Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAJAK INTERNASIONAL BY SUHARTINI. BAHAN/REFERENSI : UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yg diubah terakhir dng UU No. 36 tahun 2008.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAJAK INTERNASIONAL BY SUHARTINI. BAHAN/REFERENSI : UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yg diubah terakhir dng UU No. 36 tahun 2008."— Transcript presentasi:

1 PAJAK INTERNASIONAL BY SUHARTINI

2 BAHAN/REFERENSI : UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yg diubah terakhir dng UU No. 36 tahun Perpajakan Internasional, Gunadi, FEUI, 2007 Konsep Dan Aplikasi Perpajakan Internasional, Danny Darussalam, Danny Darussalam Tax center,2010 Pajak Internasional, Anang Mury Kurniawan, Ghalia Indonesia, 2011 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Suatu Kajian terhadap Kebijakan Indonesia, Salemba Empat, 2011 Tax Treaty, Anang Mury Kurniawan, MUC Consulting Group, 2012

3 Hukum Internasional dalam arti luas yaitu termasuk pengertian hukum bangsa-bangsa, sebaliknya dalam arti sempit yaitu mengatur hubungan antara negara – negara. Indonesia merupakan subjek hukum internasional, karena itu ia telah mengikuti dan menandatangani Konvensi Wina. Konvensi internasional memiliki kekuatan hukum yg mengikat antar negara yg ikut menanda tangani tsb, karena: a.Hk. Internasional merupakan bg dari hk. yg lebih tinggi dr pd hukum nasional, krn menyangkut kepentingan lebih banyak masy. Internasional. b.Hk. Internasional merupakan kehendak negara itu sendiri pd hukum onternasional, dan jg merupakan kehendak bersama. c.Kenyataan sosial bhw mengikatnya hk. itu mutlak untk dpt terpenuhinya kebutuhan bangsa

4 Hukum Pajak Internasional : Adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tata tertib hukum dan yang mengatur tentang hak pengenaan pajak di masing-masing negara. Pengertian hukum pajak internasional itu merupakan suatu pengertian yang menggabungkan daripada pengertian pajak ganda dan hukum pajak nasional.

5 Pengertian dan Dimensi Perpajakan Internasional 5

6 IBFD International Tax Glossary 5 th Ed. 2005: -Traditionally refers to treaty provision relieving international double taxation -In broader terms, it includes domestic legislation covering foreign income of residents (worldwide income) and domestic income of non residents. Brian Arnold, International Tax Primer, 1995: “…the international aspects of the income tax laws of particular countries.” 6 Pengertian Perpajakan Internasional

7 Kesepakatan perpajakan yg berlaku di antar negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konversi Wina (Pacta Sunservanda) Pajak internasional : 7

8 Adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat negara pada bidang-bidang perpajakan. Bentuknya adalah:  persetujuan penghindaran pajak berganda (tax treaty)  Cara penerapan (mode of application)  Tata cara persetujuan bersama ( mutual agreement procedure) Perjanjian perpajakan internasional: 8

9 Elemen Perpajakan Internasional Termasuk tax treaty dengan 58 negara Yang mempunyai aspek mengatur perpajakan atas transaksi internasional Ketentuan perpajakan domestik suatu negara PERPAJAKAN INTERNASIONAL

10 10 Dimensi Perpajakan Internasional (4) Perpajakan Internasional Extra Territorial Perpajakan Domestik Perpajakan Internasional Penghasilan Luar Negeri Dalam Negeri Dalam Negeri 1 2 Penghasilan Luar Negeri Subjek Pajak 4 3

11 11 Ruang Lingkup Perpajakan Internasional SUBJEK PAJAK SUMBER PENGHASILAN ISTILAH Dalam NegeriLuar NegeriTaxing Inbound Income Luar NegeriDalam NegeriTaxing Outbound Income

