Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IPS EKONOMI APBN DAN APBD AMBAR TRIWIDIASTUTI A.210.110.049 AMBAR TRIWIDIASTUTI A.210.110.049.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IPS EKONOMI APBN DAN APBD AMBAR TRIWIDIASTUTI A.210.110.049 AMBAR TRIWIDIASTUTI A.210.110.049."— Transcript presentasi:

1 IPS EKONOMI APBN DAN APBD AMBAR TRIWIDIASTUTI A AMBAR TRIWIDIASTUTI A

2 MOTIVASI TUJUAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN TUJUAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MATERI KASUS KESIMPULAN REFLEKSI PENUTUP

3 MOTIVASI

4 TUJUAN PEMBELAJARAN 1.Dapat menjelaskan pengertian keuangan negara 2.Dapat mendiskusikan unsur-unsur keuangan negara 3.Dapat menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara 1.Dapat menjelaskan pengertian keuangan negara 2.Dapat mendiskusikan unsur-unsur keuangan negara 3.Dapat menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara

5 A. KEUANGAN NEGARA 1. PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA adalah pembelanjaan-pembelanjaan dan penerimaan yang dilakukan oleh rumah tangga negara (RTN untuk melaksanakan tugasnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

6 2. UNSUR KEUANGAN NEGARA 1.SUMBER PENERIMAAN NEGARA a.Pajak (TAX) b.Penerimaan bukan pajak c.Pinjaman atau utang d.Penciptaan uang e.Bantuan luar negeri

7 2. Pengeluaran atau pembelanjaan negara a.Pembelanjaan rutin b.Pembelanjaan bangunan

8 B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Budget) 1.pengertian, tujuan dan fungsi APBN Pengertian APBN Tujuan APBN Fungsi APBN

9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar atau penjelasan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun).

10 Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan perekonomian

11 Fungsi pokok APBN sebgai berikut. 1) Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa dan masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik. 2) Menjadi pedoman dalam menyusun APBN, karena memuat arah seluruh kebijakan pembangunan nasional dalam setahun. 3) Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen bangsa yang ditetapkan bersama oleh eksekutif dan legislatif.

12 2. P rinsip, Asas, dan Cara Penyusunan APBN Prinsip Asas Cara Penyusunan APBN

13 1.Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran 2.Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, serta sewa atas penggunaan barang-barang milik negara. 3.Penutupan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan denda yang telah dijanjikan. 1.Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran 2.Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, serta sewa atas penggunaan barang-barang milik negara. 3.Penutupan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan denda yang telah dijanjikan.

14 1. Kemandirian artinya sumber penerimaan dalam negeri semakin ditingkatkan 2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produksitifitas 3. Penajaman prioritas pembangunan. 1. Kemandirian artinya sumber penerimaan dalam negeri semakin ditingkatkan 2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produksitifitas 3. Penajaman prioritas pembangunan. ditingkatkan

15 APBN disusun oleh pemerintah dalam bentuk rencana. Rencana tersebut diajukan kepada DPR, selanjutnya DPR membahas RAPBN dalam maa sidang. Sesudah RAPBN disetujui oleh DPR, RAPBN kemudian diterapkan menjadi APBN melalui undang-undang. Apabila RAPBN tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN sebelumnya. Agar pelaksanaan APBN sesuai dengan rencana, maka dikeluarkan keputusan presiden tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

16 3. Sumber Penerimaan dan Penerimaan APBN a.Sumber Penerimaan 1.Penerimaan dalam negeri 2.Penerimaan pembangunan a.Sumber Penerimaan 1.Penerimaan dalam negeri 2.Penerimaan pembangunan

17 4. Keseimbangan APBN 4. Keseimbangan APBN 1.APBN dikatakan seimbang apabila jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan. 2.APBN dinyatakan defisit apabila pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara sehingga ditutup dengan pinjaman atau dengan cara lain. 3.APBN dikatak surplus apabila pendapatan negara lebih besar dari pada pengeluaran negara. 1.APBN dikatakan seimbang apabila jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan. 2.APBN dinyatakan defisit apabila pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara sehingga ditutup dengan pinjaman atau dengan cara lain. 3.APBN dikatak surplus apabila pendapatan negara lebih besar dari pada pengeluaran negara.

