Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MANUSIA, MASYARAKAT, DAN HUKUM  MANUSIA ADALAH HOMO HOMINI LUPUS Manusia terlahir dengan sifat-sifatnya yang biadab; siapa yang kuat maka dialah yang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MANUSIA, MASYARAKAT, DAN HUKUM  MANUSIA ADALAH HOMO HOMINI LUPUS Manusia terlahir dengan sifat-sifatnya yang biadab; siapa yang kuat maka dialah yang."— Transcript presentasi:

1 MANUSIA, MASYARAKAT, DAN HUKUM  MANUSIA ADALAH HOMO HOMINI LUPUS Manusia terlahir dengan sifat-sifatnya yang biadab; siapa yang kuat maka dialah yang menang (Thomas Hobbes)  MANUSIA MEMPUNYAI SIFAT ‘ZON POLITICON’ Manusia adalah mahluk sosial; berkeinginan kuat untuk hidup bersama/berkelompok (Aristoteles) Dalam hal ini manusia disebut makhluk sosial 1

2 2 MANUSIA, MASYARAKAT, DAN HUKUM  A man as an individual creature  A man as social creature Ubi societas ibi ius

3 MANUSIA, MASYARAKAT, DAN HUKUM MANUSIA MANUSIA 1 MASYARAKAT 3 HUKUM 5 3

4 PENGERTIAN (DEFINISI) HUKUM HUKUM SULIT DIDEFINISIKAN SECARA TETAP, UNIVERSAL DAN ABADI, KARENA: 1. Hukum mempunyaI ruang lingkup/cakupan materi yang sangat luas; 2. Hukum memiliki sifat yang abstrak; 3. Hukum berkembang dinamis selaras dengan perkembangan masyarakat Manusia lahir dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, mati diantar oleh hukum. 4

5 5 Ahmad Ali  Hukum pada hakekatnya adalah sesuatu yg abstrak, tapi manifestasinya berujud hal yg konkrit, shg melahirkan definisi hukum yg amat beragam, tergantung persepsi org thd hukum.  Hukum cakupannya luas sekali : - Hakim : Hukum adl keputusan - Ilmuwan : Hukum adl kaidah / norma - Rakyat : hukum adl tradisi / kebiasaan - Agamawan : Hukum adl ketentuan Tuhan - Penguasa : Hukum adl kekuasaan

6 PENGERTIAN HUKUM 1. Hukum diartikan sebagai produk keputusan penguasa 2. Hukum diartikan sebagai produk keputusan hakim 3. Hukum diartikan sebagai petugas/pekerja hukum 4. Hukum diartikan sebagai wujud sikap tindak/perilaku 5. Hukum diartikan sebagai sistem norma/kaidah 6. Hukum diartikan sebagai tata hukum 7. Hukum diartikan sebagai tata nilai 8. Hukum diartikan sebagai ilmu 9. Hukum diartikan sebagai sistem ajaran (disiplin hukum) 10. Hukum diartikan sebagai gejala sosial Sumber: Wasis SP, Pengantar Ilmu Hukum 6

7 UNSUR-UNSUR PENGERTIAN HUKUM 1. Hukum dipahami sebagai perangkat peraturan; 2. Hukum dibuat oleh ‘penguasa’ yang berwenang; 3. Bentuk hukum bisa tertulis atau tidak tertulis; 4. Mengandung sifat memaksa/mengatur; 5. Ada sanksi bagi pelanggarnya; 6. Ditujukan pada aspek perilaku manusia; 7. Bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan. 7

8 8 HAKIKAT, TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM Apa Hukum itu?  Hukum sulit didefinisikan, Mengapa ? Van Apeldoorn :  Keberadaan hukum terdapat di seluruh dunia (universal), di mana ada masyarakat manusia, di situ ada hukum (Cecero: Ubi Societas Ibi Ius) I Kisch :  Hakikat hukum tdk dapat ditangkap oleh panca indera, shg sulit membuat definisi hukum yg memuaskan orang.

