Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAJAK PENGHASILAN BADAN By. M. Firdaus Wahidi SE. ME.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAJAK PENGHASILAN BADAN By. M. Firdaus Wahidi SE. ME."— Transcript presentasi:

1 PAJAK PENGHASILAN BADAN By. M. Firdaus Wahidi SE. ME.
16 April 2017

2 PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 1
adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak 16 April 2017

3 BAGAN SUBJEK PAJAK SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI SUBJEK PAJAK
Objek Pajak Orang Pribadi SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI Badan Seluruh Penghasilan Pasal 4 Pasal 2(3) Warisan yang belum terbagi SUBJEK PAJAK Penghasilan dari kegiatan operasi dan harta yang dimiliki/dikuasai Penghasilan kantor pusat Penghasilan lainnya yang diperoleh sehubungan dengan penghasilan kantor pusat Orang Pribadi Pasal 2(2) SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI BUT Badan Pasal 2(4) Pasal 5(1) Non BUT Penghasilan yang diperoleh dari Indonesia 16 April 2017 Pasal 5(1)

4 SUBJEK PAJAK [Pasal 2 ayat (1)]
Orang Pribadi Warisan yang belum terbagi Badan BUT 16 April 2017

5 DEFINISI BADAN [ Pasal 1 UU KUP ]
Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap 16 April 2017

6 SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI [ Pasal 2 ayat (3) ]
Orang Pribadi Bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan; atau Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia Badan Yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia Warisan yang belum terbagi 16 April 2017

7 SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia Perseroan Terbatas, CV, BUMN / BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Yayasan, Dana Pensiun, Perkumpulan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk KIK dan BUT. Read the slide 16 April 2017

8 SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI [ Pasal 2 ayat (4) ]
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia/berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia Yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia Yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia 16 April 2017

9 SUBJEK PAJAK BADAN LUAR NEGERI
Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, kecuali subjek pajak tersebut mempunyai Bentuk Usaha Tetap – BUT (Permanent Establishment – PE) di Indonesia Read the slide 16 April 2017

10 Orang Pribadi Badan SUBJEK PAJAK BUT
IHT SUBJEK PAJAK Subjek Pajak Orang Pribadi Badan BUT Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh: orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,  SPLN Orang Pribadi atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia  SPLN Badan, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Kewajiban Pajak Subjektif: Dimulai pada saat orang pribadi atau badan menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu Bentuk Usaha Tetap. Berakhir pada saat orang pribadi atau badan tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (Pasal 2A ayat (3) UU PPh) 10

11 SUBJEK PAJAK Elemen-elemen dasar BUT:
IHT SUBJEK PAJAK Elemen-elemen dasar BUT: Suatu tempat usaha (a place of business), Yang bersifat permanen, Yang digunakan oleh SPLN (orang pribadi atau badan), Untuk menjalankan usaha (business) atau melakukan kegiatan (activities). (Pasal 2 ayat (5) UU PPh dan Penjelasannya) Penting: Tidak semua SPLN dapat menjadi BUT, namun hanya yang memperoleh penghasilan dari menjalankan business atau activities. Tidak ada isu BUT bila SPLN hanya memperoleh penghasilan dari pekerjaan (spt: gaji, upah) atau penghasilan dari modal (bunga, dividen, sewa dan royalti). SPLN dapat menjadi BUT bila memenuhi empat elemen di atas. BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan (material dan formal). 11

12 Perwujudan BUT BUT FISIK ATAU AKTIVA: BUT AGEN:
IHT BUT FISIK ATAU AKTIVA: tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; Gudang; Ruang untuk promosi dan penjualan pertambangan & penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran Migas perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; Perwujudan BUT BUT AGEN: n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, BUT ASURANSI: o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. BUT BUT PROYEK: l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; BUT E-COMMERCE: p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penye-lenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. BUT JASA: m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