18 5. Utang Negara Utang dalam negeri biasanya melalui bank sentral dan dunia perbankan tidak menimbulkan persoalan. Karena pada akhirnya yang berhutang dan berpiutang adalah bangsa indonesia yang sama. Lain halnya dengan hutang luar negeri karena pelunasannya memerlukan valuta asing. Dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional (pelita), setiap tahun pemerintah indonesia megajukan pinjaman luar negeri melalui Intergoven Mental Groups of Indonesia (CGGI), yang kemudian diubah menjadi Consultative Government for Indonesia yang berpusat di Paris, Perancis. Utang dalam negeri biasanya melalui bank sentral dan dunia perbankan tidak menimbulkan persoalan. Karena pada akhirnya yang berhutang dan berpiutang adalah bangsa indonesia yang sama. Lain halnya dengan hutang luar negeri karena pelunasannya memerlukan valuta asing. Dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional (pelita), setiap tahun pemerintah indonesia megajukan pinjaman luar negeri melalui Intergoven Mental Groups of Indonesia (CGGI), yang kemudian diubah menjadi Consultative Government for Indonesia yang berpusat di Paris, Perancis.

19 6. Pengawasan Negara a.Badan pemeriksa keuangan selaku instansi tertinggi sesuai dengan pasal 23 ayat 5 b.Pengawasan intern pada tingkat eksekutif dijalankan oleh Direktur Jendral pengawasan keuangan negara atas nama menteri keuangan c.Dalam lingkungan departemen masing-masing, pengawasan intern dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang dibentuk berdasarkan Kep. Pres. No. 25/1974. d.Khusus untuk program dan proyek-proyek pembangunan dibentuk BPKP a.Badan pemeriksa keuangan selaku instansi tertinggi sesuai dengan pasal 23 ayat 5 b.Pengawasan intern pada tingkat eksekutif dijalankan oleh Direktur Jendral pengawasan keuangan negara atas nama menteri keuangan c.Dalam lingkungan departemen masing-masing, pengawasan intern dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang dibentuk berdasarkan Kep. Pres. No. 25/1974. d.Khusus untuk program dan proyek-proyek pembangunan dibentuk BPKP

20 1.Apa yang dibahas dalam keuangan negara? 2.Sebutkan tiga jenis kewajiban pemerintah terhadap penyelenggaraan negara? 3.Mengapa dikatakan APBN mengatur keuangan negara? 4.Apa saja yang menjadi sumber dan pembelanjaan rutin dalam keuangan negara? 5.Sebutkan prinsip dan asas penyusunan APBN! KASUS DAN SOAL KASUS DAN SOAL

21 KESIMPULAN KESIMPULAN  APBN adalah suatu daftar atau penjelasan yang terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu.  Prinsip penyusunan APBN didasarkan pada aaspek pendapatan dan aspek pengeluaran.  Pertanggungjawaban pemerintah mengenai keuangan negara kepada DPR dituangkan dalam bentuk penyususnan perhitungan anggaran negara yang harus diperiksa BPK.  APBN adalah suatu daftar atau penjelasan yang terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu.  Prinsip penyusunan APBN didasarkan pada aaspek pendapatan dan aspek pengeluaran.  Pertanggungjawaban pemerintah mengenai keuangan negara kepada DPR dituangkan dalam bentuk penyususnan perhitungan anggaran negara yang harus diperiksa BPK.

22 1.Dapat menjelaskan pengertian keuangan negara 2.Dapat mendiskusikan unsur-unsur keuangan negara 3.Dapat menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara REFLEKSI

23

24


Download ppt "IPS EKONOMI APBN DAN APBD AMBAR TRIWIDIASTUTI A.210.110.049 AMBAR TRIWIDIASTUTI A.210.110.049."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google