9 TUJUAN HUKUM 1. Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, terutama mengenai pelaksanaan hak-hak pribadi 2. Menjaga agar tidak terjadi konflik antar anggota masyarakat sehingga keseimbangan hidup bermasyarakat dapat tercapai. Hukum hadir untuk menyelesaikan konflik agar kondisi sosial yang tidak seimbang dapat dipulihkan kembali. 3. Menjamin terciptanya suasana aman, tertib dan nyaman untukmendukung tercapainya tujuan hidup bersama, yaitu kesejahteraan. 9

10 PERBEDAAN NORMA HUKUM DENGAN NORMA KEAGAMAAN DAN KESUSILAAN NORMA HUKUM NORMA AGAMA & KESUSILAAN TUJUANNYA Menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan memberi perlindungan terhadap manusia dan miliknya ISINYA Mengatur tingkah laku dan perbuatan lahir manusia, di dalam hukum akan dirasakan puas kalau manusia sudah sesuai dengan peraturan hukum TUJUANNYA Memperbaiki diri seseorang secara tidak langsung juga menuju ke arah masyarakat yang teratur. ISINYA Terutama mengatur SIKAP BATIN diri pribadi dan kehendak manusia. Tidak puas dengan perbuatan atau kehendak lahir saja. 10

11 PERBEDAAN NORMA HUKUM DENGAN NORMA KEAGAMAAN DAN KESUSILAAN NORMA HUKUM NORMA AGAMA & KESUSILAAN SUMBER SANKSINYA Bersifat hiteronom: sanksi berasal dan dipaksakan oleh kekuasaan yang datang dari luar diri sendiri DITAATINYA Kecuali rasa keadilan dari diri sendiri sebagai sumbernya, juga yang terutama karena perintah dari luar yang bersifat memaksa. SUMBER SANKSINYA Bersifat otonom, artinya sanksinya berasal dari dan dipaksakan oleh suara batinnya sendiri DITAATINYA Karena sesuai dengan suara batinnya atau kepercayaannya sendiri. 11

12 CIRI-CIRI KAIDAH HUKUM YANG MEMBEDAKAN DENGAN KAIDAH LAINNYA 12 Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antar kepentingan; Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah; Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat; Hukum mempunyai jenis sanksi yang tegas; Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian (ketertiban dan keteraturan)

13 13 ISI KAIDAH HUKUM 13 1.Kaidah hukum yang berisi perintah Contoh: Perintah bagi orang tua agar memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya (Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) 2. Kaidah hukum yang berisi larangan memuat larangan untuk melakukan sesuatu dengan ancaman sanksi apabila dilanggar (Pasal 362 KUHP: larangan melakukan pencurian; 3.Kaidah hukum yang berisi membolehkan, memuat hal-hal yang dibolehkan. Contoh: Calon suami isteri boleh melakukan perjanjian (Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

14 HUKUM NORMATIF, HUKUM IDEAL, HUKUM WAJAR HUKUM NORMATIF  Hukum TERTULIS yang nampak dalam peraturan undang-undang  Hukum TIDAK TERTULIS yang ditaati oleh masyarakat HUKUM IDEAL  Hukum yang dicita-citakan  Berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa  Memenuhi keadilan semua bangsa di dunia HUKUM WAJAR  Hukum yang terjadi dan nampak sehari-hari  Tidak jarang hukum nampak sehari-hari itu bertentangan dengan undang-undang 14

15 Hak Cipta Ridwan Khairandy Istilah Hukum  Recht (Belanda)  Law (Inggris)  Loi/Droit (Perancis)  Dirrito (Italia)  Lex/Ius/Recht (Latin)  Ahkam (Arab)

16 ILMU HUKUM  ILMU HUKUM adalah Ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum  ILMU HUKUM mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum.  ILMU HUKUM mempelajari seluk beluk mengenai hukum; misalnya mengenai asal muasal, wujud, asas-asas, macam pembagian, perkembangan, sumber, fungsi dan kedudukannya di dalam masyarakat. 16

17 KELOMPOK ILMU HUKUM  ILMU HUKUM SEBAGAI KAIDAH Mempelajari hukum sebagai peraturan, norma, atau kaidah yang diakui sebagai kebenaran;  ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENGERTIAN Membahas pokok-pokok pengertian hukum seperti subjek hukum, objek hukum, sumber hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, dll.  ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU KENYATAAN Mempelajari hukum sebagai perilaku atau tindakan 17

18 BEBERAPA KONSEP DASAR DALAM HUKUM:  Subjek hukum  Objek hukum  Peristiwa hukum  Perbuatan hukum  Hubungan hukum  Akibat hukum

19 SUBJEK DAN OBJEK HUKUM  Subjek hukum: pemegang/pendukung/pemilik hak dan kewajiban menurut hukum.  Subjek hukum: setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum.  Subjek hukum ada dua jenis: (1) Manusia (2) Badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi)  Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. 19

