Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Mohammad Hamidi Masykur.  PENEMUAN HUKUM Proses pembentukan oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan huium umum.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Mohammad Hamidi Masykur.  PENEMUAN HUKUM Proses pembentukan oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan huium umum."— Transcript presentasi:

1 Mohammad Hamidi Masykur

2  PENEMUAN HUKUM Proses pembentukan oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan huium umum pada persitiwa konkrit, lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das solen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu. (Mertokusumo, 2001:37)

3  Hakim  Sifatnya konfliktif, kekuatan mengikat sebagai hukum, sebagai sumber hukum  Pembentuk Undang-undang  Sifatnya Preskriptif  Notaris  Sifatnya problematis, sumbernya adalah klien  Dosen, Pakar, Ilmuwan  Sifatnya reflektif, bukan merupakan hukum karena teoritis, merupakan sumber hukum (doktrin)  Para Piihak  Sifatnya emosionil, pada dasarnya setiap orang berhak melakukan penemuan hukum tetapi bukan merupakan hukum dan bukan sumber hukum

4 NOMATERIKETERANGAN 01SejarahTimbul setelah kodifikasi CODE CIVIL Prerancis sempurna. 02PendapatBahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang. Bahwa diluar undang-undang tidak ada hukum 03Tokoh(Van Swinderen Belanda), Belgia, (Dr. Freiderich Jerman) Swiss 04KekuranganPermasalahan Hukum yang timbul kemudian tidak dapat dipecahkan oleh undang-undang yang telah dibentuk 05KelebihanMenghasilkan kesatuan dan kepastian hukum.

5 NOMATERIKETERANGAN 01SejarahDitimbulkan untuk pertamakalinya di Jerman dalam pertengahan abad 19 sekitar Tahun PendapatAliran Bebas hukumnya tidak dibuat oleh Badan legislatif. Hukum terdapat diluar undang-undang 03TokohHerman Kantorowicz, Eugen Ehrlich dan Oscar Bulow. 04Kekurangan 05Kelebihana.Memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada UU tetapi menghayati tata kehidupan sehari- hari b.Membuktikan bahwa dalam UU terdapat kekurangan dan kekurangan itu perlu dilengkapi. c.Mengarapkan agar hakim dalam memutuskan perkara didasarkan kepada rechtside (cita keadilan)

6  Penahaman jurisprudensi adalah primer, sedangkang penguasaan UU adalah sekunder  Hakim benar-benar menciptkan hukum (judge made law) karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim.  Keputusan hakim lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di dalam masyarakat.  Hukum terbentuk oleh peradilan (recht spraak)  Bagi hakim undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanya sebagai sarana saja dalam membentuk/ menciptakan atau menemukan hukum pada kasus- kasus yang konkret.  Pandangan Freie Rechtslehre bertitik berat pada kegunaan sosial ( sosiale doelmatigheid)

7  Hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang  Ternyata pembuat UU tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga penyusunan UU selalu ketinggalan.  UU tidak tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. UU tidak dapat terinci (mendetail) melainkan hanya memberikan Algemene richtlijnen (pedoman umum saja)  UU tidak sempurna, kadang-kadang dipergunakan istilah- istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara memberikan penafsiran.  UU tidak lengkap dan tidak dapat mencakup segala- galanya. Disini selalu ada leemten (kekosongan dalam UU) maka harus menyusun dengan jalan merekonstruksi hukum,

8 NOLEGISME & FREIE RECHTSLEHRERECHTS VINDING 01 AliranRechtvindng merupakan aliran antara legisme dengan Freie Rechlehre. 02Aliran antaraBerpegang kepada UU tetapi tidak seketat aliran legisme. Terikat tapi bebas (gebonden vrijheid) dan tidak sebebas seperti Freie Rechlehre, bebas tapi terikat (vrijegebondenheid) 03Tugas hakimMenyelaraskan UU dengan keyataan dalam masyarakat dan bila perlu menambah UU disesuaikan dengan asas keadaan masyarakat. 04JurisprudenceJurisprudensi mempunyai arti yang penting disamping UU, karena dalam Jurisprudensi terdapat makna yang penting konkret yang tidak terdapat dalam UU.

