Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGAWASAN DPRD ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2009 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PPPM)-STIE MULIA PRATAMA BEKASI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGAWASAN DPRD ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2009 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PPPM)-STIE MULIA PRATAMA BEKASI."— Transcript presentasi:

1 PENGAWASAN DPRD ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2009 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PPPM)-STIE MULIA PRATAMA BEKASI

2 PERAN PEMERIKSAAN & PENGAWASAN ATAS KEUANGAN DAERAH PLANNING IMPLEMENTING REPORTING CONTROLLING PROSES MANAJEMEN KEUANGAN EKSEKUTIF FUNGSIONAL, LEGISLATIF, PUBLIK KEUANGAN DAERAH AUDIT : BPK-RI PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

3 PENGAWASAN DPRD PP 58 TAHUN 2005 Pasal 131 DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

4 PENGAWASAN DPRD ( Permendagri No 13/2006 psl 311) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

5 CARA PENGAWASAN LEGISLATIF 1. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD 2. RAPAT PEMBAHASAN SIDANG KOMISI 3. RAPAT PEMBAHASAN PANITIA DPRD 4. RAPAT DENGAR PENDAPAT 5. KUNJUNGAN KERJA PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

6 LINGKUP PENGAWASAN DPRD PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN APBD INVESTASI, PRIVATISASI DAN PENERBITAN OBLIGASI/PINJAMAN PENGHAPUSAN ASSET PELAPORAN APBD PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

7 PENGAWASAN DPRD ATAS PERENCANAAN APBD MEMBAHAS : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) PRIORITAS KEGIATAN & PLAFOND ANGGARAN (PPAS) RANCANGAN PERDA APBD PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

8 PENGAWASAN DPRD ATAS PELAKSANAAN APBD PELAKSANAAN APBD Evaluasi atas Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Evaluasi atas penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

9 LANJUTAN keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

10 PENGAWASAN DPRD ATAS PELAPORAN APBD PELAPORAN APBD Evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

11 PERAN PENGAWASAN DPRD ATAS INVESTASI/HUTANG DAERAH Melakukan evaluasi terhadap usulan untuk melakukan investasi, privatisasi, dan penerbitan obligasi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

12 PERAN PENGAWASAN DPRD ATAS PENGHAPUSAN ASET DAERAH Melakukan evaluasi atas usulan penghapusan piutang aset daerah lainnya yang bernilai lebih dari Rp ,- (lima miliar rupiah). Melakukan evaluasi atas pemindah- tanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

13 PERAN PENGAWASAN DPRD ATAS PEMINDAHTANGAN ASET DAERAH Pasal 45 UU No 1/2004 Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/ daerah tidak dapat dipindahtangankan Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

14 PEMERIKSAAN DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PEMERIKSAAN : BPK RI HASIL PEMERIKSAAN HARUS DISAMPAIKAN KEPADA LEGISLATIF SELURUH JENIS PEMERIKSAAN DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMERIKSA LIHAT : UUD 1945 DAN AMANDEMENNYA UU No 15 TAHUN 2004 PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

15 PEMERIKSAAN Pasal 1 Ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 “ Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yg dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.” PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

16 PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH OLEH BPK-RI Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Keuangan adalah Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemeriksaan Kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yg terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yg tidak termasuk dlm pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja, antara lain pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan lingkungan PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

17 OPINI PEMERIKSAAN Pemeriksaan atas Laporan Keuangan menghasilkan “OPINI” Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yg disajikan dlm laporan keuangan yg didasarkan pada 4 kriteria: Kesesuaian dgn Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Efektivitas Pengendalian Intern PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

18 JENIS OPINI Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion) Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer of Opinion) PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