20  Untuk kepentingan tertentu, janin di dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai subjek hukum (Pasal 2 KUHPerdata)  Tiap-tiap manusia adalah subjek hukum karena dalam dirinya terdapat hak-hak tertentu; bahkan dengan hak tersebut manusia mempunyai wewenang melakukan sesuatu hal.  Beberapa subjek hukum yang tidak cakap hukum, yaitu orang yang tidak boleh melakukan perbuatan hukum. Misalnya: orang yangbelum dewasa, orang yang di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUHPerdata) 20

21  Badan hukum sebagai subjek hukum (recht persoon)  Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status ‘persoon’ oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban  Syarat untuk disebut badan hukum: (1) memiliki kekayaan terpisah dengan kekayaan anggotanya (2) hak dan kewajiban badan hukum terpisah dengan hak dan kewajiban para anggotanya secara pribadi.  Badan hukum dapat bertindak seperti halnya manusia. Ia dapat memiliki kekayaan, menggugat dan digugat di pengadilan, dapat mengadakan perjanjian dengan pihak lain. 21

22  Menurut sifatnya, badan hukum dibagi menjadi dua (1) Badan hukum publik badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. Contoh: provinsi, lembaga negara, bank negara. (2) Badan hukum privat badan hukum yang didirikan oleh swasta. Contoh: Perseroan Terbatas (PT), perhimpunan, Firma, koperasi, yayasan. 22

23 23 OBJEK HUKUM  Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan sesuatu yang dapat dijadikan dalam pokok (objek) dalam hubungan perjanjian hukum.  Objek hukum biasanya berbentuk benda yang bernilai ekonomis  Benda dapat dibedakan menjadi benda bergerak, benda tetap, benda berwujud, dan benda tidak berwujud, 23

24 Hak Cipta Ridwan Khairandy Objek Hukum Benda Hak Barang

25 Perbuatan Hukum Perbuatan Hukum adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum yang diatur oleh hukum

26 26 Onrecht matigedaad (Pasal 1365 BW) Barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum, karena kesalahannya menimbulkan kerugian maka wajib mengganti kerugian  Perbuatan melanggar ketentuan UU;  Melanggar hak subyektif seseorang; dan  Melanggar sikap kehati-hatian yang harus diindahkan dalam masyarakat (Kepatutan).

27 PERISTIWA HUKUM  PERISTIWA HUKUM Peristiwa/kejadian yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.  PERISTIWA HUKUM BUKAN TINDAKAN MANUSIA: Kelahiran, kematian, kadaluwarsa  PERISTIWA HUKUM TINDAKAN MANUSIA (1) BERSEGI SATU Peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh satu pihak saja. Contoh: pembuatan surat wasiat, hibah. (2)BERSEGI DUA Peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh dua pihak atau lebih. Contoh: perjanjian jual beli, sewa menyewa. 27

28 28 HUBUNGAN HUKUM  Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban para pihak saling berhadapan;  Hubungan hukum mempunyai dua segi: (1) Hak dan (2) kewajiban  Dalam hubungan hukum terdapat dua pihak: pihak pertama berhak meminta prestasi, dan pihak kedua wajib memberikan prestasi. 28

29 AKIBAT HUKUM  Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan karena adanya suatu tindakan hukum.  Tindakan hukum tersebut menghendaki adanya suatu akibat, misalnya pembuatan surat wasiat, pernyataan berhenti menyewa rumah, dsb.  Akibat hukum dapat berwujud tiga hal: (1) lahir atau hilangya suatu keadaan tertentu (2) lahir atau hilangnya suatu hubungan hukum (3) adanya sanksi 29

30 HUBUNGAN HUKUM  Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban para pihak saling berhadapan;  Hubungan hukum mempunyai dua segi: (1) Hak dan (2) kewajiban  Dalam hubungan hukum terdapat dua pihak: pihak pertama berhak meminta prestasi, dan pihak kedua wajib memberikan prestasi. 30

31 HAK (HUKUM SUBJEKTIF)  Hak adalah wewenang atau izin yang diberikan oleh hukum;  Setiap orang yang mempunyai hak/wewenang atas sesuatu benda atau dapat berbuat sesuatu atas benda tersebut. Ia dapat menikmati hasilnya, dapat menjual, dapat menyewakan, dapat menggadaikan, serta perbuatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.  Hukum di sini berfungsi pembatasan hak mutlak; misalnya fungsi sosial atas tanah. 31