12 Pemajakan Pada Transaksi Internasional Penyetoran Modal Dividen Negara S  Negara sumber Diskusikan: Bagaimana cara Negara S mengenakan pajak atas penghasilan dividen? Negara S Negara D Negara D  Negara domisili Diskusikan: Bagaimana cara Negara D mengenakan pajak atas penghasilan dividen? X Co. Ali 12

13 Perpajakan Internasional Indonesia 13

14 Pengertian: UU PPh dan aturan pelaksanaannya: –Peraturan Pemerintah, –Peraturan Menteri Keuangan, –Peraturan Dirjen Pajak, yang mengatur perlakuan pajak atas: –penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh Subjek Pajak luar negeri (taxing outbound income), dan –Penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam negeri (taxing inbound income) termasuk tax treaty antara Indonesia dengan 58 negara mitra (per 1 Januari 2010). 14 Perpajakan Internasional Indonesia (1)

15 15 Perpajakan Internasional Indonesia (2) Aspek Internasional dalam UU PPh: Subjek PajakPasal 2 dan Pasal 3 Objek PajakPasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1), (2), dan (4) Menghitung PPh terutangPasal 16, Pasal 17, dan Pasal 26 Kredit Pajak Luar NegeriPasal 24 Anti Penghindaran PajakPasal 18 Tax TreatyPasal 32A

16 16 Aspek Internasional Dimensi Pajak Taxing Inbound IncomeTaxing Outbound Income Subjek PajakSP DNSP LN BUTSP LN non BUT Objek PajakPasal 4 ayat (1) minus ayat (3) Pasal 5 ayat (1) a, b, dan c Pasal 26 ayat (1), (2), dan (4) PengurangPasal 6 dan 9Pasal 5 ayat (2) minus ayat (3), Pasal 6 Menghitung PajakPasal 16 ayat (1), (2), dan (4) Pasal 16 ayat (3)Pasal 26 ayat (1), (2), dan (4) Tarif PajakPasal 17 ayat (1) a/bPasal 17 ayat (1) bPasal 26 ayat (1), (2), dan (4) Penghilangan Pajak Berganda Pasal 24 Pelunasan PajakSelf Assessment & Withholding Withholding Perpajakan Internasional Indonesia (3)

17 17 Pemajakan atas Subjek Pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Subjek Pajak: SPDN (Orang Pribadi dan Badan) Objek Pajak: Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk ayat (3) Menghitung Pajak: Pasal 16 ayat (1), (2), dan (4) Tarif pajak: Pasal 17 ayat (1) a atau b Penghilangan pajak berganda: Pasal 24 TAXING INBOUND INCOME (1)

18 Orang PribadiBadan Bertempat tinggal di Indonesia, Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 2 ayat (3) a UU PPh) Didirikan di Indonesia, atau Bertempat kedudukan di Indonesia. (Pasal 2 ayat (3) b UU PPh) Kewajiban Pajak Subjektif:  Dimulai: saat orang pribadi dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia,  Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya. (Pasal 2A ayat (1) UU PPh) Kewajiban Pajak Subjektif:  Dimulai pada saat badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia  Berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia (Pasal 2A ayat (2) a UU PPh) 18 TAXING INBOUND INCOME (2) Subjek Pajak

19 PER. DIRJEN PAJAK NO.PER-2/PJ./2009: Dalam rangka memberi kepastian atas perlakuan PPh bagi orang pribadi WNI yang bekerja di luar negeri, Diatur tentang Pekerja Indonesia yaitu: Orang pribadi WNI yang bekerja di luar negeri > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan adalah Subjek Pajak luar negeri (SPLN), Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, tidak dikenai PPh di Indonesia. 19 Pekerja Indonesia Sebagai SPLN TAXING INBOUND INCOME (3)

20 Objek Pajak bagi SPDN adalah Penghasilan, yaitu: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Pasal 4 ayat (1) UU PPh) 20 TAXING INBOUND INCOME (4)

21 Elemen-elemen dalam definisi Penghasilan mencakup semua: 1.Apapun jenis penghasilan (makna ekonomis, Global Income Taxation) 2.Apapun jenis saat pengakuan (cash atau accrual basis), 3.Dari manapun sumber geografis penghasilan (worldwide income), 4.Apapun cara pemanfaatannya, 5.Apapun nama dan bentuknya. 21 TAXING INBOUND INCOME (5)

