Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

POSISI STRATEGIS BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Jakarta, 10 Desember 2014 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "POSISI STRATEGIS BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Jakarta, 10 Desember 2014 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG."— Transcript presentasi:

1 POSISI STRATEGIS BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Jakarta, 10 Desember 2014 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1 Oleh: Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat

2 Agenda Amanat RPJP (Dalam RPJMN3) Keterkaitan RPJP, RPJMN, Nawacita, Agenda Bidang PMK dan Arah Kebijakan Strategis Capaian, Sasaran, dan Agenda Kedepan Urusan Keasdepan 2

3 KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019 MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (MIT) AMANAT RPJP (DALAM RPJMN 3): SDA, SDM, IPTEK. RT-RPJMN: AMANAT RPJP (DALAM RPJMN 3): SDA, SDM, IPTEK. RT-RPJMN: Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Polhukam EkonomiKesra Lingkungan -Tranfromasi Struktur -Resiliensi -Infrastruktur -Inovasi -RB -Tertib hukum -Anti korupsi -Demokrasi -Stabilitas DN Daerah -Mutu SDM -Kemiskinan -Pemerataan -Employment -BPJS -Pengelolaan SDA dan biodiversity -Kelautan -Mitigasi adaptasi PI -Pemerataan -SPM terpenuhi -Urbanisasi - Pelaksanaan Desentralisasi Kerangka Pendanaan : APBN dan Non-APBN Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan Membutuhkan Comprehensif Reform Not BAU (out the box) Prinsip berkelanjutan Terpadu tidak sendiri- sendiri Delivery Mechanism Jangka Panjang: KELUAR DARI MIT Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun RT-RPJMN sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar dari MIT. Tidak boleh meleset masa 5 tahun kedepan. 3 Sumber: Bappenas

4 Keterkaitan RPJP, RPJMN, Nawacita, Agenda Bidang PMK dan Arah Kebijakan Strategis (1) Amanat RPJP (RPJM 3) Pengelolaan SDA Pengelolaan SDM Pemanfaatan IPTEK RPJM Memantapkan pembangunan secara menyeleuruh dengan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang berbasis: SDA yang tersedia SDM yang berkualitas Kemampuan Iptek Nawacita: 3:Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat kehadiran negara….” 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Agenda PMK Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat Melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal Pembangunan Kependudukan dan KB Pembangunan Pendidikan, Indonesia Pintar Pembangunan Kesehatan,..Indonesia Sehat Arah Kebijakan Strategis: Memperkuat sistem perlindungan sosial; Meningkatkan kapasitas kelembagaan Meningkatkan ketersediaan layanan bantuan hukum Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan Akselerasi pemenuhan akses pelayanan KIA, Remaja dan Lansia Meningkatkan Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan Memantapkan SJSN

5 Keterkaitan RPJP, RPJMN, Nawacita, Agenda Bidang PMK dan Arah Kebijakan Strategis (2) Amanat RPJP (RPJM 3) RPJM Nawacita: 3:4;5 Agenda PMK Arah Kebijakan Strategis: Pengembangan kawasan perbatasan; Pengembangan daerah tertinggal; Pembangunan perdesaan; Menjamin perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan pekerja informal; Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan;

6 6 Tersusunnya peraturan perundangan/regulasi substansi pokok terkait sistem jaminan sosial nasional dan badan penyelenggara jaminan sosial Diresmikannya BPJS 31 Desember 2013 Beroperasinya BPJS Kesehatan 1 Januari 2014 Dilaksanakannya Program JKN 1 Januari 2014 Finalisasi regulasi jaminan sosial bidang ketenagakerjaan (JKK dan JKm, JHT dan JP) Capaian Pengembangan SJSN untuk mencapai Universal Health Coverage sesuai UU SJSN dan UU BPJS Sasaran Tercovernya selutuh penduduk Indonesia pada bidang jaminan kesehatan tahun 2019; Beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan Juli 2015 Agenda Kedepan ASDEP URUSAN JAMINAN SOSIAL

7 7 Percepatan penyaluran Raskin bulan November dan Desember 2014 dimajukan ke bulan Februari/Maret 2014 sebagai dampak bencana pada bulan Januari 2014 Business process review Prog. Raskin telah dilaksanakan dengan 3 opsi: memperkuat sistem yang ada; mendesain ulang Prog. Raskin; mendefinisikan ulang Prog. Raskin Capaian 15.5 Juta RTSM Sasaran Penetapan Sistim Penanganan Pengaduan Raskin 2015 secara terintegrasi Penguatan kebijakan ulang Prog. Raskin untuk mencapai target kinerja 6T Agenda Kedepan ASDEP URUSAN KOMPENSASI SOSIAL

8 8 ≤ jiwa ≤ jiwa. Capaian jiwa dari 2,3 juta penca/disabilitas ( penca/disabilitas berat) dan jiwa dari 2,8 juta lansia terlantar. Sasaran Koordinasi peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas dan lanjut usia yang menyeluruh pada setiap aspek kehidupan Koordinasi pengembangan sistem dan tata kelola bantuan, layanan, dan rehabilitasi sosial yang lebih terintegrasi dan komplementer Agenda Kedepan ASDEP URUSAN PEMBERDAYAAN PENCA DAN LANSIA

9 9 Akses air minum layak 70% Sanitasi layak 60,5% Rumah Tangga Kumuh 10,1% Tingkat kepemilikan (kepenghunian) rumah 81,6%. Capaian Masayarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Sasaran Koordinasi kebijakan peningkatan akses air minum layak; Koordinasi kebijakan penyediaan sanitasi layak; Koordinasi kebijakan hak bermukim (rumah singgah, dan rumah sosial) bagi MBR perkotaan Koordinasi kebijakan peningkatan akses rumah swadaya; Koordinasi kebijakan penyediaan kampung deret / rumah susun (Tikor Rusun) Agenda Kedepan ASDEP URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

10 10


Download ppt "POSISI STRATEGIS BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Jakarta, 10 Desember 2014 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google