Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LOGO PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Berdasarkan PP 46 Tahun 2011 BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LOGO PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Berdasarkan PP 46 Tahun 2011 BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2015."— Transcript presentasi:

1 LOGO PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Berdasarkan PP 46 Tahun 2011 BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2015

2 NAMA: F.X. SUNARYANTA, S.H. NIP: TEMP. TGL. LAHIR: BANTUL, 08 OKTOBER 1978 JABATAN : ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA PANGKAT/GOL.: PENATA III/C STATUS: 1 ISTRI 2 ANAK PENDIDIKAN : SDN O1 SEDAYU SMPN 01 SEDAYU SMAN 1 YOGYAKARTA S1 HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA DIKLAT : 1. MANAJEMEN KINERJA PNS 2. MANAJEMEN SDM PNS 3. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PNS 3. PENYUSUNAN PENILAIAN PRESTASI KERJA 4. ANALISA JABATAN & ANALISA BEBAN KERJA 5. EVALUASI JABATAN 6. PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN 7. SEKRETARIAT TIM PAK GURU, dst… NO.HP: Curriculum Vitae

3 1.UU Nomor 5 Tahun 2014 ttg ASN 2.UU Nomor 8 Tahun 1974 ttg Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999; 3.PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS; 4.Perka. BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011.

4 Apakah Penilaian Prestasi Kerja PNS ? Proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja PNS.....yang dinilai? Apakah Sasaran Kerja Pegawai tercapai? Apakah Perilaku Kerja Pegawai baik?

5 5 “hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja” Prestasi Kerja

6 6 RENCANA KERJA DAN TARGET YANG AKAN DICAPAI OLEH SEORANG PNS Sasaran kerja pegawai

7 Siapa yang harus mengetahui Penilaian Prestasi Kerja PNS ini? YOUR SITE HERE Semua PNS harus mengetahui dan memahami proses penilaian prestasi kerja ini. BUKAN HANYA PENILAI, TETAPI SEMUA

8 Apakah Prinsip Dasar dalam PK PNS? 1. Objektif 2. Terukur 3. Akuntabel 4. Partisipasi 5. Transparan Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai Dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Seluruh hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai Seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia

9 1. JELAS Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas. 2. DAPAT DIUKUR Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas, maupun secara kualitas 3. RELEVAN Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing. 4. DAPAT DICAPAI Kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS. 5. MEMILIKI TARGET WAKTU Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya.

10  Menetapkan Penetapan Kinerja/Rencana Kerja Tahun  Menetapkan....  Menetapkan Penetapan Kinerja/Rencana Kerja Tahun  Menetapkan.... Contoh Kegiatan Tugas Jabatan secara Hierarki Eselon I  Menetapkan Penetapan Kinerja/Rencana Kerja Tahun  Menyelenggarakan.…  Menyusun....  Memfasilitasi ….  Menetapkan....  Menyiapkan....  Menyusun laporan  Menetapkan Penetapan Kinerja/Rencana Kerja Tahun  Menyelenggarakan.…  Menyusun....  Memfasilitasi ….  Menetapkan....  Menyiapkan....  Menyusun laporan Eselon II  Menyusun Rencana Kerja Tahun  Menyiapkan.…  Melaksanakan....  Menetapkan....  Menyiapkan....  Menyusun laporan  Menyusun Rencana Kerja Tahun  Menyiapkan.…  Melaksanakan....  Menetapkan....  Menyiapkan....  Menyusun laporan Eselon III  Menginventarisasi....  Menyiapkan bahan.…  Menganalisis ….  Menyusun laporan  Menginventarisasi....  Menyiapkan bahan.…  Menganalisis ….  Menyusun laporan Eselon IV

11 Fungsional Umum Fungsional Tertentu Contoh Kegiatan Tugas Jabatan secara Hierarki  Menabulasikan, Memasang,  Membuat, Menyortir, Mewawancarai,  Memindahkan, Menyimpan, Menyarankan,  Menyusun, Mengagenda, Mengantarkan,  Memasang, Memasukkan, Menyampaikan,  Mengemudikan, Mencatat, Membersihkan,  Menghitung, Mengeluarkan, Memeriksa  Menyalin, Mengumpulkan, Menjalankan  Mengetik, Menghimpun, Mengoperasikan  Menarik, Menggandakan, Memberhentikan  Melayani, Membubuhkan.  Menganalisis, Mengkompilasikan,  Mengolah, Menggolongkan Butir Kegiatan Angka Kredit

12 Kriteria Nilai Keterangan Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yg ditentukan dll Hasil kerja mempunya 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yg telah ditentukan dll Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yg ditentukan Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg ditentukan dll. 50 ke bawah Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yg ditentukan dll. 12 Untuk menilai apakah output berkualitas atau tidak

13 Siapakah yang Menilai? 1.Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai 2.Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap tiap PNS di lingkungan unit kerjanya 3.SANKSI: Bila tidak melakukan penilaian akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perUUan 4.Penilaian dilakukan tiap akhir bulan Desember tahun ybs atau paling lambat akhir Januari tahun berikutnya