13 SUBJEK PAJAK Pengertian Time Test:
IHT SUBJEK PAJAK Pengertian Time Test: Pengujian untuk menentukan signifikansi keberadaan seseorang di Indonesia, Signifikansi itu untuk menentukan materialitas hubungan faktual/ekonomi antara Negara dengan Subjek Pajak. Dua jenis time test dalam UU PPh: Lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan? Khusus untuk menentukan status Subjek Pajak orang pribadi (SPDN atau SPLN) Lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan? Untuk menentukan keberadaan BUT dari SPLN (orang/badan) yang memberikan jasa di Indonesia. 13

14 MULAI DAN BERAKHIRNYA KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI BADAN MULAI: SAAT DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA BERAKHIR: SAAT DIBUBARKAN TIDAK LAGI BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA PASAL 2A Ayat (2) 16 April 2017

15 MULAI DAN BERAKHIRNYA KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
ORANG PRIBADI/BADAN Ps. 2 : (4) huruf B SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI MULAI: SAAT MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA BERAKHIR: SAAT TIDAK LAGI MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA Pasal 2A ayat (4) 16 April 2017

16 MULAI DAN BERAKHIRNYA KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
ORANG PRIBADI/BADAN Ps. 2 : (4) huruf a SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI MULAI: SAAT MENJALANKAN USAHA MELAKUKAN KEGIATAN MELALUI BUT BERAKHIR: SAAT TIDAK LAGI MENJALANKAN USAHA TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN MELALUI BUT PASAL 2A Ayat (3) 16 April 2017

17 NON SUBJEK PAJAK Badan perwakilan Negara asing ( Kedutaan Besar );
Organisasi-organisasi Internasional; Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kreteria yang ditentukan. 16 April 2017

18 PERHITUNGAN PPH TERUTANG
Luar Negeri Pembayaran dari Luar Negeri Pembayaran ke Luar Negeri Pasal 26 Pasal 24 Indonesia WAJIB PAJAK BADAN Pasal 23 Pasal 23 Laporan Laba / Rugi Penghasilan xxx Biaya (xxx) Laba xxx Koreksi Fiskal xxx Penghasilan Kena Pajak xxx Pajak Terutang xxx Pajak dibayar dimuka (xxx) Pajak yang harus dibayar xxx Pasal 4 Pasal 6 Pasal 9 Pasal 22, 23, 24, 25 Pasal 17 Pasal 29 16 April 2017

19 OBJEK PAJAK / PENGHASILAN [ Pasal 4 (1) ]
Pengertian : Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atas diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

20 OBJEK PAJAK Penggantian atau imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau
Pasal 4 ayat (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau jasa yg diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kec. ditentukan lain dlm UU ini Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan Laba Usaha

21 OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 1. keuntungan krn pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sbg pengganti saham/penyertaan modal; 2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya krn pengalihan harta kpd pemegang saham, sekutu atau anggota; 3. keuntungan krn likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; 4. keuntungan krn pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kec. yang diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan 5.Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

22 OBJEK PAJAK [ Pasal 4 ayat (1) ]
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan krn jaminan pengembalian utang Dividen, dgn nama dan dlm bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kpd pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala Keuntungan krn pembebasan utang Keuntungan krn selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yg terdiri dari WP yg menjalankan usaha / pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan pajak.

23 OBJEK PAJAK Penghasilan dari Usaha Berbasis Syariah imbalan bunga
Pasal 4 ayat (1) Penghasilan dari Usaha Berbasis Syariah imbalan bunga surplus Bank Indonesia

24 NON OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3)
Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat atau sumbangan keagamaan; Harta hibahan; Warisan; harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah; Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 16 April 2017

25 NON OBJEK PAJAK dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP DN, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; 16 April 2017

26 NON OBJEK PAJAK penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 16 April 2017

27 NON OBJEK PAJAK beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan ; bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu. 16 April 2017