32  HAK sering disebut juga hukum subjektif, sedangkan hukum objektif adalah hukum itu sendiri  Ada dua macam hak: (1) Hak mutlak: hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan hak ini dapat dipertahankan dari adanya gangguan orang lain. Misalnya hak asasi manusia, hak negara memungut pajak, hak keperdataan (hak milik, hak perwalian, hak pengampuan, hak orang tua atas anak). (2) Hak nisbi/relatif: hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menuntut agar seseorang melakukan sesuatu. Misalnya jual beli 32

33 MASYARAKAT HUKUM  Masyarakat hukum adalah sekumpulan individu yang membentuk kelompok kecil; misalnya: keluarga, negara.  Sebagai satu kesatuan manusia maka apabila salah seorang melakukan suatu perbuatan tertentu akan dapat mempengaruhi kelompoknya. Misalnya, salah seorang anggota keluarga melakukan perbuatan kriminal, maka seluruh anggota dalam keluarga tersebut akan merasakan akibat yang muncul. 33

34 34 KLASIFIKASI HUKUM (1) Berdasarkan isi norma (2) Berdasarkan bidang yang diatur (3) Berdasarkan cara mempertahankannya (4) Berdasarkan bentuknya (5) Berdasarkan waktu berlakunya (6) Berdasarkan kepentingan para subjek (7) Berdasarkan daya kerjanya

35 35 Hak Cipta Ridwan Khairandi Hukum Publik (Public Law) Hukum yang fokusnya mengatur hubungan hukum antar lembaga negara dan hubungan antara negara dan perorangan Hukum Privat (Private Law) Hukum yang fokusnya mengatur hubungan hukum antar sesama individu atau perseorangan KLASIFIKASI HUKUM  Berdasarkan isi norma

36 36 Hak Cipta Ridwan Khairandi Hukum Umum (Lex Generalis) Hukum Khusus (Lex Specialis) Hukum yang mengatur secara umum dan berisi ketentuan yang bersifat umum Misal: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hukum yang bersifat khusus Misal: KUHP Militer Berdasar Bidang yang Diatur

37 37 Hak Cipta Ridwan Khairandi Hukum yang isinya mengatur norma tertentu 1.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 2.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 3.UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 4.UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Misal: Hukum Materiil (Substantive Law) Berdasarkan cara mempertahankannya

38 38 Hak Cipta Ridwan Khairandi Hukum Formal (Ajective Law) Hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan norma-norma tersebut Hukum Acara (Procedural Law) Misal: 1.Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2.Herziene Indonesische Reglement (HIR)

39 39 Hak Cipta Ridwan Khairandi 39 Klasifikasi Hukum Berdasarkan Bentuknya Hukum Hukum Tidak Tertulis (Unwritten Law) Hukum Tertulis (Written Law = Statute Law)

40 40 Hak Cipta Ridwan Khairandi Makna Hukum Tertulis Hukum yang dibuat secara formal Hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu Hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan

41 41 Hak Cipta Ridwan Khairandi 41 Hukum Tidak Tertulis Hukum Adat: Hukum yang berasal dari suatu tradisi yang berprores secara turun temurun dalam suatu masyarakat tertentu Hukum kebiasaan yang lahir dari pergaulan masyarakat modern

42 42 Hak Cipta Ridwan Khairandi Revisi Wardah Klasifikasi hukum berdasar waktu berlakunya Ius constitutum atau hukum positif adalah semua hukum yang berlaku di suatu negara sekarang ini. Ius constituendum adalah hukum yang masih berada dalam alam ide atau dicita- citakan.

43 43 Hak Cipta Ridwan Khairandi Hukum objektif adalah hukum itu sendiri Hukum subjektif adalah hak (Hak merupakan wewenang atau izin yang diberikan oleh hukum) Berdasar kepentingan para subyek atau wujud hukum

44 44 Hak Cipta Ridwan Khairandi 44 Klasifikasi Hukum: daya kerja 1.Hukum Pemaksa (compulsory Law atau dwingenrecht) 2.Hukum Pelengkap (optional law atau aanvullenrecht) Hukum yang harus diikuti oleh subjek hukum. Orang yang bersangkutan tidak boleh menambah atau mengurangi aturan yang ada Misalnya 1.UU No. 1 Tahun UU No. 14 Tahun 1992 Hukum Pemaksa

