Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Semiloka Konsultasi Publik Sinkronisasi Pelaksanaan UU ASN Dengan UU tentang Pemerintahan Daerah, Desa, Pelayanan Publik, dan Administrasi Pemerintahan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Semiloka Konsultasi Publik Sinkronisasi Pelaksanaan UU ASN Dengan UU tentang Pemerintahan Daerah, Desa, Pelayanan Publik, dan Administrasi Pemerintahan."— Transcript presentasi:

1 Semiloka Konsultasi Publik Sinkronisasi Pelaksanaan UU ASN Dengan UU tentang Pemerintahan Daerah, Desa, Pelayanan Publik, dan Administrasi Pemerintahan Jogyakarta, 25 Februari 2015 University Center - UGM SAMBUTAN DEPUTI SDM APARATUR KEMENTERIAN PANRB

2 1.Rektor Universitas Gajah Mada, beserta jajarannya; 2.Gubernur Jawa Tengah, Bp. Ganjar Pranowo beserta jajarannya; 3.Gubernur DI Yogyakarta atau yang mewakili; 4.Para Pejabat Pusat dari Kementerian maupun Lembaga; 5.Para Staf Khusus, Tim Ahli Menteri PANRB; 6.Para Bupati/Walikota atau yang mewakili; 7.Para Nara Sumber 8.Direktur program Kermitraan dan Team Leader RtR-C 9.Para Utusan dari Lembaga Mitra Pembangunan (DFAT, GIZ) 10.Para Akademisi dari PT/Universitas, Profesional, LSM, dan Media Massa 11.Panitia Penyelenggara baik dari KemenPANRB maupun RtR-C, serta hadirin sekalian yang berbahagia. KEPADA YTH:

3 3 PESAN JOKOWI-JK UNTUK REFORMASI BIROKRASI 1.REVOLUSI MENTAL PERUBAHAN MIND-SET (POLA PIKIR) DAN CULTURE- SET (BUDAYA/KEBIASAAN DAN PERILAKU) DARI DILAYANI MENJADI MELAYANI; DARI DUDUK DIBELAKANG MEJA MENJADI AKTIF TURUN LAPANGAN;DARI MENTAL MAJIKAN MENJADI PELAYAN. 2.STOP PEMBOROSAN GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL DENGAN MENEKAN BELANJA YANG TIDAK PERLU / MENDESAK 3.MORATORIUM PENGHENTIAN REKRUTMEN CPNS

4 9 QUICK WINS 100 HARI KERJA MENPANRB 1.KAMPANYE NASIONAL REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 2.PENYELESAIAN 6 RPP UU ASN (RPP MANAJEMEN PPPK, MANAJEMEN PNS, RPP GAJI & TUNJANGAN, RPP PENSIUN & THT, RPP DISIPLIN & PENILAIAN KINERJA, & RPP KORPS PEGAWAI ASN) & OPERASIONALISASI KOMISI ASN 3.PENUNTASAN PERMASALAHAN KHUSUS REKRUTMEN ASN 4.PENYELESAIAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN 5.PENILAIAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK K/L 6.PENILAIAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL 7.EVALUASI TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA 225 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 8.EVALUASI 50 UNIT KERJA PELAYANAN PADA K/L DAN PEMDA YG TELAH MENCANANGKAN DAERAH BEBAS KORUPSI 9.SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB TTG EFISIENSI & EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SARANA & PRASARANA KERJA INSTANSI PEMERINTAH

5 TERIMAKASIH

6  ANJAB dan ABK dengan e-formation PENETAPAN KEBUTUHAN 1 SEBELUM UU ASN UU ASN  Sistem registrasi On-line  Seleksi menggunakan CAT PENGADAAN 2  Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi  open recruitment  Diklat merupakan hak PENGEMBANGAN 3  Berdasarkan SKP  Penilaian PENILAIAN KINERJA Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai DISIPLIN 4 5  Rumit dan membutuhkan waktu lama  Tidak transparan  Membutuhkan waktu dan biaya besar  Mutasi dan promosi tidak berdasarkan kompetensi  Rekrutmen tidak berdasarkan kompetensi  Tidak obyektif  Penilain 90 0  Sanksi tidak tegas dan absensi dominan REFORMASI MANAJEMEN ASN

7 Berdasarkan kinerja PENGHARGAAN 6 UU ASN Tidak mencapai kinerja PEMBERHENTIAN 7  Beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan  Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun  Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN 8 JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA  Sistem Jaminan Sosial Nasional  Bantuan HK PERLINDUNGAN 9 10  Masih berbentuk pengabdian periode tahunan  Tidak berdasarkan capaian kinerja  Berdasarkan pangkat & golongan  Pay as you go  Jaminan kesehatan masih minim (prosesnya berbelit dan kecil)  Semagatnya fully funded SEBELUM UU ASN

8 TIGO PESEN BAPAK JOKOWI- JK KANGGE REFORMASI BIROKRASI 1.REVOLUSI MENTAL NGOWAHI MIND-SET (POLA PIKIR) LAN CULTURE-SET (BUDAYA/KEBIASAAN LAN PERILAKU) SAKING BIOSO DIPUN LAYANI DADOS MELAYANI; SAKING LENGGAH WONTEN WINGKING MEJO DADOS GUMREGAH MEDAK DATENG LAPANGAN; SAKING MENTAL NDORO DADOS NGGADAHI MENTAL MELAYANI 2.STOP PEMBOROSAN GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL KANTI CORO NYUDO BELONJO INGKANG MBOTEN PERLU UTAWI MENDESAK 3.MORATORIUM NGENDEG REKRUTMEN CPNS


Download ppt "Semiloka Konsultasi Publik Sinkronisasi Pelaksanaan UU ASN Dengan UU tentang Pemerintahan Daerah, Desa, Pelayanan Publik, dan Administrasi Pemerintahan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google