19 SISTEMATIKA HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama (Laporan Auditor Independen) Laporan keuangan yang diberi opini oleh auditor Bagian kedua (Gambaran umum pemeriksaan) Bagian ketiga (Laporan Pemeriksaan) 3.1 Penelaahan atas sistem dan pelaksanaan sistem pembukuan dan penyusunan laporan keuangan daerah 3.2 Koreksi Pembukuan dan kecermatan penyusunan laporan keuangan daerah 3.3 Catatan Pemeriksaan PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

20 Keterkaitan BPK dengan DPRD (Perencanaan Pemeriksaan) Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2004 Dalam merencanakan tugas Pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran dan pendapat lembaga perwakilan, dhi. termasuk DPRD Dalam rangka membahas permintaan, saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

21 Keterkaitan BPK dengan DPRD (Pelaporan Hasil Pemeriksaan) Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 Ayat (2) Laporan Hasil Pemeriksaan atas lapkeu Pemda disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan daerah dari pemerintah daerah Ayat (4) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya Ayat (5) Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya Ayat (7) Tata cara penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 18 Ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan (termasuk DPRD) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah masa berakhirnya semester yang bersangkutan Pasal 19 Ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

22 Pasal 20 Ayat 4 dan Ayat 6 UUNo. 15 Tahun 2004 “BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut dalam hasil Pemeriksaan semester” Pasal 21 Ayat UU No. 15 Tahun 2004 Lembaga Perwakilan menindaklanjuti hasil Pemeriksaan BPK dgn melakukan pembahasan sesuai dgn kewenangannya. DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dlm rangka menindaklanjuti hasil Pemeriksaan. DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan Pemeriksaan lanjutan. DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada (1) dan/atau ayat (3). Keterkaitan BPK dengan DPRD (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

23 CARA PENGAWASAN FUNGSIONAL a. DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENGAWASAN FUNGSIONAL : BAWASDA b. MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN BERKALA / INSIDENTIL KEPADA UNIT/SATKER NAMUN TIDAK MELAKUKAN JENIS PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG MEMBERIKAN OPINI (audit keuangan) c. PENGUSUTAN ATAS INDIKASI KKN (audit Tujuan Tertentu) d. PENILAIAN MANFAAT & KEBERHASILAN KEBIJAKAN, PROGRAM, PROYEK SERTA KEGIATAN (audit kinerja) e. HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN TIDAK HARUS DISAMPAIKAN KEPADA LEGISLATIF PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

24 UU NO 1 TAHUN 2004 pasal 47 Persetujuan DPRD dilakukan untuk: a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk : 1) tanah dan/atau bangunan yang:sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; 2) diperuntukkan bagi pegawai negeri; 3) diperuntukkan bagi kepentingan umum;dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp ,00 (lima miliar rupiah). PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

25 PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Lapkeu PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

26 Ketentuan Baru Laporan Keterangan Pertanggungjawaban KDh UU No. 22/03 tentang Susduk dan UU No. 32/04 menegaskan bahwa KDh dipilih melalui Pilkada langsung, bukan dipilih dan diangkat oleh DPRD. PP No. 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kpd Pemerintah, LKPJ kpd DPRD, dan Informasi LPPD kpd Masyarakat. DPRD dan KDh dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki kedudukan yang setara. Implikasi: Penyampaian LKPJ - KDh kepada DPRD tidak berlangsung dalam konteks menerima atau menolak, melainkan penyampaian informasi dari KDh kepada DPRD sebagai bahan menetapkan kebijakan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

27 Laporan KDH Laporan Keuangan LKPJ LPPD IPPD BPK DPRD Pemerintah Masyarakat DPRD PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

28 Tahapan dan Proses LKPJ Akhir Masa Jabatan 6 bulan sebelum masa jabatan KDh berakhir, DPRD memberitahukan secara tertulis kepada KDh dengan tembusan MDN mengenai akan berakhirnya masa jabatan KDh ybs. DPRD meminta KDh menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum masa jabatan berakhir dan secepat-cepatnya 4 bulan sebelum masa jabatan berakhir. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