45 45 Hak Cipta Ridwan Khairandi Hukum ini boleh diikuti atau bahkan dikesampingkan oleh seseorang Berlaku terhadap hukum perjanjian atau kontrak Buku III KUHPerdata Ketentuan ini menjadi tidak berlaku manakala para pihak mengatur lain, tetapi bila para pihak tidak mengaturnya secara khusus, maka dengan sendirinya tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata tersebut Hukum Pelengkap

46 46 Wardah 46 KODIFIKASI  Himpunan peraturan hukum yang sejenis dan tersusun secara sistematis, lengkap dalam kitab undang-undang.  Tujuan:  Penyederhanaan  Kesatuan hukum  Kepastian Hukum  Contoh:  Corpus Iuris Civilis (Justinianus Romawi Timur : )  Code Civil/Code Napoleon/Code de commercee (1804/1807, 1808), Code Penal  Burgerlijke Wetboek/Wetboek van Koophandel, Wetboek van Strafrecht  KUHPerdata/KUHDagang, KUHPidana  Herziene Indonesische Reglement (HIR), KUHAP

47 47 Wardah Sumber Hukum  Sebagai asas hukum  Menunjukkan hukum terdahulu  Sebagai sumber berlakunya secara formal  Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum  Sebagai sumber terjadinya hukum

48 48 Sumber Hukum Materiil (material sources of law) Sumber yang menentukan isi hukum atau kaidah hukum; berupa tindakan manusia yang dianggap sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan Isi hukum atau kaidah hukum ditentukan oleh: (1) keyakinan individu atau kelompok masyarakat (2) Fakta-fakta konkrit yang terjadi di masyarakat

49 49 S umber yang akan menentukan berlakunya hukum berdasarkan tata cara, mekanisme, dan bentuk hukum yang akan diberlakukan. Jadi sumber hukum formil menjawab pertanyaan dimanakah kita bisa mendapatkan atau menemukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan kita Sumber Hukum Formal (Formal sources of law)

50 50 Macam Sumber Hukum Formal Undang-undang Traktat Hukum Kebiasaan Yurisprudensi Perjanjian atau kontrak Doktrin

51 51 Hak Cipta Ridwan Khairandi Revisi Wardah MAKNA UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG MENGANDUNG DUA ARTI  DALAM ARTI FORMAL Semua aturan yang dibuat oleh organ negara yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya dan memenuhi syarat sebagai undang-undang  DALAM ARTI MATERIAL Semua aturan yang dibuat oleh organ negara dan isinya mengikat umum/masyarakat (peraturan)

52 52 WArdah PERSYARATAN UNTUK DAPAT BERLAKU  Juridische Geltung Apabila persyaratan formal terbentuknya UU telah terpenuhi  Sosiologische Geltung: Berlakunya hukum merupakan kenyataan dalam masyarakat (efektifitas): machts theorie dan Anerkennungs theorie  Filosofische Geltung: Berlaku apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

53 53 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia UUD 1945 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah;

54 54 Hak Cipta Ridwan Khairandi Revisi Wardah Asas-Asas Undang-Undang Lex specialis derogat legi generale Lex superior derogat legi inferiori Lex posterior derogat legi priori Nullum delictum nulla poena praevia lege UU tidak berlaku surut (non retroaktif) Geen straft zonder schuld

55 55 Hak Cipta Ridwan Khairandi Traktat Perjanjian Internasional antara: 1.Negara – Negara 2.Negara – Organisasi Internasional 3.Sesama Organisasi Internasional Traktat Bilateral Traktat Multilateral Kaedah Hukum Mengikat: pacta sunt servanda

56 56 Hak Cipta Ridwan Khairandi Revisi Wardah Hukum Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang tetap, ajeg dalam masyarakat. Dapat menjadi Hukum Kebiasaan Syarat: 1. Materiil: tindak yang diulang dalam waktu yang lama 2. Intelektual: ada pendapat masyarakat yang menerima pola tingkah laku yang diulang itu sebagai suatu hal yang harus dipatuhi diterima sebagai aturan yang mengikat Kebiasaan Kebiasaan dapat menjadi Hukum Kebiasaan juga karena diputusan hakim Die normatieve kracht des factishen

57 57 Yurisprudensi Pengertian yurisprudensi: - Secara singkat adalah putusan hakim - Putusan hakim yang diikuti oleh hakim lain pada masa sesudahnya dalam peristiwa/ kasus yang sama.

