabatan Kesatu (Pembebasan Sementara) 35 Kedua (Pengangkatan Kembali) 36 Ketiga (Pemberhentian dari Jabatan) 37,38 XIIPenurunan Jabatan -39 XIIIKetentuan Lain-lain -40,41,42 XVKetentuan Penutup -43,44,45,46

47 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor BABMATERIBAGIANPASAL VII Penilaian dan Penetapan Angka Kredit -19 VIII Pejabat yang berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai dan Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit Kesatu (Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit) 20 Kedua (Tim Penilai) 21,22,23,24, 25,26 Ketiga (Pejabat yang Mengusulkan Penetapan AK) 27,28 IXPengangkatan dalamJabatan -29,30,31,32 XKompetensi -33, XIFormasi -34 VI Rincian Kegiatan dan Unsur yang dinilai dalam pemberian angkakredit Kesatu (Pembentukan Perpustakaan 9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18

48 Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

49 Pustakawan dan Kepustakawanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi: Pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem kepustakawanan. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

50 Unsur dan Sub Unsur KEGIATAN PUSTAKAWAN Unsur Utama Pendidikan Pengelolaan Perpustakaan Pelayanan Perpustakaan Pengembangan Sistem Kepustakawanan Pengembangan Profesi Unsur Penunjang

51 Tugas Pokok Pustakawan Melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi: -pengelolaan perpustakaan, -pelayanan perpustakaan, dan -pengembangan sistem kepustakawan

52 Pendidikan 1.Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar 2.Diklat fungsional/teknis kepustakawanan 3.Diklat prajabatan

53 Pengelolaan Perpustakaan 1.Perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. 2.Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan.

54 Pelayanan Perpustakaan 1.Pelayanan teknis 2.Pelayanan pemustaka

55 Pengembangan Sistem Kepustakawanan 1.Pengkajian kepustakawanan 2.Pengembangan kepustakawanan 3.Penganalisisan/pengkritisian karya kepustakawanan 4.Penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan

56 Pengembangan Profesi 1.Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kepustakawanan 2.Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain bidang kepustakawanan 3.Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pustakawan Pustakawanan.

57 Penunjang 1.Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang kepustakawanan. 2.Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepustakawan 3.Keanggotaan dalam organisasi profesi 4.Keanggotaan dalam tim penilai 5.Perolehan penghargaan/tanda jasa dan 6.Perolehah gelar/ijazah kesarjanaan lainnya.

58 Jenjang JabatanJumlah Butir Kegiatan dari Tugas Pokok A. Pustakawan Tingkat Terampil - Pustakawan Pelaksana - Pustakawan Pelaksana Lajutan - Pustakawan Penyelia B.Pustakawan Tingkat Ahli - Pustakawan Pertama - Pustakawan Muda - Pustakawan Madya - Pustakawan Utama

59 Jenjang Jabatan Jumlah Butir Kegiatan Pendi dikan Pengelol aan Perpusta kaan Pelayan an Perpusta kaan Pengem bangan Sistem Kepusta kawanan Pe- ngemba -ngan prof Pe- nun- jang Jum-lah A. Pustaka wan Tingkat Terampil - Pustakawan Pelaksana - Pustakawan Pelaksana Lajutan - Pustakawan Penyelia B. Pustakawan Tingkat Ahli - Pustakawan Pertama - Pustakawan Muda - Pustakawan Madya - Pustakawan Utama

60 No.Unsur KegiatanNilai Angka Kredit TerendahTertinggi 1.Pendidikan0, Pengelolaan Perpustakaan 3. Pelayanan Perpustakaan 4. Pengembangan Sistem Kepustakawanan 5.Pengembangan Profesi 6.Penunjang Kegiatan Kepustakawanan

61 Satuan hasil Ijazah/Sertifikat/STPPL - Laporan Rencana- Eksemplar Judul - Cantuman File- Jam Topik- Kali/Kegiatan Orang- Naskah Tahun- Tanda Jasa Permintaan - Tema Hari- Buku Makalah - Pedoman Juknis/Juklak- Karya Surat Keterangan- Majalah Frame - Lembar Prototip- Penghargaan

62 Program Kegiatan Perpusnas RI Terkait Penerapan Perundangan Kepustakawanan Penyusunan Perka Penyusunan RIP SKKNI Penyusunan SKKNI Penyusunan Kurikulum Diklat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan Penyusunan SKB Penyusunan Juknis 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

63 PENUTUP UU No. 43 Tahun 2007dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 merupakan payung hukum yang masih memerlukan peraturan turunannya agar dapat diimplentasikan di lapangan Penerapan Permenpan RB Nomor 09 Tahun 2014 menungg SKB dan Juknisnya terbit. 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

64

65 /31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor


Download ppt "SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN KEPUSTAKAWANAN Oleh: Opong Sumiati 10/31/13 Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google