22 Worldwide Income Principle: WPDN terutang pajak atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut: a.untuk penghasilan dari usaha, dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut; b.untuk penghasilan lainnya, dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut; c.untuk dividen dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan deviden tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan. Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. KMK-164/KMK.03/ Penghasilan Dari Luar Negeri

23 Cara menghitung penghasilan neto (umum): 23 PEREDARAN BRUTO PENGURANG Pasal 4 ayat (1) – Pasal 4 ayat (3) Pasal 6 (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g PENGHASILAN NETO TAXING INBOUND INCOME (6)

24 Cara menghitung penghasilan neto (norma penghitungan): 24 PEREDARAN BRUTO NORMA PENGHITUNGAN Pasal 4 ayat (1) – Pasal 4 ayat (3) Pasal 14 dan Pasal 15 PENGHASILAN NETO TAXING INBOUND INCOME (7)

25 25 PENGHASILAN NETO PTKP dan SISA KERUGIAN TH. SEBELUMNYA Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7, Pasal 6 ayat (2) PENGHASILAN KENA PAJAK Pasal 16 ayat (1) dan (2) TARIF PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a atau b PPh TERUTANG PELUNASAN PPH DLM TH BERJALAN Pasal 20, Pasal 24, Pasal 26 ayat (5) PPH YMH/(LEBIH) DIBAYAR Pasal 28 TAXING INBOUND INCOME (8)

26 Penghilangan Pajak Berganda: Diatur dalam Pasal 24 UU PPh; Berlaku bagi WPDN dan BUT; Metode: kredit, per country limitation, Mengatur tentang negara sumber penghasilan (source rules) 26 TAXING INBOUND INCOME (9)

27 Tata Cara Pengkreditan Pajak Luar Negeri: WP wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan dilampiri: 1.Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri; 2.Fotokopi SPT Pajak yang disampaikan di luar negeri; dan 3.Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh. (KMK-164/KMK.03/2002) 27 TAXING INBOUND INCOME (10)

28 Source Rule dalam Pasal 24 UU PPh, diantaranya: a.penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta capital gainnya  negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan; b.penghasilan bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak  negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bertempat kedudukan atau berada; c.penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak  negara tempat harta tersebut terletak; d.penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan  negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada; 28 TAXING INBOUND INCOME (11)

29 Taxing Outbound Income 29

30 30 Pemajakan atas Subjek Pajak luar negeri (SPLN) yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Subjek Pajak: SPLN (Orang Pribadi atau Badan) Objek Pajak: Pasal 26 ayat (1), (2), dan (4) Menghitung Pajak: Pasal 26 ayat (1), (2), dan (4) Tarif pajak: Pasal 26 ayat (1), (2), dan (4) Penghilangan pajak berganda: Tidak ada TAXING OUTBOUND INCOME (1)

31 31 TAXING OUTBOUND INCOME (2) Subjek Pajak Orang PribadiBadan Tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (Pasal 2 ayat (4) UU PPh) Tidak didirikan, dan Tidak bertempat kedudukan di Indonesia. (Pasal 2 ayat (4) UU PPh) Kewajiban Pajak Subjektif: Dimulai pada saat orang pribadi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, Berakhir pada saat orang pribadi tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. (Pasal 2A ayat (4) UU PPh) Kewajiban Pajak Subjektif: Dimulai pada saat badan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, Berakhir pada saat badan tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. (Pasal 2A ayat (4) UU PPh)

32 Objek Pajak bagi SPLN: Berdasarkan Pasal 26 ayat (1), yaitu penghasilan dengan karakteristik sebagai berikut: 1.Penghasilan tertentu (positive/closed list), 2.Menerapkan konsep substance over form, 3.Saat terutang: saat dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya, 4.Pemotong Pajak: Badan pemerintah, SPDN, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, 32 TAXING OUTBOUND INCOME (3)