28 OBJEK PAJAK BUT Objek Pajak bagi SPLN BUT:
IHT OBJEK PAJAK BUT Objek Pajak bagi SPLN BUT: Atribusi Faktual: penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai (Pasal 5 ayat (1) huruf a) “Force of Attraction”: penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia (Pasal 5 ayat (1) huruf b) Atribusi karena hubungan efektif: penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. (Pasal 5 ayat (1) huruf c). 28

29 Atribusi Faktual: Pasal 5 ayat (1) huruf a
IHT Atribusi Faktual: Pasal 5 ayat (1) huruf a X Corp. Negara X Indonesia Income BUT X Corp. Sales Product “X” Income Assets PT PQR PT ABC Atribusi Faktual: Objek Pajak BUT dari kegiatan atau harta BUT tersebut.

30 Force of Attraction: Pasal 5 ayat (1) huruf b
IHT Force of Attraction: Pasal 5 ayat (1) huruf b X Corp. Income Negara X Indonesia BUT X Corp. Sales Product “X” Income Sales Product “X” PT ABC PT PQR Force of attraction: Income kantor pusat dari PT ABC menjadi objek pajak BUT.

31 Hubungan efektif: Pasal 5 ayat (1) huruf c
IHT Hubungan efektif: Pasal 5 ayat (1) huruf c Betah Corp. License Agreement Negara X Royalty & fee Indonesia Management Agreement BUT Betah Corp. PT ABC Bangunan Hotel Terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan kepada kantor pusat  royalty dan fee adalah objek pajak BUT.

32 OBJEK PAJAK SPLN TERKAIT BUT
IHT OBJEK PAJAK SPLN TERKAIT BUT BRANCH PROFIT TAX Branch Profit: Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia Terutang PPh sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. (Pasal 26 ayat (4) UU PPh) Syarat agar tidak terutang Branch Profit Tax: (KMK 602/KMK.04/1999) Dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri; dan Dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil. 32

33 PENGURANG PENGHASILAN BRUTO [ Pasal 6 UU PPh ]
a. BIAYA YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANSUNG BERKAITAN DENGAN DENGAN KEGIATAN USAHA, antara lain : Biaya pembelian bahan ; 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honororarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. 3. bunga, sewa, dan royalty. 4. biaya perjalanan ; 5. biaya pengolahan limbah ; 6. premi asuransi; 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 8. biaya administrasi 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan. 16 April 2017

34 PENGURANG PENGHASILAN BRUTO [ Pasal 6 UU PPh ]
Penyusutan dan amortisasi Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Kerugian karena penjualan/pengalihan harta yang digunakan dalam perusahaan Kerugian selisih kurs Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia Beasiswa, magang dan pelatihan 16 April 2017

35 PENGURANG PENGHASILAN BRUTO [ Pasal 6 UU PPh ]
Penghapusan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; dan Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; dan Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan Menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dengan syarat bahwa premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi karyawan 16 April 2017

36 PENGURANG PENGHASILAN BRUTO [ Pasal 6 UU PPh ]
sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional ketentuannya diatur dengan PP; sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia ketentuannya diatur dengan PP; biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan PP; sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah 16 April 2017

37 NON DEDUCTIBLE EXPENSES
Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota Pembentukan dana cadangan, kecuali : cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; Cadangan untuk usaha asuransitermasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, 16 April 2017

38 NON DEDUCTIBLE EXPENSES
premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan 16 April 2017

39 NON DEDUCTIBLE EXPENSES
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan 16 April 2017

40 NON DEDUCTIBLE EXPENSES
harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; 16 April 2017

41 NON DEDUCTIBLE EXPENSES
Pajak penghasilan; biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya; Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. 16 April 2017

42 PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Harga perolehan (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan, misalnya bea cukai, biaya transportasi, biaya instalasi) Harga yang wajar (jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima) apabila terdapat hubungan istimewa Harga pasar (dalam hal terjadi tukar menukar harta) Nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan (apabila pengalihan harta tersebut bukan merupakan objek pajak, misalnya sumbangan) 16 April 2017