29 LKPJ - KDh disampaikan dan dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD. Sifat laporan adalah progress report, sehingga tidak berlangsung dalam konteks menerima atau menolak. Hasil pembahasan DPRD atas LPKJ - KDh ditetapkan dalam Keputusan DPRD berupa catatan-catatan yang sifatnya strategis untuk dipedomani oleh KDh dalam pelaksanaan tugasnya. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

30 Bila DPRD menemukan indikasi manipulasi dan penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindak pidana, DPRD menggunakan hak-haknya untuk selanjutnya diproses melalui penyidikan oleh aparat penegak hukum. Hak dimaksud adalah: 1.Hak interpelasi: Hak DPRD untuk meminta keterangan atas kebijakan pemda. 2.Hak angket: Hak melakukan penyelidikan atas keterangan Pemda. 3.Hak menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

31 Pelaksanaan penggunaan hak-hak DPRD diakhiri dengan Keputusan DPRD untuk menerima atau menolak usul pernyataan pendapat DPRD. Bila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, maka penerimaan ditetapkan dengan Keputusan DPRD berikut saran penyelesaiannya. Apabila ada indikasi pidana, saran penyelesaian dapat diproses secara hukum. Sambil menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap, KDh tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. KDh yang telah menyampaikan LPKJ Akhir Masa Jabatan dapat dicalonkan kembali, sepanjang ada parpol atau gabungan parpol yang mencalonkannya. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

32 Tahapan dan Proses LKPJ Tahunan Pertanggungjawaban KDh kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, berdasarkan tolok ukur Renstra. (PP 108/2000, ps.1 angka 6), disertai dengan ‘penilaian kinerja’ (PP 108/2000, ps 5). LKPJ bersifat laporan pelaksanaan tugas dalam konteks progress report, bukan merupakan alat untuk menjatuhkan KDh, ttp wahana untuk menilai dan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

33 Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Untuk apa? Mewujudkan dan meningkatkan…… E fisiensi E fektifitas P roduktivitas A kuntabilitas F ungsi pengawasan DPRD PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

34 RAPERDA PERHITUNGAN ANGGARAN Setelah Tahun Anggaran Berakhir KDH Menyusun Laporan Pertanggug.jawaban Keuangan Daerah Harus Mengungkap Kegiatan Pemda : - Pencapaian. Kinerja - Pemanfaatan SD Ekonomis - Ketaatan terhdp per-UU Perbanding Realisasi & Angg serta terjadinya selisih Konsistensi penyus Lap Keu Catatan ; & Informasi Tambahan Realisasi APBD NOTA PERHIT APBD Laporan Arus Kas Neraca Daerah Laporan Realisasi APBD Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta Kinerja KEUDA Menyajikan Informasi Mengenai Sumber dan Penggunaan Kas dalam Aktivitas Operasi, Investasi & Pembiayaan Menyajikan Informasi Mengenai Posisi Aktiva,Utang,Ekuitas Dana pada Akhir Tahun Anggaran PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

35 1.JANGKA WAKTU: A. Tahunan. b.Akhir Masa Jabatan KDH. 2.SUBSTANSI: LPPD meliputi laporan pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 3.PERBEDAAN DENGAN LAKIP: Secara sunstansial, hampir tidak memiliki perbedaan, karena sama-sama merupakan laporan tentang kinerja penyelenggaraan pemda dan pelaksanaan tugas dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Namun LPPD tidak mencakup analisis inputs, outputs dan outcomes sebagaimana LAKIP. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