9  Aliran Rechvinding hukum itu terbentuk dengan beberapa cara: 1. Karena pembentuk UU (Wetgever) 2. Karena Administrasi (Tata Usaha Negara) 3. Karena Peradilan (Rechspraak) 4. Karena Kebiasaan (Tradisi) 5. Karena Ilmu (Wetenschap)

10  Indonesia mempergunakan Rechvinding. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku dalam masyarakat secara gebonden vrijheid dan vrije gebondenheid  Pasal 20 AB :Bahwa hakim harus mengadili berdasarkan UU  Pasal 22 AB: Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkapnya, atau tidak jelasnya Undang-Undang..  Tindakan hakim 1. Ia Menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya 2. Kemudian ia melihat pada Undang-Undang  Apabila UU menyebutkannya maka perkara diadili menurut UU  Apabila UU kurang jelas, ia mengadakan penafsiran  Apabila 3. Disamping itu ia melihat jurisprudensi dan dalil-dalil hukum agama, adat dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat Soeroso, PIH,Sinar Grafika, 1992, h. 87 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, SG,2007, h. 116

11 NOMATERIKETERANGAN 01SejarahTidak dapat menerima dasar-dasar pikiran aliran legisme dan Begrifjurisprudenz 02Pendapat1.Undang-Undang tidak lengkap; ia bukanlah satu- satunya sumber hukum 2.Hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya menemukan hukum (boleh menyimpang dari hukum) 3.Legisme dan Begrifjurisprudenz hakim mudah menjadi abdi dari dogma/ atau Undang-undang. Aliran ini menjadi raja terhadap Undang-Undang 03TokohKantorowicz, E Ehrlich, O. Bulow, E Stampe, E, Fuchs 04KekuranganCenderung kesewenang-wenangan 05Kelebihan1.Hukum dapat memberikan jaminan atas kepentingan-kepentingan kemasyarakatan, dan menilai kepentingan-kepentingan itu. 2.Hakim mempunyai Freies Ermessen Sudarsono, PIH,Rineka Cipta, 2004, h.118

12  Freis Ermessen berasal dari bahasa Jerman.  Frei dan Friei artinya bebas merdeka, tidak terikat, lepas dan orang bebas.  Ermessen : mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan dan keputusan.  Secara Etimologis dapat diartikan : “orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan.”  SF, Marbun, Dimensi-dimensi Pemikiran HAN, UII Press, 2001, h.105

13  SISTEM HETERONUM  Tokoh Montesquieu dan Kant mengatakan bahwa hakim dalam menerapkan Undang-Undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dat mengurangi (Sudikno Mertokusumo, 2001: 39)  SISTEM OTONOM  Tokoh Van Eikima Hommes, Francois Geny dan Paul Scolten. Hakim tidak lagi sebagai corong undang-undang tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberikan bentuk kepada isi Undang-Undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan

14  Asas Curia Novit (Hakim dianggap tahu hukum)  UU NO 4 Tahun 2004  Pasal 1 “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi tundangerselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.  Pasal 2 (1) penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya  Pasal 14 “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.  Pasal 23 ayat (1) “ segala putusan pengadilan selain memuat alasan- alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal- pasal tertentu dari peraturan- peraturan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.  Pasal 28 Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

15  Metode Interpretasi 1. Interpretasi Gramatikal 2. Interpretasi Sistematis 3. Interpretasi historis 4. Interpretasi sosiologis atau teologis 5. Interpretasi komparatif 6. Interpretasi antisipatif atau futuristis  Metode Argumentasi 1. Argumentasi peranalogian (analogi) 2. Argumentasi a contrario 3. Argumentasi rechverfijning (pengkonkretan hukum atau penghalusan hukum

16 NOMETODE INTERPRETASIURAIAN 01Gramatikal/ BahasaMenafsirkan kata-kata dalam UU sesuai dengan kaidah bahasa, kaidah hukum tata bahasa 02SistematisMenafsirkan UU sebagai bagian dari keseluruhan sistem dari perundang- undangan 03HistorisPenafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah ketentuan tertentu (UU) 04SosiologisMenafsirkan makna atau subtansi UU untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat.. 05KomparatifPenafsiran dengan cara membandingakan peraturan pada sistem hukum satu dengan peraturan yang ada pada sistem hukum yang lainnya. 06FuturistisPenafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan perundang- undangan yang dicita citakan

17 NOMETODE ARGUMENTASIURAIAN 01AnalogiPenemuan hukum dengan mencari esensi dari species ke genius, atau dari suatu peristiwa yang khusus ke peristiwa umum 02A contrarioMengabstrasikan suatu prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu secara berlawanan arti dan tujuannya pada peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. 03Rechtvervijnings (penkonkretan hukum atau penghalusan hukum) Mengkonkretkan suatu ketentuan dalam UU yang abstrak atau terlalu luas cakupannya sehingga perlu dikonkretkan oleh hakim


Download ppt "Mohammad Hamidi Masykur.  PENEMUAN HUKUM Proses pembentukan oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan huium umum."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google