43 PENYUSUTAN Untuk mengurangi biaya aktiva yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun Metode penyusutan Garis lurus Saldo menurun Bangunan disusutkan dengan metode garis lurus Penyusutan dilakukan untuk setiap bulan Tanah tidak disusutkan, kecuali jika nilai tanah mengalami penurunan untuk memperoleh penghasilan Di akhir masa manfaat, sisa nilai buku disusutkan seluruhnya 16 April 2017

44 KELOMPOK HARTA BERWUJUD
Masa Mamfaat I. Bukan Bangunan : - Kelompok 1 - Kelompok 2 - Kelompok 3 - Kelompok 4 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun II. Bangunan - Permanen - Tidak Permanen 10 tahun 16 April 2017

45 TARIF PENYUSUTAN Kelompok Harta Masa Mamfaat Garis Lurus Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan - Kelompok 1 - Kelompok 2 - Kelompok 3 - Kelompok 4 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 25% 12,5% 6,25% 5% 50% 10% II. Bangunan - Permanen - Tidak Permanen 10 tahun --- 16 April 2017

46 AMORTITASI Pengeluaran atas harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dibebankan melalui amortisasi. Metode amortisasi Garis lurus Saldo menurun 16 April 2017

47 TARIF AMORTISASI Kelompok Harta Tak Berwujud Masa Mamfaat Garis Lurus
Saldo Menurun - Kelompok 1 - Kelompok 2 - Kelompok 3 - Kelompok 4 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 25% 12,5% 6,25% 5% 50% 10% 16 April 2017

48 PERSEDIAAN [ Pasal 10 ayat (6) ]
Meliputi persediaan barang dagangan/barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, bahan pembatu, sikuritas. Harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara : Metode rata-rata (avarage); atau Metode FIFO (First In First Out) 16 April 2017

49 PENGHITUNGAN PAJAK Prosedur Umum
Menerapkan tarif pajak badan atas penghasilan kena pajak (penghasilan bruto dikurangi biaya yang boleh dikurangkan) Tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan (PPh) Final Read the slide 16 April 2017

50 KOMPENSASI KERUGIAN. APABILA PENGHASILAN
BRUTO SETELAH PENGURANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIDAPAT KERUGIAN MAKA KERUGIAN TSB DIKOMPENSASIKAN DENGAN PENGHASILAN MULAI TAHUN PAJAK BERIKUTNYA BERTURUT-TURUT SAMPAI DENGAN 5(LIMA) TAHUN. Pasal 6 ayat (2) 16 April 2017 50

51 KOMPENSASI KERUGIAAN Kerugian tahun lalu dapat dibawa dan dikompensasikan ke penghasilan kena pajak selama 5 tahun pajak berikutnya Kerugian yang diakibatkan karena penghasilan yang telah dikenakan pajak final, tidak dapat dibawa/dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya 16 April 2017

52 KOMPENSASI KERUGIAN PT.A TAHUN 2009 MENDERITA KERUGIAN FISKAL SEBESAR
CONTOH PT.A TAHUN 2009 MENDERITA KERUGIAN FISKAL SEBESAR Rp DALAM 5 TAHUN BERIKUTNYA RUGI- LABA FISKAL PT A. MENGGAMBARKAN SEBAGAI BERIKUT: 2010 : LABA FISKAL Rp 2011 : RUGI FISKAL Rp 2012 : LABA FISKAL Rp 2013 : LABA FISKAL Rp 2014 : LABA FISKAL RP 16 April 2017 52