33 Objek Pajak SPLN Pasal 26 ayat (1): a.dividen; b.bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; c.royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; d.imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; e.hadiah dan penghargaan; f.pensiun dan pembayaran berkala lainnya; g.premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau h.keuntungan karena pembebasan utang. 33 TAXING OUTBOUND INCOME (4)

34 Objek Pajak SPLN Pasal 26 ayat (2): 1.Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh WPLN selain BUT di Indonesia, dan 2.Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri Saat terutang: diatur lebih lanjut dengan PMK; Dasar pengenaan pajak: penghasilan neto yang diatur dengan PMK; Perkiraan penghasilan neto: diatur lebih lanjut diatur lebih lanjut dengan PMK Mekanisme pelunasan: pemotongan/pemungutan 34 TAXING OUTBOUND INCOME (5)

35 Pemotongan PPh Pasal 26 ayat (2): 1.Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia: Untuk pengalihan saham sesuai KMK- 434/KMK.04/1999  perkiraan penghasilan neto 25%, 2.Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, perkiraan penghasilan neto: 50% bila yang membayar tertanggung, 10% bila yang membayar perusahaan asuransi, 5% bila yang membayar perusahaan reasuransi. 35 TAXING OUTBOUND INCOME (6)

36 PASAL 26 AYAT (1): 36 PEREDARAN BRUTO TARIF 20% Pasal 26 ayat (1) huruf a s.d. h PPH TERUTANG TAXING OUTBOUND INCOME (7)

37 PASAL 26 AYAT (2): 37 PEREDARAN BRUTO TARIF 20% Pasal 26 ayat (2) PPH TERUTANG PERKIRAAN PENGHASILAN NETO Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan TAXING OUTBOUND INCOME (8)

38 Branch Profit Tax Pasal 26 ayat (4): 38 PENGHASILAN KENA PAJAK BUT TARIF 20% BRANCH PROFIT PPH TERUTANG TARIF PPH PASAL 17 BRANCH PROFIT TAX TAXING OUTBOUND INCOME (9)

39 Tujuan P3B: 1.Penghindaran pajak berganda, 2.Pencegahan pengelakan pajak, 3.Peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain, 4.Memberikan kepastian hukum. [Pasal 32A UU PPh] P3B DALAM UU PPh (1)

40 40 Kedudukan hukum P3B di hadapan UU PPh Kedudukan tax treaty: lex specialis dari UU PPh. (Penjelasan Pasal 32 A UU PPh) Bila terjadi perbedaan pengaturan antara UU PPh dan tax treaty, maka ketentuan dalam tax treaty yang diberlakukan (”Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws”). P3B DALAM UU PPh (2)

41 41 Australia Bangladesh Brunei Darussalam India Jepang Jordan Korea Utara Korea Selatan Kuwait Malaysia Mongolia New Zealand Pakistan Philippines Qatar Saudi Arabia Singapura Srilangka Syria Taiwan Thailand RRC Uni Emirat Arab Vietnam Algeria Kanada Mesir Mauritius (dihentikan) Mexico Seychelles Afrika Selatan Sudan Tunisia Amerika Serikat Venezuela Austria Belgia Bulgaria Ceko Denmark Finlandia Prancis Jerman Hungaria Italia Luxemburg Belanda Norwegia Polandia Rumania Rusia Slovakia Spanyol Swedia Switzerland Turki Ukraina United Kingdom Uzbekistan DAFTAR P3B INDONESIA YANG BERLAKU EFEKTIF: 58 Negara

42 42 INTERAKSI UU PPH DAN P3B Start Identifikasi Transaksi Internasional, seperti: Subjek & Objek Pajak Identifikasi Transaksi Internasional, seperti: Subjek & Objek Pajak Tentukan Perlakuan Pajak menurut UU PPh Ada PPh terutang ? P3B dite- rapkan? P3B Konflik dng UU PPh? Perlakuan Pajak menurut P3B, khusus untuk isu yang berkonflik. Stop Ya Tidak Ya Tidak Perlakuan Pajak menurut UU PPh JALAN TERUS!!! Tidak Ya Untuk hal-hal lain yang tidak berkonflik dengan P3B: UU PPh JALAN TERUS!!! P3B DALAM UU PPh (3)