58 58 Wardah Putusan hakim (kaedah hukum) Putusan hakim  Hukum in concreto  Mengikat sejak dijatuhkan (res judicata proveritate habetur)  Berlaku sejak memperoleh kekuatan hukum tetap  Mudah menyesuaikan dengan keadaan UU  Hukum in abstracto  Mengikat sejak diundangkan  Berlaku sejak ditetapkan / ditentukan saat berlakunya  Sulit menyesuaikan keadaan.Het recht hinkt achter de feiten aan

59 59 Hak Cipta Ridwan Khairandi Revisi Wardah Perjanjian atau Kontrak Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian atau kontrak yang mereka buat menjadi landasan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di antara para pihak. Asas dalam perjanj/kontrak: facta sunt servanda, Asas consensualisme dan contract vrijheid.

60 60 Hak Cipta Ridwan Khairandi Revisi: Wadah Doktrin Doktrin adalah pendapat atau ajaran yang dikemukan pakar hukum Dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan hukum (legal writing) Doktrin merupakan sumber hukum tidak langsung Doktrin merupakan sumber hukum pelengkap Contoh rechtsboek : commentaries on the law of England, kitab fiqih dari Imam Syafii books of authority

61 61 Hak Cipta Ridwan Khairandi Penemuan Hukum Terkadang: 1.Tidak lengkap; 2.Tidak Jelas; atau 3.Kurang Jelas Teks UU tetap atau sulit berubah, sementara masyarakat terus berubah UU selalu ketinggalan dengan peristiwa/fakta (het recht hinkt achter de feiten aan) Undang-Undang Hukum

62 62 Hak Cipta Ridwan Khairandi Konstruksi Hukum Analogi (Argumentum per analogiam) Penghalusan Hukum (Rechtsvervijning) Argumentun a Contrario

63 63 Hak Cipta Ridwan Khairandi Analogi Analogi adalah penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut.

64 64 Hak Cipta Ridwan Khairandi Penghalusan Hukum Dalam analogi penerapan hukum diperluas pada keadaan yang tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan Dalam penghalusan hukum, hakim demi keadilan, dalam suatu peristiwa tidak menerapkan ketentuan hukum yang semestinya berlaku

65 65 Hak Cipta Ridwan Khairandi Argumentum a contrario A contrario merupakan penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya mirip/sama dengan keadaan yang eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut, tetapi diterapkan secara sebaliknya.

66 66 Hak Cipta Ridwan Khairandi Penemuan Hukum Terkadang: 1.Tidak lengkap; 2.Tidak Jelas; atau 3.Kurang Jelas Teks UU tetap atau sulit berubah, sementara masyarakat terus berubah UU selalu ketinggalan dengan peristiwa/fakta (het recht hinkt achter de feiten aan) Undang-Undang Hukum

67 67 Hak Cipta Ridwan Khairandi Kewajiban Hakim untuk Menemuan Hukum Pasal 16 (1) UU No. 4 Tahun 2004: Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004: Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

68 PENEMUAN HUKUM  Hukum berfungsi sebagai perlindungan masyarakat;  Agar masyarakat terlindungan, maka hukum harus dilaksanakan;  Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum  Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan;  Melalui penegakan hukum, maka hukum ini menjadi kenyataan;  Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan: KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, dan KEADILAN. 68

69 TIGA UNSUR PENEGAKAN HUKUM  KEPASTIAN HUKUM Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sehingga akan dicapai ketertiban masyarakat.  KEMANFAATAN Masyarakat juga mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai pelaksanaan hukum itu justru menimbulkan keresahan.  KEADILAN Dalam pelaksanaan hukum, masyarakat mengharapkan agar keadilan diperhatikan. 69

70 KEPASTIAN HUKUM KEMANFAATAN HUKUM KEADILAN 70

71  KEPASTIAN HUKUM Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. UU itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. “Lex dura, sed tamen scripta” = UU itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya.  Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. 71

72  Walaupun UU itu mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas, UU itu tetap tidak sempurna;  Ada kalanya UU itu tidak lengkap, dan ada kalanya UU itu tidak jelas;  Meskipun tidak lengkap dan tidak jelas, UU harus dilaksanakan;  Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap UU, hakim harus melaksanakan atau menegakkan UU;  Hakim tidak dapat menangguhkan penegakan terhadap UU yang telah dilanggar;  Hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap;  Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak ada hukumnya. 72