53 KOMPENSASI KERUGIAN DILAKUKAN Sbb
RUGI FISKAL TAHUN (Rp ) LABA FISKAL TAHUN Rp SISA RUGI FISKAL TH (Rp ) RUGI FISKAL TAHUN (Rp ) SISA RUGI FISKAL TH (Rp ) LABA FISKAL TAHUN Rp SISA RUGI FISKAL TH (Rp ) LABA FISKAL TAHUN Rp SISA RUGI FISKAL TH (Rp ) LABA FISKAL TAHUN Rp SISA RUGI FISKAL TH (Rp ) 16 April 2017 53

54 HANYA DIKOMPENSASIKAN DENGAN LABA FISKAL
SISA RUGI FISKAL TAHUN 2009 Rp YANG MASIH TERSISA PADA AKHIR TH 2014, TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN DGN LABA FISKAL TAHUN SEDANGKAN : - RUGI FISKAL TAHUN 2011 Rp HANYA DIKOMPENSASIKAN DENGAN LABA FISKAL TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016, KARENA JANGKA WAKTU LIMA TAHUN DIMULAI SEJAK TAHUN DAN BERAKHIR TH 2016. PASAL 6 Ayat (2) 16 April 2017 54

55 PENGHITUNGAN PAJAK Penetapan Provisi Khusus
Penghasilan kena pajak ditetapkan berdasarkan perkiraan laba usaha Berlaku untuk perusahaan pelayaran/penerbangan internasional, perusahaan perdagangan luar negeri, perusahaan pengeboran minyak dan gas, dan perusahaan yang bergerak di bidang “Build-Operate-Transfer” 16 April 2017

56 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
TARIF PAJAK WP BADAN Lapisan Penghasilan Kena Pajak UU No. 17/2000 UU No. 36 Tahun 2008 < Rp. 50 juta 10% > Rp 50 juta – Rp 100 juta 15% > Rp 100 juta 30% 28% tahun pajak 2009 & menjadi 25% sejak tahun pajak 2010 Read the slide 16 April 2017

57 PENILAIAN HARTA PERUSAHAAN
“ Penilaian harta ditentukan berdasarkan harga perolehannya “ 1. Persediaan Barang Dagangan Harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara : Metode rata-rata; atau Metode FIFO 16 April 2017

58 PENILAIAN HARTA PERUSAHAAN
2. Aktiva Tetap Harga perolehan = Harga Beli + Biaya biaya untuk mendapatkan. 3. Tanah Semua pengeluaran untuk memperoleh termasuk pengurusan hak-hak atas tanah. 4. Biaya Pra Operasi Biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial berjalan. 16 April 2017

59 BUNGA PINJAMAN Bunga pinjaman adalah bunga yang menjadi beban sehubungan dengan pinjaman uang sepanjang pinjaman tersebut digunakan untuk usaha Bunga Yang Non Deductible Expense : Bunga atas penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan atau yang tidak termasuk objek pajak. Bunga pinjaman yang harus dikapitalisasi atau merupakan unsur harga pokok, seperti : - dipergunakan untuk membeli saham yang sudah beredar; - dipergunakan untuk membeli tanah bagi perusahaan real estate; - dipergunakan untuk pembangunan selama masa konstruksi. 16 April 2017

60 KETENTUAN SE.46/PJ.4/1995 Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito atau tabungan lainnya, maka biaya bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka biaya bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya 16 April 2017

61 SELISIH KURS VALUTA ASING
MACAM-MACAM KURS : Kurs Menteri Keuangan Kurs Realisasi : Kurs yang sebenarnya terjadi pada waktu perusahaan merupiahkan valas atau pada waktu perusahaan membeli valas. Kurs BI : Kurs BI digunakan untuk mencatat hutang piutang serta transaksi dalam valuta asing. 16 April 2017

62 GUNA KURS KMK Perhitungan pelunasan Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN-Import, PPh pasal 22 sesuai dengan tanggal PIUD. Perhitungan PPN dan PPnBM sesuai tanggal faktur pajak, apabila pembayaran, harga jual atau Nilai penggantian dilakukan dengan mata uang asing Perhitungan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 apabila penghasilan diterima dalam mata uang asing. Perhitungan Pajak Ekspor. Perhitungan Pajak-pajak Final yang dibayarkan dalam valuta asing 16 April 2017