36 5.PERBEDAAN DENGAN LKPJ: Secara substansial, LKPJ adalah laporan yang hanya mencakup kinerja penyelenggaraan APBD atau tugas desentralisasi saja. Dengan demikian, LPPD lebih luas dibandingkan dengan LKPJ. 6.TANGGUNGJAWAB PENYUSUNAN LPPD BUP/WALIKOTA: A.BUPATI/WALIKOTA MEMBENTUK TIM PENYUSUN YANG TERDIRI DARI ASISTEN I, BAPPEDA DAN SELURUH UNSUR UNIT KERJA DAERAH. B.LAPORAN DISAMPAIKAN KEPADA MDN MELALUI GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT. C.GUBERNUR MEMBENTUK TIM PENILAI DAN MENILAI SERTA MENYAMPAIKAN HASIL PENILAIAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA. BUPATI/WALIKOTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN ATAS PENILAIAN GUBERNUR. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

37 7.TANGGUNGJAWAB PENYUSUNAN LPPD GUBERNUR: A.GUBERNUR MEMBENTUK TIM PENYUSUN YANG TERDIRI DARI ASISTEN I, BAPPEDA DAN SELURUH UNSUR UNIT KERJA DAERAH PROP. B.LAPORAN DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI DALAM NEGERI. C.MDN MEMBENTUK TIM EVALUSI DAN MENILAI SERTA MENYAMPAIKAN HASIL PENILAIAN KEPADA GUBERNUR DAN GUBERNUR MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN ATAS PENILAIAN MDN. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

38 PP 8 TAHUN 2006 PELPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: a. Laporan Keuangan; dan b. Laporan Kinerja. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

39 LAPORAN KEUANGAN DAERAH PP 24/2005 TTG SAP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi APBD Anggaran – Realisasi Pendapatan Anggaran – Realisasi Belanja (Ap./Pub.) - Belanja Non Modal - Belanja Modal Anggaran – Realisasi Surplus/Defisit Anggaran – Realisasi Pembiayaan Neraca Daerah Aktiva -Aktiva Lanc -ar -Investasi Jk. Panjang -Aktiva Tetap -Dana Cadangan -Aktiva Lain-lain Hutang -Hutang Jangka Pendek -Hutang Jangka Panjang Ekuitas Dana -Ekuitas Dana Umum -Ekuitas Dana Dicadangkan -Ekuitas Dana Donasi Laporan Aliran Kas Saldo Awal Penerimaan Operasional Investasi Pengeluaran Pembiayaan Saldo Akhir Laporan Kinerja Keuangan Daerah Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja (Ap./Pub.) - Belanja Non Modal - Belanja Modal Realisasi Surplus/Defisit Realisasi Pembiayaan Laporan Perubahan Ekuitas Dana Saldo Awal Pendapatan Daerah Belanja Daerah Non Modal Saldo Akhir PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

40 PELAPORAN KINERJA Pasal 17 (1) Laporan Kinerja, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing- masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Pasal 19 (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

41 TUJUAN ANALISA Untuk meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah serta perubahan-perubahannya Untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya Untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan program-programnya Untuk mengetahui potensi pemerintah untuk menghasilkan sumber daya PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

42 Prasyarat Analisa Dalam melaksanakan analisa laporan keuangan harus memperhatikan hal-hal berikut:  Laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi berdasarkan standar dan kebijakan akuntansi  Angka-angka dalam laporan keuangan kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi atau masalah tertentu yang dihadapi oleh pemerintah daerah  Pengaruh transaksi yang ekstrim/luar biasa perlu dieliminasi PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

43 Analisa Laporan Keuangan Analisa Horisontal, membandingkan angka-angka antara laporan keuangan yang satu dengan laporan keuangan yang lain Analisa Vertikal, membandingkan suatu pos terhadap pos lainnya dalam laporan keuangan yang sama PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

44 METODE ANALISA Analisa Perubahan Laporan Keuangan Analisa Persentase per Komponen Analisa Trend Analisa Rasio Analisa Sumber dan Penggunaan Dana PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009

45 THE END OF SEASON TERIMA KASIH PPPM-STIE Mulia Pratama Bekasi 2009


Download ppt "PENGAWASAN DPRD ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2009 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PPPM)-STIE MULIA PRATAMA BEKASI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google