73  PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  PENERAPAN UNDANG-UNDANG 73

74 74 Macam-Macam Metode Interpretasi Hukum ( 1)INTERPRETASI GRAMATIKAL ATAU BAHASA Penafsiran berdasarkan tata bahasa, artinya hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu saja. Dalam interpretasi bahasa ini biasanya digunakan kamus bahasa atau dimintakan keterangan ahli bahasa sebagai narasumber. Contoh : mengenai istilah “dipercayakan” seperti yang tercantum dalam pasal 432 KUHP “seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum dengan sengaja memberikan kepada orang lain dari pada berhak, surat tertutup, kartu pos atau paket, yang (dipercayakan (verduisteren), kepada lembaga itu, atau kalau sebuah paket “diserahkan” kepada dinas perkereta-apian (PJKA), sedangkan berhubungan dengan pengiriman tidak ada lain kecuali dinas itu, maka diserahkan berarti “dipercayakan”. Jadi dipercayakan ditafsirkan menurut bahasa sebagai diserahkan.

75 75 Macam-Macam Metode Interpretasi Hukum (2)INTERPRETASI SOSIOLOGIS (TELEOLOGIS) Interpretasi teleologis yaitu menafsirkan UU dengan menyelidiki maksud pembuatan dan tujuan dibuatkannya UU tersebut. Dengan interpretasi teleologis ini, UU yang masih berlaku (tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi) diterapkan terhadap suatu peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan pada masa kini. Di sini, peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

76 76 Macam-Macam Metode Interpretasi Hukum (3)INTERPRETASI SISTEMATIS ATAU LOGIS Penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau dengan undang-undang lain; serta membaca penjelasan undang- undang tersebut sehingga kita mengerti maksudnya. Contoh : Kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata saja, tetapi harus dihubungkan dengan pasal 278 KUHP, yang berbunyi “barangsiapa mengaku seorang anak sebagai anaknya menurut KUHPerdata, padahal diketahui bahwa ia bukan bapak dari anak tersebut, diancam dengan..”

77 77 Macam-Macam Metode Interpretasi Hukum (4)INTERPRETASI AUTHENTIK (RESMI) Memberi interpretasi yang pasti seperti yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

78 78 Macam-Macam Metode Interpretasi Hukum (5) INTERPRETASI HISTORIS Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis. Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu: a. Penafsiran menurut sejarah undang-undang; dan b. Penafsiran menurut sejarah hukum. Contoh : Undang-Undang No.1 Tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita. Undang-undang kecelakaan hanya dapat dimengerti dengan adanya gambaran sejarah mengenai revolusi industry dan gerakan emansipasi buruh.

79 79 Macam-Macam Metode Interpretasi Hukum (6)INTERPRETASI RESTRIKTIF Interpretasi restriktif dilakukan dengan mempersempit arti kata- kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Contoh : Menurut interpretasi gramatikal kata “tetangga” dalam Pasal 666 KUHperdata dapat diartikan setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari perkarangan tetangga sebelah. Kalau tetangga ditafsirkan tidak termasuk tetangga penyewa, ini merupakan interpretasi restriktif.

80 80 Macam-Macam Metode Interpretasi Hukum (7)INTERPRETASI EXTENSIF (LUAS) Menafsirkan dengan memperluas arti suatu istilah atau pengertian dalam (pasal) undang-undang. Contoh: Pada pasal 492 KUH Pidana ayat (1) “Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan oranglain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati–hati atau dengan mengadakan tindakanpenjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

81 81 Macam-Macam Metode Interpretasi Hukum (8) INTERPRETASI ANTISIPATIF ATAU FUTURISTIK Metode ini dilakukan dengan menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada kaedah-kaedah perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan hukum. Contoh: Hakim apabila mengadapi suatu kasus, dimana kasus tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi Hakim mengetahui bahwa untuk kasus tersebut telah mempunyai rancangan dan pasti akan disahkan oleh DPR, maka hakim dapat menggunakan rancangan tersebut untuk melakukan penemuan hukum.


Download ppt "MANUSIA, MASYARAKAT, DAN HUKUM  MANUSIA ADALAH HOMO HOMINI LUPUS Manusia terlahir dengan sifat-sifatnya yang biadab; siapa yang kuat maka dialah yang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google