63 REKONSILASI FISCAL Atas penghasilan yang dikenakan PPh Final (pasal 4 ayat (2) UU PPh) Atas penghasilan yang bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh) Non Deductible Expense (pasal 9 UU PPh). Biaya yang diatur tersendiri (Beda Waktu ) Joint Cost 16 April 2017

64 KREDIT PAJAK Pasal Pembayaran pajak melalui pemungut pajak, seperti pada waktu impor. Pasal Pembayaran pajak melalui pemotongan oleh pihak ketiga Pasal Kredit Pajak Luar Negeri – pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri Read the slide 16 April 2017

65 KREDIT PAJAK Pasal 25 - Pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan. Fiskal Luar Negeri - Pajak yang dibayar pada saat seorang karyawan pergi ke luar negeri – terbatas hanya untuk perjalanan dinas Read the slide 16 April 2017

66 ANGSURAN PPh PASAL 25 [ Asumsi tahun Pajak Januari – Desember ]
Sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh (Januari dan Februari) = Angsuran masa Desember tahun pajak sebelumnya Setelah SPT PPh dilaporkan (Maret s.d. Desember) = Berdasarkan jumlah PPh terutang sesuai dengan yang tercantum di SPT (Pajak terutang – pajak yang dipotong pihak ketiga) dibagi 12 bulan Read the slide 16 April 2017

67 ANGSURAN PPh PASAL 25 Apabila SPT Rugi atau Nihil
- Angsuran pajaknya adalah Nihil Kompensasi Kerugian - Dalam Perhitungan hutang pajak, Penghasilan Kena Pajak yang tercantum di SPT harus dikurangi dahulu dengan kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasi. Terdapat Penghasilan Tidak Teratur Penghasilan Tidak Teratur dikeluarkan dari perhitungan angsuran pajak, misalnya: keuntungan selisih kurs, keuntungan dari pengalihan harta 16 April 2017

68 Angsuran PPh PASAL 25 (Dalam hal-hal Tertentu)
Apabila dilakukan Pembetulan SPT Jika dilakukan pembetulan SPT setelah dilaporkannya SPT, dan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, angsuran pajaknya berdasarkan SPT Pembetulan. Apabila diterbitkan Ketetapan Pajak Jika pada tahun pajak sebelumnya terdapat Surat Ketetapan Pajak (SKP), jumlah angsuran pajaknya harus dihitung kembali berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang telah ditetapkan dalam SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. 16 April 2017

69 Angsuran PPh PASAL 25 (Dalam hal-hal Tertentu)
Terlambat Lapor SPT : Angsuran pajak sebelum batas waktu pelaporan SPT = angsuran masa Desember tahun pajak sebelumnya. Kekurangan pembayaran pajak dari tanggal batas waktu pelaporan s.d. dilaporkannya SPT dikenakan denda sebesar 2% perbulan. 16 April 2017

70 Angsuran PPh PASAL 25 (Dalam hal-hal Tertentu)
Perpanjangan SPT : Apabila permohonan perpanjangan disetujui, angsuran untuk masa pajak Maret sampai dilaporkannya SPT adalah berdasarkan perhitungan sementara yang tercantum dalam Formulir SPT 1771-Y. Pajak yang kurang dibayar dari tanggal batas waktu pelaporan s.d. dilaporkannya SPT dikenakan denda sebesar 2% per bulan. 16 April 2017

71 ANGSURAN PPh PASAL 25 (Dalam hal-hal khusus)
Wajib Pajak Badan (Baru) 1/12 x (tarif progresif x penghasilan fiskal bulanan yang disetahunkan) Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi 1/12 x (tarif progresif x laba/rugi fiskal pertiga bulanan yang disetahunkan) Read the slide 16 April 2017