43 P3B diterapkan ? Ya Tidak P3B diterapkan apabila: 1.Indonesia memiliki P3B dengan negara residen, dan 2.WP luar negeri adalah residen dari negara mitra P3B Indonesia  terdapat SKD yang sah 43 P3B DALAM UU PPh (4)

44 P3B konflik dengan UU PPh? Ya Tidak P3B dapat berkonflik dengan UU PPh dalam hal, seperti: 1.Status Subjek Pajak dalam negeri, 2.Keberadaan BUT, 3.Hak pemajakan, 4.Besarnya penghasilan (tax base) 5.Besarnya tarif pajak, 6.Definisi penghasilan/harta, 7.Sumber penghasilan 44 P3B DALAM UU PPh (5)

45 Model dan Struktur P3B 45

46 46 Terdapat dua model P3B, yaitu OECD Model dan UN Model, yang dapat digunakan sebagai: 1.Referensi bagi para negara dalam membuat P3B, 2.Untuk menyamakan bentuk P3B yang hendak dirundingkan, 3.Bagi Indonesia (DJP), kedua model digunakan sesuai dengan kondisi dalam perundingan, dengan landasan dasar adalah kepentingan nasional. MODEL DAN STRUKTUR P3B (1)

47 47 OECD Model mempunyai karakteristik utama melindungi hak pemajakan negara domisili dalam wujud: Pencantuman definisi istilah ke dalam P3B untuk mencegah penggunaan definisi yang terdapat dalam hukum domestik negara sumber, Pembatasan hak pemajakan negara sumber dalam bentuk seperti: syarat-syarat, time test yang lebih panjang, dan pembatasan tarif pajak. UN Model lebih condong melindungi hak pemajakan negara sumber dibandingkan OECD Model. MODEL DAN STRUKTUR P3B (2)

48 48 Pasal-pasal dalam P3B dapat dikelompokkan menjadi: 1.Ruang Lingkup (Scope) 2.Definisi 3.Substansi (pembagian hak pemajakan atas penghasilan) 4.Anti Penghindaran Pajak, 5.Metode menghilangkan pajak berganda, dan 6.Lain-lain. MODEL DAN STRUKTUR P3B (3)

49 49 PasalJudulJenis 1Personal ScopeScope 2Taxes CoveredScope 3General DefinitionsDefinisi 4ResidentDefinisi 5Permanent EstablishmentDefinisi 6Immovable PropertySubstansi 7Business ProfitsSubstansi 8ShippingSubstansi 9Associated EnterpriseAnti-avoidance 10DividendSubstansi 11InterestSubstansi 12RoyaltiesSubstansi 13Capital GainSubstansi 14[Independent Personal Services]Substansi 15Dependent Personal ServicesSubstansi 16DirectorsSubstansi MODEL DAN STRUKTUR P3B (4)

50 50 PasalJudulJenis 17Artistes & SportsmenSubstansi 18PensionsSubstansi 19Government ServicesSubstansi 20StudentsSubstansi 21Other IncomeSubstansi 22CapitalSubstansi 23Elimination of Double TaxationMetode menghilangkan pajak berganda 24Non DiscriminationLain-Lain 25Mutual Agreement ProcedureMetode menghilangkan pajak berganda 26Exchange of InformationAnti-avoidance 27DiplomatsLain-Lain 28Territorial ExtensionLain-Lain 29Entry into ForceScope 30TerminationScope MODEL DAN STRUKTUR P3B (5)

51 Terima Kasih Sekian.


Download ppt "PAJAK INTERNASIONAL BY SUHARTINI. BAHAN/REFERENSI : UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yg diubah terakhir dng UU No. 36 tahun 2008."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google