14 5.Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian kepada atasannya paling lama 14 hari. lanjutan Atasan pejabat penilai wajib memeriksa hasil penilaian prestasi kerja. 7.Hasil penilaian Prestasi Kerja berlaku setelah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai

15 YOUR SITE HERE

16

17

18

19 Apakah S asaran K erja P egawai ?  SKP disusun oleh tiap PNS berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, disetujui & ditetapkan oleh pejabat penilai (atasan langsungnya)  SKP memuat:  kegiatan tugas pokok jabatan  target yang bersifat nyata dan dapat diukur

20  SANKSI: Bila tidak menyusun SKP, akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.  SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. lanjutan

21 KUALITAS WAKTU KUANTITAS Bobot penilaian SKP adalah 60%, meliputi Aspek BIAYA

22 Tugas Tambahan Kreativitas Tugas Tambahan dan Kreativitas Tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP Kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi, hasilnya dinilai sebagai capaian SKP

23 TUGAS TAMBAHAN NoTugas TambahanNilai 1. Tugas tambahan yang dilakukan dalam sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan. (satu)tahun 1 2. Tugas tambahan yang dilakukan dalam sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan. (satu)tahun 2 3.Tugas tambahan yang dilakukan dalam sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih. (satu)tahun 3 YOUR SITE HERE

24 KREATIVITAS NoKreativitasNilai 1 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II. 3 2 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh PPK. 6 3 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi Negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden. 12 YOUR SITE HERE

25 1.Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan- bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah yang bersangkutan. 2.Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/ dipekerjakan di instansi pemerintah lain, dibuat oleh pejabat penilai dimana ybs bekerja. 3.Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperban-tukan/dipekerjakan pada negara sahabat, organisasi profesi, dan badan swasta yang ditentukan pemerintah dibuat oleh pimpinan instansi induk dengan berdasarkan bahan dari instansi tempat bekerja.

26 Bagaimana Penilaian Pencapaian SKP ?  Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan dengan bobot kegiatan.  Bila realisasi kerja melebihi dari target maka capaian SKP dapat lebih dari 100 (dalam tahap revisi)  Bila SKP tidak tercapai yg diakibatkan oleh faktor di luar kemampuan individu PNS, maka penilaian didasarkan pd pertimbangan kondisi penyebabnya

27 Apakah Perilaku Kerja Pegawai ? Setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Bobot Perilaku Kerja PNS adalah 40%.

28 Bagaimana Penilaian Perilaku Kerja PNS ?  Penilaian PKP dilakukan melalui pengamatan terhadap PNS yang bersangkutan sesuai kriteria yang ditentukan  Pejabat penilai dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing  Nilai PKP dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus)

29 NILAI PERILAKU KERJA SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG BURUK 50 KE BAWAH

30 ASPEK PENILAIAN PERILAKU KERJA Sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain ORIENTASI PELAYANAN Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi INTEGRITAS Kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS yang mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan KOMITMEN Kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan per-uu-an dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin DISIPLIN Kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerjasama dgn rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dlm menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya KERJASAMA Kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yg berkaitan dgn bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi KEPEMIMPINAN

31 ASPEK ORIENTASI PELAYANAN 1 back next Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan Sangat Baik Pada Umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan memuaskan Baik Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap cukup sopan dan cukup memuaskan Cukup Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap kurang sopan dan kurang memuaskan Kurang Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap tidak sopan dan tidak memuaskan Buruk 50 kebawah

32 2 ASPEK INTEGRITAS back next menu Selalu jujur, ikhlas, tidak pernah menyalahgunakan wewenang, dan berani menanggung resiko Sangat Baik Pada umumnya jujur, ikhlas, tidak pernah menyalahgunakan wewenang, dan berani menanggung resiko Baik Ada kalanya cukup jujur, ikhlas, kadang-kadang menyalahgunakan wewenang, dan cukup berani menanggung resiko Cukup Kurang jujur, kurang ikhlas dan kurang berani menaggung resiko Kurang Tidak jujur, tidak ikhlas, selalu menyalahgunakan wewenang, dan tidak berani menanggung resiko Buruk 50 kebawah

33 3 ASPEK KOMITMEN back next menu Selalu berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan kepentingan dinas Sangat Baik Pada umumnya berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan kepentingan dinas Baik Ada kalanya berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan kepentingan dinas Cukup Kurang berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan kepentingan dinas Kurang Tidak pernah berusaha menegakkan Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengutamakan kepentingan dinas Buruk 50 kebawah

34 4 ASPEK DISIPLIN back next menu Selalu mentaati peraturan perundang- undangan/dinas, mentaati jam kerja, mampu menyimpan/memelihara barang milik negara Sangat Baik Pada umumnya mentaati peraturan perundang- undangan/dinas, mentaati jam kerja, mampu menyimpan/memelihara barang milik negara Baik Ada kalanya mentaati peraturan perundang- undangan/dinas, tidak masuk atau terlambat jam kerja, lebih cepat pulang tanpa alasan, dsb antara 5 sd 15 Hari. Cukup Kurang mentaati peraturan perundang-undangan/dinas, jam kerja, dan Kurang Mampu menyimpan/memelihara barang milik negara, Tidak Masuk atau Terlambat jam Kerja, lebih cepat pulang tanpa alasan, dsb antara 16 s.d 30 Hari Kurang Tidak pernah mentaati peraturan perundang- undangan/dinas, jam kerja, dan tidak mampu menyimpan/memelihara barang milik negara, tidak masuk atau terlambat jam kerja, lebih cepat pulang tanpa alasan, dsb antara 31 Hari. Buruk 50 kebawah