72 ANGSURAN PPh PASAL 25 (Dalam hal-hal khusus)
B U M N / B U M D 1/12 x [(tarif progresif x laba/rugi fiskal sesuai dengan RKAP)] Tidak berlaku untuk bank pemerintah atau perusahaan yang bergerak di bidang Sewa Guna Usaha 16 April 2017

73 TERUTANGNYA PENGHASILAN LUAR NEGERI
Pengakuan penghasilan berdasarkan negara asal penghasilan Penghasilan dari kegiatan usaha: stelsel akrual Pendapatan dividen: stelsel kas / ditetapkan Penghasilan lain-lain: stelsel kas Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia 16 April 2017

74 KREDIT PAJAK LUAR NEGERI [ Pasal 24 ]
Untuk menghindari beban pajak ganda atas penghasilan yang sama Jumlah yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah diantara : Jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri; atau Jumlah pajak yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak dikalikan PPH terutang Jumlah pajak terutang atas seluruh penghasilan kena pajak, apabila penghasilan luar negeri > total penghasilan (didalam negeri menjalani kerugian) 16 April 2017

75 SURAT PEMBERITAHUAN [ SPT ]
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (formulir 1771) dan SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (formulir 1771/$) 16 April 2017

76 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
No Kode Form Nama Form Ket. 1. 1771 SPT Tahunan PPh WP Badan Induk SPT 2. 1771- I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Lamp. I 3. 1771- II Perincian HPP, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Luar Usaha Lamp. II 4. 1771- III Kredit Pajak Dalam Negeri Lamp. III 5. 1771- IV PPh Final dan Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Lamp. IV 16 April 2017

77 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
6. 1771- V Daftar Pemegang Saham / Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang dibagikan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris Lamp. V 7. 1771- VI Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi Daftar Pinjaman (Utang) dari Pemegang Saham dan / atau Perusahaan Afiliasi Daftar Pinjaman (Piutang) kepada Pemegang Saham dan / atau Perusahaan Afiliasi Lamp. VI 16 April 2017

78 KELENGKAPAN SPT TAHUNAN [ PASAL 3 AYAT (6) UU KUP ]
Seluruh lampiran yang telah dibakukan (yaitu formulir 1771-I s/d VI) harus diisi walaupun nihil; Neraca dan Rugi Laba tahun pajak yang bersangkutan; Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya untuk Wajib Pajak tertentu; SSP lembar ke-3 tahun pajak yang bersangkutan apabila SPT menunjukkan kurang bayar; Surat kuasa khusus dalam hal SPT ditanda tangani oleh bukan pengurus atau bukan direksi; Daftar penghitungan penyusutan/amortisasi; Penghitungan Objek PPh Pasal 26 ayat (4) bagi Wajib Pajak BUT yang penghasilannya telah dikenakan PPh yang bersifat final; Lampiran lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. 16 April 2017

79 PRINSIP-PRINSIP UMUM Pertanggungan jawab oleh Pengurus, termasuk pengurus yang mempunyai kuasa dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Sistem “Self Assessment” Read the slide 16 April 2017

80 PRINSIP-PRINSIP UMUM Pada umumnya mengikuti prinsip akuntansi Indonesia, kecuali peraturan perpajakan menentukan lain. Prinsip akrual vs prinsip cash  prinsip akrual harus diterapkan untuk penghasilan dan biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Direktorat Jenderal Pajak berhak untuk melakukan review dan penyesuaian atas transaksi-transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 16 April 2017

81 PRINSIP-PRINSIP UMUM TAHUN PAJAK
Tahun kalender vs Tahun Buku (Accounting Year) Dilakukan secara taat asas Perubahan tahun pajak  persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak Read the slide 16 April 2017

82 SELESAI   


Download ppt "PAJAK PENGHASILAN BADAN By. M. Firdaus Wahidi SE. ME."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google