35 5 ASPEK KERJASAMA back next menu Selalu mampu bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja Sangat Baik Pada umumnya mampu bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja Baik Ada kalanya mampu bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja Cukup Kurang berusaha bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja Kurang Tidak pernah berusaha bekerja sama, menghargai dan menerima pendapat rekan kerja Buruk 50 kebawah

36 6 ASPEK KEPEMIMPINAN back menu Selalu mampu bertindak tegas, tidak memihak, teladan, mencapai kinerja, menggerakkan bawahan, mengambil keputusan cepat & tepat Sangat Baik Pada umumnya bertindak tegas, tidak memihak, teladan, mencapai kinerja, menggerakkan bawahan, mengambil keputusan cepat & tepat Baik Ada kalanya bertindak tegas, tidak memihak, teladan, mencapai kinerja, menggerakkan bawahan, mengambil keputusan cepat & tepat Cukup Kurang bertindak tegas, kurang teladan, kurang mencapai kinerja, dan kurang mengambil keputusan dengan cepat & tepat Kurang Tidak pernah bertindak tegas, memihak, tidak mencapai kinerja, dan tidak mengambil keputusan cepat & tepat Buruk 50 kebawah

37 Bagaimana Menghitung Prestasi Kerja PNS? NONILAIKUALIFIKASI 191 – ke atasSangat baik 276 – 90Baik 361 – 75Cukup 451 – 60Kurang 550 – ke bawahBuruk Bobot SKP Bobot PKP

38 Sangsi Diberikan kepada PNS yang tidak mencapai Sasaran Kerja yang ditetapkan (Sesuai PP No 53 Tahun 2010) HUKUMAN DISIPLIN SEDANG Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s.d. 50%. Berupa:  penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun  penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

39 Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%. Berupa:  Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun  Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah  Pembebasan dari jabatan  Pembehentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS  Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS lanjutan

40 40 SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA TUPOKSI ORGANISASI RENJA TUPOKSI INDIVIDU PNS TUPOKSI UNIT RENJA SKP HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA (Kontrak Kinerja=SKP) KUANTITAS, KUALITAS, WAKTU, BIAYA PERILAKU KERJA (Pengamatan) - ORIENTASI PELAYANAN - INTEGRITAS - KOMITMEN - DISIPLIN - KERJASAMA - KEPEMIMPINAN REWARD BAIK FEEDBACK HASIL PENILAIAN BURUK PEMBINAAN PUNISHMENT ASS-CEN PSI-TEST REKOMENDASI ASS-CEN PSI-TEST TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN OBYEKTIF TERUKUR AKUNTABEL PARTISIPASI TRANSPARAN PENILAIAN KINERJA PERILAKU KERJA

41 Kinerja Pegawai Uraian Tugas Membuat SKP Rencana kerja Organisasi Pemantauan Bimbingan Nasehat Ukuran Kinerja Persetujuan Atasan Perilaku Prestasi Pelaksanaan  Kualitas  Kuantitas  Waktu  Biaya  Orientasi Pelayanan  Integritas  Komitmen  Disiplin  Kerjasama  Kepemimpinan Mekanisme Penilaian Prestasi Kerja PNS

42 PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai. Ketentuan dan kewajiban menyusun SKP berlaku juga untuk CPNS. Dalam hal atasan langsung selaku Pejabat Penilai lowong atau belum terisi, maka pejabat penilainya adalah pejabat yang lebih tinggi secara hierarkhi. Apabila pimpinan instansi atau PPK lowong, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Wakil Menteri. Untuk kelancaran penilaian prestasi kerja PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan perpindahan pegawai harus memperhatikan jangka waktu penyusunan dan penilaian SKP. DP3 PNS masih digunakan sebagai persyaratan kenaikan pangkat periode April/Oktober 2014 dan/atau 2015, kenaikan gaji berkala, serta pengangkatan dalam jabatan.

43 1.Penilaian Prestasi Kerja disimpan dan dipelihara dengan baik oleh Pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. 2.Penilaian Prestasi Kerja disimpan selama 3 (tiga) tahun. 3.Penilaian Prestasi Kerja yang telah lebih dari 3 tahun tidak digunakan lagi. 4.Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS : a.Pegawai berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) ke atas dibuat rangkap 2 (dua), yaitu : 1) 1 rangkap untuk arsip instansi ybs 2)1 rangkap dikirimkan kepada Kepala BKN. b.Pegawai berpangkat Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah dibuat rangkap 1 (satu).

44


Download ppt "LOGO PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Berdasarkan PP 46 Tahun 2011 BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google